Sistem pemerintahan dibahas dalam tiga jenis utama yaitu monarki absolut, parlementer, dan republik. Monarki absolut dipimpin seorang raja atau ratu tanpa batasan. Sistem parlementer memberi peranan penting kepada parlemen dalam mengangkat perdana menteri atau menjatuhkan pemerintahan. Republik dipimpin presiden dengan kekuasaan berasal dari rakyat.

1. Bentuk-bentuk
Pemerintahan
Ega Agustina Cahyani Faradinda Mutia Kinanggit
Gading Bagus Mahardika Khilma Rintan Khurya
Reka Agiswa Riska Leonita Wibowo
Rizcha Novi Noer S. Verina Ayu Anggara P.

2. MONARKI ABSOLUT
Monarki, berasal dari bahasa Yunani monos yang
berarti satu, dan archein yang berarti pemerintah.
Monarki Absolut adalah bentuk pemerintahan yang
dikepalai seorang raja, ratu,sultan atau kaisar dengan
tanpa dibatasi atau tidak terbatas.
Contohya di perancis Louis XIV, semboyannya “L etat C
saya). Disini kekuasaan raja meliputi bidang
Negara dengan sistem monarki absolut/mutlak :
1. ArabSaudi = Raja Abdullah ibn’ Adal‘ Aziz Al Sa’ud
2. Brunei = Sultan Hassanal Bolkiah Muizzadin Wadaulah
3. Swaziland = Raja Mswati III
4. Oman = Sultan Qaboos Ibn Said Al Said
5. Qatar = Emir Hamad bin Khalifa Al-Thani
Raja Louis XIV dari Perancis, Tahun 1961
http://en.wikipedia.org/wiki/Louis_XIV_of_France#mediaviewer/File:Louis-xiv-lebrunl.jpg

3. PARLEMENTER
Sumber : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/PalaceOfWestminsterAtNight.jpg
Sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Parlemen memilikiwewenang dalam mengangkat perdana menteri,
parlemen dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi
simbol kepala negara saja.
Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif,
atau parlemen, sering dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang
legislatif,menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan.
Negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer : Inggris,Jepang, Belanda, Malaysia, Singapura dan sebagainya.
Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_parlementer

4. REPUBLIK
adalah sebuah negara di mana tampuk pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan bangsawan dan sering
dipimpin atau dikepalai oleh seorang presiden. Istilah ini berasal dari bahasa Latin res publica, atau "urusan awam", yanng artinya kerajaan
dimilik serta dikawal oleh rakyat. Namun republik berbeda dengan konsep demokrasi. Terdapat kasus dimana negara republik diperintah
secara totaliter.
Dalam zaman modern ini, ketua negara suatu republik biasanya seorang saja, yaitu Presiden, tetapi ada juga beberapa pengecualian
misalnya di Swiss, terdapat majelis tujuh pemimpin yang merangkap sebagai ketua negara, dipanggil Bundesrat, dan di San Marino, jabatan
ketua negara dipegang oleh dua orang.
Banyak yang berpendapat negara republik adalah lebih demokratik dari negara monarki. Namun itu semuanya sebenarnya bergantung
kepada siapa yang memegang kuasa eksekutif.

5. PERSAMAAN dan PERBEDAAN
MONARKI KONSTITUSIONAL dengan PARLEMENTER
Kepala Negara Raja atau Ratu Presiden
Kepala pemerintahan Perdana Menteri Perdana Menteri
Kekuasaan kepala negara Terbatas Pemisahan atau pembagian
Masa jabatan kepala negara Seumur hidup Ditentukan jangka waktu
(Maksimum 2 periode)
Masa jabatan kepala pemerintahan Ditentukan jangka waktu
(Maksimum 2 periode)
Tidak ditentukan dalam
jangka waktu
Kekuasaan negara Hanya Pemisahan Pemisahan atau Pembagian
Hak prerogratif untuk eksekutif Perdana Menteri Perdana Menteri
Hak kekuasaan wilayah negara Perdana Menteri Perdana Menteri
Hak pendapat menurut UUD/UU/peraturan
diberlakukan/dicabut
(termasuk UU pewaris tahta)
Perdana Menteri Perdana Menteri
Tampilan kepala negara dalam kabinet Tidak (Kecuali ada
undangan Perdana Menteri)
Ya
Eksekutif tanggungjawab kepada legislatif Ya Ya
Eksekutif dijatuhkan legislatif Ya Ya
Pembubaran legislatif oleh eksekutif Ya Ya
Keputusan kepala negara Dapat diubah melalui
Legislatif
Tidak dapat diganggu gugat
(Mutlak)
Keterlibatan kepala negara untuk hak partai politik/hak
pemilih
Tidak Ya
Keterlibatan anggota keluarga kepala negara untuk hak
partai politik/hak pemilih/anggota eksekutif
Tidak Ya
Rangkap jabatan kepala negara Tidak Ya
Pengusulan/Pengubah/Pengganti/Perbaikan
UUD/UU/peraturan
Perdana Menteri Perdana Menteri