Roadmap RB Kota Padang
•
0 likes•101 views
Roadmap Reformasi Birokrasi Kota Padang Panjang membahas strategi dan agenda dalam menyusun rencana reformasi birokrasi di kota tersebut. Dokumen ini menjelaskan prinsip dan tahapan dalam penyusunan roadmap, serta beberapa langkah umum seperti identifikasi kondisi saat ini dan penentuan fokus perubahan. Juga ditampilkan contoh outline roadmap dan beberapa prioritas reformasi seperti manajemen perubahan, penataan peraturan, dan pen
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Roadmap RB Kota Padang
Similar to Roadmap RB Kota Padang (20)
More from National Research and Innovation Agency
More from National Research and Innovation Agency (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (15)
Roadmap RB Kota Padang
- 1. Roadmap Reformasi Birokrasi KOTA PADANG PANJANG Bimtek Penyusunan Roadmap RB Kota Padang Panjang, 10 – 11 Maret 2020 S U R I P T O P e n e l i t i M a d y a - L A N
- 3. Ini untuk menjawab kebutuhan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Padang Pajang Urgensi 01 Berbagai kritik pada pelaksanaan Refomrasi Birokrasi selama ini, yang dinilai sebagian pihak hanya bersifat prosedural Implementasi RB 02 Permenpan No. 37 / 2013 - Pedoman Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Roadmap RB 03 Strategi dan Agenda dalam menyusun Roadmap Reformasi Birokrasi Kota Padang Panjang Agenda 04 CONTENTS
- 4. Pelayanan Publik 2019 Katagori Sangat Baik Rumah Sakit Ardoni. 2019 Katagori Baik Dinas Dukcapil & Dinas PMPTSP 2016 E - Kelurahan “e-Kelurahan juga bisa di jadikan Tolak ukur kinerja dari aparatur di Kelurahan dalam melayani masyarkat,” 2019 Katadata Insight Centre Kota dengan Index Kelola Ekonomi Baik Mengapa Pemerintah Kota Padang Panjang Membutuhkan Reformasi Birokrasi ? 01
- 12. Kritik Implementasi RB UKURAN DAMPAK RB selama ini terlalu berfokus pada kinerja organisasi (single organisasi), bukan lingkungannya (penerima dampak) : Ukuran keberhasilan RB belum jelas siapa yang akan terkena dampak dengan program RB yang dilakukan SERAGAM Cenderung melakukan penyeragaman (one-size-fits-all). TUMPANG TINDIH 8 area perubahan cenderung rumit dan berpotensi tumpang tindih PROSEDURAL Bersifat prosedural, output oriented (ditunjukkan dengan dokumen), sehingga cenderung formalistis. 02
- 13. RB Berbasis Outcome Reformasi berbentuk intervensi terhadap area perubahan internal birokrasi (K/L/D) yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi (kontekstual) untuk mencapai tujuan pembangunan (RPJM/Dokumen Perencanaan lainnya)
- 14. Model RB Berbasis Outcome Contents Performance Mengubah fokus reformasi birokrasi kepada prioritas pembangunan atau target RPJMN/RPJMD. . Fokus RB memiliki Grand Design berdasarkan target pembangunan 5 tahun-an (prioritas pembangunan) dan bersifat lintas K/L/D yang masing-masing memiliki peran yg saling terkait (leading sector, collaborator, boundary partners). Integratif Kebutuhan RB antar K/L/D dimungkinkan bervariasi (kontekstual) tidak harus pada 8 area perubahan Variasi
- 15. Tahapan Penentuan Tema (Sasaran Prioritas). 1 Perumusan target outcome tahunan dan Identifikasi masalah (titik lemah) 2 Identifikasi area RB yang akan diintervensi (Kelembagaan, SDM, Regulasi, Tata kelola, teknologi, dll) 3 Evaluasi : Tercapainya target organisasi pada level outcome sesuai sasaran prioritas 6 Output RB Output Target Organisasi . 5 Distribusi pada K/L/D sesuai perannya . 4 Implementasi RB Berbasis Outcome (Sektor Pariwisata) Transformasi Ekonomi melalui Sektor Pariwisata Target Outcome: 1. Jumlah wisatawan 22,3 juta 2. Devisa 30 M USD 3. PDB 6,5% 4. Tenaga Kerja 15 juta orang Identifikasi permasalahan al.: 1. Minimnya Atraksi 2. Minimnya Amenitas 3. Buruknya Aksesibilitas Analisis/ identifikasi kebutuhan RB yang akan diintervensi: SDM, Program & Anggaran, dan kapasitas Pemda 1. Leading sector: Kemen Parekraf 2. Collaborator: PUPR, Kemenhub, DPDTT, Kemenaker dll 3. Boundary partner: Pemda dan BUMN/D 1. Output RB - Rightsizing organisasi - Peningkatan kapasitas SDM 2. Output Target Organisasi - Meningkatnya Atraksi wisata - Meningkatnya Amenitas wisata - Mudahnya Aksesibilitas wisata Evaluasi : Tercapainya target organisasi pada level outcome sesuai sasaran prioritas
- 16. Transformasi Ekonomi Melalui Pariwisata (Kemenparekraf) Peningkatan Amenitas Wisata Peningkatan Aksesibilitas Wisata Peningkatan Atraksi Wisata Pemda Swasta Kemendes PDTT KPUPR KPerhubungan KLHK Pemda BUMD/swasta Akdmi / Masy • Maintenance amenitas wisata • Pelatihan masyarakat sekitar destinasi wisata • Pembangunan jalan prov/kab/kota • Investasi pengelolaan destinasi wisata • Pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan amenitas wisata • Pemberdayaan masyarakat desa untuk pengelolaan amenitas wisata • Peningkatan sarana/prasarana jalan, jembatan & infrastruktur daerah wisata • Peningkatan sarana/prasarana penunjang • Kemudahan transportasi ke destinasi wisata (intervensi harga tiket, angkutan umum dll) • Kemudahan proses pengelolaan Kawasan Lindung/Konservasi • Kebijakan Pengembangan Atraksi Wisata • Fasilitasi / Asistensi • CSR untuk peningkatan atraksi wisata setempat • Pengembangan Atraksi Wisata • Pengembangan Kearifan Lokal
- 17. Menyusun Road Map R E F O R M A S I B I R O K R A S I
- 18. PRINSIP Menterjemahkan Prioritas Utama 01 Mengoperasionalkan RPJMD 02 Memperbaiki/ Menyempurnakan Strategi Implementasi03 Memperkaya Dengan Isu-isu Strategis Baru04 Meneruskan dan Meningkatkan Langkah- langkah yang Sudah Baik05
- 19. TAHAP Persiapan 01 Identifikasi Kondisi Umum 02 Penentuan Fokus Perubahan03 Penyusunan Rencana Aksi04 Penyusunan Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi05
- 20. • Bentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi – bentuk tim kecil yang menyiapkan penyusunan Road Map • Buat rencana penyusunan Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi • Mengumpulkan data-data sekunder yang dibutuhkan • Menyiapkan FGD dalam rangka identifikasi kondisi umum (menentukan waktu, tempat, fokus diskusi, dan peserta diskusi) • Menyiapkan Workshop dalam rangka penentuan fokus perubahan, penyusunan rencana aksi dan penyusunan dokumen Road Map Reformasi Birokrasi • Menyiapkan Tim yang bertugas untuk mendokumentasikan seluruh hasil diskusi dan workshop • Hal-hal lain yang perlu disiapkan. Persiapan
- 21. Langkah Langkah Umum Identifikasi Kondisi Umum mengidentifikasi kondisi saat ini, dilihat dari sasaran reformasi birokrasi, baik menyangkut hal-hal yang sudah dicapai/baik, hal-hal yang perlu diperbaiki dan harapan yang ingin dicapai oleh para pemangku kepentingan Fokus Perubahan 1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah, yaitu prioritas yang dipilih dari delapan area perubahan 2. Prioritas Pemeliharaan untuk hal-hal yang sudah baik/maju, yaitu prioritas yang ditujukan untuk memelihara atau bahkan meningkatkan hal-hal yang sudah baik/maju, agar tidak terjadi kemunduran; 3. Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan, yaitu prioritas yang ditujukan secara spesifik pada pelayanan publik yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat. 4. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. 5. Prioritas Perubahan Pada Satuan Perangkat Daerah, yaitu prioritas perubahan yang dilakukan pada satuan perangkat daerah.
- 22. Langkah Langkah Umum Penyusunan Rencana Aksi rencana aksi reformasi birokrasi untuk seluruh prioritas Penyusunan Dokumen Roadmap Penyusunan rencana aksi dilakukan dengan berbagai acuan sebagaimana telah ditetapkan dalam masing-masing area perubahan. (lihat pedoman-pedoman yang telah ditetapkan untuk memberikan arahan dalam melaksanakan reformasi birokrasi dalam fokus delapan area perubahan)
- 23. Outline Road Map RB Pemda
- 24. Outline Road Map RB Pemda
- 25. H A S I L 4 0 %P E N G U N G K I T 6 0 %MANAJEMENPERUBAHAN(5%) PENATAANPERATURAN PERUNDANGAN(5%) PENGUATAN PENGAWASAN (12%) PENINGKATANKUALITASPELAYANANPUBLIK(6%) PENGUATAN AKUNTABILITAS (6%) P E R BA I K A N DA N P E M B E L A JA R A N PENGUATAN & PENATAAN ORGANISASI (6%) PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15%) PENATAAN TATALAKSANA (5%) KAPASITAS & AKUNTABILITAS ORGANISASI (20%) PEMERINTAH YANG BERSIH & BEBAS KKN (10) PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK (10%) MODEL PERNILAIAN RB Sumber : permenpan 03 Asesmen Organisasi Saat Ini Redefinisi Visi, Misi ,Strategi dan Sasaran Organisasi Restrukturisasi Organisasi Analisis Beban Kerja Perbaikan Tatalaksana/ Proses Bisnis Analisis Jabatan Perbaikan SOP Perencanaan Pegawai Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi Rekrutmen dan Seleksi Evaluasi Jabatan Pemeringkatan Jabatan Penetapan Tunjangan Kinerja Pengembangan Model Kompetensi Penilaian Kinerja Pegawai Pemberian Tunjangan Kinerja Asesmen Kompetensi Individu Pengembangan Karir Penguatan Unit Kerja Organisasi Standar Kinerja Organisasi Database Kepegawaian Perbaikan Kewenangan/ Fungsi Pengembangan e-Office dan e- Government Pengembangan Standar Kompetensi Jabatan Penguatan Unit Kerja Pelayanan Penyusunan IKU Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Profil Birokrasi K/L dan Pemda 2014 Penetapan Standar Pelayanan Target Kinerja Layanan Pengembangan Indikator Kinerja Jabatan MANAJEMEN PERUBAHAN PENATAAN PERUBAHAN UU PENGUATAN PENGAWASAN INTERNAL QUICK WINS
- 26. Manajemen Perubahan Tim Reformasi Birokrasi01 Road Map Reformasi Birokrasi 02 Perubahan pola pikir dan budaya kinerja 04 Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi 03
- 27. Manajemen Perubahan Tim Reformasi Birokrasi01 Tim Reformasi Birokrasi / Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti Laporan Monitoring, Evaluasi dan Surat Tugas Rencana Kerja dan SK Tim Reformasi Birokrasi SK Tim Reformasi Birokrasi
- 28. Manajemen Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 02 Road Map/Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan SK Road Map dan Lampiran Telah terdapat sosialisasi/internalisasi Road Map/Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit kerja kepada anggota organisasi Surat Undangan Daftar hadir dan Notulen Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit kerja selaras dengan Road Map Road Map dan Rencana Kerja telah diformalkan serta telah selaras dengan Road Map
- 29. Manajemen Perubahan Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi 03 Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku SK Tim Asesor dari Inspektorat Apakah para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB instansi? Laporan asesor/Kertas Kerja Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan dilaksanakan Dokumen RATL Penanggungjawab RB internal unit kerja telah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja. Laporan Evaluasi Pelaksaan Kerja
- 30. Manajemen Perubahan Perubahan pola pikir dan budaya kinerja 04 Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi/pimpinan unit kerja secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Surat undangan daftar hadir dan Notulen Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi/unit kerja dalam melakukan perubahan melalui pembentukan agent of change ataupun role model SK Budaya Kerja
- 31. Penataan Peraturan Per-UU-an Harmonisasi01 Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundangundangan yang tidak harmonis/sinkron yang akan direvisi/dihapus Laporan Identifikasi Analisis dan pemetaan peraturan Telah dilakukan revisi peraturan perundangundangan yang tidak harmonis / tidak sinkron Draf Perbup 02 Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang- undangan menyelesaikan analisis dan sinkronisasi rancangan peraturan perundangan
- 32. Penataan & Penguatan Organisasi Evaluasi01 Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi/unit kerja dengan kinerja yang akan dihasilkan Hasil assesment telah direviu oleh unit/bagian organisasi 02 Penataan evaluasi yang menganalisis struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan dan menyampaikan hasil assesment ke bagian organisasi
- 33. Penataan Ketatalaksanaan Probis & SOP kegiatan utama01 E-Government02 Kualitas Pengelolaan Arsip04 Keterbukaan Informasi Publik03
- 34. Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP) Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi Probis & SOP kegiatan utama01
- 35. Sudah dilakukan pengembangan egovernment untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (misal: website untuk penyediaan informasi kepada masyarakat, sistem pengaduan) Sudah dilakukan pengembangan egovernment untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (masyarakat dapat mengajukan perijinan melalui website, melakukan pembayaran, dll) E-Government02
- 36. Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik Keterbukaan Informasi Publik03 Kualitas Pengelolaan Arsip04
- 37. Penataan Sistem Manajemen SDM SM SDM 8 2 6 4 7 3 Promosi jabatan dilakukan secara terbuka Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai Pengembangan pegawai berbasis kompetensi Sistem Informasi Kepegawaian Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN Pelaksanaan evaluasi jabatan 5 1 Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi Penetapan kinerja individ
- 38. 1 Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kebutuhan unit kerja dan selaras dengan kinerja utama Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja
- 39. 2 Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN 3 Pengembangan pegawai berbasis kompetensi Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi
- 40. 4 Promosi jabatan dilakukan secara terbuka 5 Penetapan kinerja individu Penerapan Penetapan kinerja individu Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment lainnya
- 41. 6 Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi
- 42. 7 Pelaksanaan evaluasi jabatan Unit kerja telah mengimplementasikan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Unit kerja telah melaksanakan evaluasi jabatan berdasarkan SKJ
- 43. 8 Sistem Informasi Kepegawaian Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai
- 44. Penguatan Akuntabilitas 01 02 03 04 Add Text Add Text Add Text Add Text Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja Pimpinan unit kerja telah memahami kinerja yang harus dicapai dalam jangka menengah Keterlibatan pimpinan
- 45. Penguatan Akuntabilitas 01 02 03 RA Add Text Add Text Add Text Add Text Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala Unit kerja telah memanfaatkan sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik Mengupayakan seluruh unit kerja mengupayakan peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
- 46. Penguatan Pengawasan 1 Contents 5 Contents 3 Contents 2 Contents 4 Contents 6 Contents 7 Contents Gratifikasi Penerapan SPIP Pengaduan Masyarakat Whistle-Blowing System Penanganan Benturan Kepentingan Pembangunan Zona Integritas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
- 47. Telah dilakukan public campaign Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) 1 Gratifikasi Gratifikasi
- 48. 2 SPIP Penerapan SPIP Telah dibangun lingkungan pengendalian SK SPIP Telah dilakukan penilaian risiko atas organisasi Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi Laporan Pengendalian Manajemen Resiko Daftar Penilaian Resiko SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait Surat edaran/intruksi SPI Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern Laporan Monitoring Unit kerja telah melakukan evaluasi atas Penerapan SPI Hasil Evaluasi
- 49. 3 Pengaduan Pengaduan Masyarakat Penanganan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti Jumlah Penanganan Pengaduan Masyarakat Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
- 50. 5 Contents 4 WBS Penanganan Benturan Kepentingan Whistle-Blowing System Whistle Blowing System telah disosialisasikan Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti
- 51. 6 ZI 7 Contents Pembangunan Zona Integritas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Telah dilakukan pembangunan zona integritas
- 52. Peningkatan Kualitas Yanlik 1 2 3 4 5 Pemanfaatan Teknologi Informasi Penilaian kepuasan terhadap pelayanan Pengelolaan Pengaduan Budaya Pelayanan Prima Standar Pelayanan
- 53. 1 Standar Pelayanan Terdapat kebijakan standar pelayanan Standar pelayanan telah dimaklumatkan Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan Dilakukan reviu dan perbaikan atas SOP
- 54. 2 Budaya Pelayanan Prima Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima) Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media Telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi Terdapat inovasi pelayanan
- 55. 3Pengelolaan Pengaduan Terdapat media pengaduan pelayanan Terdapat SOP pengaduan pelayanan Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan / masukan
- 56. 4 Penilaian kepuasan terhadap pelayanan Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat
- 57. 5 Pemanfaatan Teknologi Informasi Telah memiliki rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus
- 58. TERIMA Kasih 0813 8558 6665 0815 1464 0497 suriptox3@gmail.com Suripto Asli Wong Kebumen www.slideshare.net/suripto3x
- 59. ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2020-2024
- 60. Tujuan 1: Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel Sasaran 1.1. Menguatnya Integritas dan Budaya Antikorupsi dalam Birokrasi Program Kegiatan Leading Sector 1.1.1. Internalisasi nilai Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara 1.1.1.1 Menginduksi ASN tentang Antikorupsi dalam setiap jenjang jabatan KPK, LAN, Kemendagri, KASN, Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemenkominfo1.1.1.2 Menganalisis rekam jejak jabatan dalam setiap kenaikan jenjang jabatan 1.1.2. Penerapan Sistem Integritas Nasional (SIN) 1.1.2.1 Menerapkan penanganan konflik kepentingan dengan efektif KPK 1.1.2.2 Mengelola laporan kekayaan pegawai Kemenpan 1.1.2.3 Menerapkan sistem whistleblowing Inspektorat/KPK 1.1.2.4 Menerapkan Laporan Gratifikasi ASN KPK 1.1.3. Penegakan Etika Penyelenggara Negara 1.1.3.1 Membangun kode etik dan kode perilaku penyelenggara negara KemenPANRB, LAN, Kemendagri 1.1.3.2 Membentuk Undang-undang etika penyelenggara negara 1.1.3.3 Membentuk Komisi Etika Penyelenggara Negara yang lebih lanjut diatur dalam UU Etika Penyelenggara Negara
- 61. Tujuan 1: Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel Sasaran 1.2. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Program Kegiatan Leading Sector 1.2.1. Peningkatan Independensi dan Profesionalisme Lembaga Pengawasan Internal Pemerintah 1.2.1.1 Menetapkan Undang Undang Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) Kementerian PANRB, BPKP 1.2.1.2 Membentuk Lembaga Pengawas Internal Pemerintah yang Independen dan Profesional yang lebih lanjut diatur dalam UU SPIP 1.2.1.3 Meningkatkan jumlah, kompetensi, dan integritas auditor intern dan ekstern yang menjadi bagian UU SPIP 1.2.2. Peningkatan sinergitas pengawasan 1.2.2.1 Meningkatkan koordinasi antarlembaga pengawasan Sasaran 1.3. Terselenggaranya birokrasi yang netral dan imparsial Program Kegiatan Leading Sector 1.3.1. Peningkatan Independensi birokrasi dari politik 1.3.1.1 Menetapkan PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) berasal dari jabatan karir tertinggi ASN Kementerian PANRB, KASN, Kemendagri1.3.1.2 Memperkuat sistem promosi jabatan secara terbuka 1.3.1.3 Menetapkan PPK untuk dilarang mencalonkan diri dalam pilkada 1.3.2. Penerapan JPT sebagai pejabat ASN nasional 1.3.2.1 Membuat talent pool nasional untuk pejabat ASN untuk JPT pratama, madya, dan utama BKN, KASN
- 62. Tujuan 1: Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel Sasaran 1.4. Meningkatnya Penerapan Manajemen Kinerja Pemerintah Program Kegiatan Leading Sector 1.4.1. Implementasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang terintegrasi secara konsisten 1.4.1.1 Mengimplementasikan Program/Aplikasi KRISNA secara efektif dan menyeluruh Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu, KemenPANRB, BPKP 1.4.1.3 Menciptakan interoperability antara sistem perencanaan, penganggaran, dan kinerja (KRISNA, Simda, Simral, SIPD, SIPKD) 1.4.2. Penguatan kompetensi dan kultur yang mendukung penganggaran berbasis kinerja 1.4.2.1 Internalisasi budaya kinerja dalam berbagai pelatihan ASN KemenPANRB, LAN, Kemendagri 1.4.2.2 Memperluas pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN terkait manajemen kinerja 1.4.2.3 Menggunakan indikator kinerja outcome/impact dalam perencanaan dan penganggaran 1.4.3. Penguatan Implementasi SAKIP 1.4.3.1 Memperbaiki ukuran kinerja outcome di setiap program dan kegiatan oleh instansi pemerintah 1.4.3.2 Meningkatkan bobot persentase penilaian hasil dalam SAKIP secara selektif pada peringkat BB ke atas 1.4.3.3 Meningkatkan kompetensi ASN dalam penyusunan, pelaksanaan, dan monitoring SAKIP 1.4.4. Pemanfaatan Informasi Kinerja dalam pengambilan keputusan 1.4.4.1 Melakukan penilaian kinerja organisasi dan individu KemenPANRB, BKN 1.4.4.2 Menggunakan informasi kinerja untuk feedback atas proses bisnis internal
- 63. Tujuan 1: Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel Sasaran 1.5. Meningkatnya fairness, transparansi, profesionalisme, dan nondiskriminatif dalam sistem pemerintahan Program Kegiatan Leading Sector 1.5.1. Penguatan penerapan open government 1.5.1.1 Memperkuat ketersediaan one data system dalam semua pengambilan keputusan dan kebijakan pada seluruh instansi pusat dan daerah (MEWUJUDKAN SATU DATA) Kemenkominfo, BPS, Kemendagri, ANRI, BSSN1.5.1.2 Memperkuat fungsi dan peran lembaga/unit pengelola informasi di pusat dan daerah (PPID) dalam implementasi keterbukaan informasi 1.5.1.3 Memperkuat partisipasi berbagai pemangku kepentingan (masyarakat, private sector, dan dunia usaha) dalam pembuatan dan implementasi kebijakan 1.5.2. Penguatan kebijakan dan manajemen pengadaan barang/jasa pemerintah berbasis digital 1.5.2.1 Memperluas database dan implementasi e-catalog LKPP 1.5.2.2 Meningkatkan ASN bersertifikasi dan jabatan fungsional dalam pengadaan barang dan jasa 1.5.2.3 Melaksanakan pengawasan rencana, penganggaran, dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)
- 64. Tujuan 1: Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel Sasaran 1.6. Terwujudnya sistem hukum yang harmonis dan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan Program Kegiatan Leading Sector 1.6.1. Review terhadap berbagai peraturan perundang-undangan 1.6.1.1 Melakukan harmonisasi dan review terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku Kemenkumham, Setneg, Kemendagri1.6.1.2 Menetapkan pembatalan terhadap Undang Undang yang tidak sesuai/tumpang tindih dengan Undang Undang yang berlaku 1.6.1.3 Mengintegrasikan dan memperjelas fungsi hukum dalam 4 instansi Deputi Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Negara, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekeratriat Kabinet, Badan Pembinaan Hukum Nasional, dan Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM 1.6.1.4 Melakukan reregulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang- undangan berdasarkan hasil review 1.6.1.5 Meningkatkan kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang- undangan pusat dan daerah (legal drafter)
- 65. Tujuan 2: Birokrasi yang Kapabel Sasaran 2.1. Tertatanya kelembagaan instansi pemerintah yang berbasis kinerja dan prinsip efisiensi Program Kegiatan Leading Sector 2.1.1. Penataan desain kelembagaan pemerintah berbasis kinerja 2.1.1.1 Melakukan bisnis proses review (pindah ke 2.2) KemenPANRB, Kemendagri, LAN, Kemenkeu, BKN 2.1.1.2 Melakukan organization structure review 2.1.1.3 Memisahkan policy making agency dengan policy implementing agency 2.1.1.4 Menghapus eselon 3 dan 4 pada K/L/Pemda tertentu secara bertahap dan selektif 2.1.1.5 Menyusun Machinery of Government 2.1.2. Penguatan sinergi antar lembaga baik di pusat maupun di daerah (well interconnected governance system) 2.1.2.1 Meningkatkan sinergi dan koordinasi antarkementerian dan lembaga di pusat Bappenas, Kemendagri, BPK, BPKP2.1.2.2 Meningkatkan efektivitas peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah 2.1.2.3 Meningkatkan kualitas koordinasi pembinaan dan pengawasan antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota
- 66. Tujuan 2: Birokrasi yang Kapabel Sasaran 2.2. Terciptanya bisnis proses yang sederhana, mudah, dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi Program Kegiatan Leading Sector 2.2.1. Akselerasi penerapan SPBE yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 2.2.1.1 Menetapkan undang-undang Electronic Government (SPBE) KemenPANRB, Kemenkominfo, Kemendagri, LAN 2.2.1.2 Menetapkan program prioritas pembangunan (flagship) di bidang SPBE 2.2.1.3 Memperkuat interoperability system antarinstansi pemerintahan baik secara vertikal maupun horizontal 2.2.1.4 Menetapkan CIO (Chief Information Officer) national, provinsi, dan kabupaten/kota
- 67. Tujuan 2: Birokrasi yang Kapabel Sasaran 2.3. Meningkatnya profesionalisme ASN berbasis sistem merit Program Kegiatan Leading Sector 2.3.1. Penyelesaian peraturan perundangundangan sebagai mandat implementasi UU ASN 2.3.1.2 Menetapkan Peraturan Teknis PP 30/2019 (Permenpan) KemenPANRB, Kemendagri, Kemenkeu, KASN 2.3.1.3 Menetapkan Peraturan Pemerintah terkait gaji dan pensiun 2.3.1.4 Menetapkan Peraturan Pemerintah terkait disiplin ASN 2.3.2. Penguatan pelaksanaan tour of duty ASN intra dan antarinstansi K/L/Pemda 2.3.2.1 Menetapkan peraturan menteri PANRB tentang tour of duty dan area ASN KemenPANRB, BKN, LAN, Kemendagri 2.3.2.2 Menyediakan sistem informasi jabatan yang lowong, baik struktural maupun fungsional 2.3.3. Penguatan pertukaran dan magang antar ASN dan pegawai swasta 2.3.3.1 Menetapkan peraturan Menteri PAN tentang pertukaran dan magang antara ASN dan swasta KemenPANRB, Kemenaker 2.3.3.2 Menyediakan sistem informasi jabatan yang lowong di ASN dan swasta dalam aplikasi 2.3.4. Pembentukan National Talent Management System 2.3.4.1 Seluruh K/L/Pemda memiliki dan melaksanakan IHRM (Integrated Human Resource Management) KemenPANRB, LAN 2.3.4.2 Sistem informasi ASN nasional
- 68. Tujuan 2: Birokrasi yang Kapabel Sasaran 2.3. Meningkatnya profesionalisme ASN berbasis sistem merit Program Kegiatan Leading Sector 2.3.5. Peningkatan kapasitas pembuatan kebijakan publik 2.3.5.1 Memasukan kurikulum pembuatan dan implementasi kebijakan publik dalam semua jenjang kediklatan ASN LAN, Kemendagri, KemenPANRB, Kemenristek dikti 2.3.5.2 Memperkuat evidence based policy dengan melibatkan pemangku kepentingan, seperti perguruan tinggi, riset, dan lembaga penelitian 2.3.6. Peningkatan kapabilitas ASN dalam menyusun mitigasi risiko 2.3.6.1 Melakukan pelatihan mitigasi risiko dalam semua jenjang kediklatan dan bidang KemenPANRB, LAN, BPKP 2.3.6.2 Melakukan sertifikasi manajemen risiko bagi jabatan fungsional ASN 2.3.7. Penguatan manajemen risiko di instansi pemerintah 2.3.7.1 Memperkuat kebijakan dan manajemen risiko di instansi pemerintah BPKP 2.3.7.3 Menetapkan unit yang bertanggungjawab terhadap manajemen risiko di K/L dan OPD
- 69. Tujuan 2: Birokrasi yang Kapabel Sasaran 2.4. Meningkatnya kepemimpinan transformatif untuk memperbaiki kinerja birokrasi Program Kegiatan Leading Sector 2.4.1. Penyempurnaan sistem diklat kepemimpinan untuk jabatan pimpinan tinggi, yang meliputi: Diklatpim, RLA dan pembentukan Akademi ASN 2.4.1.1 Memperbaiki sistem pengajaran diklat yang berbasis studi kasus dan project perubahan LAN 2.4.1.2 Melakukan perubahan kelembagaan diklat yang lebih profesional 2.4.1.3 Mentransformasi sekolah-sekolah dinas agar terintegrasi 2.4.1.4 Membentuk Corporate University 2.4.2. Penerapan sistem promosi terbuka, transparan, kompetitif, dan berbasis kompetensi untuk untuk jabatan pimpinan tinggi 2.4.2.1 Menetapkan sistem standarisasi dan sertifikasi nasional untuk assessment center KemenPANRB, LAN, BKN 2.4.2.2 Membuat sistem informasi database ASN yang telah mengikuti assessment center 2.4.2.3 Melakukan capability review terhadap ASN pada level jabatan JPT 2.4.2.4 Membangun standar sistem seleksi jabatan 2.4.2.5 Menetapkan standarisasi, independensi, dan sertifikasi nasional untuk calon anggota panitia seleksi
- 70. Tujuan 3: Pelayanan Publik yang Prima Sasaran 3.1. Meningkatnya penciptaan inovasi dalam pelayanan publik Program Kegiatan Leading Sector 3.1.1. Peningkatan replikasi hasil inovasi 3.1.1.1 Menetapkan peraturan presiden mengenai replikasi inovasi pelayanan publik KemenPANRB, Kemendagri 3.1.1.2 Membentuk regional hub program replikasi 3.1.2. Peningkatan kesinambungan inovasi yang dilakukan K/L/Pemda 3.1.2.1 Melembagakan hasil inovasi pelayanan publik melalui pembentukan kebijakan K/L/Pemda (perda) KemenPANRB, LAN, Perguruan Tinggi, Kemenkeu, Kemendagri 3.1.3. Pemberian insentif pada K/L/Pemda yang melakukan inovasi 3.1.3.1 Meningkatkan kompetisi inovasi pelayanan publik di internal K/L/Pemda KemenPANRB, Kemendagri 3.1.3.2 Menetapkan Peraturan Presiden mengenai pemberian insentif inovasi melalui DID (Dana Insentif Daerah) secara adil Sasaran 3.2. Menguatnya pelayanan publik yang responsif dan berdaya saing Program Kegiatan Leading Sector 3.2.1. Penguatan one stop services 3.2.1.1 Memperluas pembentukan Mal Pelayanan Publik KemenPANRB, Kemendagri3.2.1.2 Memperluas jenis pelayanan di Mal Pelayanan Publik 3.2.1.3 Memperkuat kelembagaan one stop services sampai kelurahan dan kecamatan
- 71. Tujuan 3: Pelayanan Publik yang Prima Sasaran 3.2. Menguatnya pelayanan publik yang responsif dan berdaya saing Program Kegiatan Leading Sector 3.2.2. Penguatan aplication based services 3.2.2.1 Membentuk sistem aplikasi layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi Kemenkominfo, Kemenkeu, KemenPANRB, Kemendagri 3.2.2.2 Mengembangkan kompetensi ASN berbasis IT 3.2.3. Penguatan sistem penanganan pengaduan publik nasional 3.2.3.1 Mengintegrasikan semua sistem sistem di K/L/Pemda dengan SP4N LAPOR KemenPANRB, Kemendagri, KSP, Ombudsman, LAN 3.2.3.2 Menetapkan peraturan presiden mengenai reward dan punishment dalam sistem pengaduan masyarakat 3.2.3.3 Mewajibkan semua K/L/Pemda terintegrasi dalam sistem SP4N-LAPOR 3.2.4. Pembentukan sistem pengaduan di setiap penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik 3.2.4.1 Menetapkan peraturan presiden mengenai sistem pengaduan di penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik Kemenpan 3.2.4.2 Mengembangkan kompetensi ASN dalam penanganan pengaduan pelayanan publik 3.2.4.3 Mengembangkan interkoneksi pelayanan antarinstansi pemerintah 3.2.5. Perluasan jangkauan dan ketersediaan akses pelayanan publik kepada seluruh lapisan masyarakat 3.2.5.1 Meningkatkan sistem informasi terintegrasi tentang ketersediaan pelayanan publik Kemendagri 3.2.5.2 Memperkuat fungsi kecamatan dan kelurahan sebagai sentral pelayanan publik 3.2.6. Peningkatan proses perizinan dalam rangka memperkuat ease of doing business 3.2.6.1 Menyederhanakan berbagai proses perizinan Kemenko Perekonomian, BKPM, Kominfo 3.2.6.2 Melaksanakan cash less payment policy dalam pelayanan perizinan 3.2.6.3 Meningkatkan sistem informasi pelayanan publik terpadu terkait kemudahan perizinan dan EODB