Dokumen tersebut membahas konsep "diktator konstitusional" yang merupakan kebutuhan untuk menangani keadaan darurat dalam negara demokrasi konstitusional. Beberapa pendapat ahli hukum dikutip yang menyatakan bahwa kekuasaan darurat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan negara, meski harus diawasi agar tidak menjadi tirani. Dokumen ini juga membahas cara-cara untuk mencegah disalahgunakannya

1. CONSTITUTIONAL DICTATORSHIP (DIKTATOR
KONSTITUSIONAL)
ALI RIDO
DEPT. HUKUMTATA NEGARA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI

2. PENDAHULUAN
 Clinton L. Rossiter: The principle of the constitutional dictatorship find
its rationale the fundamental fact:
“the complex system of government of the democratic, constitutional state is
essentially designed to function under normal, peaceful conditions, and is
often unequal to the exigencies of great national
crisis”Democracy is a child of peace and cannot live a part from its
mother”.
 Levinson and Balkin: The constitutional dictatorship is a dictatorship because
the power conferred on the dictator combines elements of judicial, legislative,
and executive power.

3. APAKAH DIBOLEHKAN?
 PENDAPAT ASSHIDDIQIE:
 “the state of emergency”: semua aturan-aturan konstitusional yang baik itu seringkali terbentur
dengan kasus-kasus keadaan tidak normal yang sering terjadi dalam praktik, sehingga keadaan
darurat yang memerlukan tindakan-tindakan pemerintahan yang cepat dan mendesak, yang
seringkali harus dilakukan dengan menabrak dan menerobos segala aturan yang berlaku dalam
keadaan normal, atau bahkan dengan cara melanggar aturan-aturan konstitusi itu sendiri.
 Tujuan: agar ancaman bahaya dapat diatasi sedemikian rupa sehingga keadaan negara dapat segera
kembali pulih dengan sistem hukum yang normal kembali berfungsi.
 PENDAPAT FEREJOHN DAN PASQUINO:
 “Emergency powers, exercised in this conservative way, have long been thought to be a vital and,
perhaps, even an essential component of a liberal constitutional—that is, a rights-protecting—
government. They are the key to resolving the dilemma faced by such governments when they are
under either external or internal attack.”
 Poin inti: pendapat tersebut dg melihat praktik di Romawi Kuno Romawi kuno bahwa pemerintahan
eksekutif tidak diperbolehkan mengadakan perubahan sepihak secara permanen terhadap sistem
hukum dan konstitusi, kecuali hanya untuk sementara waktu karena timbulnya keadaan darurat.

4. LANJUTAN
 PENDAPAT CLINTON ROSSITER:
 “constitutional dictatorship” diperlukan sebagai faktor yang tidak terhindarkan dan
menentukan untuk menjaga keberadaan negara demokrasi konstitusional. Bahkan
dikatakan, adalah merupakan kebenaran yang tidak terhindarkan bahwa “No form
of government can survive that excludes dictatorship when the life of the nation is at
stake.” Apabila mengabaikan pentingnya ‘dictatorship’, tidak ada bentuk
pemerintahan apapun yang dapat bertahan hidup ketika nyawanya bangsa sedang
dipertaruhkan.
 Keadaan darurat yang mengharuskan berperannya seorang “Dictator Konstitusional”,
mendapat kritik seperti dari Levinson dan Balkin dengan menyatakan bahwa: “non-
unitary executive”, yaitu pusat kekuasaan pemerintahan di zaman sekarang bergerak
tidak lagi memusat ke satu pemegang jabatan eksekutif (monocratic), tetapi
berkembang semakin terdistribusi ke banyak pusat eksekusi yang bersifat
independen.sebagai gejala “Distributed Dictatorship”.

5. BAGAIMANA MENCEGAHNYA?
 Memperkuat peran para wakil rakyat di parlemen. Tetapi, tidak perlu sampai
menempatkan pusat kekuasaan di lembaga perwakilan rakyat (tidak perlu meniru
“neo-Roman model” maupun “the new legislative model”).
 Pengarusutamaan pendekatan biasa yang diatur dengan undang-undang atau
optimalisasi regulasi yang telah ada.
 ‘Epicentrum’ penentuan keadaan darurat itu di tangan lembaga legislatif, bukan lagi
di tangan “chief executive”.
 Penegasan berapa lama batas waktu kedaruratan dan apa syarat dan prosedur
untuk perpanjangannya dan pencabutan keadaan darurat itu.
 Dalam pelaksanaan kekuasaan darurat harus terus diawasi secara efektif oleh wakil
rakyat di parlemen dan pengujian independent oleh lembaga peradilan.

6. PENUTUP
The notion of ‘constitutional dictatorship’ may seem at first a
contradiction in terms, but it is a reality that every modern
democracy (like very ancient one) must eventually face.
Whatever problems may attend the design of emergency powers
in a constitutional democracy, it would be even worse to slide
into patently unconstitutional dictatorships; the past century
alone has witnessed far too many examples.”
(Levinson and Balkin, 2010)

7. TERIMA KASIH
ali.rido_ @alirido_ Ali Rido alirido@trisakti.ac.id