Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Stakeholder Meeting Kajian dan Inovasi 2020

289 views

Published on

Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijkan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

Stakeholder Meeting Kajian dan Inovasi 2020

  1. 1. Jakarta, 12 Februari 2020 LAN Stakeholder Meeting 2020 Deputi Kajian Kebijakan & Inovasi Administrasi Negara (DKKIAN)
  2. 2. DKKIAN Pusat Pembinaan Analis Kebijakan Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara Pusat Inovasi Administrasi Negara Unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi LAN di bidang pengkajian kebijakan dan pengembangan inovasi administrasi negara, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala (Pasal 13 Perpres 79/2018). DKKIAN terdiri atas 3 Pusat:
  3. 3. DKKIAN Policy Reform menuju Kebijakan Publik yang Unggul Rekomendasi kebijakan yang cerdas hasil kajian yang kredibel Inovasi kebijakan yang berkesinambungan SDM Analis Kebijakan yang kompeten PK2AN PIANPUSAKA Tugas Fungsi 01 Menyelenggarakan pengkajian kebijakan di administrasi negara, pengembangan administrasi negara, dan pembinaan JF Kebijakan. Perumusan kebijakan di bidang tugas. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tugas. 02 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang tugas. 03 Sumber: Pasal 14-15 Perpres 79/2018 tentang LAN 01 02 03 Tugas Fungsi dan Sintesa Outcomes “Kebijakan adalah kunci keberhasilan pembangunan nasional. Kebijakan yang unggul akan menentukan keunggulan suatu bangsa”
  4. 4. PK2AN Pusat Kajian Kebijakan Administrasi Negara Fungsi: pelaksanaan kajian kebijakan administrasi negara; dan pemberian dukungan teknis dan administratif di lingkungan Pusat. Kegiatan kajian memiliki 2 karakteristik: kajian issu strategis, dan kajian dimensi utama kebijakan administrasi negara. Dukungan teknis dilakukan dalam bentuk penyelenggaraan Forum Diskusi Kebijakan dan publikasi Policy Brief secara reguler (mulai 2020). PK2AN juga terus memperkuat networking dan kolaborasi dengan pihak terkait seperti Himpenindo, FKK, dan Perguruan Tinggi.
  5. 5. Hasil Kajian 2019 Kajian Dimensi Utama Kebijakan AN Kajian Issu Strategis Administrasi Negara
  6. 6. Rencana Kajian 2020 Reformulasi Dimensi SANRI dalam Perubahan Lingkungan Strategis Kajian Reformasi Birokrasi Berbasis Outcomes Kajian Model Integrasi Kajian Kebijakan
  7. 7. PUSAKA Pusat Pembinaan Analis Kebijakan Fungsi: 1) penyiapan perumusan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pembinaan JFAK; 2) penyusunan formasi dan pelaksanaan seleksi JFAK; 3) pengembangan kompetensi dan sertifikasi JFAK; 4) pemantauan dan evaluasi kinerja JFAK; dan 5) pemberian dukungan teknis dan administratif di lingkungan Pusat. Dukungan teknis dilakukan dalam bentuk penerbitan Jurnal AK, pemberian perkonsultasian, dan pengembangan manajemen pengetahuan. PUSAKA juga telah ditetapkan sebagai unit pelaksana dari LSP LAN, untuk memberikan sertifikasi calon Analis Kebijakan yang berasal dari Non ASN.
  8. 8. Distribusi JFAK
  9. 9. Prospek JFAK 8.4365% 10% 15% 16.873 25.309 Jabatan JA se-Indonesia Jumlah Administrator 52.621 Pengawas 110.802 Eselon V 5.308 Jumlah 168.731 Sumber: Kemenpan RB, 2019 Terkait rencana penyederhanaan birokrasi
  10. 10. IKK sebagai instrumen evaluasi Formulasi Kebijakan Agenda Setting Implementasi Kebijakan Evaluasi Kebijakan PELAKSANAAN KEBIJAKAN Pengukuran implementasi kebijakan dengan berfokus pada dimensi perencanaan, kelembagaan, dan komunikasi kebijakan. Pengukuran formulasi kebijakan dengan melihat pada proses pengambilan keputusan kebijakan berdasarkan beberapa kriteria yang terukur. Pengukuran agenda setting kebijakan terhadap proses identifikasi masalah kebijakan, analisis masalah kebijakan, dan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan. Pengukuran evaluasi kebijakan dengan melihat pada proses implementasi kebijakan dan evaluasi terhadap dampak kebijakan. Menu Evaluasi Kebijakan muncul untuk kebijakan dengan umur ≥ 2 th HOMEPAGE USER LOGIN >>>>>>>> MULAI PERENCANAAN KEBIJAKAN
  11. 11. PIAN Pusat Inovasi Administrasi Negara Fungsi: pelaksanaan pengembangan inovasi administrasi negara; dan pemberian dukungan teknis dan administratif di lingkungan Pusat. Kegiatan pengembangan inovasi dilakukan melalui pendampingan (inkubasi) dan penyiapan SDM (champion). Dukungan teknis dilakukan dalam bentuk perkonsultasian, publikasi ragam inovasi secara reguler, dan penyediaan instrumen evaluasi dampak inovasi. Dalam pelaksanaan tugasnya, PIAN berkoordinasi dengan K/L yang memiliki fungsi sejenis, misalnya Kemenpan RB, Kemendagri, dan BPPT.
  12. 12. Hasil Kegiatan 2019
  13. 13. Perkembangan Inovasi AN (2015-2019)
  14. 14. 02 03 01 04 Rencana Kegiatan 2020 (Prioritas Nasional) Lab. Inovasi Daerah 3T (Ragam Online, Direktori) Publikasi Inovasi (Pelayanan Adminduk) Model Inovasi Sektor (Kemitraan) Pendampingan Inovasi
  15. 15. START LISTENING TO OUR STAKEHOLDERS Mohon saran dan kritik untuk kebaikan kita bersama DKKIAN

×