KOHERENSI REGULASI PERTEMBAKAUAN YANG PARTISIPATIF
•
0 likes•14 views
Dokumen ini membahas koherensi regulasi pertembakauan dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan regulasi. Beberapa alat ukur koherensi regulasi dijelaskan seperti konflik regulasi, inkonsistensi, dan ketidakjelasan. Contoh kondisi regulasi pertembakauan di Indonesia menunjukkan masalah koherensi. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan regulasi dijelaskan melalui tiga derajat
Recommended
Recommended
More Related Content
More from Universitas Trisakti
More from Universitas Trisakti (17)
Recently uploaded
Recently uploaded (8)
KOHERENSI REGULASI PERTEMBAKAUAN YANG PARTISIPATIF
- 1. KOHERENSI REGULASI PERTEMBAKAUAN YANG PARTISIPATIF ALI RIDO, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITASTRISAKTI. Disampaikan pada Diskusi “Konsumen Mengawal Implementasi Regulasi Pertembakauan” yang diselenggarakan Pakta Konsumen, 21 September 2022
- 2. PENDAHULUAN Alat Ukur Koherensi Analisis Koherensi Regulasi Pertembakauan Urgensi Partisipasi Pola Partisipasi Rekomendasi
- 3. ALAT UKUR KOHERENSI Konflik Regulasi Inkonsistensi Regulasi Multitafsir Regulasi Tidak Operasional Legalitas (Filosofis-Yuridis) Kebutuhan – Situsional (Sosiologis) E K S E S I F ?
- 4. KONDISI REGULASI/KEBIJAKAN DI SEKTOR PERTEMBAKAUAN (CONTOH) REGULASI KETERANGAN PP No. 109 Tahun 2012 ▪ Nir-legalitas (Terjadi simplifikasi pengaturan yaitu hanya Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan Perda Kota Bogor No. 10 Tahun 2018 ▪ Konflik regulasi ▪ Nir-legalitas SERGUB DKI Jakarta No. 8 Tahun 2021 ▪ Konflik regulasi ▪ Multi tafsir ▪ Nir-legalitas
- 5. URGENSI PARTISIPASI Amanat konstitusi dan UU organik Legalitas dan Legitimasi Regulasi Asas Manfaat dan Kedayagunaan
- 6. PARTISIPASI DALAM PEMBENTUKAN REGULASI Derajat Tertinggi [Kemitraan (Partnership)] Derajat Menengah [Konsultasi (Consultation)] Derajat Terendah [Sosialisasi, Rapat dengar pendapat, seminar, lokakarya, dan/atau diskusi]
- 7. REKOMENDASI Regulasi dipertahankan, jika: a) tidak berpotensi konflik dengan regulasi lain terutama yang berkedudukan lebih tinggi; b) dibutuhkan oleh masyarakat maupun oleh penyelenggara negara; dan 3) user friendly. Regulasi direvisi, terdapat potensi masalah dan tidak ramah urusan tetapi dibutuhkan oleh masyarakat maupun oleh penyelenggara negara. Regulasi dicabut, jika tidak memenuhi lagi untuk dipertahankan maupun durevisi.