Dokumen tersebut membahas tentang konsep-konsep politik dan pemerintahan di Indonesia. Termasuk prinsip-prinsip dasar pemerintahan, tata aturan perundangan, hak dan kewajiban warga negara, serta konsep otonomi daerah.

2. Anggota Kelompok :
 Jafar Sidik Nugroho
 Mutia Dian Puspita
 Rahmawati Rahiim

3. Pengertian Politik dan Pemerintahan
Tata Aturan Perundangan di Indonesia
Prinsip-prinsip Dasar Pemerintahan
Hak dan Kewajiban Warga Negara
menurut UUD 1945

4. Pengertian Politik dan
Pemerintahan
Politik adalah proses pembentukan dan pembagian
kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud
proses pembuatan keputusan, khususnya dalam Negara.
Pemerintahan dalam arti sempit adalah semua aktivitas,
fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga
untuk mencapai tujuan negara.
Pemerintahan dalam arti luas adalah semua mencakup
aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan
atau lembaga, alat kelengkapan negara yang menjalankan
berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan negara.

5. Tata Aturan Perundangan di
Indonesia
1. Indonesia merupakan Negara Hukum
Menurut B.R Saragih Negara hukum
adalah Negara dimana tindakan
pemerintah maupun rakyatnya di
dasarkan atas hukum untuk mencegah
adanya tindakan sewenang-wenang dari
pihak pemerintah dan tindakan rakyat
yang dilakukan menurut kehendaknya
sendiri.

6. Unsur-unsur Negara hukum menurut stahl:
1. Adanya jaminan HAM
2. Adanya pemisahan / pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan
4. Adanya peradilan administrasi
Sedangkan unsur-unsur Negara hukum
menurut discey :
1. Supremasi antara hukum
2.Kedudukan yang sama didepan hukum
3. Terjaminnya HAM dalam UU / UUD

7. Dalam konferensinya di Bangkok 1965, syarat
bahwa pemerintah yang demokratis dibawah
The rule of law ada 6 yaitu :
1. Adanya perlindungan konstitusional
2. Adanya pemilihan umum yang bebas dan tidak
memihak
3. Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat
4. Adanya kebebasan untuk berserikat / berorganisasi
5. Adanya kebebasan beroposisi
6. Adanya pendidikan kewarganegaraan

8. 2. Hierarki Peraturan Perundang-undangan
Tata urutan perundang-undangan yang sekarang
berlaku diatur dalam pasal 7 UUD Nomor 10
tahun2004
Jenis-jenis Hierarki peraturan perundang-undangan:
1.UUD NKRI 1945
2.UU/PERPU
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah

9. 3. Undang-Undang Dasar 1945
Menurut Miriam Budiardjo UUD 1945 mempunyai
kedudukan yang istimewa dibandingkan dengan
undang undang lainnya, dikarenakan:
a. Undang-undang Dasar dibentuk menurut suatu cara
istimewa yang berbeda dengan pembentukkan UU
biasa.
b. Undang-undang Dasar dibuat secara istimewa.
c. Undang-undang Dasar dan Piagam yang
menyatakkan cita-cita bangsa Indonesia dan
merupakan dasar organisasi kenegaraan suau
bangsa.
d. Undang-undang memuat garis besar tentang dasar
dan tujuan Negara.

10. 4. Undang-undang/Perpu
a. Undang-undang
Lembaga yang memegang kekuasaan memebentuk undang-undang adalah
DPR (UUD 1945 pasal 20 ayat 1). Namun, dalam pasal 5 ayat 1 ditegaskan
bahwa Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR.
b. Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti UU)
Perpu dibuat dalam keadaan “darurat” dalam arti yang muncul harus
segera ditindak lanjuti. Sebagai lembaga Legislatif, DPR dapat
menerima/menolak Perpu yang diajukan Presiden.
Kriteria untuk dikeluarkannya Perpu adalah:
1. PP tidak dapat dibentuk tanpa adanya UU induknya.
2. PP tidak dapat mencantumkan sanksi pidana.
3. PP tidak dapat memperluas/mengurangi ketentuan UU induknya.
4. PP dapat dibentuk meskipun UU yang bersangkkutan
5. Tidak ada PP untuk melaksanakan UU’45 atau TAP MPR.

11. c. Peraturan Presiden
Adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden dalam
menyelenggarakan pemerintahan Negara sebagai
atribusi dari pasal 4 ayat 1 UUD 1945.
d. Peraturan Daerah
Adalah peraturan yang dibentuk oleh Pemerintahan
daerah (DPRD bersama pemerintah Daerah) Provinsi
atau daerah dan/atau Daerah Kota.

12. Prinsip-Prinsip Dasar Pemerintahan
A. PRINSIP-PRINSIP PENYELENGARAAN NEGARA
1. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Prinsip Cita Negara Hukum Dan The Rule Of Law
3. Prinsip Paham Kedaulatan Rakyat
4. Prinsip Demokrasi Langsung Dan Demokrasi Perwakilan
5. Prinsip Pemisahan Kekuasaan Dengan Sistem Check And Balances
6. Prinsip Sistem Pemerintahan Presidensial
7. Prinsip Kesatuan Dan Keragaman
8. Prinsip Demokrasi Ekonomi Dan Ekonomi Pasar Politik
9. Prinsip Cita Masyarakat Madani

13. B. KEDUDUKAN, FUNGSI DAN
KEWENANGAN LEMBAGA-LEMBAGA
NEGARA
1) MPR
Dengan perubahan UUD 1945 maka terjadi perubahan yang fundamental
dalam system ketatanegaraan kita, yaitu dari system yang vertical-fungsional
dengan prinsip supremasi MPR menjadi system yang
horizontal-fungsional dengan prinsip slaing mengimbangi dan mengawasi
(check and balance)antarlembaga.
Adapun kewenangan MPR sebagaimana diatur dalam UUD 1945, yaitu:
a. Menambah dan menetapkan UUD
b. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden
c. Memeberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presdien dalam masa
jabatannya menurut UUD
d. Memilih Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan
dalam masa jabatannya dari dua pasangan calon Presiden dan calon
Wakil Presiden.

14. 2) DPR
• Pada Pasal 20 ayat (1) ditegaskan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat
memegang kekuasaan membentuk udang-undang”
• DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan
Berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945, DPR memiliki kewenangan,
diantaranya :
1.Membentuk undang-undang
2.Membahas dan memberikan persetujuan terhadap peraturan
pemerintah pengganti undang-undang yang telah dikeluarkan
presiden
3.Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan
pertimbangan DPD
4. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan
pertimbangan DPD yang kemudian diresmikan oleh Presiden
5.Memberikan persetujuan calon hakin agung yang diusulkan Komisi
Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung

15. 3) DPD
DPD memiliki fungsiyang terbatas dibidang legislasi,
anggaran, pengawasan, dan pembangunan
Kewenangan DPD sebagaimana diatur UUD 1945,
diantaranya :
1. Dapat memajukan RUU kepada DPR yang
berkaitan dengan otonomi daerah
2. Ikut membahas RUU yang berkaitan dengan
otonomi daerah
3. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU
APBN
4. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam
5. pemilihan anggota Badan Pemerikasa Keuangan

16. 4) Presiden
• Kedudukan presiden adalah sebagai pemegang kekuasaaan
pemerintahan
Menurut UUD 1945 Presiden memiliki wewenang di
antaranya :
1. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
2. Mengaitkan rancangan undang-undang ke-DPR
3. Mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama DPR
menjadi UU
4. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat,
Angkatan Laut, dan Angkatan Udara
5. Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan
memperhatikan pertimbangan DPR

17. 5) Lembaga Yudikatif
• Lembaga Negara yang melakukan kekuaaan kehakiman
adalah Mahkaman Agung dan Mahkaman Konstitusi.
• Mahkamah Agung memiliki kedudukan sebagai pelaksana
kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan MK
• MA memiliki kewenangan mengadili pada tingkat kasasi,
mengui peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang
terhadap undang-undang dan mempunyai
wewenang lainnya yang diberikan undang-undang
MK memiliki wewenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara yang
3. kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar
4. Memutus pembubaran partai polotik
5. Memutus perselisihan hasil pemilu

18. 6) Badan Pemeriksa Keuangan
Adapun wewenang BPK menurut UUD 1945
adalah sebagai berikut:
1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara
2. Menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan
negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai
dengan kewenangannya

19. C. KONSEP OTONOMI DAERAH
1. Kebijakan Pemerintah Otonomi Daerah
Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 ditegaskan bahwa
otonomi daerah adalah hak,wewenang,kewajiban daerah
otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusanpemerintah setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Yang tersirat konsep Desentralisasi.
2. Asas-asas Penyelenggraan Pemerintah Daerah
a. Asas otonomi (Desentralisasi) adalah penyerahan wewenang
pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam urusan
Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal I ayat 7 UU nomor
32 tahun 2004)
b. Asas Tugas Pembantu adalah pelimpahan wewenang
pemerintah oleh pemerintah kepada gubenur sebagai wakil
pemerintah dan instansi vertical diwilayah tertentu.

20. 3. Pembentukan Daerah
• Pembentukan daerah dapat dilakukan dengan
2 cara yaitu penggabunggan beberapa daerah
atau bagian daerah yang bersandingan dan
melalui pemekaran satu daerah menjadi
beberapa daerah ( UU RI No. 32/2004). Pada
pasal 6 UU RI No. 32 Tahun 2004 disebutkan
bahwa daerah dapat dihapus dan digabung
dengan daerah lain apabila daerah yang
bersangkutan tidak mampu
menyelenggarakan otonomi daerah.

21. Hak dan Kewajiban Warga Negara
menurut UUD 1945
A. Hak-hak warga Negara penduduk Indonesia
1. Hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan
Pemerintahan
2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
3. Hak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul
4. Hak atas kebebebasan memeluk beragama dan beribadah
5. Hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara dan pertahanan
dan keamanan
6. Hak mendapat pengajaran
7. Hak dipelihara oleh negara

22. B. Kewajiban-kewajiban warga Negara
1. Kewajiban Menjunjung Hukum dan Pemerintahan
setiap warga Negara wajib untuk mentaati peraturan tanpa kecuali.
Kewajiban untuk patuh pada hukum bersifat memaksa, artinya barang siapa
yang melanggar hukum akan mendapatkan sanksi sesuai dengan jenis
pelanggaran/kejahatannya.
2. Kewajiban hak Serta dalam Upaya Membela Negara
ikut serta dalam upaya pembelaan negara merupakan kewajiban di samping
hak setiap warga negara. Apabila Negara memandang perlu, setiap warga
negara mau tidak mau harus ikut serta membela Negara baik terhadap
gangguan dari dalam maupun dari luar. Misalnya, ikut serta dalam wajib
militer. Demikian pula warga negara berkewajiban untuk ikut serta dalam
usaha pertahananan keamanan negara.

23. THANK YOU 

24.  Kelompok : Nora
Pertanyaan : menurut kelompok kalian lebih
efektif mana demokrasi langsung dengan
dekrokrasi perwakilan ?
 Kelompok : Nadifa
Pertanyaan : Mengapa DPA dihapuskan ?
 Kelompok : Nia
Pertanyaan : Mengapa fungsi DPD terbatas,
daripada DPR ?

25.  Kelompok : Nurul Anisa
Pertanyaan : jelaskan beberapa konsep
dasar ilmu politik yang dimuat dalam
pelajaran Sekolah dasar ?
 Kelompok : hendri
Pertanyaan : efektif mana orang2 yg duduk
dalam DPR dari partai atau akademik ?
 Kelompok : giri seno aji
Pertanyaan : contoh implementasi dari
konsep dasar ilmu politik dan bagaimana
tingkat keberhasilannya ?

26.  Kelompok :
Pertanyaan :
 Kelompok :
Pertanyaan :
 Kelompok :
Pertanyaan :