2. PEMERINTAHAN dan PEMERINTAH
1. Pemerintahan diartikan sebagai the governing body of nation, state,
city etc (lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan negara
atau kota dan sebagainya)
2. Pemerintah bermakna the authoritative direction and
administration of the affairs of men/women in a nation state, city (
pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan
masyarakat dalam sebuah negara, kota dan sebagainya)
3. OTONOMI DAERAH dan DAERAH OTONOM
1. OTONOMI DAERAH adlaah hak, wewenang dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan per-UU-an.
2. DAERAH OTONOM adalah kesatuan masyararkat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan asprasi masyarakat
dalam sistem NKRI.
6. TUGAS PEMBANTUAN
•PENUGASAN dari PEMERINTAH kepada DAERAH
dan/ATAU DESA dari PEMERINTAH PROVINSI
kepada kabupaten/kota dan / atau desa serta
dari pemerintah kabupaten kota kepada desa
untuk melaksanakan tugas tertentu
7. Konsep pemerintahan daerah
1. Pemerintahan daerah bisa disebut juga sebagai the governing body of nation, state, city
etc atau badan penyelenggara pemerintahan negara, kota dan sebagainya.
2. Bhenyamin Hoessein (2001) merangkum berbagai pengertian tentang local government
ke dalam tiga arti, yaitu pertama, berarti pemerintahan lokal; kedua, berarti
pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintah lokal; dan ketiga, berarti daerah
otonom. Dengan demikian, Hoessein merujuk definisi pemerintahan daerah sebagai
lembaga, fungsi, dan daerah otonom.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah
daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI (pasal 1 angka 2 UU 32/2004)
4. The United Nations of Public Administration-pemerintahan daerah atau local
government sebagai subdivisi politik nasional yang diatur oleh hukum dan secara
substansial mempunyai kontrol atas urusan-urusan lokal, termasuk kekuasaan untuk
memungut pajak atau memecat pegawai untuk tujuan tertentu.
8. Konsep dan perkembangan
“Local Government”
1. Perkembangan politik di negara barat sekitar abad ke-11 dan ke-12.
2. Satuan-satuan wilayah dengan bentuk pemerintahan khas muncul secara
natural
3. Di Indonesia adalah terbentuknya komunitas-komunitas masyarakat dengan
tata kelola sendiri seperti desa di Jawa, nagari di Sumatera Barat, huta di
Sumatera Utara, marga di Sumatera Selatan, gampong di Aceh, kampung di
Kalimantan Timur, dan lain sebagainya.
9. Perubahan Paradigma
• Abad ke-20 dan ke-21, pemerintahan daerah di negara Barat mengalami
perubahan sangat pesat
• Perubahan tersebut ditandai dengan perubahan paradigma dari New Public
Management menjadi New Public Service (mengutamakan pemerintahan
daerah sebagai pelayan masyarakat).
10. MENGAPA ADA OTONOMI DAERAH ?
SEBAGAI WUJUD ADANYA PERUBAHAN PARADIGMA DALAM
PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DIINDONESIA YANG SELAMA INI
(SEBELUM ERA REFORMASI) BERSIFAT SENTRALISTIK TELAH TIDAK
SESUAI LAGI DENGAN TUNTUTAN KEHIDUPAN MASYARAKAT
INDONESIA SAAT INI.
11. Konsep Teoritis Pemerintahan Daerah
• Lahir dari konsep desentralisasi yang terbagi menjadi dua aliran, yaitu liberalis
dan marxist.
1. Aliran liberalis, seperti diusung oleh B.C. Smith, memandang pemerintahan daerah
merupakan wujud dukungan demokrasi liberal terhadap desentralisasi.
2. Aliran Marxist, desentralisasi dipandang tidak akan berhasil menciptakan kondisi demokratis
di daerah karena terhambat faktor ekonomi, politik, dan ekologi. Marx menempatkan
pemerintahan daerah dalam desentralisasi menjadi obyek dari dialektika terutama di dalam
hubungan tata pemerintah pusat dan daerah.
12. Siapa Pemerintahan Daerah
• Tergantung dari pilihan bangunan negara
1. Bila pemerintahan lokal atau daerah berada di dalam Negara Kesatuan atau
Unitary State, maka pemerintahan daerah merupakan bagian dari
pemerintahan sentral atau pusat sehingga keberadaannya sama sekali tidak
dapat dipisahkan satu sama lainnya.
2. Di dalam bangunan Negara Federasi atau Federation State, maka pemerintah
pusat atau biasa disebut sebagai pemerintah federal memiliki fungsi sejajar
dengan pemerintah lokal atau pemerintah negara bagian.
13. Lanjutan...
• Pemerintah dalam arti :
1. Sempit eksekutif
2. Luas seluruh cabang kekuasaan baik eksekutif, legislatif, dan
kekuasaan yudikatif
BAGAIMANA UNTUK KONTEKS INDONESIA...?
Pemerintah daerah menurut UU 23/2014 adalah ……………. Cek di UU
14. Perbedaan Pemerintahan Daerah
(Asas dan Wewenang)
Asas WewenangPolitik Wewenang Administrasi Sumber Keuangan
Pusat Daerah
Otonom
Perangkat
Pusatdi
Pusat
Perangkat
Pusatdi
Wilayah
Administrasi
Perangkat
Daerah
Otonom
APBN APBD
Sentralisasi X - X - - X -
Dekonsentrasi X - - X - X -
Tugas
Pembantuan
X - - - X X -
Desentralisasi - X - - X - X
