otonomi daerah

1. OTONOMI DAERAH STANDAR KOMPETENSI;
2. MEMAHAMI PELAKSANAAN OTONOMI
DAERAH
KOMPETENSI DASAR ;
2.1. MENDESKRIPSIKAN PENGERTIAN
OTONOMI DAERAH
2. 2. MENJELASKAN PENTINGNYA PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN
KEBIJAKAN PUBLIK DI DAERAH

2. PENGERTIAN
Berasal dari bahasa Yunani autos yang berarti
sendiri, dan nomos yang berarti aturan.Jadi
otonomi bisa diartikan sebagai kemerdekaan
dan kebebasan menyelenggarakan
pemerintahan sendiri.
Otonomi daerah menurut UU no.12/2008 :
Hak,wewenang, dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. TUJUAN
 Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan
masyarakat di daerah agar semakin baik
 Memberi kesempatan daerah agar dapat mengurus
dan mengatur daerahnya tersebut
 Meringankan beban pemerintah pusat agar
pemerintahan dan pembangunan terutama di daerah
berlangsung lebih efektif dan efisien
 Mewujudkan kemandirian daerah dalam
pembangunan

4. KEUNTUNGAN
 Pengawasan masyarakat terhadap
pembangunan menjadi lebih efektif
 Prioritas pelaksanaan pembangunan
sesuai dengan cita – cita masyarakat
 SDA dan SDM yang trdapat di daerah
menjadi lebih diberdayakan
 Masyarakat di daerah semakin
terpacu untuk berpartisipasi aktif
dalam pembangunan
 Kebijakan yang diambil pemerintah
menjadi lebih sesuai dengan ciri-ciri.

5. KELEMAHAN
 Karena besarnya organ-organ pemerintahan
maka struktur pemerintahan bertambah
kompleks, yang mempersulit koordinasi.
 Keseimbangan dan keserasian antara
bermacam-macam kepentingan dan daerah
dapat lebih mudah terganggu.
 Khusus mengenai desentralisasi teritorial, dapat
mendorong timbulnya apa yang disebut
daerahisme atau provinsialisme.
 Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang
lama, karena memerlukan perundingan yang
bertele-tele.

6. DASAR HUKUM
 UUD 1945 pasal 18
 TAP MPR RI No.XV/MPR/1998 tentang
penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan,
pembagian, dan pemanfaatan sumber daya
nasional yang berkeadilan, serta perimbangan
keuangan Pusat dan Daerah dalam
kerangka NKRI
 Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/2000 tentang
rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan
otonomi daerah.
 UU No.12/2008 tentang Pemerintahan Daerah
 UU No. 33/2004 tentang perimbangan keuangan
antara pemerintah pusat dan daerah

7. PERANGKAT PELAKSANA
 Menurut UU No. 12 Tahun 2008 Pasal
19, perangkat pelaksana otonomi
daerah adalah pemerintah
daerah dan DPRD.
 Menurut UU. No 12 Tahun 2008 Pasal 1,
pemerintah daerah
di Provinsi adalah Gubernur beserta
perangkatnya.
 Pemerintah daerah
di Kabupaten adalah Bupati/Walikota
beserta perangkatnya.

8. ISTILAH-ISTILAH PELAKSANAAN
OTONOMI DAERAH
 Pemerintah pusat : perangkat NKRI yang terdiri dari presidem
berserta para menteri.
 Pemerintah daerah : Kepala Derah berserta perangkat daerah
otonom yang lain.
 DPRD : Badan legislatif daerah
 Desentralisasi : Penyerahan wewenang pemerintah oleh
pemerintah pusat kepada daerah otonom.
 Dekonsentrasi : Pelimpahan wewenang pemerintah oleh
pemerintah pusat kepada gubernur

9. ISTILAH-ISTILAH PELAKSANAAN
OTONOMI DAERAH
 Tugas Pembantuan : Penugasan pemerintah pusat kepada
daerah dan desa.
 Otonomi daerah : kewenangan daerah otonom untuk mengatur
& mengurus kepentingan masyarakat,
 Daerah otonom : kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
batas daerah tertentu.
 Wilayah administrasi : wilayah kerja Gubernur selaku wakil
pemerintah.
 Intansi vertikal : perangkat departemen di daerah.

10. PELAKSANAAN OTONOMI
DAERAH
A. Hak dan kewajiban Daerah
Pasal 21 :
 mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahannya;
 memilih pimpinan daerah;
 mengelola aparatur daerah;
 mengelola kekayaan daerah;
 memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
 mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya lainnya
yang berada di daerah;.

11. PELAKSANAAN OTONOMI
DAERAH
Pasal 22 :
 meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
 mengembangkan kehidupan demokrasi;
 mewujudkan keadilan dan pemerataan;
 meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
 menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
 menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang
layak.
 melestarikan lingkungan hidup
 menyusun perencanaan dan tata ruang daerah

12. B. ASAS-ASAS OTONOMI
DAERAH
 Desentralisasi : Penyerahan wewenang pemerintah
oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam
system NKRI
 Dekonsentrasi : Pelimpahan wewenang pemerintah
oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat dan/atau kepada instansi vertical di
wilayah tertentu.
 Tugas perbantuan : Penugasan dari pemerintah pusat
kepada daerah dan/atau desa,dari pemerintah
provinsi kepada kabupaten/kota kepada desa untuk
melaksanakan tugas perbantuan

13. C. PRINSIP OTONOMI
DAERAH
 Otonomi nyata berarti bahwa pemberian otonomi
daerah harus didasarkan pada factor – factor
keadaan setempat yang memang benar
 Otonomi yang bertanggung jawab dalam arti bahwa
pemberian otonomi benar – benar sejalan dengan
tujuannya untuk melancarkan pembangunan
 Otonomi seluasnya artinya daerah diberikan
kewenangan untuk mengurus &mengatur semua
urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah.

14. D. ORIENTASI PELAKSANAAN
OTONOMI DAERAH
 Peningkatan kesejahteraan
masyarakatdengan selalu
memperhatikan kepentingan
masyarakat.
 Terjaminnya keserasian hubungan
antar daerah dengan daerah
lainnya.
 Terjaminnya hubungan yang serasi
antara daerha dengan pemerintah
pusat.

15. E. PEMBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN
- Urusan pemerintah yang menjadi urusan
pemerintah pusat :
• Politik luar negeri
• Pertahanan
• Keamanan
• Yustisi
• Moneter dan fiskal nasional
• Agama

16. E. PEMBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN
- Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan oemerintah
daerah :
 Pengendalian lingkuangan hidup
 Penyediaan sarana dan prasarana umum
 Penanganan bidang kesehatan
 Pelayanan administrasi umum pemerintahan
 Pelayanan pertahanan termasuk lintas kabuupaten/kota
 Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota

17. E. PEMBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN
- Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemetintah daerah :
 Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya
 Pelayanan perthananan
 Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil & menengah
 Pengendalian lingkungan hidup
 Penanggulangan masalah sosial
 Penyelenggaraan pendidikan
 Penanggulangan masaalah sosial

18. F. PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
1. Penyelenggara pemerintah pusat yaitu presiden
dibantu oleh seorang wakilpresiden dan para
menteri
2. Penyelenggara pemerintah daerah yaitu
pemerintah daerah. Jadi, baik pemerintah
daerah (kepala daerah & perangkat daerah)
maupun DPRD,masing-masing nerupakan unsur
penyelenggara negara.

19. G. PEMERINTAH DAERAH DALAM
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
1. Kepala daerah & wakil kepala
daerah
 Kepala daerah & wakil kepala
daerah provinsi ialah gubernur &
wakil gubernur. Sedangkan daerah
kabupaten ialah bupati & wakil
bupati
 Menurut UU No12 tahun 2008,kepala
daerah &wakil kepala daerah
merupakan pasangan yang dipilih
langsung oleh rakyat.

20. 2. Tugas dan Wewenang
Kepala Daerah
 Mengajukan rancangan Perda
 Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan
DPRD
 Menupayakan terlaksananya kewajiban daerah
 Melaksanakan tugas & wewenang lain sesuai UU
 Mempimpin penyelenggaraan pemerintah daerah
 Menyusun dan mengajukan Perda tentang APBD
kepada DPRD

21. 3. Tugas Wakil Kepala
Daerah
 Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan
pemerintah daerah.
 Memantau & mengevaluasi penyelenggaraan
pemerintah kabupaten & kota
 Melaksanakan tugas & wewenang kepala daerah
 Melaksanakan tugas & kewajiban pemerintahan lainnya
 Memberikan sarah dan pertimbangan kepada daeraj
penyelengara

22. 4. Kewajiban Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah
 Melaksanakan kehidupan demokrasi
 Meningkatkan kesejahteraan rakyat
 Memelihara ketentraman & ketertiban
masyarakat
 Melaksanakan prinsip tata
pemerintahan
 Menjalin hubungan kerja dengan
seluruh instasi vertikal
 Menyapaikan rencana startegis
penyelengaraan pemerintah daerah.

23. 5. Tugas Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat
 Pembinaan & pengawasan penyelenggaraan
pemereintah daerah/ kota
 Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah
di daerah provinsi dan kabupaten/kota
 Koordinasi pembinaan dan penyelenggaraan
tugas pemantauan di daerah provinsi &
kabupaten/kota

24. 6. Perangkat Daerah
a. Lembaga sekertariat
Merupakan unsur staf yang membantu kepala
daerah
b. Lembaga Teknis Daerah
Merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah
dalam pelaksanaan kebijakan
c. Lembaga Dinas Daerah
Merupakan unsur pelaksana urusan daerah.

25. H. DPRD
1. Kedudukan DPRD
Berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah
2. Fungsi DPRD
- Fungsi legislasi : membentuk peraturan daerah bersama
pemerintah daerah
- Fungsi anggaran : menyusun APBN bersama pemerintah
daerah
- Fungsi pengawasan : melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan penyelengaraan.

26. 3. Tugas dan Wewenang
DPRD
 Membentuk Perda yang dibahas dengan kepela
daerah
 Membahas dan menyetujui rancanga Perda
tentang APBD
 Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja
antar daerah
 Melaksanakan tugas & wewenang lain dalam UU
 Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala
daerah.

27. 4. Hak DPRD
 Hak Interpelasi, yaitu hak untuk meminta
keterangan kepada kepala daerah mengenai
suatu kebijakan yang dikeluarkan
 Hak Angket, yaitu hak untuk melakukan
penyelidikan terhadap kebijakan tertentu
yang dikeluarkan kepala daerah
 Hak Menyatakan Pendapat, yaitu hak untuk
meyatakan pendapat terhadap kebijakan
kepala daerah atau mengenai kejadian luar
biasa yang terjadi di daerah disertai dengan
rekomendasi penyelesaiannya

28. 5. Hak Anggota DPRD
 Mengajukan rancangan Perda
 Mengajukan pertanyaan
 Menyampaikan usul & pendapat
 Memilih dan dipilih
 Membela diri
 Keuangan & administratif
 Imunitas, yaitu hak kekebalan hukum untuk tidak
dituntut di muka umum

29. 6. Kewajiban Anggota DPRD
 Mengamalkan Pancasila, melaksanakan
UUD 1945, menaati segala UU.
 Melaksanakan kehidupan demokrasi
 Mempertahankan & memelihara
kerukunan nasional
 Memeperjuangkan peningkatan
kesejahteraan rakyat
 Menaati peraturan kode etik, tata tertib,
sumpah/janji anggora DPRD
 Menjaga norma dan etika hubungan kerja

30. 7. Alat Kelengkapan DPRD
 pimpinan
 komisi
 panitian musayawarah
 panitia anggaran
 badan kehormatan
 alat kelengkapan lain yang diperlukan (misalnya
panitia legislasi)

31. I. SUMBER PENDAPATAN
DAERAH
Menurut UU No. 33 Tahun 2004:
1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 hasil pajak daerah
 hasil retribusi daerah
 hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan
 lain-lain PAD yang sah (jasa giro,
pendapatan bunga dll )

32. 2. Dana perimbangan
a. Dana Bagi Hasil
 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB)
 Pajak Penghasilan (PPh)
 Dari sumber daya alam ; kehutanan,
pertambangan umum, perikanan, pertambangan
minyak bumi, pertambangan gas bumi dan,
pertambangan panas bumi.

33. 2. Dana Perimbangan
b. Dana Alokasi Umum (DAU)
yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan
dengan tujuan pemerataan kemampuan keuanagan
antar daerah untuk mendanani kebutuhan daerah
dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi
c. Dana Alokasi Khusus (DAK)
yaitu dana yang berasal dari APBN yang dipergunakan
untuk membantu mendanai kegiatan khusus pada
daerah tertentu sesuai dengan prioritas nasional

34. 3. Lain-lain Pendapatan
Daerah Sah
 Hibah adalah bantuan berupa uang, barang
atau jasa berasal dari pemerintah pusat,
masyarakat, dan badan usaha dalam negeri
atau luar negeri
 Pendapatan dana darurat yaitu bantuan
pemerintah pusat dari APBN kepada pemerintah
daerah untuk mendanai keperluan mendesak
yang diakibatkan oleh bencana alam atau
peristiwa tertentu yang luar biasa yang tidak
dapat ditanggulangi

35. J. DESA
1. Pengertian Desa
Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2008, Desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat.
2. Pemerintahan Desa
 Pemerintah Desa
 Badan Permusyawaratan Desa atau Badan Perwakilan Desa
(BPD)

36. 3. Pemerintah Desa
 Kepala desa
 Perangkat desa (sekertaris desa dlll)
4. BPD ( Badan Permusyawaratan Desa)
Menurut UU No. 22 Tahun 1999, merupakan
lembaga perwakilan rakyat desa yang berfungsi
menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat serta bersama kepala desa
menetapkan peraturan desa.

37. 5. Sumber Pendapatan
Desa
 Pendapatan asli desa
 Bagi hasil pajak daerah dan retribusi
 Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat
 Bantuan dari pemerintah pusay
 Hibah atau sumbangan dari pihak ketiga

38. C. PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM KEBIJAKAN PUBLIK
a. Pengertian Kebijakan Publik
Kebijakan Publik adalah kebijakan yang diperuntukkan bagi
seluruh anggota masyarakat dalam hal penyelenggaraan
kehidupan berbangsa dan bernegara.
b. Tujuan Kebijakan Publik
 Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat
 Melindungi hak-hak masyarakat
 Mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat
 Mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

39. C. Contoh Kebijakan
Publik
 Penetapan pajak daerah, meliputi pajak hotel,
restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan,
parkir dll
 Penetapan retribusi ; retribusi jalan umum, jasa
usaha, dan perizinan tertentu
 Penetapan larangan pedagang kaki lima
berdagang di trotoar
 Penetapan jalur bus dalam kota atau antar kota

40. 2. Proses Perumusan
Kebijakan Publik
 Pengidentifikasian masalah dan penyusunan
agenda
 Penyusunan skala prioritas
 Perumusan (Formulasi) Rancangan Kebijakan
 Penetapan dan Pengesahan Kebijakan
 Pelaksanaan Kebijakan
 Evaluasi Kebijakan Publik