contoh membuat tugas Makalah pancasila tentang "struktur pemerintahan di indonesia berdasarkan UUD 1945"

1. Makalah
PENDIDIKAN PANCASILA
Tentang :
“STRUKTUR PEMERINTAHAN DI INDONESIA BERDASARKAN UUD 1945”
Disusun Oleh :
MI 5 (Lima)
Kelompok 8 (Delapan)
1. NOVITA SARI DEWI
2. OKI PRATAMA
3. RUDIANTO. S
4. SANDI NOVENDRA
Dosen Pembimbing :
Drs. SULAIMAN ZEN, M. A
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN INFORMATIKA
AMIK DEPATI PARBO Tahun 2014/2015
Jl. Pancasila No. 29 – Sungai Penuh, Telp. (0748) 21719-22144, Email : amikdp@amikdp.ac.id

2. KATA PENGANTAR
Segala puji syukur ke hadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya
sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan makalah mengenai “Struktur
Pemerintahan Indonesia Berdasarkan UUD 1945” ini, yang merupakan tugas
kelompok untuk Kami dan menurut Kami dapat memberikan manfaat yang besar
bagi Kita semua untuk mempelajari tentang makalah ini.
Melalui kata pengantar ini Penulis lebih dahulu meminta maaf bila mana isi
makalah ini ada kekurangan dan ada tulisan yang Kami buat kurang tepat atau
menyinggung perasaan pembaca.
Dengan ini kami mempersembahkan makalah ini dengan penuh rasa terima
kasih dan semoga Allah SWT memberkahi makalah ini sehingga dapat memberikan
manfaat bagi Kita semua, amin.
Sungai Penuh, Desember 2014
Penyusun

3. DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL (KOVER MAKALAH)
Kata Pengantar .............................................................................................i
Daftar Isi ......................................................................................................ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ..................................................................................1
B. Rumusan Masalah .................................................................................1
C. Tujuan Penulisan .................................................................................1
BAB II PEMBAHASAN
Struktur Pemerintahan RI Menurut UUD 1945 .....................................................1
A. LEMBAGA LEGISLATIF
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat ....................................................2
2. Dewan Perwakilan Rakyat .......................................................................3
3. Dewan Perwakilan Daerah
.......................................................................5
B. LEMBAGA EKSEKUTIF
1. Presiden & Wakilnya ........................................................................7
C. LEMBAGA YUDIKATIF
2. Mahkamah Konstitusi. ........................................................................8
3. Mahkamah Agung .................................................................................8
4. Komisi Yudisial. .................................................................................9
D. LEMBAGA EKSAMINATIF
1. Badan Pemeriksa Keuangan ..............................................................9
BAB III PENUTUP
A. Kesimpulan ...............................................................................11
B. Kritik dan Saran ................................................................................11
DAFTAR PUSTAKA
..........................................................................................11

4. B A B I
P E N D A H U L U A N
A. Latar belakang
Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menyatakan bahwa “kemerdekaan kebangsaan
Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk
dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”. Sidang
Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002 menghasilkan perubahan (amandemen)
Keempat UUD 1945, dan telah menetapkan tentang pembentukan susunan/struktur dan
kekuasaan/wewenang dari lembaga-lembaga kenegaraan yang kedudukan dan
kewenangannya setara dalam UUD 1945 yaitu lembaga Legislatif (MPR, DPR, dan DPD),
lembaga Eksekutif (Presiden dan wakilnya), lembaga Yudikatif (Mahkamah konstitusi,
Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial), dan lembaga Eksaminatif (Badan Pemeriksa
Keuangan).
B. Rumusan Masalah.
1. Bagaimana struktur pemerintahan Indonesia ?
2. Apa saja tugas/wewenang dan hak lembaga tinggi negara ?
C. Tujuan Penulisan.
1. Untuk mengetahui bagaimana struktur pemerintahan Indonesia.
2. Untuk mengetahui apa saja tugas/wewenang dan hak lembaga tinggi negara.

5. B A B II
P E M B A H A S A N
STRUKTUR PEMERINTAHAN INDONESIA BERDASARKAN UUD 194
5
Struktur Pemerintahan Di Indonesia Berdasarkan UUD 1945
LEMBAGA LEGISLATIF
Lembaga Legislatif adalah sebuah lembaga yang mewakili seluruh rakyat dalam
menyusun undang-undang serta ikut mengawasi atas implementasi undang-undang yang
ada oleh badan eksekutif yang mana setiap anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
Yang termasuk ke dalam lembaga legislatif adalah MPR, DPR, dan DPD.
1) MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)
UUD 1945
UUD 1945
PRESIDEN &
WAKILNYA
PRESIDEN &
WAKILNYA
B P KB P KM P RM P R
D P RD P R
K YK Y
M AM A
D P DD P D
LEMBAGA
YUDIKATIF
LEMBAGA
YUDIKATIF
LEMBAGA
EKSEKUTIF
LEMBAGA
EKSEKUTIF
LEMBAGA
LEGISLATIF
LEMBAGA
LEGISLATIF
M KM K
LEMBAGA
EKSAMINATIF
LEMBAGA
EKSAMINATIF

6. Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah salah satu lembaga negara dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia, yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan
anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dahulu sebelum Reformasi MPR merupakan Lembaga
Negara Tertinggi, yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Utusan Daerah,
dan Utusan Golongan.
Jumlah anggota MPR periode 2014-2019 adalah 692 orang, terdiri atas 560 Anggota
DPR dan 132 anggota DPD. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun, dan berakhir
bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.
Tugas dan wewenang MPR antara lain:
1. Mengubah dan menetapkan (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945),
2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum,
3. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan (Mahkamah Konstitusi) untuk
memberhentikan Presiden/Wakil Presiden dalam masa jabatannya,
4. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti,
diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa
jabatannya,
5. Memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diajukan Presiden apabila terjadi
kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya,
6. Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan
dalam masa jabatannya.
Anggota MPR memiliki hak mengajukan usul perubahan pasal-pasal UUD,
menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan putusan, hak imunitas, dan hak
protokoler. Setelah Sidang MPR 2003, Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh
rakyat tidak lagi oleh MPR. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota
negara.
Sidang MPR sah apabila dihadiri:
1) sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah Anggota MPR untuk memutus usul DPR untuk
memberhentikan Presiden/Wakil Presiden,
2) sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR untuk mengubah dan
menetapkan UUD,
3) sekurang-kurangnya 50%+1 dari jumlah Anggota MPR untuk sidang-sidang lainnya.
Putusan MPR sah apabila disetujui:
1) sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR yang hadir untuk memutus usul
DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden,
2) sekurang-kurangnya 50%+1 dari seluruh jumlah Anggota MPR untuk memutus
perkara lainnya.
Sebelum mengambil putusan dengan suara yang terbanyak, terlebih dahulu
diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

7. Alat kelengkapan MPR terdiri atas:
a. Pimpinan
Pimpinan MPR terdiri atas seorang ketua dan 4 orang wakil ketua yang dipilih dari dan
oleh Anggota MPR dalam Sidang Paripurna MPR. Pimpinan MPR periode 2014-2019
adalah:
1. 1 Ketua: Zulkifli Hasan (PAN)
2. Wakil Ketua: Mahyudin (Golkar)
3. Wakil Ketua: EE Mangindaan (Demokrat)
4. Wakil Ketua: Hidayat Nur Wahid (PKS)
5. Wakil Ketua: Oesman Sapta (DPD)
b. Panitia Ad Hoc
Panitia ad hoc MPR terdiri atas pimpinan MPR dan paling sedikit 5% (lima persen) dari
jumlah anggota dan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah anggota yang
susunannya mencerminkan unsur DPR dan unsur DPD secara proporsional dari setiap
fraksi dan Kelompok Anggota MPR.
2) DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPR)
Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga tinggi negara dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang
kekuasaan membentuk Undang-Undang. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan
pengawasan. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum, yang dipilih
berdasarkan hasil Pemilihan Umum. Anggota DPR periode 2014–2019 berjumlah 560 orang.
Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota
DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.
a) Tugas dan Wewenang DPR antara lain :
1) Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat
persetujuan bersama,
2) Membahas dan memberikan persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang,
3) Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan
bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan,
4) Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD,
5) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan
pemerintah,

8. 6) Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan
DPD,
7) Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban
keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan,
8) Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian
anggota Komisi Yudisial,
9) Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk
ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden,
10) Memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada
Presiden untuk ditetapkan,
11) Memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta, menerima
penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian
amnesti dan abolisi,
12) Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat
perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain,
13) Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat,
14) Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN dan
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama,
15) Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap
pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran
dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan
sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
b) Alat kelengkapan DPR
1) Pimpinan
Kedudukan Pimpinan dalam DPR dapat dikatakan sebagai Juru Bicara Parlemen.
Fungsi pokoknya secara umum adalah mewakili DPR secara simbolis dalam
berhubungan dengan lembaga eksekutif, lembaga-lembaga tinggi negara lain, dan
lembaga-lembaga internasional, serta memimpin jalannya administratif kelembagaan
secara umum, termasuk memimpin rapat-rapat paripurna dan menetapkan sanksi atau
rehabilitasi. Pimpinan DPR bersifat kolektif kolegial, terdiri dari seorang ketua dan 4
orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota DPR dalam Sidang Paripurna
DPR.
2) Komisi
Komisi adalah unit kerja utama di dalam DPR. Hampir seluruh aktivitas yang
berkaitan dengan fungsi-fungsi DPR, substansinya dikerjakan di dalam komisi. Setiap
anggota DPR (kecuali pimpinan) harus menjadi anggota salah satu komisi. Pada

9. umumnya, pengisian keanggotan komisi terkait erat dengan latar belakang keilmuan
atau penguasaan anggota terhadap masalah dan substansi pokok yang digeluti oleh
komisi.
DPR mempunyai 11 komisi dengan ruang lingkup tugas dan pasangan kerja
masing-masing:
 Komisi I, membidangi pertahanan, intelijen, luar negeri, dan komunikasi dan
informatika.
 Komisi II, membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur
negara dan reformasi birokrasi, kepemiluan,pertanahan dan reforma agraria.
 Komisi III, membidangi hukum dan perundang-undangan, hak asasi manusia,
dan keamanan.
 Komisi IV, membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan,
dan pangan.
 Komisi V, membidangi perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat,
pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal, meteorologi, klimatologi dan
geofisika.
 Komisi VI, membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, usaha
kecil dan menengah), badan usaha milik negara, dan standarisasi nasional.
 Komisi VII, membidangi energi, sumber daya mineral, riset dan teknologi, dan
lingkungan hidup.
 Komisi VIII, membidangi agama, sosial dan pemberdayaan perempuan.
 Komisi IX, membidangi kependudukan, kesehatan, tenaga kerja dan
transmigrasi.
 Komisi X, membidangi pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif,
pemuda, olahraga, dan perpustakaan.
 Komisi XI, membidangi keuangan, perencanaan pembangunan, perbankan.
3) Badan Musyawarah (Bamus)
Bamus merupakan miniatur DPR. Sebagian besar keputusan penting DPR
digodok terlebih dahulu di Bamus, sebelum dibahas dalam Rapat Paripurna sebagai
forum tertinggi di DPR yang dapat mengubah putusan Bamus. Bamus antara lain
memiliki tugas menetapkan acara DPR, termasuk mengenai perkiraan waktu
penyelesaian suatu masalah, serta jangka waktu penyelesaian dan prioritas RUU).
4) Badan Anggaran (Banggar)
Anggaran DPR dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang
bersifat tetap yang memiliki tugas pokok melakukan pembahasan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara. Susunan keanggotaan Badan Anggaran ditetapkan
pada permulaan masa keanggotaan DPR. Susunan keanggotaan Badan Anggaran
terdiri atas anggota-anggota seluruh unsur Komisi dengan memperhatikan perimbangan
jumlah anggota Fraksi.
5) Badan Kehormatan (BK)

10. Badan Kehormatan (BK) DPR merupakan alat kelengkapan paling muda saat ini
di DPR. BK merupakan salah satu alat kelengkapan yang bersifat sementara.
Pembentukan DK di DPR merupakan respon atas sorotan publik terhadap kinerja
sebagian anggota dewan yang buruk, misalnya dalam hal rendahnya tingkat kehadiran
dan konflik kepentingan.
DPR melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran
yang dilakukan oleh Anggota DPR, dan pada akhirnya memberikan laporan akhir
berupa rekomendasi kepada Pimpinan DPR sebagai bahan pertimbangan untuk
menjatuhkan sanksi atau merehabilitasi nama baik Anggota. Rapat-rapat Dewan
Kehormatan bersifat tertutup. Tugas Dewan Kehormatan dianggap selesai setelah
menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPR.
6) Badan Legislasi (Baleg)
Badan Legislasi (Baleg) merupakan alat kelengkapan DPR yang lahir pasca
Perubahan Pertama UUD 1945, dan dibentuk pada tahun 2000. Tugas pokok Baleg
antara lain: merencanakan dan menyusun program serta urutan prioritas pembahasan
RUU untuk satu masa keanggotaan DPR dan setiap tahun anggaran. Baleg juga
melakukan evaluasi dan penyempurnaan tata tertib DPR dan kode etik anggota DPR.
Badan Legislasi dibentuk DPR dalam Rapat paripurna, dan susunan
keanggotaannya ditetapkan pada permulaan masa keanggotaan DPR berdasarkan
perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi. Keanggotaan Badan Legislasi tidak dapat
dirangkap dengan keanggotaan Pimpinan Komisi, keanggotaan Badan Urusan Rumah
Tangga (BURT), dan keanggotaan Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP).
7) Badan Urusan Rumah Tangga (BURT)
Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR bertugas menentukan kebijakan
kerumahtanggaan DPR. Salah satu tugasnya yang berkaitan bidang
keuangan/administratif anggota dewan adalah membantu pimpinan DPR dalam
menentukan kebijakan kerumahtanggaan DPR, termasuk kesejahteraan Anggota dan
Pegawai Sekretariat Jenderal DPR berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah.
8) Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP)
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), dibentuk oleh DPR dan merupakan
alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan
BKSAP pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Jumlah
anggota BKSAP ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan
pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR
dan pada permulaan tahun sidang. Pimpinan BKSAP merupakan satu kesatuan
pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial, yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan
paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP
berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan
memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap
fraksi.
9) Panitia Khusus (Pansus)

11. Jika dipandang perlu, DPR (atau alat kelengkapan DPR) dapat membentuk
panitia yang bersifat sementara yang disebut Panitia Khusus (Pansus). Komposisi
keanggotaan Pansus ditetapkan oleh rapat paripurna berdasarkan perimbangan jumlah
anggota tiap-tiap fraksi. Pansus bertugas melaksanakan tugas tertentu yang ditetapkan
oleh rapat paripurna, dan dibubarkan setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau
karena tugasnya dinyatakan selesai. Pansus mempertanggungjawabkan kinerjanya
untuk selanjutnya dibahas dalam rapat paripurna.
DPR dalam permulaan masa keanggotaan dan permulaan tahun sidang DPR
membuat susunan dan keanggotaan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN)
yang beranggotakan paling sedikit tujuh orang dan paling banyak sembilan orang atas
usul dari fraksi-fraksi DPR yang selanjutnya akan ditetapkan dalam rapat paripurna
dengan tugas untuk penelaahan setiap temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan
Keuangan (BPK)
c) Fungsi dan Hak DPR adalah sebagai berikut :
1) Fungsi legislasi berkaitan dengan wewenang DPR dalam pembentukan undang-
undang.
2) Fungsi anggaran, berwenang menyusun dan menetapkan RAPBN bersama
presiden.
3) Fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pemerintah.
d) DPR diberikan hak-hak yang diatur dalam pasal-pasal UUD 1945, antara
lain:
1. Hak interpelasi, hak DPR untuk meminta keterangan pada presiden.
2. Hak angket, hak DPR untuk mengadakan penyelidikan atas suatu kebijakan
Presiden/ Pemerintah.
3. Hak menyampaikan pendapat.
4. Hak mengajukan pertanyaan.
5. Hak Imunitas, hak DPR untuk tidak dituntut dalam pengadilan.
6. Hak mengajukan usul RUU
3. DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sebelum 2004 disebut Utusan Daerah,
adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya
merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui Pemilihan Umum. Anggota
DPD dari setiap provinsi adalah 4 orang. Dengan demikian jumlah anggota DPD saat ini
adalah 132 orang. Masa jabatan anggota DPD adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan
pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.
Anggota DPD tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan,
pertanyaan/pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat
DPD, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik masing-
masing lembaga. Ketentuan tersebut tidak berlaku jika anggota yang bersangkutan

12. mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau
hal-hal mengenai pengumuman rahasia negara.
1. FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG
Sesuai dengan konstitusi, format representasi DPD-RI dibagi menjadi fungsi legislasi,
pertimbangan dan pengawasan pada bidang-bidang terkait sebagaimana berikut ini.
a) Fungsi Legislasi
• Dapat mengajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR
• Ikut membahas RUU
b) Fungsi Pertimbangan
• Memberikan pertimbangan kepada DPR
c) Fungsi Pengawasan
• Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan
menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan
untuk ditindaklanjuti.
• Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan BPK
2. ALAT KELENGKAPAN DPD
a. Pimpinan
Pimpinan DPD terdiri atas seorang ketua dan dua wakil ketua. Selain bertugas
memimpin sidang, pimpinan DPD juga sebagai juru bicara DPD. Ketua DPD periode 2014–
2019 adalah Irman Gusman.
b. Sekretariat Jenderal
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPD, dibentuk Sekretariat
Jenderal DPD yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden, dan personelnya terdiri
atas Pegawai Negeri Sipil. Sekretariat Jenderal DPD dipimpin seorang Sekretaris Jenderal
yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden atas usul Pimpinan DPD.
c. Komite :
1) Komite I DPD membidangi otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta
antardaerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah,
pemukiman dan kependudukan, pertanahan, dan tata ruang, serta politik, hukum
dan hak asasi manusia (HAM).
2) Komite II DPD membidangi pertanian dan perkebunan, perhubungan, kelautan
dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, kehutanan dan lingkungan
hidup, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan daerah tertinggal, perindustrian
dan perdagangan; penanaman modal dan pekerjaan umum.
3) Komite III DPD membidangi pendidikan, agama, kebudayaan, kesehatan;
pariwisata, pemuda dan olahraga, kesejahteraan sosial, pemberdayaan
perempuan, dan ketenagakerjaan.
4) Komite IV DPD membidangi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN),
pajak, perimbangan keuangan pusat dan daerah, lembaga keuangan dan
koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

13. 3. KEPANITIAAN DPD :
a) Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU),
b) Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT),
c) Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) DPD,
d) Panitia Hubungan Antar-Lembaga (PHAL) DPD dan Kelompok DPD di MPR.
4. KEKEBALAN HUKUM
Anggota DPD tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan,
pertanyaan/pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat
DPD, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik masing-
masing lembaga. Ketentuan tersebut tidak berlaku jika anggota yang bersangkutan
mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau
hal-hal mengenai pengumuman rahasia negara.
A. LEMBAGA EKSEKUTIF
Lembaga Eksekutif adalah lembaga negara yang diberi tugas/mandat untuk
menjalankan seluruh undang-undang yang telah di sahkan oleh lembaga Legislatif. Dalam
praktiknya, yang menjalankan fungsi lembaga eksekutif ini adalah presiden dan wakilnya,
beserta para menteri yang diangkat oleh presiden sebagai pembantunya dalam
melaksanakan UUD 1945.
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
1. Presiden
Presiden Indonesia (nama jabatan resmi: Presiden Republik Indonesia) adalah kepala
negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala negara, Presiden adalah
simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu
oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang
kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Presiden
(dan Wakil Presiden) menjabat selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam
jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.
Wewenang, kewajiban, dan hak Presiden antara lain:
1. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD,
2. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut,
dan Angkatan Udara,
3. Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR). Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan
atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU,

14. 4. Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam
kegentingan yang memaksa),
5. Menetapkan Peraturan Pemerintah,
6. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri,
7. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain
dengan persetujuan DPR,
8. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR,
9. Menyatakan keadaan bahaya,
10. Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan
pertimbangan DPR,
11. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan
DPR,
12. Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah
Agung,
13. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR,
14. Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan
UU,
15. Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh DPR dengan
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah,
16. Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisialdan
disetujui DPR,
17. Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, DPR, dan
Mahkamah Agung,
18. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan
DPR.
2. Wakil Presiden
Wakil Presiden Indonesia (nama jabatan resmi: Wakil Presiden Republik Indonesia)
adalah pembantu kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia yang bersifat luar
seorang presiden sebagai kepala negara. Sebagai pembantu kepala pemerintahan, Wakil
Presiden adalah pembantu presiden yang kualitas bantuannya di atas bantuan yang
diberikan oleh Menteri, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-
tugas pemerintah sehari-hari yang didelegasikan kepadanya. Wakil Presiden menjabat
selama 5 tahun, dan biasa dan istimewa. Sebagai pembantu kepala negara, Wakil Presiden
adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia yang kualitas tindakannya sama dengan

15. kualitas tindakan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali
masa jabatan.
B. LEMBAGA YUDIKATIF
Lembaga Yudikatif adalah lembaga tinggi negara yang diberi mandat oleh UD 1945
untuk melakukan fungsi penegakan hukum yaitu dengan menjatuhkan sanksi atas setiap
pelanggaran Undang-undang. Yang termasuk ke dalam lembaga Yudikatif adalah
Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial.
1. MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)
Mahkamah Konstitusi (disingkat MK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-
sama dengan Mahkamah Agung.
Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa
jabatan 3 tahun. Masa jabatan Ketua MK selama 3 tahun yang diatur dalam UU 24/2003 ini
sedikit aneh, karena masa jabatan Hakim Konstitusi sendiri adalah 5 tahun, sehingga berarti
untuk masa jabatan kedua Ketua MK dalam satu masa jabatan Hakim Konstitusi berakhir
sebelum waktunya (hanya 2 tahun).
Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 Hakim Konstitusi yang ditetapkan olehPresiden.
Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang
oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden. Masa jabatan Hakim Konstitusi
adalah 5 tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.
a. Kewenangan
Mahkamah Konstitusi RI mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,
2. Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan
oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1944,
3. Memutus pembubaran partai politik,
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
b. Kewajiban
Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa
Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa
penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan
tercela, dan/atau
tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana
dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

16. 2. MAHKAMAH AGUNG (MA)
Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-
sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan
lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha
negara.
a) Susunan
Mahkamah Agung terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang
sekretaris. Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah hakim agung. jumlah
hakim agung paling banyak 60 (enam puluh) orang.
b) Pimpinan
Pimpinan Mahkamah Agung terdiri dari seorang ketua, 2 (dua) wakil ketua, dan
beberapa orang ketua muda. Wakil Ketua Mahkamah Agung terdiri atas wakil ketua bidang
yudisial dan wakil ketua bidang nonyudisial. wakil ketua bidang yudisial yang membawahi
ketua muda perdata, ketua muda pidana, ketua muda agama, dan ketua muda tata usaha
negara sedangkan wakil ketua bidang nonyudisial membawahi ketua muda pembinaan dan
ketua muda pengawasan. Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung, dan
diangkat oleh Presiden.
c) Hakim Agung
Pada Mahkamah Agung terdapat hakim agung sebanyak maksimal 60 orang. Hakim
agung dapat berasal dari sistem karier atau sistem non karier. Calon hakim agung diusulkan
oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat, untuk kemudian mendapat
persetujuan dan ditetapkan sebagai hakim agung olehPresiden. Tugas Hakim Agung adalah
Mengadili dan memutus perkara pada tingkat Kasasi.
d) Kewajiban dan wewenang
Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang MA adalah:
• Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-
undangan di bawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang
diberikan oleh Undang-Undang,
• Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi,
• Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi.
3. KOMISI YUDISIAL (KY)
Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU no 22 tahun
2004 yang berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim
agung.
Wewenang Komisi Yudisial
1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung
kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan,
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim,

17. 3. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-
sama dengan Mahkamah Agung,
4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku
Hakim (KEPPH).
Tugas Komisi Yudisial
1. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung,
2. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung,
3. Menetapkan calon Hakim Agung,
4. Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.
Pertanggungjawaban dan Laporan
Komisi Yudisial bertanggungjawab kepada publik melalui DPR, dengan cara
menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat.
C. LEMBAGA EKSAMINATIF
Lembaga Eksaminatif adalah lembaga tinggi negara yang diberi tugas oleh UUD
1945 untuk melakukan evaluasi atau pemeriksaan atas suatu pekerjaan atau kegiatan yang
dilakukan oleh suatu instansi atau orang dalam penggunaan keuangan negara. UUD 1945
menunjuk BPK yang menjalankan tugas ini.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan
mandiri.
Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan
pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh Presiden. Hasil pemeriksaan
keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD (sesuai dengan
kewenangannya).
Tugas Dan Fungsi
BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang
dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank
Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah,
dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
Jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK terdiri dari:
a. Pemeriksaan keuangan, dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat
kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah,
b. Pemeriksaan kinerja, meliputi aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas program dan
kegiatan pemerintah,
c. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar
pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan
tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan

18. keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas permintaan (audit on
request).
Dalam melaksanakan tugas Pemeriksaan, BPK berwenang :
1. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan,
menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan
laporan pemeriksaan,
2. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit
organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank
Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik
Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara,
3. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di
tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta
pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening
koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan
keuangan negara,
4. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK,
5. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan
Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara,
6. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara,
7. Menggunakan tenaga ahli dan/ atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja
untuk dan atas nama BPK,
8. Membina jabatan fungsional Pemeriksa,
9. Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan dan,
10. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah
Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah
Daerah.
Dalam hal penyelesaian kerugian negara/daerah, BPK berwenang untuk menilai
dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan
hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha
Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang
menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara serta memantau penyelesaian ganti
kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan
bendahara dan pejabat lain, pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada
bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga
atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK serta
pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk diberitahukan
secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.

19. Selain itu BPK juga mempunyai kewenangan untuk memberikan pendapat kepada
DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lain, Bank
Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah,
Yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya,
memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah serta memberikan keterangan ahli dalam proses
peradilan mengenai kerugian negara/daerah.
SEKIAN
BAB III
PENUTUP
1. Kesimpulan
Sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga
yang bekerja dan berjalan saling berhubungan satu sama lain menuju tercapainya
tujuan penyelenggaraan negara. Lembaga-lembaga negara dalam suatu sistem
politik meliputi empat institusi pokok, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, dan
eksaminatif. Selain itu, terdapat lembaga lain atau unsur lain seperti parlemen,
pemilu, dan menteri.
Dalam struktur pemerintahan Indonesia, melalui UUD 1945 terlihat bahwa
semua lembaga tinggi negara memiliki hubungan yang jelas antara satu dengan
yang lainnya.
2. Saran
Mohon kritik dan saran dari Bapak Dosen Pembimbing dan rekan
mahasiswa/i semua, demi kesempurnaan makalah ini.
Terimakasih.

20. DAFTAR PUSTAKA
Elly M, Setiadi. 2005. Pendidikan pancasila. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
http://dpd.go.id/profil/fungsi-tugas-wewenang
http://dpr.go.id/profil/fungsi-tugas-wewenang

21. http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Daerah
http://satupemerintah.net/profilLembagaTupoksis/view/3
id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Indonesia