Kebijakan Kajian Inovasi Pembinaan AK
•
1 like•66 views
Disampaikan pada Refreshment bagi JF Analis Kebijakan Hasil Penyetaraan Jabatan di Lingkungan LAN-RI Jakarta, 10 Mei 2021 Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Kebijakan Kajian Inovasi Pembinaan AK
Similar to Kebijakan Kajian Inovasi Pembinaan AK (20)
More from Tri Widodo W. UTOMO
More from Tri Widodo W. UTOMO (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (16)
Kebijakan Kajian Inovasi Pembinaan AK
- 1. Issu-‐Issu Kebijakan Bidang Kajian dan Inovasi Administrasi Negara, serta Pembinaan JF Analis Kebijakan Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-‐RI PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL Disampaikan pada Refreshment bagi JF Analis Kebijakan Hasil Penyetaraan Jabatan di Lingkungan LAN-‐RI Jakarta, 10 Mei 2021
- 2. Framework Policy Reformmenuju Kebijakan Publik yang Unggul Rekomendasi kebijakan yang cerdas hasil kajian berbasis bukti Inovasi kebijakanyang berkesinambungan SDM Analis Kebijakan yang kompeten Unit KAJIAN Unit INOVASI Unit PEMBINAAN JF
- 3. Tantangan Bidang Bidang Kajian Hasil kajian LAN,harus menjadi diskursus di, berbagai media,dan ruang5 ruang publik Diskursus Publik Khazanah Pengetahuan Bahan Formulasi Kebijakan Hasil kajian LAN,harus menjadi bahan referensi dalam pembuatan bahan ajar, di,berbagai lembaga diklat atau di, perguruan tinggi,,serta menjadi bacaan bagi birokrat,,mahasiswa,,maupun masyarakat umum. Hasil kajian LAN,harus menjadi menjadi salah satu telaahan akademis untuk issu5issu kebijakan yang, sedang dirumuskan oleh pemerintah,,dalam bentuk policy'paper'&'policy'brief. SDM,Peneliti &,Analis Kebijakan Keberadaan Peneliti &,Analis Kebijakan LAH,harus terus diperkuat baik secara kualitas maupun kecukupan formasinya.
- 4. Issu Kebijakan Bidang Kajian • Membangun Knowledge Producer Ecosystem dalam proses pengkajian kebijakan. • Membangun Linkage Pengkajian Kebijakan dengan Proses Perumusan Kebijakan. • Pemanfaatan Data Science dalam tata kelola pengkajian kebijakan. • Membangun Advocacy System Pengkajian Kebijakan. • Menterjemahkan kajian kebijakan dalam UU Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. • Pengkajian Kebijakan sebagai bagian dari bidang prioritas riset nasional. • Membangun multi stakeholder dalam proses perencanaan prioritas riset nasional. • Membangun stok pengetahuan (pool of knowledge) dalam usaha mendorong evidence based for policy bagi policy maker.
- 5. Tantangan Bidang Inovasi Akselerasi program-pendampingan bagi K/L/D-untuk menciptakan inovasi secara merata dan berkesinambungan. Penyiapkan kader/agen perubahan dalam rangka mengakselerasi RB-Instansi melalui inovasi kontekstual. Inovasi AN Lab.- Inovasi Model- Inovasi Knowledge- Manage5 ment Champion- Inovasi Pengembangan prototype- inovasi pada bidang tertentu (pelayanan peizinan,-kependudukan,- kesetaraangender,-dst) Pendokumentasian inovasi dalam beragammedia:-majalah,- seri inovasi daerah,-maupun dalam sistem informasi &- aplikasi.
- 6. Issu Kebijakan Bidang Inovasi § Tata Kelola Inovasi • Regulasi untuk mengakselerasi inovasi. • Sinergi kolaborasi antar institusi pembina inovasi. • Keterkaitan inovasi dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan. • Pemanfaatan inovasi yang telah dikembangkan. • Dokumentasi inovasi. • Integrasi dan kolaborasi inovasi secara Multiple Helix. § Sumber Daya Inovasi • Kapasitas Literasi SDM aparatur terkait inovasi. • Dukungan sistem anggaran untuk pengembangan inovasi. • Fasilitasi pengembangan inovasi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi, bisnis, dan masyarakat. § Pengembangan tematik inovasi • Inovasi berbasis isu sektoral/bidang. • Inovasi berbasis isu kewilayahan. • Inovasi berbasis isu aktor pembangunan (pemerintah, bisnis, masyarakat). • Inovasi berbasis isu multidimensi (lintas sektoral, lintas wilayah, lintas aktor).
- 7. Tantangan Pembinaan AK Pasca Permenpan No. 28/2019 OPPORTUNITIES CHALLENGES Bertambahnya jumlah AK Bertambahnya AK0tidak menjamin terpenuhinya standar kompetensi. Terpenuhinya formasi Terpenuhinya formasi bukan karena sistem karir bisa berdampak pada0kemandegan karir itu sendiri. Semakin rampingnya struktur kelembagaan Rampingnya struktur belum tentu menimbulkan efisiensi anggaran dan0efektivitas program0dan0kegiatan. Ratio0AK0dengan Jumlah Kebijakan semakin kecil (ideal) Ratio0semakin ideal0tidak berarti distribusi AK0yang0merata antar K/L/D0dan0antar sektor. >0430ribu (belum termasuk Pergub,/ Perwali,/Perbup,/Perdes)
- 8. Issu Kebijakan Bidang Pembinaan JF Analis Kebijakan HULU HILIR Tidak ada analisis kebutuhan AK Tidak ada rencana pengembangan (kompetensi &8 karir)8AK Tidak dilibatkan dalam kegiatan karena dianggap sebagai profesi yang3mandiri Penempatan AK3tidak sesuai tusi Pelibatan AK3 dalam perumusan kebijakan dianggap menjadi beban anggaran Pemahaman pimpinan yang3 kurang proper3 tentang AK AK3menjadi safety3 net3untuk memanjangkan BUP,3atau karena restrukturisasi organisasi
- 9. Issu Kebijakan Bidang Pembinaan AK Lainnya • Model pengembangan kompetensi yang sesuai kebutuhan perkembangan jaman. • Percepatan pengembangan kompetensi bagi AK hasil penyetaraan. • Ekosistem yang mendukung Pemanfaatan JFAK dalam meningkatkan kualitas kebijakan. • Sertifikasi kompetensi JFAK sebagai persyaratan kenaikan jenjang serta rekruitmen PPPK. • Modernisasi dan integrasi layanan pembinaan JFAK. • Sistem Pembinaan JFAK Kolaboratif dan Integratif (nasional, K/L/D). • Model penilaian kinerja Analis Kebijakan yang smart. • Knowledge Management bagi Analisis Kebijakan Publik. • Urgensi Kepakaran Bidang bagi Analis Kebijakan. • National Policy Analyst Networking untuk menjawab issue nasional.
- 10. Terima Kasih Makarti Bhakti Nagari demi NKRI PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL