HUKUM ADMINSITRASI NEGARA

1. HUBUNGAN
ANTARA
TINGKATAN-
TINGKATAN
PEMERINTAHA
N

2. HUBUNGAN VERTIKAL
 Pengawasan oleh badan-badan pemerintahan
yang bertingkat lebih tinggi terhadap badan-badan
yang lebih rendah :
 Koordinasi
 Pengawasan kebijaksanaan
 Pengawasan kontrol kwalitas
 Alasan keuangan
 Perlindungan hak dan kepentingan warga

3. Lanjutan hubungan...
 Alasan dilakukan pengawasan:
 Koordinasi:
Mencegah atau mencari penyelesaian konflik
atau perselisihan kepentingan. Misal antara
kabupaten dan kota.
 Pengawasan kebijaksanaan:
Diisesuaikannya kebijaksanaan dari aparat
pemerintah yang lebih rendah terhadap aparat
pemerintah yang lebih tinggi.

4. Lanjutan alasan...
 Pengawasan kontrol kwalitas:
Kontrol atas kebolehan dan kualitas teknik
pengambilan keputusan dan tindakan-tindakan aparat
pemerintah yang lebih rendah.
 Alasan keuangan:
Peningkatan kebijaksanaan yang tepat dan seimbang
dari aparat pemerintah yang lebih rendah.
 Perlindungan hak dan kepentingan warga:
Dalam situasi tertentu mungkin diperlukan suatu
perlindungan khusus untuk kepentingan dari seorang
warga.

5. BENTUK-BENTUK
PENGAWASAN DAN KONTROL
1. Pengawasan represif.
2. Pengawasan preventif.
3. Pengawasan positif.
4. Kewajiban untuk memberitahu.
5. Konsultasi dan perundingan.
6. Hak banding administratif.
7. Tugas-tugas pemerintahan yang didekonsentrasikan.
8. Keuangan/ sumber pendapatan dari pemerintah.
9. Perencanaan.
10. Pengangkatan pejabat negara.
11. Pelaksanaan keuangan terhadap pemerintah yang lebih rendah.

6. Dalam pelaksanaan pengawasan
perlu diperhatikan azas-azas:
 Azas legalitas.
 Azas pengawasan terbatas.
 Azas motivasi.
 Azas kecermatan.
 Azas kepercayaan.

7. HUBUNGAN HORIZONTAL/
KERJASAMA:
 Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan melalui
kerjasama.
 Macam-macam kerjasama:
 Fungsi yang dipusatkan, penyerahan
kekuasaan kepada badan-badan kota praja
yang merupakan pemusatan yang besar.
 Memberikan badan-badan bersama yang tidak
memiliki sifat badan hukum (wewenang
bersifat hukum publik)

8. SUSUNAN PEMERINTAHAN NEGARA
INDONESIA
NEGARA KESATUAN
RI
Daerah Otonom Wilayah Administratif
Daerah Provinsi
Daerah
Kabupaten/Kota
Ibukota NegaraProvinsi
KotamadyaKabupaten
Kota Administratif
Kecamatan
Kecamatan

9. PEMERINTAHAN TINGKAT
PUSAT
PRESIDEN:
 Bidang Eksekutif
 Bidang Perundang-Undangan
 Kekuasaan Kehakiman

10. Lanjutan ...
 Bidang eksekutif:
Menyelenggarakan pemerintahan sehari-hari
 Kekuasaan kehakiman:
Memberi grasi, rehabilitasi, amnesti, abolisi

11. Lanjutan...
 Bidang perundang-undangan:
 Membentuk UU dengan DPR
 Mengesahkan RUU
 Mengundangkan UU dalam Luar Negeri
 Pembentukan PP
 Pembentukan Perpu
 Menetapkan Keppres

12. WAKIL PRESIDEN
(WAPRES)
 Membantu Presiden dalam pelaksanaan
tugas dan wewenang presiden.
 Tugas dan wewenang wapres ditetapkan oleh
presiden (mengkoordinasikan pelaksanaan
pembangunan)
 Wapres bertanggungjawab kepada presiden.

13. MENTERI
 Adalah pembantu presiden di bidang tertentu (departemen).
Di samping itu ada menteri negara yang tidak memimpin
departemen, dan menteri koordinator.
 Menko adalah Meneg pembantu presiden dgn tugas pokok
mengkoordinasikan penyiapan dan penyusunan
kebijaksanaan serta pekasanaannya di bidang tertentu dalam
kegiatan peemrintahan negara.
 Mempunyai staf yaitu sekretariat jenderal, direktorat jenderal,
inspektorat jenderal.

14. LEMBAGA PEMERINTAH NON
DEPARTEMEN
 Badan pemerintahan tingkat pusat yang
menjalankan tugas dan tanggungjawab
menjalankan pemerintahan di bidang tertentu
yang dibentuk oleh presiden sesuai dengan
tugas, kedudukan, dan kewenangan di bidang
pemerintahan dengan peraturan pemerintah,
sedangkan tertib organisasinya dengan
Keppres.

15. Lanjutan lembaga...
 Bidang lembaga pemerintah non-departemen:
pertanahan, statistik, perencanaan, dsb.
 Berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
presiden dan lebih rendah dari departemen.
 Penyebutannya adalah Badan, Biro, Dewan.
 Fungsinya: Arsip nasional
 Penyebutan pimpinannya : Ketua/ Wakil Ketua, Kepala/
wakil kepala, Direktur/ Wakil Direktur.

16. LPMD diantaranya:
 BULOG, BPS, BAKORSUTANAL (Badan
Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional),
BAPPENAS, LIPI, LAN, LSN, LAPAN
(Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional),
DEWAN HANKAMNAS, BPP TEKNOLOGI
(Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi), BKKBN, BATAN (Badan Tenaga
Atom Nasional), BPN, dan Lain-lainnya.

17. PEMERINTAHAN TINGKAT DAERAH
(UU NO.32 Tahun 2004)
 Pemerintah Daerah:
Adalah kepala daerah beserta perangkat
daerah otonom lainnya (sebagai badan
eksekutif), sedangkan DPRD adalah badan
legislatif daerah.

18. KEPALA DAERAH
 Adalah kepala eksekutif daerah yang dibantu oleh Wakil
Kepala Daerah.
 Kepala daerah Provinsi : Gubernur
 Kepala daerah Kabupaten : Bupati
 Kepala daerah Kota : Walikota
 Gubernur karena jabatannya juga wakil pemerintah.
 Sebagai wakil pemerintah, gubernur bertangungjawab kepada
presiden.
 Kepala daerah bertanggungjawab kepada DPRD masing-
masing.

19. KEPALA DAERAH
BERKEWAJIBAN:
 Mempertahankan dan memelihara keutuhan
NKRI.
 Memegang teguh Pancasila dan UUD 1945.
 Menghormati kedaulatan rakyat.
 Menegakkan peraturan perundang-undangan.

20. Lanjutan...
 Meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
 Memelihara ketentraman dan ketertiban.
 Mengajukan rancangan perda.
 Bertugas memimpin penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dan melaporkan
kepada presiden melalui Mendagri.

21. WAKIL KEPALA DAERAH
 Membantu kepala daerah dalam
menyelenggarakan kewajiban kepala daerah,
mengkoordinsasikan kegiatan instansi
pemerintahan di daerah dan tugas-tugas lain
yang diberikan kepala daerah.

22. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah)
 Merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi pancasila,
berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah daerah.
 DPRD betugas dan berwenang:
 Membentuk perda bersama dengan kepala daerah.
 Menetapkan APBD bersama kepala daerah
 Pengawasan terhadap pelaksanaan perda, keputusan kepala
daerah, APBD, kebijakan pemda, kerjasama internasional.
 Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah,
 Menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah dan
masyarakat.

23. Lanjutan...
 DPRD dalam melaksanakan tugas berhak meminta
pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga
masyarakat untuk memberikan keterangan tentang
suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan
negara, bangsa, pemerintah dan pembangunan,
mengajukan pertanyaan, protokoler dan keuangan/
administrasi.

24. DPRD berkewajiban:
 Mempertahankan dan memelihara keutuhan
NKRI, Mengamalkan Pancasila dan UUD
1945.
 Mentaati segala peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
 Membina...

25. PERANGKAT DAERAH
LAINNYA:
 Sekretariat sebagai unsur staf, melayani
kegiatan staf, “Dinas” dan “Kantor” sebagai
pelaksana, “Badan” sebagai unsur teknis,
pemerintah daerah otonom lainnya.

26. KEWENANGAN DAERAH
 Otonomi yang luas berada di kabupaten/ kota,
maka kewenangannya seluruh bidang
pemerintahan kecuali:
 Bidang politik Luar Negeri, Pertahanan
Keamanan, Peradilan, Moneter dan Fiskal,
Agama serta kewenangan bidang lainnya.

27. Kewenangan Bidang Lainnya:
 Kebijakan tentang perencanaan nasional dan
pengendalian pembangunan nasional secara
makro, dana perimbangan keuangan, sistem
administrasi negara dan lembaga perekonomian
negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber
daya manusia, pendayagunaan SDA serta
teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan
standarisasi nasional.

28.  Secara Umum
Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
susunan asli berdasarkan asal usul yang bersifat istimewa.
Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah
keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan
pemberdayaan masyarakat.
 Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Desa,
bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan
asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
PENGERTIAN DESA

29. KEWENANGAN DAN URUSAN
DESA/ PEMERINTAH DESA
 KEWENANGAN DESA
1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang
sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan kabupaten/kota yang
diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni
urusan pemerintahan yang secara langsung
dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah
Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan
kepada desa.

30.  BIDANG KEWENANGAN DESA
Penetapan bentuk dan susunan organisasi
pembentukan desa, pencalonan, pemilihan dan
penetapan kepala desa; pencalonan, pemilihan,
pengangkatan dan penetapan perangkat desa;
pembentukan dan penetapan lembaga
kemasyarakatan, penetapan dan pembentukan
badan perwakilan desa (BPD); pencalonan pemilihan
dan penetapan anggota badan perwakilan desa;
penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan
dan belanja desa; pemberdayaan dan pelestarian
lembaga adat; penetapan peraturan desa; penetapan
pinjaman desa.

31. PENGELOMPOKAN BIDANG – BIDANG DALAM
KEWENANGAN DESA :
• Bidang Pertanian
• Bidang Pertambangan dan
Energi
• Bidang Kehutanan dan
Perkebunan
• Bidang Perindustrian dan
Perdagangan
• Bidang Perkoperasian
• Bidang Ketenagakerjaan
• Bidang Kesehatan
• Bidang Pendidikan dan
Kebudayaan
• Bidang Sisoal
• Bidang Pekerja Umum
• Bidang Perhubungan
• Bidang Lingkingan Hidup
• Bidang Polotik Dalam Negeri
dan Administrasi Publik
• Bidang Otonomi Desa
• Bidang Perimbangan
Keuangan
• Bidang Tugas Pembantuan
• Bidang Pariwisata
• Bidang Pertanahan
• Bidang Kependudukan
• Bidang Kesatuan Bangsa dan
Pelindungan Masyarakat
• Bidang Perencanaan
• Bidang Penerangan/Informasi
dan Komunikasi

32. PERANGKAT DESA
 Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Salah
satu perangkat desa adalah Sekretaris Desa, yang
diisi dari Pegawai Negeri Sipil. Sekretaris Desa
diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas
nama Bupati/Walikota.
 Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa
dari penduduk desa, yang ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa.

33. KEPALA DESA
 Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan
desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang
ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan
secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa,
radio komunitas atau media lainnya.
 Laporan digunakan oleh Bupati/Walikota sebagai dasar
melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa
dan sebagai bahan pembinaan.
 Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan
kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan kepada
Bamusdes.

34. TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN
& HAK KEPALA DESA
 Kepala Desa mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan,
pembangunan, dan kemasyarakatan.

35.  DALAM MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAIMANA
DIMAKSUD KEPALA DESA MEMPUNYAI
WEWENANG :
a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama
BPD;
b. mengajukan rancangan peraturan desa;
c. menetapkan peraturan desa yang telah
mendapat persetujuan bersama BPD;
d. menyusun dan mengajukan rancangan
peraturan desa mengenai APB Desa untuk
dibahas dan ditetapkan bersama BPD;

36. Lanjutan...
e. membina kehidupan masyarakat desa;
f. membina perekonomian desa;
g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara
partisipatif;
h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan
dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan; dan
i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan

37. SEKRETARIS DESA
 Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi
persyaratan, yaitu:
1. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
2. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
3. mempunyai kemampuan di bidang administrasi
perkantoran;
4. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan
dan di bidang perencanaan;
5. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
6. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
 Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah
Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota

38. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
merupakan lembaga perwujudan demokrasi
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Anggota BPD adalah wakil dari penduduk
desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan
wilayah.

39.  BPD mempunyai wewenang:
a. membahas rancangan peraturan desa bersama
kepala desa;
b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan
peraturan desa dan peraturan kepala desa;
c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian
kepala desa;
d. membentuk panitia pemilihan kepala desa;
e. menggali, menampung, menghimpun,
merumuskan dan menyalurkan aspirasi
masyarakat; dan
f. menyusun tata tertib BPD.
TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN
& HAK BPD

40.  BPD mempunyai hak :
1. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
2. menyatakan pendapat.
3. mengajukan rancangan peraturan desa;
4. mengajukan pertanyaan;
5. menyampaikan usul dan pendapat;
6. memilih dan dipilih; dan
7. memperoleh tunjangan
Lanjutan...

41.  Anggota BPD mempunyai kewajiban :
a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati
segala peraturan perundang-undangan;
b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa;
c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti
aspirasi masyarakat;
e. memproses pemilihan kepala desa;
f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi,
kelompok dan golongan;
g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat
masyarakat setempat; dan
h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan
lembaga kemasyarakatan.
Lanjutan...

42. STRUKTUR
DESA
BPD KEPALA DESA
DUSUN IV
KEPALA URUSAN
 Bagian Umum
 Bagian Pembangunan
 Bagian Kesra
SEKRETARIS DESA
KEPALA URUSAN
Bagian Pemerintahan
Bagian Keuangan
DUSUN III DUSUN II DUSUN I
RW RW RWRW
RTRT RT RT

43. PEMERINTAHAN DESA (PP No.
72 Tahun 2005)
 Desa atau nama lainnya: kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki
kewenangan mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dalam sistem
pemerintahan nasional dan berada di daerah
kabupaten.

44. Lanjutan...
 Pemerintahan desa terdiri dari (Pasal 11 PP
No.72 Th. 2005): Pemerintahan Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD).
 Kewenangan desa mencakup kewenangan yang
oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku
dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah, dan
tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah
provinsi dan/ atau kabupaten.

45. Kepala desa bertugas:
 Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa.
 Membina perekonomian desa.
 Memelihara ketertiban dan ketentraman
masyarakat desa.
 Mendamaikan perselisihan masyarakat desa.
 Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan.
 Menetapkan peraturan desa bersama BPD.

46. BPD berfungsi (Pasal 34 PP
No.72/2005):
 Fungsi Legislatif : Menetapkan peraturan desa
bersama kepala desa.
 Fungsi Sosial dan Pemerintahan:
 Menyalurkan pendapat dan aspirasi
masyarakat kepada pemerintah desa.
 Mengolah dan mewujudkan aspirasi
masyarakat dalam bentuk keputusan atau
kebijakan masyarakat desa.
 Mengawasi dengan seksama pelaksanaan
tugas kepala desa.