Pemerintahan pusat dan daerah memiliki hubungan yang teratur dalam penyelenggaraan pemerintahan, keuangan, kerja, pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber daya. Hubungan ini diatur dalam undang-undang dan mencakup pembagian tugas, koordinasi, serta bagi hasil antar tingkat pemerintahan.

1. Kelompok 5
1. Anistya Fani H.
2. Fajar Panjalu A.
3. Hadyan Asyraaq
4. Markhatus S.
5. Riska Fatimah
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Silahkan klik “Gembok” untuk melanjutkan

2. Secara etimologi kata pemerintah berasal dari kata ''perintah''yang
berarti sesuatu yang harus dilaksanakan,yang kemudian mendapat
imbuhan sebagai berikut:
• Mendapat awalan "pe-" menjadi kata "pemerinmtah" berarti badan
atau organ elit yang melaksanakan pekerjaan mengurus suatu negara
atau organ yang menjalankan pemerintahan.
• Mendapat akhiran "an-" menjadi kata "pemerintahan" berarti
perihal,cara,perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan
memiliki legitimasi.
Unsur-unsur yang terkandung di dalam kata dasar "perintah" antara
lain:
– Ada dua pihak yaitu yang memerintah dan yang diberi perintah.
– Ada wewenang untuk memberi perintah.
– Keharusan yaitu kewajiban melaksanakan perintah yang sah.
– Antara pihak yang memerintah dan yang diberi perintah terdapat
hubungan timbal balik baik secara vertikal maupun horizontal.

3. • Menurut R.Mac Iver
Goverment is the organization of men under authority...how men can be
governed (Pemerintahan adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang
mempunyai kekuasaan...bagaimana manusia itu dapat diperintah).
• Menurut W.Sayre
Goverment is best defined as the organized agency of the state,exppressing
and exercing its authority.
(Pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi negara,yang
memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya).
• Menurut C.F.Strong
Pemerintahan dalam arti luas memiliki kewenangan untuk memelihara
kedamaian dan keamanan negara,ke dalam dan ke luar.

4. • Menurut Syafiie Inu Kencana
Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan
pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi
pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahnya)
dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.
• Menurut Ndraha
Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana
memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan
layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat
dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

5. A. Pemerintahan pusat adalah pemerintah yang berkedudukan di tingkat negara.
Pemerintahan pusat terdiri atas perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
terdiri dari presiden dan para pembantu presiden, yaitu wakil presiden, para
mentri,dan lembaga-lembaga pemerintahan pusat.
B. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Pasal 1 huruf b:
"Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah yang diserahkan
kepada Daerah sebagai fungsi-fungsi pemerintahan daerah otonom yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang merupakan lembaga
pemerintahan daerah menurut asas
desentralisasi"
Pasal 1 huruf c: "Pemerintah Daerah adalah unsur lembaga pemerintahan daerah
yang terdiri dari Kepala Daerah beserta
perangkat Daerah Otonom yang lain, yang berfungsi sebagai lembaga eksekutif
daerah"

6. Ditinjau dari sudut hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah dapat dilihat dari Adanya hubungan dalam penyelenggaraan
pemerintahan, Kebijakan desentralisasi dimaksudkan untuk memberikan
kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya
sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahwa
tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan yang
diserahkan kepada Daerah adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah
Nasional (Pusat) karena externalities (dampak) akhir dari penyelenggaraan
urusan tersebut akan menjadi tanggung jawab negara. Peran Pusat dalam
kerangka otonomi Daerah akan banyak bersifat menentukan kebijakan makro,
melakukan supervisi, monitoring, evaluasi, kontrol dan pemberdayaan (capacity
building) agar Daerah dapat menjalankan otonominya secara optimal.

7. A. Hubungan Wewenang
1. Pembagian urusan Pemerintahan
Ketentuan hukum yang mengatur lebih lanjut hubungan antara pempus dan
pemda sebagai penjabaran dari dasar konstitusioanal adalah Pasal 10-18 UU
Nomor 32 Tahun 2004.
Dalam kaitannya dengan hubungan pempus dan pemda maka adanya pembagian
wewenang urusan pemerintahan. Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia,
pada hakekatnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu :
a). Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat (pemerintah)
b). Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi
c). Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota
2. Kriteria Pembagian urusan antar Pemerintah, daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota
Untuk mewujudkan pembagian kewenangan yang concurren (artinya urusan
pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat
dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah) secara
proporsional antara Pemerintah, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota
maka disusunlah kriteria yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi
dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan
sebagai suatu sistem antara hubungan kewenangan pemerintah, kewenangan
pemerintah daerah provinsi dan pemerintah Kabupaten/kota, atau antar
pemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung dan sinergis.

8. 3. Urusan Pemerintah yang menjadi urusan pempus
Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya
menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama
antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. Dalam menyelenggarakan
urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah
menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan
pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah meliputi:
a. Politik luar negeri;
b. Pertahanan;
c. Keamanan
d. Yustisi;
e. Moneter dan fiskal nasional.
4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Dalam menyelenggarakan 6 urusan pemerintahan (pasal 10 ayat 3 UU
No.32/2004) Pemerintah :
a) Menyelenggarakan sendiri
b)Dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat
Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau
c) Dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa.
penyelenggaraan di luar 6 urusan pemerintahan (Pasal 10 ayat 3) Pemerintah
dapat :

9. a) Menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, atau
b) Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil
pemerintah,
c) atau Menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan/atau
pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

10. B. Hubungan Dalam bidang keuangan
Hubungan keuangan antara pempus dan pemda Pasal 15 ayat 1 UU
No.32/2004 meliputi :
a. Pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah;
b. Pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah; dan
c. Pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintahan daerah
Hubungan dalam bidang keuangan antar pemerintahan daerah meliputi :
a. Bagi hasil pajak dan nonpajak antara pemerintahan daerah provinsi dan.
pemerintahan daerah kabupaten/kota;
b. Pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama;
c. Pembiayaan bersama atas kerja sama antar daerah; dan
d. Pinjaman dan/atau hibah antar pemerintahan daerah.

11. C. Hubungan Kerja
Pemerintah mengenal adanya hubungan kerja kedinasan (formal ) antara unit
yang satu dengan yang lain. Hubungan-hubungan kerja dapat digolongkan menjadi
dua jenis hubungan pokok:
1.Hubungan Kerja Hierarkis (vertical)
2. Hubungan Kerja Fungsional (horizontal)
1. Hubungan Kerja Hierarkis
Hubungan kerja hierarkis yang bersifat vertical adalah hubungan kerja
timbal balik antara atasan dengan bawahannya dari tingkat pejabat tertinggi
secara berjenjang sampai ke tingkat pejabat paling bawah. Dalam jenis
hubungan vertical ini terdapat hubungan perintah dan tanggung jawab sesuai
dengan tugas dan batas wewenang masing-masing.
2. Hubungan Kerja Fungsional
Hubungan kerja fungsional pada pokoknya bersifat horizontal dan
merupakan hubungan kerja sama antara dua atau lebih unit organisasi/ pejabat
yang mempunyai kedudukan pada eselon yang setingkat. Hubungan fungsional
merupakan keharusan dalam tiap organisasi besar dan modern, demi
terwujudnya kerja sama yang harmonis sebagai satu kesatuan yang menyeluruh.

12. D. Hubungan Dalam bidang pelayanan umum
Antara Pempus dan pemda (vertikal) meliputi :
a. Kewenangan, tanggung jawab, dan penentuan standar pelayanan minimal;
b. Pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah;
c. Fasilitasi pelaksanaan kerja sama antar pemerintahan daerah dalam
penyelenggaraan pelayanan umum.
Antar pemerintahan daerah (horisontal) meliputi :
a. Pelaksanaan bidang pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah;
b. Kerja sama antar pemerintahan daerah dalam penyelengaraan pelayanan umum;
c. Pengelolaan perizinan bersama bidang pelayanan umum.

13. E. Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya
lainnya
Antara Pemerintah dan pemerintahan daerah
a. Kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak,
budaya, dan pelestarian;
b. Bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya; dan
c. Penyerasian lingkungan dari tata ruang serta rehabilitasi lahan
Antar pemerintahan daerah (horisontal) meliputi :
a. Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang
menjadi kewenangan daerah;
b. Kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam. dan sumber daya
lainnya antar pemerintahan daerah; dan
c Pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber
daya lainnya.

14. • Terima Kasih. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.