Hukum Pemerintahan Daerah

5,055 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,055
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
81
Comments
0
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hukum Pemerintahan Daerah

  1. 1. HUKUM PEMERINTAHAN DAERAHBY:Muhamad YogiIslamic University of Nusantara
  2. 2. PENDAHULUAN Istilah dan Pengertian1. Hukum2. Pemerintahan3. Daerah Apakah yang dimaksud dengan hukum ?1. Penggolongan hukum2. Unsur-unsur hukum
  3. 3. HukumTidak TertulisHk. AdatHk.KebiasaanTertulisPer-UU-anJurisprudensiTraktatDikodifikasiTdk Dikodifikasi
  4. 4. Unsur-unsur Hukum Kumpulan peraturan Perintah Larangan Sanksi bagi yang melanggar
  5. 5. PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN Pemerintahan = bestuurvoering =pelaksanaan tugas pemerintah Pemerintah = organ/alat atau aparatyang menjalankan pemerintahan Pemerintah :- Luas (in the broad sense) = semua alatkelengkapan negara- Sempit (in the narrow sense) = kekuasaaneksekutif
  6. 6. ISTILAH PEMERINTAHAN Pemerintahan sbg fungsi (bestuur alsfunctie) = melaksanakan tugas-2pemerintahan Pemerintahan sbg organisasi (bestuurals orgaan) = mempelajari ketentuan-2susunan organisasi, termasuk didalamnya fungsi, penugasan,kewenangan, dan kewajiban masing-2departemen, badan, dinas dan instansipemerintahan
  7. 7. Pengertian Daerah Kesatuan masyarakat hukum yangmempunyai :1. batas wilayah tertentu2. berwenang mengatur danmengurus urusan pemerintahandan kepentingan masyarakatsetempat3. atas prakarsa sendiri
  8. 8. KESIMPULAN Hukum Pemerintahan DaerahKumpulan peraturan baik tertulismaupun tidak tertulis yang mengaturpenyelenggaraan pemerintahan darisuatu kesatuan masyarakat hukumyang mempunyai batas wilayahtertentu yang berhak mengatur danmengurus urusan pemerintahan dankepentingan masyarakat
  9. 9. LAHIRNYA PEMERINTAHAN DAERAH Konsekuensi adanya teorti pembagiankekuasaan1. pembagian kekuasaan secara horizontala. eksekutifb. legislatifc. yudikatif2. Pembagian kekuasaan secara vertikala. satuan pemerintah pusatb. satuan pemerintah daerah
  10. 10.  Dianutnya konsep negara kesatuanPasal 1 ayat (1) UUD 1945 : “Negara Indonesia ialahNegara Kesatuan, yang berbentuk Republik” Negara Kesatuan ? :1. kedaulatan tertinggi ada pada pemerintah nasional;2. penyerahan suatu kekuasaan atau wewenangkepada satuan pemerintah local hanya dapatdilaksanakan atas kuasa undang-undang yang dibuatoleh badan legislatif nasional;3. tidak ada satuan pemerintah yang lebih rendah yangmempunyai sifat staat.
  11. 11. ALASAN PEMBAGIAN KEKUASAAN SECARAVERTIKAL Kemampuan Pemerintah berikut perangkatnya yangada di daerah terbatas; Wilayah negara sangat luas, terdiri lebih dari 3000pulau-pulau besar dan kecil; Pemerintah tidak mungkin mengetahui seluruh dansegala macam kepentingan dan kebutuhan rakyatyang tersebar di seluruh pelosok negara; Hanya rakyat setempatlah yang mengetahuikebutuhan, kepentingan dan masalah yang dihadapidan hanya mereka yang mengetahui bagaimana carayang sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhantersebut; Dilihat dari segi hukum, Undang-Undang Dasar 1945Pasal 18 menjamin adanya daerah dan wilayah;
  12. 12.  Adanya sejumlah urusan pemerintahan yang bersifatkedaerahan dan memang lebih berdaya guna jikadilaksanakan oleh daerah; Daerah mempunyai kemampuan dan perangkat yangcukup memadahi untuk menyelenggarakan urusan rumahtangganya, maka desentralisasi dilaksanakan dalampenyelenggaraan pemerintahan di daerah.
  13. 13. Azas Penyelenggaraan Pemerintahan azas desentralisasi, azas dekonsentrasi, azas tugas pembantuan (medebewind) azas Kebijaksanaan (vrijsbestuur)
  14. 14. DESENTRALISASI Secara etimologis  berasal dari bahasa latin  berartide = lepas dan centrum = pusat  melepaskan daripusat sudut ketatanegaraan  pelimpahan kekuasaanPemerintah dari Pusat kepada Daerah-daerah yangmengurus rumah tangganya sendiri the transfer of planing, decission making, oradministrative authority from the central governmentto its field organizations, local administrative units,…….
  15. 15.  Pasal 1 huruf (e) UU No. 22 Tahun 1999 “Desentralisasiadalah penyerahan wewenang pemerintahan dariPemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangkaNegara Kesatuan Republik Indonesia” Pasal 1 ayat (7) UU No. 32 Tahun 2004  “Desentralisasiadalah penyerahan wewenang pemrintahan olehPemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur danmengurus urusan pemerintahan dalam sistem NegaraKeatuan Republik Indonesia”. KESIMPULAN : (1) desentralisasi baru terwujudapabila terdapat “penyerahan” atauoverdragen wewenang pemerintahan
  16. 16.  KESIMPULAN1. desentralisasi baru terwujud apabilaterdapat “penyerahan” atau overdragenwewenang pemerintahan2. pengakuan hanya ada satu bentukdesentralisasi, yakni otonomi. Padahal otonomi hanyalah salah satu bentuk daridesentralisasi, di samping tugas pembantuan(zelfsbestuur).
  17. 17. ALASAN DIANUTNYA DESENTRALISASI memperlancar roda pemerintahan luasnya wilayah Indonesia ketidak mampuan Pemerintah Pusatuntuk menyelenggarakan semua urusanpemerintahan; Keadaan Indonesia yang pluralistik; Untuk terciptanya daya guna dan hasilguna pemerintahan dan pembangunan.
  18. 18.  Dilihat dari aspek pemberian wewenang,  Terdapatpemberian wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk :melaksanakan atau menangani urusan-urusanpemerintahan tertentu sebagai urusan rumah tanggasendiri Ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan,desentralisasi antara lain bertujuan :1. “meringankan” beban pekerjaan Pusat.2. tugas dan pekerjaan dialihkan kepada Daerah.3. Pusat dengan demikian dapat memusatkan perhatianpada hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingannasional atau negara secara keseluruhan
  19. 19. DESENTRALISASI DIDASARKANKEPADA : sudut politik sebagai permainan kekuasaan, untuk mencegah penumpukan kekuasaanpada satu pihak ; desentralisasi  tindakan pendemokrasian,untuk menarik rakyat ikut serta dalampemerintahan; Desentralisasi semata-mata untuk mencapaisuatu pemerintahan yang efisien
  20. 20. DIMENSI UTAMA DESENTRALISASI : dimensi ekonomi, dimana rakyat memperoleh kesempatandan kebebasan untuk mengembangkan kegiatanekonominya; dimensi politik, yakni berdayanya masyarakat secarapolitik yang ditandai dengan lepasnya ketergantunganorganisasi-organisasi rakyat dari pemerintah; dimensi psikologis, yakni perasaan individu yangterakumulasi menjadi perasaan kolektif (bersama) :1. bahwa kebebasan menentukan nasib sendiri menjadisebuah keniscayaan demokrasi.2. Tidak ada perasaan bahwa “orang pusat” lebih hebatdari pada “orang daerah”, dan sebaliknya
  21. 21. Ciri-ciri atau indikatordesentralisasi bentuk pemencaran adalahpenyerahan pemencaran terjadi kepadadaerah (bukan perorangan); yang dipencarkan adalah urusanpemerintahan; dan urusan pemerintahan yangdipencarkan menjadi urusanpemerintah daerah.
  22. 22. URUSAN PEMERINTAHANURUSAN PEMERINTAHANUrusan pemerintahan adalah fungsi-fungsiUrusan pemerintahan adalah fungsi-fungsipemerintahan yang menjadi hak danpemerintahan yang menjadi hak dankewajiban setiap tingkatan dan/ataukewajiban setiap tingkatan dan/ataususunan pemerintahan untuk mengatursusunan pemerintahan untuk mengaturdan mengurus fungsi-fungsi tersebut yangdan mengurus fungsi-fungsi tersebut yangmenjadi kewenangannya dalam rangkamenjadi kewenangannya dalam rangkamelindungi, melayani, memberdayakan,melindungi, melayani, memberdayakan,dan menyejahterakan masyarakat. (Ps. 1dan menyejahterakan masyarakat. (Ps. 1(5) PP No. 38/2007)(5) PP No. 38/2007)
  23. 23. Urusan Pemerintahan Meliputi :Urusan Pemerintahan Meliputi :Urusan pemerintahan terdiri atasUrusan pemerintahan terdiri atasurusan pemerintahan yangurusan pemerintahan yangsepenuhnya menjadi kewenangansepenuhnya menjadi kewenanganPemerintahPemerintahurusan pemerintahan yang dibagiurusan pemerintahan yang dibagibersama antar tingkatan dan/ataubersama antar tingkatan dan/ataususunan pemerintahan.susunan pemerintahan.
  24. 24. URUSAN PEMERINTAHAN PUSATURUSAN PEMERINTAHAN PUSATmeliputi politik luar negeri;meliputi politik luar negeri;PertahananPertahananKeamananKeamananYustisiYustisimoneter dan fiskal nasionalmoneter dan fiskal nasionalserta agama.serta agama.
  25. 25. urusan pemerintahan yang dibagi bersamaurusan pemerintahan yang dibagi bersamaantar tingkatan dan/atau susunanantar tingkatan dan/atau susunanpemerintahan, meliputi :pemerintahan, meliputi :pendidikan;pendidikan;kesehatan;kesehatan;pekerjaan umum;pekerjaan umum;perumahan;perumahan;penataan ruang;penataan ruang;perencanaan pembangunan;perencanaan pembangunan;perhubungan;perhubungan;lingkungan hidup;lingkungan hidup;pertanahan;pertanahan;kependudukan dan catatan sipil;kependudukan dan catatan sipil;
  26. 26. pemberdayaan perempuan dan perlindunganpemberdayaan perempuan dan perlindungananak;anak;keluarga berencana dan keluarga sejahtera;keluarga berencana dan keluarga sejahtera;sosial;sosial;ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;koperasi dan usaha kecil dan menengah;koperasi dan usaha kecil dan menengah;penanaman modal;penanaman modal;kebudayaan dan pariwisata;kebudayaan dan pariwisata;kepemudaan dan olah raga; kesatuan bangsakepemudaan dan olah raga; kesatuan bangsadan politik dalam negeri;dan politik dalam negeri;
  27. 27. otonomi daerah, pemerintahan umum,otonomi daerah, pemerintahan umum,administrasi keuangan daerah, perangkatadministrasi keuangan daerah, perangkatdaerah, kepegawaian, dan persandian;daerah, kepegawaian, dan persandian;pemberdayaan masyarakat dan desa;pemberdayaan masyarakat dan desa;statistik;statistik;kearsipan;kearsipan;perpustakaan;perpustakaan;komunikasi dan informatika;komunikasi dan informatika;pertanian dan ketahanan pangan;pertanian dan ketahanan pangan;kehutanan;kehutanan;
  28. 28. energi dan sumber daya mineral;energi dan sumber daya mineral;kelautan dan perikanan;kelautan dan perikanan;perdagangan; danperdagangan; danperindustrian.perindustrian.
  29. 29. Kelebihan Desentralisasi Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di PusatPemerintahan; Dalam menghadapi masalah yang mendesakyang membutuhkan tindakan yang cepat,Daerah tidak perlu menunggu instruksi lagi dariPemerintah Pusat; Dapat mengurangi birokrasi; Dapat diadakan pembedaan (defferensiasi) danpengkhususan (spesialisasi) yang berguna bagikepentingan tertentu. Mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangandari Pemerintah Pusat; Melatih rakyat untuk bisa mengatur urusannyasendiri (selfgovernment); Meningkatkan kontrol masyarakat setempat.
  30. 30. KELEMAHAN DESENTRALISASI Karena besarnya organ-organ pemerintah, makastruktur pemerintah bertambah kompleks yangmempersulit koordinasi; Keseimbangan dan keserasian antarabermacam-macam kepentingan dan daerahdapat lebih terganggu; Khusus mengenai desentralisasi teritorial, dapatmendorong timbulnya apa yang disebut dengandaerahisme atau provinsialisme; Keputusan yang diambil memerlukan waktuyang lambat karena memerlukan perundinganyang bertele-tele; Dalam menyelenggarakan desentralisasi,diperlukan biaya yang lebih banyak dan sulituntuk memeperoleh keseragaman/uniformitasdan kesederhanaan.
  31. 31. PENGGOLONGAN DESENTRALISASI desentralisasi jabatan (ambtelijkedecentralisatie)  pemencaran kekuasaandari atasan kepada bawahan sehubungandengan kepegawaian atau jabatan (ambt)dengan maksud untuk meningkatkankelancaran kerja desentralisasi kenegaraan (staatkundigdecentralisatie)  penyerahan kekuasaanuntuk mengatur daerah dalam lingkungannyasebagai usaha untuk mewujudkan asasdemokrasi dalam pemerintahan negara
  32. 32.  desentralisasi teritorial (territorialedecentralisastie)  penyerahan kekuasaanuntuk mengatur dan mengurus rumah tangganyasendiri (autonomie), batas pengaturantersebut adalah daerah desentralisasi fungsional (functioneledecentralisatie)  pelimpahan kekuasaan untukmengatur dan mengurus fungsi-fungsi tertentu
  33. 33. TUJUAN DIANUTNYA DESENTRALISASI tidak terjadi penumpukan kekuasaan(concentration of power) diharapkan terjadi distribusikekuasaan (distribution of power)maupun transfer kekuasaan (transferof power ) terciptanya pelayanan masyarakat(public services) yang efektif, efisiendan ekonomis terwujudanya pemerintahan yangdemokratis (democratic government)
  34. 34. NILAIDESENTRALISASIBAGI PEMERINTAHPUSAT• pendidikanpolitik (politicaleducation)• latihankepemimpinan(trainning ofleadership)• stabilitas politik.NILAI DESENTRALISASIBAGI PEMDA• political equality• localaccountability• localresponsiveness
  35. 35. DEKONSENTRASI pelimpahan wewenang dari alatperlengkapan negara tingkatan lebihatas kepada bawahannya gunamelancarkan pekerjaan di dalammelaksanakan tugas pemerintahan UU No. 5 Tahun 1974 Pasal 1 huruf (f)“Dekonsentrasi adalah pelimpahanwewenang dari pemerintah atauKepala Wilayah atau Kepala InstansiVertikal tingkat atasnya kepadapejabat-pejabatnya di daerah”.
  36. 36.  berdasarkan Pasal 1 huruf (f) UU No. 22 Tahun1999 yang menentukan bahwa : “Dekonsentrasiadalah pelimpahan wewenang dari pemerintahkepada Gubernur sebagai wakil pemerintah danatau perangkat pusat di daerah”. Pasal 1 ayat (8) UU No. 32 Tahun 2004 :“dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenangpemerintahan oleh Pemrintah kepada Gubernursebagai wakil pemerintah dan/atau kepadainstansi vertikal di wilayah tertentu”.
  37. 37. CIRI-CIRI DEKONSENTRASI bentuk pemencaran adalah pelimpahan; pemencaran terjadi kepada pejabat sendiri (perorangan); yang dipencarkan (bukan urusan pemerintahan) tetapi wewenang untukmelaksanakan sesuatu; yang dilimpahkan tidak menjadi urusan rumah tangga sendiri.
  38. 38. KEUNTUNGAN DEKONSENTRASI mengurangi keluhan-keluhan daerah membantu pemerintah dalammerumuskan perencanaan danpelaksanaan melalui aliraninformasi yang intensif yangdisampaikan dari daerah ke pusat memungkinkan terjadinya kontaksecara langsung antara Pemerintahdengan yang diperintah/rakyat
  39. 39. HUBUNGAN DESENTRALISASI DANDEKONSENTRASI pertama dekonsentrasi hakekatnya sama dengandesentralisasi, hal ini disebabkan keduanyamengandung “pemencaran” Kedua dekonsentrasi hakekatnya merupakansubsistem desentralisasi, karena desentraslisasibersifat kenegaraan, sehingga penyelenggaraandesentralisasi merupakan bagian dari organisasinegara dan menunjukan tatanan penyelenggaraannegara. Sedangkan dekonsentrasi bersifatkepegawaian (ambtelijke)
  40. 40.  Dekonsentrasi adalah unsurdesentralisasi Dekonsentrasi tidaklain dari pada salah satu jenisdesentralisasi, dekonsentrasi adalahpasti desentralisasi tetapidesentralisasi tidak selalu berartidekonsentrasi
  41. 41. DESENTRALISASI >< SENTRALISASI Sentralisasi = pemusatan, desentralisasi =pemencaran Kelebihan sentralisasi : menjadi landasan kesatuankebijaksanaan lembaga atau masyarakat; mencegah nafsu memisahkan diri darinegara dan dapat meningkatkan rasapersatuan;
  42. 42.  meningkatkan rasa persamaan dalamperundang-undangan, pemerintahan danpengadilan sepanjang meliputi kepentinganserluruh wilayah dan bersifat serupa terdapat hasrat lebih mengutamakan umumdari pada kepentingan daerah, golongan atauperorangan Sentralisasi meletakan (dasar) kesatuanpolitik masyarakat (de politieke eenheid vande gemeenschap);
  43. 43.  memperkokoh perasaan persatuan(perasaan setia kawan) (versterkingvan het saamhorigheidsgevoel); Mendorong kesatuan dalampelaksanaan hukum (de eenheid vanrechtsbedeling); membawa kepada penggalangankekuatan (bundeling van krachten);
  44. 44. ASAS OTONOMI DANTUGAS PEMBANTUAN Bentuk desentralisasi  otonomi dantugas pembantuan (medebewind) Secara etimologi otonomi berasal darikata oto (auto = sendiri) dan nomoi(= nomoi = nomos = undang-undang/aturan) yang berarti mengatursendiri, wilayah atau bagian negaraatau kelompok yang memerintahsendiri
  45. 45.  Di dalam tata pemerintahanotonomi diartikan sebagai mengurusdan mengatur rumah tangga sendiri Otonomi juga diartikan sebagaisesuatu yang bermakna kebebasanatau kemandirian (Zelfstandigheid)tetapi bukan kemerdekaan(Onafhankelijkheid).
  46. 46.  KESIMPULAN :otonomi tidak lain adalah suatukemandirian atau kebebasan daerahuntuk mengatur sendiri(selfregeling) atau (zelfwetgeving)dan menyelenggarakan urusanserta kepentingannya berdasarkaninisiatif dan prakarsa sertaaspirasi masyarakat daerah
  47. 47. JENIS OTONOMI OTONOMI MATERIIL urusan yang diserahkan menjadiurusan rumah tangga diperinci secarategas, pasti dan diberi batas-batar(limitative), “zakelijk” dalam prakteknya penyerahan inidilakukan dalam UU pembentukanDaerah yang bersangkutan
  48. 48.  OTONOMI FORMAL urusan yang diserahkan tidak dibatasidan tidak “zakelijk” Daerah mempunyai kebebasan untukmengatur dan mengurus segala sesuatuyang menurut pandangannya adalahkepentingan Daerah Daerah tidak boleh mengatur urusanyang telah diatur oleh undang-undangatau peraturan yang lebih tinggitingkatannya.
  49. 49.  OTONOMI RIIL merupakan kombinasi atau campuran otonomimateriil dan otonomi formal Pemerintah Pusat menentukan urusan- urusanyang dijadikan pangkal untuk mengatur danmengurus rumah tangga Daerah  unsur materiil setiap waktu Daerah dapat meminta tambahanurusan kepada Pemerintah Pusat untuk dijadikanurusan rumah tangganya sesuai dengankesanggupan dan kemampuan Daerah  unsurformal
  50. 50. TUGAS PEMBANTUAN (MEDEBEWIND) Secara etimologis tugaspembantuan merupakan terjemahandari bahasa belanda medebewindyang berasal dari kata mede =serta, turut dan bewind = berkuasaatau memerintah di Belanda disebut denganmedebewind atau zelfbestuur yangmerupakan terjemahan dari BahasaInggris selfgovernment
  51. 51.  zelfbestuur diartikan menjadi pembantupenyelenggaraan kepentingan-kepentingan daripusat atau daerah-daerah yang tingkatannya lebihatas oleh alat-alat perlengkapan dari daerah-daerahyang lebih bawah Pasal 1 huruf (g) UU No.22 Tahun 1999 Tugaspembantuan adalah penugasan dari Pemerintahkepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desauntuk melaksanakan tugas tertentu yang disertaipembiayaan, sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia dengan kewajiban melaporkanpelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannyakepada yang menugaskan
  52. 52.  Pasal 1 huruf (d) UU No. 5 Tahun1974 dimaksud dengan tugaspembantuan adalah tugas untukturut serta dalam melaksanakanurusan pemerintahan yangditugaskan kepada PemerintahDaerah oleh Pemerintah atauPemerintah Daerah tingkat atasnyadengan kewajibanmempertanggung jawabkan kepadayang menugaskannya
  53. 53.  Pasal 1 ayat (9) UU No. 32 Tahun2004Tugas pembantuan adalahpenugasan dari Pemerintah kepadaDaerah dan/atau Desa daripemerinthan provinsi kepadaKabupaten/Kota dan/atau Desaserta dari PemerintahKabupaten/Kota kepada Desa untukmelaksanakan tugas tertentu
  54. 54. Dasar pertimbangan perlunya asastugas pembantuan : Keterbatasan kemampuanpemerintah Pusat atau Daerah yanglebih tinggi dalam hal yangberhubungan dengan perangkatatau sumber daya menusia maupunbiaya Untuk mencapai daya guna dan hasilguna yang lebih baik dalampenyelenggaraan pemerintahan Sifat urusan yang dilaksanakan
  55. 55. PARAMETER MATERI MUATANTUGAS PEMBANTUAN urusan tersebut berakibat langsungkepada masyarakat; urusan yang secara tidak langsung tidakmemberi dampak terhadap kepentinganmasyarakat, karena semata-matamembantu urusan pusat; urusan yang meningkatkan efisiensi dankeefektifan pelayanan; urusan yang tidak bersifat strategisnasional dan urusan yang tidakmemerlukan keseragaman nasional.
  56. 56. HUBUNGAN OTONOMI DANTUGAS PEMBANTUAN• Tidak ada perbedaan pokok antara otonomi dantugas pembantuan• tugas pembantuan terkandung unsur otonomi(walaupun terbatas pada cara melaksanakannya)• Tugas pembantuan sama halnya dengan otonomi,mengandung unsur “penyerahan” (overdragen)bukan “penugasan” (opdragen).• otonomi adalah penyerahan penuh, sedangkantugas pembantuan adalah penyerahan tidakpenuh
  57. 57. LANJUTAN JENIS OTONOMIAJARAN RUMAH TANGGA DAERAH PengertianSistem Rumah Tangga Daerah  tatanan yang bersangkutan  dengan  cara-cara : membagi  wewenang, tugas  dan tanggung  jawab  mengatur danmengurus urusan pemerintahan antara  Pusat dan Daerah Penggolongan Sistem Rumah Tangga Daerah sistem rumah tangga  formal; sistem rumah tangga materiil sistem rumah tangga  nyata (riil)
  58. 58. Rumah Tangga Formal (formale huishoundingsbe­grip) tatanan  pembagian wewenang,  tugasdan danggung jawab antara Pusat dan Daerah untuk  mengatur  dan mengurusurusan  pemerintahan  tidak ditetapkansecara inci; urusan-urusan  yang  menjadi  kewenangan Daerah  tidak  ditentukan secara  limitatif  di  dalam peraturanperundangan; didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang rasional  dan praktis, sehingga  dapat  dilaksanakan sebaik-baiknya  dan berhasil guna serta dapatdipertanggungjawabkan
  59. 59. Kesulitan Sistem Rumah Tangga Formal : Tingkat  hasil  guna dan daya guna  sistem rumah  tangga formal sangat tergantungpada kreatifitas dan  aktifitas Daerah; Hambatan  lain  adalah aspek  keuangan Daerah; hambatan teknis  Daerah tidak dapatsecara  mudah mengetahui  urusan yang  belum diselenggarakan oleh Pusatatau pemerintah Daerah tingkat lebihatas.
  60. 60. SISTEM RUMAH TANGGA MATERIIL(materiele huis  hound­ ingsbegrip) berpangkal tolak pada pemikiran bahwamemang ada perbedaan  mendasar antara  urusan  pemerintah  Pusat  danDaerah; pembagian tugas, wewenang,  dan tanggung jawab  antara Pusat dan Daerahditentukan secara pasti  atau limitatif; Otonomi  daerah menurut sistem rumahtangga  materiil sifatnya terbatas
  61. 61.  Daerah yang bersangkutan tidak mempunyai peluang  untukberinisiatif atas pemanfaatan dan peruntukan sumber-sumber keuangan  Daerah; tidak menguntungkan untukmewujudkan  hubungan  antaraPusat dan Daerah yang baik.
  62. 62. KELEMAHAN SISTEM RUMAH TANGGAMATERIIL(materiele huis  hound­ ingsbegrip) Sistem rumah tangga materiil bertolak dari asumsiyang keliru,  yaitu  menganggap urusan  pemerintahan dapat dirinci dan karena itu dapat dibagi-bagi secara rinci pula; Sistem  rumah tangga materiil lebih merasa mengekang, karena  terikat pada urusanpemerintahan  yang  secara rinci ditetapkan sebagaiurusan rumah tangga; Sistem  rumah  tangga materiil  akan  lebih  banyakmengandung spanning hubungan antara Pusat danDaerah
  63. 63. Sistem  Rumah Tangga Riil  (reele huis­houndingsbegrip) Jalan tengah atau  "midle range" antarasistem materiil dan formil; Isi rumah tangga daerah didasarkan padakeadaan dan faktor-faktor yang nyata. Ciri-ciri Sistem  Rumah Tangga : Adanya urusan pangkal yang ditetapkan  pada saat pembentukan suatu  daerah  otonom,   memberikankepastian mengenai urus dan rumah  tangga  daerah
  64. 64.  Daerah-daerah dalam rumah tangga nyata,  dapat mengatur dan mengurus pula  urusan pemerintahan  yang  menurutpertimbangan  adalah  penting bagidaerahnya sepanjang belum diatur dan diurus  oleh Pusat atau Daerah tingkatlebih atas; didasarkan pada faktor-faktor  nyata suatu  daerah.  

×