Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan jenis-jenis sumber hukum tata negara Indonesia, meliputi sumber hukum formal seperti UUD 1945, TAP MPR, undang-undang, dan peraturan pemerintah, serta faktor-faktor pendukung seperti yurisprudensi dan pendapat umum para ahli hukum.

1. Ali Rido
Departement of Constitutional Law
Trisakti University, Jakarta.
Disampaikan dalam Pertemuan Mata Kuliah Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Trisakti

2. Pengertian dan Fungsi Sumber Hukum.
Macam-macam Sumber HTN Indonesia.
Faktor-faktor yang membantu pembentukan HTN
Indonesia.

4.  Van Apeldoorn: tempat kita dapat menemukan hukumnya dalam sejarah atau dari segi
historis.
 Sudikno Mertokusumo: a). Permulaan hukum; b). Menunjukkan hukum terdahulu yang
memberi bahan-bahan pada hukum yang sekarang berlaku; c). Yang memberi kekuatan
berlaku secara formal
 Jimly Asshiddiqie: tempat asal ditariknya suatu kaedah hukum yang bersifat umum untuk
dipakai sebagai peralatan dalam menilai suatu peristiwa atau kaidah hukum yang bersifat
konkrit.
 TAP MPR No. III Th 2000: sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan
perundang-undangan.
Tempat dari mana suatu nilai atau norma tertentu berasal

5. Logemann: HTN adl hukum yang mengatur organisasi Negara. 
Asal suatu nilai atau norma hukum yang mengatur organisasi
negara.
Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim: HTN adl hukum yang
mengatur organisasi negara, hubungan antara alat perlengkapan
negara dalam garis vertikal dan horizontal serta kedudukan warga
negara dan hak-hak asasinya.  Asal suatu nilai atau norma
hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antara alat
perlengkapan negara....dst.

6. Penciptaan
Hukum
Perekat
Kesatuan Hukum
Validasi Hukum
HANS
KELSEN

8. Sumber HTN
Materiil
Formil
Pancasila
UUD NRI 1945
TAP MPR/MPRS
UU/Perppu
PP
Perpres
Perda
Konvensi Ketatanegaraan
Traktat
Doktrin
 Di luar sumber hukum formil tersebut,
Peraturan Menteri (permen) dan peraturan
lembaga negara lain termasuk sebagai
sumber hukum formil HTN.
 Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang PPP.

9. Bagian dalam UUD NRI 1945 yang menjadi sumber hukum formil, hanya
batang tubuh UUD NRI 1945.
Pembukaan dalam UUD NRI 1945 inheren sebagai
staatsfundamentalnorm.
Di dalam pembukaan mengandung unsur:
Nilai universal anti penjajahan.
Spirit asli perjuangan bangsa Indonesia.
Nilai religiusitas-asas kerohanian bernegara.
Tujuan negara (umum dan khusus).

10. Beberapa ketetapan MPR yang masih berlaku:
TAP MPR No. XXV/MPRS/I966 tentang Pembubaran Partai Kornunis Indonesia,
Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik
Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk
Menyebarkan atau Mengembangkan Faharn atau Ajaran
Komunis/MarxismeLeninisme.
TAP MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka
Demokrasi Ekonomi
TAP MPR Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur.
Lebih detail baca TAP MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960
Sampai dengan Tahun 2002.

11. Konstruksi Pasal 20 UUD NRI 1945.
Materi muatan yang diatur oleh UU:
 Pengaturan lebih lanjut ketentuan UUD NRI 1945.
 Perintah TAP MPR.UU No. 39/1999 tentang HAM.
 Perintah suatu UU untuk diatur dengan UUUU No. 14/1985 jo. UU No.
3/2009 tentang Mahkamah Agung.
 Pengesahan perjanjian internasional tertentu.
 Tindaklanjut putusan MK (DPR atau Presiden).
 Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

12. PERPPU
Konstruksi Pasal 22 UUD NRI 1945.
Perppu merupakan emergency law.
UU vs Perppu (conflict norm)  lex superior derogat legi inferior

13. Konstruksi Pasal 5 UUD NRI 1945 dan Pasal 1 angka 5 UU
PPPWewenang Presiden sebagai aturan pelaksana atas suatu
UU.
Dua jenis PP:
PP eksplisit pelaksanaan UUPP No. 11 Th 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Pelaksanaan Pasal 17, 18,
19...dst UU No. 5 Th 2014 tentang ASN).
PP implisit pelaksanaan UUPP No. 215 Th 1961 tentang
Pendirian Perusahaan Negara “Lokananta“.

14. Konstruksi Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945Presiden pemegang
kekuasaan pemerintahan menurut UUD.
Pasal 1 angka 6 UU PPPPengakuan Perpres yg membentuk
presiden.
Materi muatan Perpres:
Perintah UU;
Pelaksanaan PP; atau
Melaksanakan penyelengaraan kekuasaan pemerintahan.

15. Materi muatan perda:
penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi.
PERDA
PERDA PROV
PERDA KAB/KOTA
Pasal 18 ayat (6)
UUD NRI 1945

16.  Soepomo: aturan-aturan dasar tidak tertulis yang timbul dan
terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara.
 Bagir Manan: hukum yang tumbuh dalam praktik penyelenggaraan
negara untuk melengkapi, menyempurnakan, emnghidupkan
(mendinamisasi) kaidah-kaidah hukum perundang-undangan atau
hukum “adat” ketatanegaraan.
 Contoh ; Pidato Kenegaraan Presiden dan penyampaian nota
keuangan RAPBN di hadapan DPR (berlaku sejak orde
baru)termasuk di hdapan DPD Sebelum UU No. 17 Th 2014 jo.
UU No. 2 Th 2018 tentang MD3.

17.  Syarat: harus memuat/mengatur ketentuan-ketentuan terkait ketatanegaraan.
 Konstruksi Pasal 11 UUD NRI 1945 dan Pasal 1 angka 1 UU No. 24 Th 2000 ttg Perjanjian
Internasional.
 Beberapa produk hukum perjanjian: 1) undang-undang; 2) keputusan presiden
(Perjanjian Linggarjati).
 Jenis perjanjian yang terkait ketatatnegaraan (harus dengan UU):
Maslaah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara RI;
Kedaulatan atau hak berdaulat negara;
HAM dan lingkungan hidup;
Pembentukan kaidah hukum baru;
Pinjaman dan hibah luar negeri.

19. Faktor Pembantu
• Yurisprudensi.
• Communis opinio
doctorum
Tidak sederajat dg
S.H.F
• Tidak dapat
diletakan dalam
rumpun sumber
hukum formil
HTN.

20.  Definisi: utusan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh para hakim
atau badan-badan peradilan lainnya dalam kasus atau perkara yang sama.
 Syarat: jika putusan pengadilan yang bersifat tetap memuat/mengatur ketentuan-ketentuan
ketatanegaraan dan kemudian digunakan untuk mememriksa perkara serupa dikemudian hari.
 Jimly Asshiddiqie mensyaratkan:
 Sudah merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap;
 Dinilai baik dalam arti menghasilkan keadilan bagi para pihak;
 Dilakukan “pengujian” secara berulang dengan pola yang sama;
 Norma yang terkandung di dalam putusan tidak terdapat dalam peraturan tertylis yang
berlaku atau pun kalau ada tidak begitu jelas;
 Putusannya telah dinilai memenuhi syarat sebagai yurisprudensi dan direkomendasikan oleh
MA atau MK.

21. Definisi: Pendapat umum para hali hukum.
Syarat:
Ilmuwan dikenal dan diakui secar aluas sebagai ilmuwan yang
memiliki otoritas di bidangnya dan mempunyai integritas;
Persoalan yang “dikomentari” belum diatur dalam peraturan
tertulis;
Pendapat hukumnya telah diakui keunggulannya dan diterima
oleh umum.