Dokumen tersebut membahas konsep administrasi publik dan pemerintahan lokal/daerah. Administrasi publik didefinisikan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan, meliputi implementasi kebijakan, koordinasi, dan proses pelaksanaan. Pemerintahan lokal adalah sistem administrasi di tingkat distrik yang diwakili oleh perwakilan rakyat lokal. Pemerintahan lokal bertujuan memberikan layanan kepada masyarakat setempat dan mendidik

1. ADMINISTRASI PUBLIK & PEMERINTAHAN LOKAL/DAERAH
Konsep administrasi publik:
1. Administration of public
2. Administration for public
3. Administration by public
Fesler mendefenisikan administrasi publik, yaitu: “the administration of governmental affairs”.
Definisi administrasi publik melihat variasinya:
• John M. Pfiffner & Robert V. Presthus. Menurutnya administrasi publik (1) meliputi
implementasi kebijakan (2) koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintah (3) proses yang
bersangkutan dengan pelaksanaan dan pengarahan kecakapan.
• Marshal E. Dimock, Gladys O. Dimock & Louis W. Koening, administrasi publik sebagai kegiatan
pemerintah dalam melaksanakan kekuasaan politiknya.
• Borton & Chappel, “the work of government”.
• Starling, semua yang dicapai pemerintah atau dilakukan, sebagaimana dijanjikan dalam
kampanye pemilihan.
• Felix A. Nigro & Lloyd G. Nigro, (1) kerjasama dalam lingkungan pemerintah, (2) meliputi
eksekutif, legislatif dan yudikatif, (3) perumusan kebijakan pemerintah,(4) kelompok swasta dan
perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat
• George J. Gordon, pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif,
eksekuif dan peradilan.
• Dwight Waldo, adm. publik = manajemen dan organisasi.
• Rossenbloom,pemanfaatn teori-teori dan proses-proses manajemen, politik dan hukum.
• Nicholas Henry, kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek.
Pemerintahan Daerah/Lokal (local government)
• Administrasi termasuk kelompok applied science”.
• Pemerintah daerah/lokal (local government) disebut juga pemerintahan daerah,
• Kamus Oxford (1995) diartikan “the system of administration of a district, county etc by elected
refresentatives of people who live there”
• Atau pemerintahan yang mewakili pemerintah pusat di daerah dalam wilayah suatu negara.
• istilah inggris local government atau istilah Belanda local bestuur.
• Basis politiknya adalah lokalitas dan bukan bangsa.

2. Menurut Hoessein (2001) local government mengandung pengertian:
• Pertama, local government dalam pengertian pemerintahan lokal yang sering dipertukarkan
dengan local authority.
• Kedua, local government dalam pengertian pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintah
lokal sesuai kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat
• Ketiga, local government dalam pengertian sebagai daerah otonom.
• Perbedan local government antara negara degan sistem federal dan kesatuan (Hossein:1999)
daerah otonom yang dibentuk tidak akan memiliki kedaulatan atau semi kedaulatan seperti
negara bagian dalam sistem federalisme.
• Wajong (1975), menyebutkan istilah pemerintah daerah (local authority) sebagai badan yang
menjalankan pemerintahan daerah , sedangkan pemerintah daerah (local government) adalah
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintaah daerah.
Jenis-jenis Pemerintahan Lokal/Daerah
1. Pemerintahan lokal Administratif (local state-government).
Statusnya adalah sebagai bagian atau wakil pemerintah pusat di daerah.penyerahan tugas dan
pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah lokal administratif, untuk
menyelenggarakan seluruh kepentingan rakyat, disebut dengan asas dekonsentrasi.
Pemerintahan lokal administratif dibagia atas:
a. Pemerintahan khusus pusat di daerah
b. Pemerintahan umum di daerah
2. Pemerintahan Lokal yang mengurus rumah tangga sendiri
Pemerintahan ini bukan merupakan bagian atau cabang dari pemerintahan pusat atau pemerintah
atasannya.
Statusnya adalah sebagai daerah otonom, dulu dikenal dengan sebutan daerah swapraja, dan daerah
swatantra.
Dalam teori administrasi negara, penyerahan segenap urusan pemerintahan kepada pemerintah
daerah untuk dilaksanakan sendiri oleh daerah, disebut dengan asas desentralisasi, sebagai kebalikan
dari asas sentralisasi.
Dalam sejarah di Indonesia ada “daerah swapraja” , pemerintahan jenis ini juga merupakan
pemerintahan lokal yang barhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tetapi tidak dibentuk
dan bekerja berdasarkan peraturan per-UU-an yang berlaku.

3. Unsur-unsur, Manfaat dan Tujuan Pemerintah Lokal/Daerah
Dalam bukunya “Het Nederlanddsch Gemeeenterecht and Administration” karya Mr. J. Oppenheim yang
dikutip Wajong (1975), disebutkan lima unsur pokok pemerintahan daerah:
1. Adanya lingkungan atau daerah dengan perbatasan yang lebih kecil daripada negara
2. Adanya penduduk dalam jumlah yang mencukupi
3. Adanya kepentingan-kepentingan yang pada coraknya sukar dibedakan dari yang diurus oleh
negara,
4. Adanya suatu organisasi yang memadai untuk menyelenggarakan kepeningan-kepentingan itu,
5. Adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan
Elemen pokok yang membentuk pemerintah daerah
1. Adanya urusan otonomi yang merupakan dasar dari kewenangan daerah untuk mandiri
2. Adanya kelembagaan yang merupakan perwadahan dari otonomi yang diserahkan kepada
daerah
3. Adanya personil
4. Adanya sumber-sumber keuangan
5. Adanya unsur perwakilan
6. Adanya manajemen urusan otonomi
7. Adanya pengawasan
Manfaat pemerintahan local
1. Memberikan kontribusi positif bagi pengembangan demokrasi nasional,
2. Memberikan manfaat bagi masyarakat setempat (locality)
Menurut Antift dan Novack (1998): accountability, accesssibility, responsiveness, opportunity for
experimentation, publik choice, spread of power dan democratic values.
• Dalam pustaka Belanda pemerintah daerah mempunyai dua tugas, pertama mengatur (regeling)
dan kedua mengurus (bestuur)
• Pemerintah daerah otonominya ditujukan untuk mecapai dua tujuan utama, yaitu tujuan politis
dan tujuan administratif.
• Tujuan politis akan memposisikan pemerintah daerah sebagai instrumen pendidikan politik di
tingkat lokal secara agregat akan menyumbangkan pendidikan politik secara nasional sebagai
elemen dasar dalam menciptakan persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara.
• Tujuan administratif adalah mengisyaratkan pemerintah daerah untuk mencapai efisiensi,
efektifitas dan ekonomis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

4. Dari kedua tujuan tadi melahirkan fungsi pemerintah daerah yang harus bertindak ekonomis, efektif,
efisien dan akuntabel.
Pertama, dalam pengertian ekonomis terkandung makna pemerintahan daerah dalam pelaksanaan
ugasnya akan menghilangkan atau memberaikan citra pemborosan.
Kedua, dalam pengertian efektif terkandung makna bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsinya pemerintah daerah dapat mencapai sasaran yang direncanakan.
Ketiga, dalam pengertian efisien terkandung makna bahwa output yang dihasilkan dari setiap
penyelenggaraan urusan otonomi tercapai dengan resources inputs yang minimal.
Keempat, dalam pengertian akuntabel terkandung makna bahwa pemerintah daerah mengutamakan
kepentingan warganya dengan jalan mempertanggungjawabkan pelaksanaan otonominya kepada
masyarakat melalui wakil-wakil rakyat dalam yuridiksi-nya.
Disamping itu, tujuan penyelenggaraan pemerintah di Indonesia adalah:
1. Tujuan politis
2. Tujuan formal
3. Tujuan operasional
4. Tujuan administratif
Azas Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah
I. Desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk
mengatur dan mengurus urusan-urusan tertentu sebagai rumah tangga sendiri (secara otonom).
Menurut Rondinelli (1981) desentralisasi dalam arti luas mencakup setiap penyerahan kewenangan
dari pemerintah pusat baik kepada pemerintah daerah maupun kepada pejabat pemerintah pusat yang
ditugaskan di daerah.
Model-model pelaksanaan desentralisasi
1. Pelaksanaan Devolusi
Diwujudkan dengan pembentukan daerah otonom dan pemberian otonomi serta dibentuknya
lembaga daerah seperti pemerintah daerah dan DPRD.
2. Pembentukan lembaga yang dibentuk dengankebijakan dekonsentrasi.
3. Adanya kebijakan delegasi
4. Kebijakan privatisasi
Bayu Suryaningrat (1980), desentralisasi ada dua macam, yaitu:
1. Desentralisasi jabatan, tidak lain adalah dekonsentrasi
2. Desentralisasi kenegaraan, konsep ini mirip dengan devolusi
a. Desentralisasi teritorial
b. Desentralisasi fungsional

5. II. Dekonsentrasi
Pada prinsipnya adalah bagian tak terpisahkan dari sentralisasi
 Menurut Peterson & Plowman (1984), sentralisasi = dekonsentrasi “sentralisasi berarti
konsentrasi”
 Menurut Smith (1985), kebijakan dekonsentrasi disebut “field adminstration”, katanya ada dua
cara yang dapat ditempuh pemerintah pusat dalam membentuk pemerintah wilayah: (1)
functional field administration, (2) integrated fied administration.
 A. M. Downer, dekonsentrasi adalah pengarahan pada pengumpulan semua kekuasaan pada
satu atau sejumlah jabatan yang sedikit-dikitnya
 Danoeredjo (1961), (1) dekonsentrasi secara tidak teknis, yaitu tindakan mengambil atau
melepaskan dari suatu pusat yang sama, dan (2) dekonsentrasi secara teknis yaitu pelimpahan
wewenang dari organ-organ lebih tinggi kepada orang-orang bawahan setempat dan
administratif.
III. Tugas Pembantuan (asas medebewind)
 Yaitu tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada
pemerintah daerah oleh pemerintah atau pemerintah daerah tingkat atasnya denga kewajiban
mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.
 Istilah medebewind disebut juga serta tantra atau tugas pembantuan.
 Mr. Tresna , asas mebedewind itu termasuk dalam asas desentralisasi, dan desentralisasi
mempunyai dua wajah, yaitu: otonomi dan medebewid (zelfbestuur)
 Daerah otonom tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas medebewind
tersebut.
Asas umum bagi pemerintahan yang baik
1. Asas kepastian hukum
2. Asas keseimbangan
3. Asas kesamaan dalam pengambilan keputusan
4. Asas bertindak cermat
5. Asas motivasi untuk setiap keputusan
6. Asas jangan mencampur adukkan kewenangan
7. Asas permainan yang layak
8. Asas keadilan atau kewajaran
9. Asas menanggapi pengharapan yang wajar
10. Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal
11. Asas perlindungan atas pandangan (cara) hidup pribadi
12. Asas kebijaksanaan
13. Asas penyelenggaraan kepentingan umum

6. HUBUNGAN ILMU ADMINISTRASI DENGAN ILMU
PENGETAHUAN LAINNYA
Perbandingan Administrasi Negara
Fenomena-fenomena yang berhubungan dengan aktivitas, terutama antara manusia yang satu
dengan yang lain dinamakan fenomena sosial (social phenomenon), sedangkan dalam
hubungan kerjasama secara organisasional disebut fenomena kerjasama organisasional
(organizational phenomenon).
salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari fenomena sosial yang berhubungan dengan
kerja sama dan dinamika manusia dalam mencapai tujuan ialah Ilmu Administrasi.
• Sebagai cabang ilmu sosial yang tergolong relatif muda, maka dalam tahap
perkembangannya banyak disiplin ilmu lain yang memberikan sumbangan langsung
pada teori administrasi.
• Ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan, seperti Ekonomi, Psikologi, atau Psikologi Sosial,
Antropologi, Politik, Hukum dan ilmu-ilmu eksakta, seperti Matematika, Statistik, dan
Tekhnik semuanya memberikan sumbangan agar lebih dimengerti bagaimana
seseorang/sekelompok orang dapat mencapai tujuannya dalam kegiatan organisasi.
Administrasi dengan Ilmu Politik
• Ahli-ahli ilmu politik memberikan sumbangan dalam pengalokasian kekuasaan dan
wewenang, juga penyusunan konflik.
• Pandangan mereka yang paling diperhatikan adalah tentang bagaimana seseorang
memanipulasi kekuasaan (to manipulate power) untuk kepentingan diri sendiri.
• Semakin banyak kita belajar tentang politik (politics), kekuasaan (power) dan
konflik(conflict) merupakan realitas dalam aktivitas organisasi.
• Hubungan antara keduanya sangat erat sekali bahkan sangan sulit dibedakan, sebab
kebanyakan apa yang dilakukan administrasi negara dimulai dengan konsep-konsep ilmu
Politik.
• Namun ada perbedaan administrasi negara yang dapat kita lihat disini adalah Ilmu
politik merupakan teori dan pihak lain sebagai suatu penerapan (praktek)

7. Administrasi dengan Ilmu Ekonomi
• Antara Ilmu Administrasi dengan Ilmu Ekonomi juga memperlihatkan hubungan yang
sangat erat, saling melengkapi dan bahkan kadang-kadang sering overloping (tumpang
tindih) antara satu dengan yang lain.
• Dilihat dari prinsip Ekonomi denga prinsip administrasi, maka keduanya adalah sama
yakni masalah efisiensi dan efektivitas.
• Satu perkembangan yang memperat hubungan Ilmu Ekonomi dengan Ilmu Administrasi
adalah sama-sama menelaah lembaga-lembaga ekonomi atau organisasi-organisasi
perusahaan (Firma, CV, PT, Perum, Perjan.
• Dalam bidang telaahan tersebut, antara Administrasi dan Ekonomi saling mengisi,
melengkapi dan saling membantu.
• Selanjutnya,ahli-ahli Ekonomi (economists) telah banyak menyumbang untuk
administrasi dalam hal meramalkan (forecasting) dan pembuatan keputusan (decision
making).
Adminisrasi dengan Psikologi dan Psikologi Sosial
• Pendekatan Psikologi sangat membantu perkembangan ilmu administrasi
• Psikologi adalah ilmu yang mempelajari untuk mengukur, menerangkan dan kadang-
kadang mengubah tingkah laku manusia dan makhluk-makhluk lain.
• Para psikolog memperhatikan mereka denga belajar dan mencoba untuk mengerti
tingkah laku individu
• Para ahli psikologi yang menyumbang dan terus berusaha meningkatkan atau
memajukan bidang administrasi adalah ahli-ahli yang mempelajari teori kepribadian
(personality theorists), psikologi penyluluhan, psikologi bahasa dan tentu saja ahli
psikologi organisasi.
• Psikologi sosial mempelajari perilaku hubungan antar individu atau antar manusia, dan
mencoba menerangkan bagaimana dan mengapa individu berperilaku seperti yang
mereka lakukan dalam kegiatan kelompok atau organisasi.
• Para ahli psikologi sosial memberikan sumbangan yang penting dalam penilaian dan
pemahaman sikap, proses pemecahan masalah, pola komunikasi dan bagaimana
aktivitas kelompok dalam memuaskan kebutuhan individu.
Administrasi dengan Sosiologi
• Sosiologi mempelajari manusia dalam hubungannya dengan sesamanya, interaksi sosial,
status sosial, stratifikasi sosial dan perubahan sosial.
• Para ahli Sosiologi memberikan sumbangan pemikiran melalui studi tentang perilaku
kelompok dalam organisasi, khususnya organisasi informal dan kompleks.

8. Administrasi dengan Antropologi
• Bagaimana kita berperilaku adalah suatu fungsi dalam kebudayaan kita dan hal ini
merupakan sumbangan para ahli antropologi untuk bidang administrasi.
• Seperti kita ketahui bersama, perbedaan – perbadaan kebudayaan ada didalam bangsa
juga antarbangsa. Ada perbedaan dalam asas penilaian, sikap-sikap dan norma-norma
dalam penerimaan perilaku.
• Sistem penilaian yang bersifat individu yang merupakan prioritas terhadap apa yang
penting akan mempengaruhi sikap kita dan juga perilaku kita dalam kerja.
KEDUDUKAN ILMU
ADMINISTRASI
Perbandingan Adm. Publik
1. Administrasi sebagai “seni”
• Seni merupakan kecakapan penerapan pengetahuan yang dimiliki pada situasi
dan tempat dan jenis kegiatan tertentu.
• George R. Terry (1977) mengatakan, art is personal creative power plus skill in
performance
• seni merupakan kemampuan atau kemahiran seseorang untuk menerapkan
pengetahuan yang dimiliki dalam menjalankan fungsi atau tugas
• Seni adalah know-how dalam menyelesaikan pekerjaan secara efektif dan
efisien.
• Keterampilan administratif atau keterampilan manajerial diantaranya: penggunaan
kemahiran, kecerdikan, pengalaman, firasat dan penerapan pengetahuan secara
sistematis.
• Oleh karena itu administrator-administrator harus merupakan orang yang mempunyai
kemampuan istimewa dalam kegiatan yang mereka pimpin.
Seseorang dapat memiliki seni administrasi karena:
• Pembawaan kodrati (bakat)
• Pendidikan dan latihan
• Pengalaman praktek

9. 2,,,Administrasi sebagai “Ilmu”
• Ilmu adalah pengetahuan yang bersifat umum dan sistematik, pengetahuan daripadanya
dapat disimpulkan dalil-dalil tertentu menurut kaidah-kaidah yang umum.
• Ilmu ialah pengetahuan yang sudah dicoba dan diatur menurut urutan dan arti serta
menyeluruh dan sistematik.
• Ilmu mencakup lapangan yang luas, menjangkau semua tentang manusia secara
menyeluruh.
• Ilmu pengetahuan merupakan usaha yang bersifat multidimensional, yang karenanya
dapat didefinisikan dengan berbagai cara.
Ada beberapa pendekatan non-ilmiah yang digunakan dalam menemukan kebanaran, yaitu:
• Melalui akal sehat (common sense)
• Melalui prasangka (prejudice)
• Melalui intuisi (intuition)
• Secara kebetulan
• Secara coba-coba (trial and error)
• Melalui spekulasi
• Melalui wahyu
Jika ingin mengenal teori ada tiga hal yang harus diperhatikan
1. Teori adalah seperangkat proposisi yang terdiri dari konstruk yang sudah didefinisikan
secara luas den dengan hubungan unsur-unsur dalam seperangkat proposisi tersebut
secara jelas.
2. Teori menjelaskan hubungan antarvariabel sehingga pandangan yang sistematik dari
fenomena-fenomena yang diterangkan oleh variabel dengan jelas kegiatan.
3. Teori menerangkan fenomena dengan cara menspesifikasi variabel mana berhubungan
dengan variabel mana.
Tugas-tugas ilmu (Depdikbud, 1983), dapat dikemukakan sebagai berikut:
a. Mengadakan deskriptif
b. Menerangkan (eksplanasi)
c. Menyusun teori
d. Memprediksi (prediction)
e. Pengendalian
Administrasi sebagai ilmu memiliki sifat-sifat dan landasan pendekatan ilmiah
1. Landasan ontologik,
2. Landasan epistemologik
3. Landasan aksiolagik

10. Disamping itu administrasi juga memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri untuk disebut sebagai ilmu
(Tha Liang Gie, 1980), yaitu:
1. Empiris
2. Sistematis
3. Objektif
4. Analitis
5. Dapat dibuktikan ketidakbenarannya
3,,,Administrasi sebagai “Bidang Studi”
Sehubungan dengan kedudukan administrasi sebagai ilmu, hal ini berarti administrasi dapat
dipelajari dan diajarkan. Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa dewasa
menunjukkan bahwa disiplin ilmu administrasi telah diajarkan dan sekaligus menjadi bidang
studi dan kajian dalam Fakultas Ilmu Administrasi dengan spesialisasi administrasi negara
(public administration) dan administrasi niaga (bussines administration)
4,,,,Administrasi sebagai “Profesi”
Profesi tidak sekedar pekerjaan apabila dijabarkan lebih lanjut memiliki karakteristik atau
kriteria sebagai berikut:
1. Profesi memiliki badan pengetahuan dan teori yang esoterik artinya tidak dimiliki oleh
sembarang orang kecuali yang sudah pernah mendapatkannya.
2. Profesi merupakan suatu keahlian (expertise) yang diperoleh melalui proses pendidikan
formal yang ketat, melalui latihan (training) dan pengalaman praktek.
3. Profesi memiliki kode etik yang ketat yang mengatur hubungan antar anggota.
4. Profesi memiliki tanggung jawab dan dedikasi sosial insitusional atau organisasional
sesuai dengan kode etik.
5. Profesi memiliki perhimpunan yang mendapat pengakuan dari pemerintah, masyarakat
dan lingkungan.
6. Untuk memasuki profesi ditetapkan berdasarkan kriteria-kriteria dan syarat-syarat
tertentu.

11. SEJARAH PEMIKIRAN ADMINISTRASI
• Para ahli teori klasik yang banyak dibicarakn adalah pemikiran dari F. W. Taylor, Henry
Fayol dan Max Weber dengan kontribusi para ahli teori klasik lainnya. Yang akan dibahas
diantaranya pendekatan hubungan manusia, pendekatan perilaku, pendekatan proses,
pendekatan kuantitatif, pendekatan sistem dan pendekatan kontigensi yang merupakan
acuan pendekatan dalam studi administrasi modern.
• Setiap teori administrasi cenderung menyajikan suatu wawasan yang jelas mengenai
bagian tertentu dari kehidupan kerja sama keorganisasian dan mungkin mengabaikan
bagian – bagian lain.
• Menurut Oliver Wendell Holmes Jr. “jika ingin mengerti atau mencoba menentukan apa
yang akan terjadi hari esok maka perlu melihat kebelakang”
• Harvey C. Mansfield menyatakan ada tiga kegunaan dari sebuah analisis sejarah
administrasi :
•
• dalam teknik analisis atau teknik pemecahan masalah
• dalam teknik administrasi.
HAKEKAT KONSEP ADMINISTRASI
Arti Administrasi secara Etimologis
• administer = pembantu, abdi, kakitangan, penganut
• administration = pemberian bantuan, pemeliharaan, perlakuan, pelaksanaan, pimpinan,
pemerintahan, pengelolaan.
• Administro = membantu, mengabdi, memelihara, menguruskan, memimpin,
mengemudikan, mengatur.
• Administrator = pengurus, pengelola, pemimpin.
Administrasi dalam Arti Sempit
• Tatausaha ( pengendalian informasi) yang terdiri dari
• Korespondensi atau surat menyurat
• Ekspedisi yaitu pencatatan setiap informasi yang dikirin dan diterima
• Pengarsipan (filing), yaitu proses pengaturan dan penyimpanan informasi secara
sistematis.

12. Administrasi dalam Arti Luas
Kerjasama 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama.
Ciri pokok administrasi :
• sekelompok orang,
• kerjasama,
• pembagian tugas,
• adanya tahapan dalam segala kegiatan,
• tujuan (goal)
• Istilah administrasi publik menurut Chandler dan Plano adalah proses, seni dan ilmu.
• Administration of public menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen
tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator.
• Administration for public, pemerintah lebih berperan dalam mengemban misi
pemberian pelayanan public (service provider)
• Administration by public, merupakan suatu konsep yang sangat berorientasi kepada
pemberdayaan masyarakat.
• Dilihat dari kategori mata pencaharian administrasi publik merupakan suatu bentuk
profesi.
Makna penting yang harus diingat berkenaan dengan hakekat administrasi publik, yaitu:
1. Bidang tersebut berkaitan dengan dunia eksekutif, meskipun juga berkaitan dengan
dunia yudikatif dan legislatif.
2. Bidang tersebut berkenaan dengan formulasi dan implementasi kebijakan publik
3. Bidang tersebut juga berkaitan dengan berbagai masalah manusiawi dan usaha kerja
sama untuk mengemban tugas-tugas pemerintah
4. Meskipun bidang tersebut berbeda dengan administrasi swasta tapi ia overlapping
dengan administrasi swasta.
• Nicholas Henry (1995) memberikan ruang lingkup yang dapat dilihat dari unsur-unsur
berikut:
1. Organisasi publik
2. Manajemen publik
3. Implementasi

13. James L. Perry dalam bukunya “Handbook of public Administration”, juga menguraikan
unsur-unsur sebagai berikut:
• Tantangan-tantangan administrasi publik dan bagaimana administrasi publik seharusnya
menyesuaikan diri
• Sistem administrasi dan organisasi yang efektif
3. Usaha memperkuat hubungan dengan badan legislatif, badan-badan yang diangkat atau
dipilih, dan dengan masyarakat.
4. Bagaimana menyusun kebijakan dan program-program secara sukses.
5. Administrasi perpajakan dan anggaran yang efektif.
6. Manajemen sumber daya manusia
7. Bagaimana memperbaiki operasi dan pelayanan publik,
8. Bagaimana praktek administrasi publik yang profesional dan etis.
Menurut Sharfritz dan Russe (1997):
1. Lingkungan politik budaya
2. Penerapan lanjutan dari ajaran reinventing government
3. Hubungan antar kelembagaan pemerintahan
4. Perkembangan teori manajemen dan organisasi
5. Perilaku organisasi
6. Managerialisme dan manajemen kinerja
7. Manajemen strategis di sektor publik
8. Kepemimpinan dan akuntabilitas
9. Manajemen personalia dan hubungan kerja
10. Keadilan sosial
11. Manajemen keuangan
12. Auditing dan evaluasi
13. Penghargaan dan etika