1. Dokumen membahas tentang kebebasan berekspresi dan perbedaan antara penyampaian pendapat dengan makar menurut konstitusi dan hukum Indonesia. 2. Ada diferensiasi yang signifikan antara penyampaian pendapat yang dilindungi hukum dengan makar yang dapat mengancam negara. 3. Konstitusi mensyaratkan secara ketat untuk pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden sehingga presiden tidak perlu khawatir terhadap diskusi ilmiah

1. KEBEBASAN MENYAMPAIKAN
PERBEDAAN PENDAPAT
Ali Rido
Dept. Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Disampaikan pada Webinar “Menjaga Intelektualitas Akademis dan Berekspresi
dari Segi Yuridis”, diselenggarakan oleh LKPH, Jakarta, 06 Juni 2020

2. ALUR DIALOG
Aspirasi
dan makar
Kedudukan
pers dan
people power
Pemberhentian
presiden
dan/wapres
Konklusi
“Semakin luas kebebasan berekspresi dibuka dalam
sebuah masyarakat atau peradaban maka masyarakat atau peradaban
tersebut semakin maju dan berkembang”
(John Stuart Mill)

3. DIFERENSIASI PENYAMPAIAN PENDAPAT
DAN MAKAR

4. PENYAMPAIAN PENDAPAT
RENTETAN BASIS LEGAL PERLINDUNGAN DIMENSI YANG DILINDUNGI
 Pasal 28E (3): kebebasan berserikat,
berkumpul, dan mengeluarkan pendapat
 Gagasan dan informasi.
 Pasal 19 Tap MPR No. XVII/MPR/1998:
kebebasan berserikat, berkumpul dan
berpendapat.
 Kritik terhadap jabatan yang melekat.
 Pasal 1 ayat (1) UU No. 9/1998: hak
menyampaikan pendpaat di depan
umum.
 Dilakukan dg cara-cara yang
konstitusional.
 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM  Negative issue not black issue.
 DUHAM dan Resolusi Majelis Umum PBB
tanggal 16 Desember 1966: bebas
berpendapat tanpa campur tangan (pihak
lain).
 Berbasis data yang akurat.

5. MAKAR
 Mengancam keberlangsungan pemerintahan dan kedaulatan negara.
 Makar dengan maksud untuk:
membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden
atau Wakil Presiden memerintah;
supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau dengan
maksud untuk memisahkan sebagian wilayah negara dari yang lain;
untuk menggulingkan pemerintah;
Melepaskan wilayah atau daerah lain dari suatu negara sahabat untuk seluruhnya atau
sebagian dari kekuasaan pemerintah yang berkuasa di sana;
menghapuskan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan negara sahabat
atau daerahnya yang lain;
makar terhadap nyawa atau kemerdekaan raja yang memerintah atau kepala negara
lainnya dari negara sahabat.
 Apabila niat tsb untuk melakukan perbuatan itu telah terbukti dan adanya permulaan
pelaksanaan yaitu berupa perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan

6. KEDUDUKAN PERS DAN PEOPLE POWER

7. KEDAULATAN RAKYAT DAN PILAR DEMOKRASI
Eksekutif
Legislatif
Pers
YudikatifRAKYAT = Pemilik
Kedaulatan

8. PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU
WAPRES

9. CIRI SISTEM PRESIDENSIAL
Adanya masa jabatan Presiden yang bersifat tetap (fixed term);
Presiden selain sebagai kepala negara juga kepala pemerintahan;
Adanya mekanisme checks and balances;
Dwi partai;
Adanya mekanisme impeachment.

10. SYARAT PEMBERHENTIAN
• Penghianatan terhadap negara;
Korupsi; Penyuapan; Tindak pidana
berat lainnya; atau Perbuatan
tercela.
Pelanggaran
Hukum
• Terbukti tidak lagi memenuhi syarat
sebagai presiden dan/atau Wapres.
Syarat
Administrasi

11. ALUR PEMBERHENTIAN PRESIDEN
PASCA PERUBAHAN UUD 1945

12. Apakah presiden dapat diberhentikan di
tengah Covid-19?
KONSTITUSIONAL
• Sangat mungkindalam penanganan Covid-19 ada
pelanggaran sbg dimaksud Pasal 7A UUD NRI 1945.
POLITIS
• Sulit kecuali ada dinamika politik yang berujung
pecahnya koalisi.

13. KONKLUSI
Negara beserta aparaturnya perlu mulai
membiasakan untuk menghormati kebebasan
berbeda pendapat dan kebiasaan mendengar
pendapat yang berbeda.
Terdapat diferensiasi yang siginifkan antara
penyampaian pendapat dg makar sehingga
wajib dilinudngi bagi siapapun yang
berpendapat berbeda.
Konstitusi mensyaratkan secara ketat untuk
pemberhentian presiden dan/atau wapres,
sehingga presiden tak perlu phobia terhadap
massifnya diskusi ilmiah seputar
pemberhentian presiden dan/atau wapres.

14. TERIMA KASIH
ali.rido_ @alirido_ Ali Rido alirido@trisakti.ac.id