Perubahan UU tentang Pemilu menjadi ritual politik lima tahunan dan berdampak pada ambang batas dalam pencalonan presiden

1. MENIMBANG URGENSI AMBANG BATAS
PENCALONAN PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN
Ali Rido
Fakultas Hukum
Universitas Trisakti

2. PROLOG
Perubahan UU tentang Pemilu menjadi ritual politik lima tahunan.
Isu krusial yang muncul ambang batas/presidential Thresshold
(PT). Pertanyaannya:
Untuk siapakah PT jika harus diwujudkan?
Apakah relevan dengan spirit konstitusi?
Apakah PT erat kaitannya dengan sistem presidensial?

3. PERUNTUKAN PT
Sulit menolak PT tidak untuk dijadikan komoditi parpol (besar).
Potensi lahirnya figur “pemimpin salon”.
Rakyat tidak memiliki alternatif pilihan capres/cawapres

4. HASIL SURVEI CAPRES BERDASARKAN OPINION LEADER
(PRA PILPRES 2014)

5. (IN) KONSTITUSIONALITAS PT
Konstruksi Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945: “…. peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan
pemilihan umum”. tidak menyinggung PT. Syarat yg harus dipenuhi pencalonan capres:
 diusulkan oleh peserta pemilu (partai) (vide Pasal 2 ayat (1) UU No. 2 Thaun 2008 ttg Parpol);
dan
 bersamaan dengan Pileg.
Penafisran MK melalui Putusan No. 108/PUU-XI/2013 menegaskan Pasal 6A ayat (2) yg dikaitkan
dg Pasal 22E ayat (6) UUD NRI 1945 sbg open legal policy sesungguhnya kurang tepat, karena:
Pasal 6A ayat (2) berbicara masalah syarat pencalonan capres.
Pasal 22E ayat (6) berbicara terkait tata cara pemilu. open legal policy.
Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 Pileg dan Pilpres menjadi serentak, praktis PT menjadi kehilangan
relevansinya. maqashid al-syari’ah Imam Asy-Syatibi: ’illat-nya (sebab-sebab) telah berubah,
maka norma/penafsiran terhadap norma juga harus berubah.

6. RELEVANSI PT DENGAN SISTEM PRESIDENSIAL?
 Dasar hukum: Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7C UUD 1945.
 Norma Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 membagi pengisian jabatan perwakilan ke dlm 2
aspek, yaitu pileg dan pilek. Namun tidak tegas urutan pelaksanaannya. perbandingan:
Amerika Serikat, Perancis, Mesir, Iran dan negara-negara Amerika Latin:
PilpresPileg.
Republik Philipina: Serentak (pilpres, congress, dan senat).
 Kekhawatiran presiden “di ambang batas”tidak ada jaminan karena:
Tidak ada oposisi permanen
Perjuangan parpol belum pada perjuangan ideologi tapi kepentingan.

7. Kekhawatiran akan banyak muncul capres, solusinya:
Peningkatan ambang batas parlemen untuk memfilter parpol.
Telah ada filternya melalui dua kali putaran pilpres.
Best practice daerah dengan calon banyak bisa ditiru, spt
Pilwalkot Makasar (13 paslon), dan Delli Serdang (11 paslon).
Berdasarkan sedikit uraian di atas, rasanya sulit menemukan
konvergensi antara PT dg sistem presidensial.

8. EPILOG
 Sulit memisahkan bahwa PT tidak menjadi pintu seleksi pemilihan presiden
berdasarkan selera parpol yg berujung penyempitan ruang rakyat untuk
memilih capres alternatif.
 Boleh saja Pasal 6A UUD NRI 1945 ditafsirkan sebagai open legal policy,
namun penafsiran yang lebih tepat dari original intent itu adalah tidak adanya
presidential threshold seiring akan dilaksanakannya Pemilu serentak.
 Antara PT dengan sistem presidensial bukan lah pola yang harus “dikawinkan”
karena keduanya sulit diketemukan konvergensinya.

9. Wallahua’lam…
TERIMAKASIH