UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)Fenti Anita Sari
1. Berdasarkan kekuasaan absolut yang berada dibawah Mahkamah agung ada beberapa lingkungan peradilan, sebut dan jelaskan?
2. Didalam penyelesain perkara perdata ada beberapa tahap sebutkan? Serta jelaskan tahapan aministratif dalam perkara perdata?
3. Menurut KUHPerdata alat-alat bukti dalam hokum acara perdata terdiri atas, sebut dan jelaskan?
4. Menurut golongannya suatu putusan pengadilan dikenal dua macam pengolongan putusan, sebut dan jelaskan?
5. Sebut dan jelaskan Macam Upaya hokum dan macam Eksekusi menurut sifatnya? Serta buat skema hokum acara perdata di pengadilan?
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)Fenti Anita Sari
1. Berdasarkan kekuasaan absolut yang berada dibawah Mahkamah agung ada beberapa lingkungan peradilan, sebut dan jelaskan?
2. Didalam penyelesain perkara perdata ada beberapa tahap sebutkan? Serta jelaskan tahapan aministratif dalam perkara perdata?
3. Menurut KUHPerdata alat-alat bukti dalam hokum acara perdata terdiri atas, sebut dan jelaskan?
4. Menurut golongannya suatu putusan pengadilan dikenal dua macam pengolongan putusan, sebut dan jelaskan?
5. Sebut dan jelaskan Macam Upaya hokum dan macam Eksekusi menurut sifatnya? Serta buat skema hokum acara perdata di pengadilan?
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sengketa berarti pertentangan atau konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan.
Dalam penyelesaian sengketa, kita dihadapkan pada dua pilihan untuk menyelesaikan sengketa, yaitu litigasi ataunon-litigasi. Pada umumnya, cara menyelesaikan sengketa adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan atau litigasi.
tidak terlalu maksimal, karena sebenarnya ini bukan tugas yang dikumpulkan ke dosen. tapi, aku sudah berusaha sampai pusing kepala.. haha
catatan ini untuk keperluan ujian hukum perdata ku di kampus
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sengketa berarti pertentangan atau konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan.
Dalam penyelesaian sengketa, kita dihadapkan pada dua pilihan untuk menyelesaikan sengketa, yaitu litigasi ataunon-litigasi. Pada umumnya, cara menyelesaikan sengketa adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan atau litigasi.
tidak terlalu maksimal, karena sebenarnya ini bukan tugas yang dikumpulkan ke dosen. tapi, aku sudah berusaha sampai pusing kepala.. haha
catatan ini untuk keperluan ujian hukum perdata ku di kampus
Similar to HUKUM PEMERIKSAAN GUGATAN DI PENGADILAN (20)
2. DOSEN PENGAMPU : DARANIA ANISA, M. H
Disusun Oleh :
Al Maidah Ginting (2110300022)
Ariana (2110300029)
Ilhamuddin Sanjaya (2110300027)
Tamara Prasiska (2110300002)
3. Gugatan merupakan suatau perkara yang
mengandung sengketa atau konflik antara pihak-pihak
yang menuntut pemutusan dan penyelesaian
pengadilan. Gugatan dalam hukum acara perdata
umumnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu
antara pihak penggugat dan tergugat, yang mana
terjadinya gugatan umumnya pihak tergugat telah
melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban
yang merugikan pihak penggugat.
4. PEMERIKSAAN GUGATAN DI PERSIDANGAN
1. Pendaftaran dan Panggilan
Sesuai dengan tahapan proses beracara yang terdapat pada
pasal 118 ayat (1) dan pasal 121 ayat (4) HIR, ada proses
penyampaian gugatan kepada ketua pengadilan
berdasarkan kompetensi mutlak dan relatif dalam bentuk
tertulis maupun lisan, ditanda tangani oleh penggugat atau
kuasanya, di alamatkan kepada ketua pengadilan.
5. Berikut adalah waktu dengan jarak pemanggilan:
1. 8 hari jika jarak para pihak tidak terlalu jauh dengan
pengadila
2. Empat belas hari jika jarak agak jauh
3. dua puluh hari jika jaraknya jauh
6. Putusan Karena Tidak Hadir Pada Sidang Pertama Dalam tataran praktik,
ada kalanya para pihak yang dipanggil tidak serta-merta datang untuk
menunaikan panggilan dari pengadilan yang memeriksa perkara
tersebut, padahal para pihak tersebut telah dipanggil secara patut oleh
pengadilan. Bisa saja yang tidak hadir dari pihak penggugat itu sendiri
maupun pihak tergugat. Atas hal ini, Hukum Acara Perdata telah
mengatur bagaimana jika pihak-pihak tersebut tidak hadir, sementara
panggilan telah dilakukan.
7. Upaya Perdamaian Penyelesaian sengketa
secara damai secara signifikan lebih berhasil
dan efisien, itulah sebabnya banyak metode
penyelesaian sengketa di luar pengadilan
sekarang sedang dikembangkan. Metode-
metode ini mencakup organisasi
penyelesaian sengketa alternatif dalam
berbagai bentuk, misalnya:
a. Kompromi antara para pihak selama
mediasi dengan mediator pihak ketiga;
b. Konsiliasi melalui perantara konsiliator
yang membantu merusmuskan upaya
perdamaian.
8. Penyelesaian melalui perdamaian mengandung beberapa keuntungan
diantaranya:
01
Bersifat Informal dari hati
nurani para pihak
02
Tidak memakan jangka waktu
lama seperti berperkara di
pengadilan
03 Biaya cukup terjangkau
04
Tidak perlu aturan pembuktian
karena tidak ada pertarungan yang
harus dimenangkan
05
Tujuannya menang secara
bersama-sama
06
Tidak ada dendam yang
berkelanjutan
9. Jawaban dan Eksepsi
1. Jawaban yang tidak langsung
mengenai pokok perkara, disebut
eksepsi atau tangkisan.
a) Pengajuan Eksepsi
b) Jawaban yang langsung mengenai
pokok perkara.
2. Jawaban yang langsung mengenai
pokok perkara.
10. GUGATAN REKONVERSI
Gugatan rekonvensi merupakan gugatan balasan atau gugatan balik yang
dialamatkan oleh tergugat kepada penggugat dalam tahapan perkara yang sedang
berlangsung.35 Tujuan adanya gugatan rekonvensi ini salah satunya adalah guna
meminimalisir ongkos dan waktu. Gugatan ini diatur dalam pasal 132 (a) ayat (1)
HIR, 244 Rv.
11. Syarat Materiil dan Formil Gugatan Rekonvensi
Ketentuan mengenai syarat materiil Pasal 132 a HIR hanya berisi penegasan
bahwa tergugat dalam segala hal berhak mengajukan gugatan balik; tidak ada
persyaratan bahwa hubungan antara keduanya (rekonvensi dan konvensi) harus
erat. Demikian juga yang berlaku dalam sistem common law antara claim dengan
counterclaim tidak disyaratkan harus ada hubungan koneksitas (Stuart Sime, A
Practikal Approach to Civil Procedure. London, Blackstone Press, hal 78, dalam
buku Yahya Harahap).36 Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Supomo
bahwa tuntutan rekonvensi berdiri sendiri, oleh karenanya oleh tergugat dapat
diajukan kepada hakim didalam proses tersendiri menurut acara biasa.
12. CREDITS: This template has been created by Slidesgo,
and includes icons by Flaticon, infographics & images by
Freepik and content by Sandra Medina
Thanks!
FOR
READING