1. Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah, termasuk definisi, prinsip-prinsip, dasar hukum, tujuan, dan pelaksanaannya di Indonesia serta beberapa permasalahan yang dihadapi.

1. OTONOMI DAERAH
Kelompok 10

2. Apa itu
OTONOMI DAERAH?
Otonomi daerah dalam bahasa Yunani berasal dari kata autos
dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau undang-
undang.
Otonomi daerah adalah hak,
wewenang, dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
sehingga

3. Menurut
PARA AHLI
Menurut Ateng Syarifuddin, otonomi
mempunyai makna kebebasan atau
kemandirian tetapi bukan kemerdekaan
menurut Vincent Lemius, otonomi
daerah adalah kebebasan (kewenangan)
untuk mengambil atau membuat suatu
keputusan politik maupun administrasi
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Arti Otonomi

4. Landasan Hukum Otonomi Daerah
UUD 1945 pasal 18 ayat 2 berbumyi “Pemerintah daerah
provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan.” Pasal tersebut adalah
landasan mutlak untuk pelaksanaan otonomi daerah di
Indonesia.
Selain pasal tersebut, otonomi daerah juga diatur dalam :
UU No. 1 tahun 1945. Kebijakan Otonomi daerah pada masa ini lebih menitikberatkan pada
dekonsentrasi. Kepala daerah merupakan kepanjangan tangan Pemerintahan Pusat.
UU No. 22 tahun 1948. Mulai tahun ini Kebijakan otonomi daerah lebih menitikberatkan pada
desentralisasi. Tetapi masih ada dualisme peran di kepala daerah, di satu sisi ia punya peran besar untuk
daerah, tapi juga masih menjadi alat Pemerintah pusat
UU No. 1 tahun 1957. Kebijakan otonomi daerah pada masa ini masih bersifat dualisme, di mana kepala
daerah bertanggung jawab penuh pada DPRD, tetapi juga masih alat Pemerintah pusat.

5. 1. Prinsip otonomi seluas-luasnya artinya daerah berwenang
mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan
pemerintahan yang ditetapkan Undang-undang
2. Prinsip otonomi nyata adalah bahwa untuk menangani
urusan pemerintahan, berdasarkan tugas, wewenang dan
kewajiban yang senyatanya telah ada serta berpotensi untuk
hidup
3. Prinsip otonomi bertanggung jawab adalah otonomi yang
penyelenggaraannya benar-benar sejalan dengan tujuan dan
maksud pemberian otonomi.
PRINSIP - PRINSIP
OTONOMI DAERAH

6. Dilihat dari segi politik,
penyelenggaraan otonomi dimaksudkan
untuk mencegah penumpukan kekuasaan di
pusat dan membangun masyarakat yang
demokratis, untuk menarik rakyat ikut serta
dalam pemerintahan, dan melatih diri dalam
menggunakan hak-hak demokrasi.
Dilihat dari segi pemerintahan,
penyelenggaraan otonomi daerah adalah
untuk mencapai pemerintahan yang efisien.
Dilihat dari segi sosial budaya,
penyelenggaraan otonomi daerah
diperlukan agar perhatian lebih fokus
kepada daerah.
Dilihat dari segi ekonomi, otonomi
perlu diadakan agar masyarakat dapat turut
berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi
di daerah masing-masing.
TUJUAN
OTONOMI
DAERAH

7. Asas
OtonomiBerikut ini ada beberapa asas otonomi daerah sebagai
berikut:
1. Asas tertib penyelenggara negara
2. Asas Kepentingan umum
3. Asas Kepastian Hukum
4. Asas keterbukaan
5. Asas Profesionalitas
6. Asas efisiensi
7. Asas proporsionalitas
8. Asas efektifitas
9. Asas akuntabilitas

8. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 ini juga meletakkan dasar-dasar sistem hubungan
pusat-daerah yang dirangkum dalam tiga cara:
Desentralisasi
Tugas pembantuan
Dekonsentrasi
PELAKSANAAN
OTONOMI DAERAH

9. Menurut Undang-Undang No. 32
tahun 2004 pasal 1 ayat (7), desentralisasi
adalah penyerahan wewenang pemerintahan
oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Desentralisasi
Tujuan utama desentralisasi adalah :
Tujuan politik, yang ditujukan untuk menyalurkan partisipasi
politik di tingkat daerah untuk terwujudnya stabilitas politik
nasional.
Tujuan ekonomis, yang dimaksud untuk menjamin bahwa
pembagunan akan dilaksanakan secara efektif dan efisien di
daerah-daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial.

10. Kewenangan daerah ini mencakup
kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan,
kecuali kewenangan yang dikecualikan dalam
Undang-Undang No. 32 tahun 2004,
sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (3),
yaitu
bidang politik luar
negeri
yustisi
pertahanan dan
keamanan
piskal nasional
moneter
agama

11. Dekonsentrasi
Menurut Undang-Undang No 32 tahun 2004 pasal
1 ayat 8 menjelaskan makna dekonsentrasi adalah
pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada
gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepada instansi
vertical diwilayah tertentu.
Pertimbangan dan tujuan diselenggarakan asas dekonsentrasi ini
diantaranya adalah :
1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan,
pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum;
2. Terpeliharanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya
dalam sistem administrasi negara;
3. Terpeliharanya keserasian pelaksanaan pembangunan nasional;
4. Terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

12. Dalam penerapannya ada tiga macam
dekonsentrasi, yaitu:
Dekonsentrasi horizontal;
Pelimpahan wewenang dari aparatur pemerintah
yang satu ke aparatur lain dalam satu tingkatan
pemerintahan.
Dekonsentrasi vertical.
Dari suatu aparatur pemerintah yang lebih tinggi
tingkatannya ke aparatur lain dalam tingkatan
pemerintah yang lebih rendah
Dekonsentrasi teritorial
Pelimpahan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang dibagi dalam wilayah-wilayah provinsi
dan ibukota. Wilayah provinsi dibagi ke dalam
wilayah-wilayah kabupaten/kota dan seterusnya

13. Tugas
pembantuan
Tugas pembantuan adalah tugas-tugas
untuk turut serta dalam melaksanakan urusan
pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah
daerah oleh pemerintah atau pemerintah daerah
tingkat atasnya, dengan kewajiban
mempertanggungjawabkan kepada yang
menugaskan.
Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 1 ayat (9), tugas
pembantuan adalah penugasan dari pemerintahan pusat kepada daerah dan/
atau desa, dari pemerintahan provinsi kepada kabupaten/ kota dan/ atau
desa, serta dari pemerintah kabupaten/ kota kepada desa untuk
melaksanakan tugas tertentu.

14. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2001
tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, maksud
dan tujuan adanya tugas pembantuan adalah :
1. Meningkatkan efensiensi dan efektivitas
penyelenggaraan pemerintahaan, pengelolaan
pembangunan, serta pelayanan umum
2. Memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian
permasalahan serta membantu pengembangan
pembangunan bagi daerah dan desa

15. PERMASALAHAN DALAM
OTONOMI DAERAH
DI INDONESIA
Pelaksanaan Otonomi daerah di Indonesia juga bukan tanpa
masalah. Ia mendatangkan banyak persoalan baru ketika diterjemahkan
dan dilaksanakan didaerah. Salah satunya adalah Pelayanan publik

16. Permasalahan utama pelayanan
publik pada dasarnya adalah berkaitan dengan
peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri.
Pelayanan yang berkualitas sangat tergantung
pada berbagai aspek, yaitu bagaimana pola
penyelenggaraannya (tata laksana),
dukungan sumber daya manusia, dan
kelembagaan.
Dilihat dari sisi pola penyelenggaraannya,
pelayanan publik masih memiliki berbagai kelemahan
antara lain:
Kurang responsif. Respon terhadap berbagai
keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat
seringkali lambat atau bahkan diabaikan sama sekali.
Kurang informatif. Berbagai informasi yang
seharusnya disampaikan kepada masyarakat, lambat
atau bahkan tidak sampai kepada masyarakat.
Kurang accessible. Berbagai unit pelaksana
pelayanan terletak jauh dari jangkauan masyarakat,
sehingga menyulitkan bagi mereka yang memerlukan
pelayanan tersebut.
PELAYANAN
PUBLIK

17. Secara umum masih rendahnya
pelayanan publik kepada masyarakat. Ini
disebabkan rendahnya kompetensi
PNS daerah.
Banyak terjadi juga Pemerintah
daerah mengalami kelebihan PNS dengan
kompetensi tidak memadai dan
kekurangan PNS dengan kualifikasi terbaik.
Di sisi yang lain tidak sedikit juga
gejala mengedepankan ”Putra Asli Daerah”
untuk menduduki jabatan strategis dan
mengabaikan profesionalitas jabatan.

18. Keberhasilan
Otonomi Daerah
Keberhasilan suatu daerah menjadi daerah otonomi dapat dilihat dari beberapa hal yang
mempengaruhi (Kaho, 1998), yaitu faktor manusia, faktor keuangan, faktor peralatan, serta
faktor organisasi dan manajerial.
Beberapa contoh keberhasilan dari berbagai daerah dalam pelaksanaan otonomi
daerah yaitu:
1. Di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, masyarakat lokal dan LSM yang mendukung
telah berkerja sama dengan dewan setempat untuk merancang suatu aturan tentang
pengelolaan sumber daya kehutanan yang bersifat kemasyarakatan (community-based).
2. Di Gorontalo, Sulawesi, masyarakat nelayan di sana dengan bantuan LSM-LSM
setempat serta para pejabat yang simpatik di wilayah provinsi baru tersebut berhasil
mendapatkan kembali kontrol mereka terhadap wilayah perikanan tradisional/adat mereka.

19. Thanks
FOR
ATTENTION
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20. APUSE
Lagu Daerah Nusantara Provinsi Papua / Irian Jaya
Apuse kokon dao
Yarabe soren doreri
Wuf lenso bani nema baki pase
Apuse kokon dao
Yarabe soren doreri
Wuf lenso bani nema baki pase
Arafabye aswarakwar
Arafabye aswarakwar
2x

21. INDONESIA JAYA
Hari-hari terus berlalu
Tiada pernah berhenti
S'ribu rintang jalan berliku
Bukanlah suatu penghalang
Hadapilah segala tantangan
Mohon petunjuk yang kuasa
Ciptakanlah kerukunan bangsa
Kobarkanlah, dalam dada
Semangat jiwa pancasila...
Reff:
Hidup tiada mungkin...
Tanpa perjuangan,tanpa pengorbanan,
Mulia adanya
Berpegangan tangan...
Satu dalam cita...
Demi masa depan...
Indonesia jaya