Sergub DKI Jakarta No. 8 Tahun 2021 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

1. ANOMALI POLICY RULE PENGUASA: ANALISIS
TERHADAP SERGUB DKI JAKARTA NO. 8
TAHUN 2021
Ali Rido, Dept. HukumTata Negara Fakultas Hukum Univ.Trisakti
Disampaikan pada Diskusi dengan GAPRINDO, HIPPINDO, dan APRINDO
Jakarta, 17 September 2021

2. KONDISI EKSISTING
Memorandum
Maklumat
Telegram
Surat Seruan
Kepala Daerah
Surat Edaran
1. Bagaimana kedudukannya
dalam alam peraturan
perundang-undangan
(PUU)?
2. Bagaimana syarat-syarat
pembentukannya?
3. Kenapa banyak yang
“ngawur” isinya?
4. Bagaimana dg Sergub DKI
Jakarta?

3. KEDUDUKAN ATURAN KEBIJAKAN (POLICY RULE )
• Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 UU No. 12/2011 jo. UU No. 15/2019 →Tidak
ada jenis PUU seperti SE, SERGUB, atau sejenisnya.
• Perpres No. 84/2014 →tidak mengkualifisir sbg jenis PUU.
• Permen PANRB No. 80 Tahun 2012→ sebagai produk tata naskah
dinas/hanya sebatas alat komunikasi kedinasan.
• Kenapa ada?
a. Pemerintah/pejabat administrasi memiliki freies ermessen.
b. Dibentuk berdasarkan kewenangan diskresi pemerintah sebagai akibat
adanya kebutuhan faktual dan operasional pemerintah dalam
mengeksekusi sejumlah kebijakan penting/strategis.

4. SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN
Tidak boleh mengatur hal-hal yang
melampaui kewenangan
Tidak boleh bertenatngan dengan
peraturan perundang-undangan
Tunduk pada AUPB
Tidak mengatur (regelling)

5. FAKTOR KESALAHAN
Kesengajaan
karena punya
diskresi
Ketidaktahuan
karena minim
pengetahuan
hukum

6. BUKANKAH MASUK DISKRESI?
• Syarat diskresi:
a.Untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam
penyelenggaraan pemerintahan.
b. PUU memberikan pilihan.
c. Objeknya belum diatur.
d. Aturan tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau
e. Adanya stagnasi pemerintahan.
• Objek sudah diatur? tidak boleh karena itu namanya ultra vires.

7. SERUAN GUBERNUR DKI JAKARTA
• Substansi yg memuat unsur
regelling.
• Bertentangan dg beberapa
Putusan MK a.l. Putusan No.
54/208, PP No. 109/2012, dan
Pergub DKI No. 50/20112.
• Pemaknaan yang salah dalam
tindakan.
• Sweeping Satpol PP keluar dari
wewenang yg diatur dalam PP No.
16/2018 ttg Satpol PP).

8. ”
“ Justitiae non est neganda, non differenda
(Keadilan tidak dapat disangkal atau ditunda)
TERIMAKASIH