Berdasarkan dokumen tersebut, terdapat 3 poin utama: 1. Sejarah perlunya peradilan administrasi di Indonesia karena sistem peradilan masa kerajaan belum terstruktur dan baru terbentuk secara resmi pada tahun 1986. 2. Sengketa hasil pemilu ditangani oleh MK sedangkan sengketa proses pemilu oleh Bawaslu dan PTUN. 3. Unsur-unsur sengketa TUN antara lain penetapan tertulis oleh pej

1. Nama : Syahla Aqila
Nim : B021201049
Jawaban:
1. mengenai urgensi perlunya sebuah peradilan administrasi
Dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia, terdapat 3 (tiga) pilar kekuasaan,
yaitu kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif (kehakiman). Berkaitan dengan
Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 (Perubahan)
UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman
dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya
dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan
peradilan militer, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Peradilan Tata Usaha
Negara merupakan lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk, yang ditandai
dengan disahkannya UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, adapun
pembentukannya bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan Negara dan bangsa
yang sejahtera, aman, tenteram, serta tertib yang menjamin kedudukan warga
masyarakat dalam hukum, serta menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi,
seimbang, serta selaras antara aparatur dibidang tata usaha Negara dengan para
warga masyarakat.
Berdasarkan sejarah urgensi perlunya sebuah peradila adminnistrasi negara karena
System peradilan pada masa kerajaan belum terstruktur, melainkan mengacu pada
keputusan raja berdasar peradilan adat masing-masing kerajaan. Sedangkan pada
masa penjajahan, baik pada penjajahan Belanda maupun Jepang, peradilan TUN
didasari dengan Pasal 134 IS jo,

2. Pasal 2 RO. Pasal 134 ayat (1) IS jo Pasal 2 RO adalah bahwa peradilan hanya
dilakukan oleh kekuasaan kehakiman. Aturan lain yang berlaku yakni Pasal 138 ayat
(1) IS dan Pasal 2 ayat
(2) RO. Kedua pasal tersebut menyatakan perkara-perkara yang menurut sifatnya
atau berdasarkan UU termasuk dalam wewenang pertimbangan kekuasaan
administrasi, tetap ada dalam kewenangannya. Pada tahun 1948 berlaku Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan
Kehakiman dan Kejaksaan. Yang kemudian lahir dan berlakulah ketentuan Undang-
Undang nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,
dimana dalam Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman
dilakukan oleh pengadilan dalam lingkup peradilan umum, peradilan agama,
peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara.
2. a. Apakah gugatan tersebut sudah benar di ajukan ke PTUN?
Tidak benar, Dalam hal terjadi sengketa hasil pemilu, maka lembaga yang
berwenang menyelesaikannya adalah Mahkamah Konstitusi (MK). untuk
sengketa proses pemilu, lembaga yang berwenang untuk menerima, memeriksa,
dan memutus penyelesaian sengketa proses tersebut adalah Badan Pengawas
Pemilu (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sengketa proses
pemilu adalah sengketa yang terjadi antar- peserta pemilu dan sengketa peserta
pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan
Komisi Pemilihan Umum (KPU), keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU
abupaten/Kota. Sedangkan, sengketa (perselisihan) hasil pemilu adalah
perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan
suara hasil Pemilu secara nasional.
3. a. Apakah gugatan tersebut termasuk dalam sengketa TUN?
Iya tetntu saja
b. Jika jawaban nomor 1 adalah iya maka berikan penjelasan dengan
menguraikan unsur- unsur sengketa TUN-nya berdasarkan kasus!
Berdasarkan sengketa Tata Usaha Negara mempunyai cirri-ciri sebagai berikut :
1. Penetapan tertulis;
2. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bersifat konkrit, individual dan final; 6. Menimbulkan akibat hukum bagi
seseorang atau badan hukum perdata.
Dan dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (“UU
Pendidikan Tinggi”). Berdasarkan Undang-Undang ini, perguruan tinggi
swasta (“PTS”) tak sepenuhnya lepas dari tanggung jawab Menteri.
Tentang pendirian misalnya, Pasal 60 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi
tegas menyebutkan PTS didirikan setelah mendapat izin Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan. Selain kewenangan Menteri, Undang-
Undang ini juga menyinggung tentang Badan Penyelenggara.
Dan untuk Rektor Universitas (swasta) dapat dilihat dari penjelasan di atas
bahwa Rektor Universitas Swasta bukanlah pejabat tata usaha negara
sebagaimana

3. dimaksud pasal 1 butir 2 UU No. 5 Tahun 1986. Tetapi majelis
berpandangan lain. Meskipun seorang Rektor diangkat yayasan dan
Senat, tetap ada campur tangan berupa ‘persetujuan' dari Menteri
Pendidikan. Dengan demikian Rektor tersebut dalam menerbitkan
keputusan dikualifisir sebagai Pejabat TUN, oleh karenanya dapat digugat
di PTUN.