SlideShare a Scribd company logo
Pemeriksaan Gugatan di
Persidangan
UIN SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY
PADANGSIDMPUAN
DOSEN PENGAMPU : DARANIA ANISA, M. H
Disusun Oleh :
Al Maidah Ginting (2110300022)
Ariana (2110300029)
Ilhamuddin Sanjaya (2110300027)
Tamara Prasiska (2110300002)
Gugatan merupakan suatau perkara yang
mengandung sengketa atau konflik antara pihak-pihak
yang menuntut pemutusan dan penyelesaian
pengadilan. Gugatan dalam hukum acara perdata
umumnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu
antara pihak penggugat dan tergugat, yang mana
terjadinya gugatan umumnya pihak tergugat telah
melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban
yang merugikan pihak penggugat.
PEMERIKSAAN GUGATAN DI PERSIDANGAN
1. Pendaftaran dan Panggilan
Sesuai dengan tahapan proses beracara yang terdapat pada
pasal 118 ayat (1) dan pasal 121 ayat (4) HIR, ada proses
penyampaian gugatan kepada ketua pengadilan
berdasarkan kompetensi mutlak dan relatif dalam bentuk
tertulis maupun lisan, ditanda tangani oleh penggugat atau
kuasanya, di alamatkan kepada ketua pengadilan.
Berikut adalah waktu dengan jarak pemanggilan:
1. 8 hari jika jarak para pihak tidak terlalu jauh dengan
pengadila
2. Empat belas hari jika jarak agak jauh
3. dua puluh hari jika jaraknya jauh
Putusan Karena Tidak Hadir Pada Sidang Pertama Dalam tataran praktik,
ada kalanya para pihak yang dipanggil tidak serta-merta datang untuk
menunaikan panggilan dari pengadilan yang memeriksa perkara
tersebut, padahal para pihak tersebut telah dipanggil secara patut oleh
pengadilan. Bisa saja yang tidak hadir dari pihak penggugat itu sendiri
maupun pihak tergugat. Atas hal ini, Hukum Acara Perdata telah
mengatur bagaimana jika pihak-pihak tersebut tidak hadir, sementara
panggilan telah dilakukan.
Upaya Perdamaian Penyelesaian sengketa
secara damai secara signifikan lebih berhasil
dan efisien, itulah sebabnya banyak metode
penyelesaian sengketa di luar pengadilan
sekarang sedang dikembangkan. Metode-
metode ini mencakup organisasi
penyelesaian sengketa alternatif dalam
berbagai bentuk, misalnya:
a. Kompromi antara para pihak selama
mediasi dengan mediator pihak ketiga;
b. Konsiliasi melalui perantara konsiliator
yang membantu merusmuskan upaya
perdamaian.
Penyelesaian melalui perdamaian mengandung beberapa keuntungan
diantaranya:
01
Bersifat Informal dari hati
nurani para pihak
02
Tidak memakan jangka waktu
lama seperti berperkara di
pengadilan
03 Biaya cukup terjangkau
04
Tidak perlu aturan pembuktian
karena tidak ada pertarungan yang
harus dimenangkan
05
Tujuannya menang secara
bersama-sama
06
Tidak ada dendam yang
berkelanjutan
Jawaban dan Eksepsi
1. Jawaban yang tidak langsung
mengenai pokok perkara, disebut
eksepsi atau tangkisan.
a) Pengajuan Eksepsi
b) Jawaban yang langsung mengenai
pokok perkara.
2. Jawaban yang langsung mengenai
pokok perkara.
GUGATAN REKONVERSI
Gugatan rekonvensi merupakan gugatan balasan atau gugatan balik yang
dialamatkan oleh tergugat kepada penggugat dalam tahapan perkara yang sedang
berlangsung.35 Tujuan adanya gugatan rekonvensi ini salah satunya adalah guna
meminimalisir ongkos dan waktu. Gugatan ini diatur dalam pasal 132 (a) ayat (1)
HIR, 244 Rv.
Syarat Materiil dan Formil Gugatan Rekonvensi
Ketentuan mengenai syarat materiil Pasal 132 a HIR hanya berisi penegasan
bahwa tergugat dalam segala hal berhak mengajukan gugatan balik; tidak ada
persyaratan bahwa hubungan antara keduanya (rekonvensi dan konvensi) harus
erat. Demikian juga yang berlaku dalam sistem common law antara claim dengan
counterclaim tidak disyaratkan harus ada hubungan koneksitas (Stuart Sime, A
Practikal Approach to Civil Procedure. London, Blackstone Press, hal 78, dalam
buku Yahya Harahap).36 Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Supomo
bahwa tuntutan rekonvensi berdiri sendiri, oleh karenanya oleh tergugat dapat
diajukan kepada hakim didalam proses tersendiri menurut acara biasa.
CREDITS: This template has been created by Slidesgo,
and includes icons by Flaticon, infographics & images by
Freepik and content by Sandra Medina
Thanks!
FOR
READING

More Related Content

Similar to HUKUM PEMERIKSAAN GUGATAN DI PENGADILAN

KELOMPOK1HAPERDATA.pdf
KELOMPOK1HAPERDATA.pdfKELOMPOK1HAPERDATA.pdf
KELOMPOK1HAPERDATA.pdf
TambukbungulBala
 
2.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Prof.Dr.Hapzi Ali, CMA , Alternatif Resolu...
2.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Prof.Dr.Hapzi Ali, CMA , Alternatif Resolu...2.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Prof.Dr.Hapzi Ali, CMA , Alternatif Resolu...
2.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Prof.Dr.Hapzi Ali, CMA , Alternatif Resolu...
Jihan Nabilah
 
2. hbl,Chives Radin ,prof.hapzi ali,alternatif resolusi sengketa atau resolus...
2. hbl,Chives Radin ,prof.hapzi ali,alternatif resolusi sengketa atau resolus...2. hbl,Chives Radin ,prof.hapzi ali,alternatif resolusi sengketa atau resolus...
2. hbl,Chives Radin ,prof.hapzi ali,alternatif resolusi sengketa atau resolus...
Chives Radin
 
HBL, Chives radin, Prof.Hapzi Ali , Alternatif Resolusi Sengketa atau Resolus...
HBL, Chives radin, Prof.Hapzi Ali , Alternatif Resolusi Sengketa atau Resolus...HBL, Chives radin, Prof.Hapzi Ali , Alternatif Resolusi Sengketa atau Resolus...
HBL, Chives radin, Prof.Hapzi Ali , Alternatif Resolusi Sengketa atau Resolus...
chivesradin1
 
kasus konsultasi hukum
kasus konsultasi hukumkasus konsultasi hukum
kasus konsultasi hukum
DELA ASFARINA
 
advokatur.pptx
advokatur.pptxadvokatur.pptx
advokatur.pptx
vinnalusianaSHMkn
 
Arbitrase
ArbitraseArbitrase
GUGATAN-REKONVENSI.pdf
GUGATAN-REKONVENSI.pdfGUGATAN-REKONVENSI.pdf
GUGATAN-REKONVENSI.pdf
RiskiAnanda28
 
TATA CARA (HUKUM ACARA) PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI.pptx
TATA CARA (HUKUM ACARA) PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI.pptxTATA CARA (HUKUM ACARA) PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI.pptx
TATA CARA (HUKUM ACARA) PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI.pptx
UjangHermansyah1
 
TATA CARA (HUKUM ACARA) PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI.pptx
TATA CARA (HUKUM ACARA) PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI.pptxTATA CARA (HUKUM ACARA) PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI.pptx
TATA CARA (HUKUM ACARA) PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI.pptx
UjangHermansyah1
 
TATA CARA (HUKUM ACARA) PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI.pptx
TATA CARA (HUKUM ACARA) PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI.pptxTATA CARA (HUKUM ACARA) PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI.pptx
TATA CARA (HUKUM ACARA) PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI.pptx
UjangHermansyah1
 
Penyelesaian sengketa
Penyelesaian sengketaPenyelesaian sengketa
Penyelesaian sengketa
Raudhatussyifa Asrianti
 
Alternatif Penyelesaian Sengketa Hukum.pptx
Alternatif Penyelesaian Sengketa Hukum.pptxAlternatif Penyelesaian Sengketa Hukum.pptx
Alternatif Penyelesaian Sengketa Hukum.pptx
pakpentung
 
2. Hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,sengketa ekonomi, universitas mercu b...
2. Hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,sengketa ekonomi, universitas mercu b...2. Hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,sengketa ekonomi, universitas mercu b...
2. Hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,sengketa ekonomi, universitas mercu b...
Maghfira Arsyfa Ganivy
 
Tugas 1. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau res...
Tugas 1. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau res...Tugas 1. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau res...
Tugas 1. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau res...
Hayyu Safitri
 
Bab 2
Bab 2Bab 2
Bab 2
jeanrudolf
 
2 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas ...
2 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas ...2 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas ...
2 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas ...
Teuku Alvin Putra Rezalino
 
pengadilan Arbitrase
pengadilan Arbitrasepengadilan Arbitrase
pengadilan Arbitrase
abdulazisansori
 
Materi negosisasi serta peran dan dampaknya pada konflik
Materi negosisasi serta peran dan dampaknya pada konflikMateri negosisasi serta peran dan dampaknya pada konflik
Materi negosisasi serta peran dan dampaknya pada konflik
yoseelita2
 
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
 

Similar to HUKUM PEMERIKSAAN GUGATAN DI PENGADILAN (20)

KELOMPOK1HAPERDATA.pdf
KELOMPOK1HAPERDATA.pdfKELOMPOK1HAPERDATA.pdf
KELOMPOK1HAPERDATA.pdf
 
2.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Prof.Dr.Hapzi Ali, CMA , Alternatif Resolu...
2.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Prof.Dr.Hapzi Ali, CMA , Alternatif Resolu...2.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Prof.Dr.Hapzi Ali, CMA , Alternatif Resolu...
2.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Prof.Dr.Hapzi Ali, CMA , Alternatif Resolu...
 
2. hbl,Chives Radin ,prof.hapzi ali,alternatif resolusi sengketa atau resolus...
2. hbl,Chives Radin ,prof.hapzi ali,alternatif resolusi sengketa atau resolus...2. hbl,Chives Radin ,prof.hapzi ali,alternatif resolusi sengketa atau resolus...
2. hbl,Chives Radin ,prof.hapzi ali,alternatif resolusi sengketa atau resolus...
 
HBL, Chives radin, Prof.Hapzi Ali , Alternatif Resolusi Sengketa atau Resolus...
HBL, Chives radin, Prof.Hapzi Ali , Alternatif Resolusi Sengketa atau Resolus...HBL, Chives radin, Prof.Hapzi Ali , Alternatif Resolusi Sengketa atau Resolus...
HBL, Chives radin, Prof.Hapzi Ali , Alternatif Resolusi Sengketa atau Resolus...
 
kasus konsultasi hukum
kasus konsultasi hukumkasus konsultasi hukum
kasus konsultasi hukum
 
advokatur.pptx
advokatur.pptxadvokatur.pptx
advokatur.pptx
 
Arbitrase
ArbitraseArbitrase
Arbitrase
 
GUGATAN-REKONVENSI.pdf
GUGATAN-REKONVENSI.pdfGUGATAN-REKONVENSI.pdf
GUGATAN-REKONVENSI.pdf
 
TATA CARA (HUKUM ACARA) PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI.pptx
TATA CARA (HUKUM ACARA) PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI.pptxTATA CARA (HUKUM ACARA) PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI.pptx
TATA CARA (HUKUM ACARA) PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI.pptx
 
TATA CARA (HUKUM ACARA) PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI.pptx
TATA CARA (HUKUM ACARA) PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI.pptxTATA CARA (HUKUM ACARA) PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI.pptx
TATA CARA (HUKUM ACARA) PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI.pptx
 
TATA CARA (HUKUM ACARA) PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI.pptx
TATA CARA (HUKUM ACARA) PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI.pptxTATA CARA (HUKUM ACARA) PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI.pptx
TATA CARA (HUKUM ACARA) PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI.pptx
 
Penyelesaian sengketa
Penyelesaian sengketaPenyelesaian sengketa
Penyelesaian sengketa
 
Alternatif Penyelesaian Sengketa Hukum.pptx
Alternatif Penyelesaian Sengketa Hukum.pptxAlternatif Penyelesaian Sengketa Hukum.pptx
Alternatif Penyelesaian Sengketa Hukum.pptx
 
2. Hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,sengketa ekonomi, universitas mercu b...
2. Hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,sengketa ekonomi, universitas mercu b...2. Hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,sengketa ekonomi, universitas mercu b...
2. Hbl,maghfira arsyfa ganivy,hapzi ali,sengketa ekonomi, universitas mercu b...
 
Tugas 1. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau res...
Tugas 1. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau res...Tugas 1. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau res...
Tugas 1. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, alternatif resolusi sengketa atau res...
 
Bab 2
Bab 2Bab 2
Bab 2
 
2 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas ...
2 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas ...2 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas ...
2 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, resolusi sengketa, universitas ...
 
pengadilan Arbitrase
pengadilan Arbitrasepengadilan Arbitrase
pengadilan Arbitrase
 
Materi negosisasi serta peran dan dampaknya pada konflik
Materi negosisasi serta peran dan dampaknya pada konflikMateri negosisasi serta peran dan dampaknya pada konflik
Materi negosisasi serta peran dan dampaknya pada konflik
 
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
 

Recently uploaded

PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptxPPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
NinaRahayuBelia
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
intelkejarimimika07
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
thegoddescorp
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
Adhi Setyowibowo
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
intelkejarimimika07
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
HansWijaya13
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Pelita9
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
thegoddescorp
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
CIkumparan
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
asmazn0001
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
SharonPriscilla3
 
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MKHUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HarrySusanto18
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
SardiPasaribu
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
JabalArfah
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
adbangplk
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
CI kumparan
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
CI kumparan
 

Recently uploaded (17)

PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptxPPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
 
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MKHUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
 

HUKUM PEMERIKSAAN GUGATAN DI PENGADILAN

  • 1. Pemeriksaan Gugatan di Persidangan UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDMPUAN
  • 2. DOSEN PENGAMPU : DARANIA ANISA, M. H Disusun Oleh : Al Maidah Ginting (2110300022) Ariana (2110300029) Ilhamuddin Sanjaya (2110300027) Tamara Prasiska (2110300002)
  • 3. Gugatan merupakan suatau perkara yang mengandung sengketa atau konflik antara pihak-pihak yang menuntut pemutusan dan penyelesaian pengadilan. Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu antara pihak penggugat dan tergugat, yang mana terjadinya gugatan umumnya pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat.
  • 4. PEMERIKSAAN GUGATAN DI PERSIDANGAN 1. Pendaftaran dan Panggilan Sesuai dengan tahapan proses beracara yang terdapat pada pasal 118 ayat (1) dan pasal 121 ayat (4) HIR, ada proses penyampaian gugatan kepada ketua pengadilan berdasarkan kompetensi mutlak dan relatif dalam bentuk tertulis maupun lisan, ditanda tangani oleh penggugat atau kuasanya, di alamatkan kepada ketua pengadilan.
  • 5. Berikut adalah waktu dengan jarak pemanggilan: 1. 8 hari jika jarak para pihak tidak terlalu jauh dengan pengadila 2. Empat belas hari jika jarak agak jauh 3. dua puluh hari jika jaraknya jauh
  • 6. Putusan Karena Tidak Hadir Pada Sidang Pertama Dalam tataran praktik, ada kalanya para pihak yang dipanggil tidak serta-merta datang untuk menunaikan panggilan dari pengadilan yang memeriksa perkara tersebut, padahal para pihak tersebut telah dipanggil secara patut oleh pengadilan. Bisa saja yang tidak hadir dari pihak penggugat itu sendiri maupun pihak tergugat. Atas hal ini, Hukum Acara Perdata telah mengatur bagaimana jika pihak-pihak tersebut tidak hadir, sementara panggilan telah dilakukan.
  • 7. Upaya Perdamaian Penyelesaian sengketa secara damai secara signifikan lebih berhasil dan efisien, itulah sebabnya banyak metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan sekarang sedang dikembangkan. Metode- metode ini mencakup organisasi penyelesaian sengketa alternatif dalam berbagai bentuk, misalnya: a. Kompromi antara para pihak selama mediasi dengan mediator pihak ketiga; b. Konsiliasi melalui perantara konsiliator yang membantu merusmuskan upaya perdamaian.
  • 8. Penyelesaian melalui perdamaian mengandung beberapa keuntungan diantaranya: 01 Bersifat Informal dari hati nurani para pihak 02 Tidak memakan jangka waktu lama seperti berperkara di pengadilan 03 Biaya cukup terjangkau 04 Tidak perlu aturan pembuktian karena tidak ada pertarungan yang harus dimenangkan 05 Tujuannya menang secara bersama-sama 06 Tidak ada dendam yang berkelanjutan
  • 9. Jawaban dan Eksepsi 1. Jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara, disebut eksepsi atau tangkisan. a) Pengajuan Eksepsi b) Jawaban yang langsung mengenai pokok perkara. 2. Jawaban yang langsung mengenai pokok perkara.
  • 10. GUGATAN REKONVERSI Gugatan rekonvensi merupakan gugatan balasan atau gugatan balik yang dialamatkan oleh tergugat kepada penggugat dalam tahapan perkara yang sedang berlangsung.35 Tujuan adanya gugatan rekonvensi ini salah satunya adalah guna meminimalisir ongkos dan waktu. Gugatan ini diatur dalam pasal 132 (a) ayat (1) HIR, 244 Rv.
  • 11. Syarat Materiil dan Formil Gugatan Rekonvensi Ketentuan mengenai syarat materiil Pasal 132 a HIR hanya berisi penegasan bahwa tergugat dalam segala hal berhak mengajukan gugatan balik; tidak ada persyaratan bahwa hubungan antara keduanya (rekonvensi dan konvensi) harus erat. Demikian juga yang berlaku dalam sistem common law antara claim dengan counterclaim tidak disyaratkan harus ada hubungan koneksitas (Stuart Sime, A Practikal Approach to Civil Procedure. London, Blackstone Press, hal 78, dalam buku Yahya Harahap).36 Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Supomo bahwa tuntutan rekonvensi berdiri sendiri, oleh karenanya oleh tergugat dapat diajukan kepada hakim didalam proses tersendiri menurut acara biasa.
  • 12. CREDITS: This template has been created by Slidesgo, and includes icons by Flaticon, infographics & images by Freepik and content by Sandra Medina Thanks! FOR READING