SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Download to read offline
Cover
Kolaboratif Riset:
Satu Tawaran Skema Tata Kelola Riset Terintegrasi
Agustinus Sulistyo Tri P.
Peneliti Madya LAN
Disampaikan dalam Diskusi We-ID #20, 19 Des 2020
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
PROLOG
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Sumber : sindonews.com, 16 Des 2020
Sumber : Bima Haria Wibisana, Kinerja ASN di Era New Normal, BMKG, 14 Okt 2020
PEKERJAAN, banyak jabatan yg akan
tergantikan dg IT atau AI, kompetensi IT
TEMPAT BEKERJA, bisa bekerja dimana
saja (WfH, WfO, WFA)
PEKERJA, banyak interaksi daring,
paperless.
Bagaimana dg
riset & Inovasi ? • Business as usual..?
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
• Changed..?
Existing problems
Diolah dari berbagai sumber, 2020.
SDM IPTEK masih sangat kurang, tdk
terdistribusi sesuai kebut riil, terjadi gap
kompetensi.
Banyak K/L yg menyelenggarakan
kegiatan litbangjirap shg potensi terjadi
overlapping.
Masing2 unit litbangjirap melakukan kegiatan
sesuai tusi, tdk saling terkait dan tdk
terkoordinir.
Hasil litbangjirap tdk/belum termanfaatkan
secara maks oleh stakeholders
(berhenti di laci).
Kegiatan litbangjirap tidak terkait
dg upaya pencapaian tujuan pemb
nasional.
Angg masih sangat kurang, mayoritas dari
pemerintah (83,88%), PT (2,65%), perusahaan
(9,15%), sisanya dr swasta nonprofit.
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
UU 11/2019 ttg Sisnas IPTEK
UU No 11/2019 - Sisnas IPTEK
DEFINISI, Psl 1 :
• Ilmu Pengetahuan adl sekumpulan informasi yg digali, ditata dan dikembangkan scr sistematis dg
menggunakan metodologi ilmiah utk menerangkan dan/atau membuktikan gejala alam dan/atau gejala
kemasyarakatan didasarkan keyakinan kepada Tuhan YME.
• Teknologi adl cara, metode atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yg
bermanfaat dlm pemenuhan kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan kualitas kehidupan manusia.
• Penelitian adl kegiatan yg dilakukan menurut metodologi ilmiah utk memperoleh data dan informasi yg
berkaitan dg pemahaman ttg fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran
suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah,
• Pengembangan adl kegiatan utk peningkatan manfaat dan daya dukung IPTEK yg telah terbukti kebenaran
dan keamanannya utk meningkatkan fungsi dan manfaat IPTEK,
• Pengkajian adl kegiatan utk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak dan implikasi sebelum
dan/atau sesudah IPTEK diterapkan,
• Penerapan adl pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian IPTEK kedalam kegiatan
perekayasaan, inovasi dan/atau difusi IPTEK,
• Perekayasaan adl kegiatan penerapan IPTEK dlm bentuk desain atau rancang bangun utk menghasilkan
nilai, produk dan/atau proses produksi yg lebih baik dan/atau efisien dg mempertimbangkan keterpaduan
sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial, budaya, lingkungan hidup dan estetika.
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
 Mjd landasan dlm perenc pemb nasional di
segala bidang kehidupan yg berpedoman
pada haluan ideologi Pancasila,
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
UU No 11/2019 - Sisnas iptek
PERAN, Psl 5 :
 Meningk kualitas hidup dan mewujudkan
keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat,
 Memajukan peradaban bangsa yg
berdasarkan Ketuhanan YME dan menjaga
nilai etika sosial yg berperikemanusiaan,
dan
 Melindungi seluruh wilayah NKRI serta
melestarikan dan menjaga keseimbangan
alam.
Psl 41 (1)
Hasil litbangjirap wajib digunakan sbg landasan ilmiah dlm perumusan dan penetapan kebijakan
pembangunan nasional. EVIDENCE BASED POLICY
 Meningk ketahanan, kemandirian dan
daya saing bangsa,
KeLembagaan IPTEK
Berfungsi menumbuhkan kemampuan pemajuan IPTEK.
Menghasilkan invensi dan menggali potensi.
Berfungsi menumbuhkembangkan penguasaan teknologi dan
meningkatkan pendayagunaan teknologi.
Menghasilkan inovasi dan penerapannya.
Berfungsi menyiapkan SDM utk penyelenggaraan IPTEK.
Berfungsi menumbuhkan kemampuan perekayasaan, invensi, inovasi
dan difusi IPTEK utk menghasilkan barang/jasa yg memp nilai
tambah.
Berfungsi memberikan dukungan dan membentuk iklim kondusif bagi
penyelenggaraan litbangjirap utk menghasilkan invensi dan inovasi.
Lemb
Jirap
PT
Badan
Usaha
Lemb
Penunjang
Lemb
Litbang
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Sumber: UU Sisnas IPTEK, Pasal 42.
Psl 72 (1)
Unsur kelembagaan IPTEK wajib melakukan kemitraan dalam penyelenggaraan IPTEK utk
mengembangkan jaringan IPTEK. KOORDINASI, SINERGI, JEJARING KERJA
Sumber Daya Iptek
SDM (peneliti, perekayasa, dosen, SDM IPTEK lainnya)
Anggaran (APBN, APBD, dana abadi litbangjirap, BU, sumber
lain)
Sarana Prasarana (lab, kawasan, pusdiklat, pusat inovasi, pusat
inkubasi, pusat IPTEK lainnya)
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Sumber: UU Sisnas IPTEK, Pasal 49.
BRIN (Badan Riset & Inovasi Nasional)
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Dibentuk Org Pelaks Litbangjirap (OPL) serta
invensi dan inovasi di lingk BRIN, yg menerapkan
pola kelemb yg minim birokrasi (debirokratisasi)
dgn lebih memberikan keleluasaan (kebebasan
akademik) pd SDM IPTEK utk menjalankan
litbangjirap yg lebih inovatif
(Rapim Ristek/BRIN, 2020).
BRIN sbg satu-satunya Lembaga
litbangjirap serta invensi dan inovasi
yg terintegrasi milik Pemerintah
(Raker Komisi VII DPR, 2020).
Untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian
dan penerapan, serta invensi dan inovasi yg terintegrasi
dibentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
(Pasal 48 (1), UU No 11 Tahun 2019).
Sumber : M. Dimyati, Konsep Integrasi Pelaksanaan Litbangjirap serta Invensi dan Inovasi dalam Ristek/BRIN,
Himpenindo, 23 Juli 2020.
Perpres No 74/2019 ttg BRIN (24 Okt 2019)
BRIN blm berjalan maksimal, shg Perpres
perlu direvisi.
Arahan Presiden
Sumber : Rakornas Kemenristek/BRIN 30 Jan 2020
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
2. BRIN utk melakukan konsolidasi angg. Menurut
Presiden, angg riset Indonesia tersebar di berbagai
lembaga riset dan penelitian yg jika digabungkan
nilainya mencapai Rp 27,1 triliun.
1. BRIN harus segera mengkonsolidasikan agenda riset
strategis nasional di berbagai bidang. Harapannya, riset-
riset tersebut akan memberikan nilai tambah bagi negara
dan bagi perekonomian masyarakat.
3. BRIN utk mengkonsolidasikan aktor dan jejaring yg harus
terlibat dlm proyek inovasi strategis nasional. Selain
mengkonsolidasikan 329 unit riset milik K/L, Presiden ingin agar
BRIN mengajak semua pihak utk bekerja sama, termasuk
meningkatkan peran swasta dlm riset-riset unggulan.
Perubahan tatakelola
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Sumber: Tri Widodo, Penyederhanaan Birokrasi, Makassar, 11 Des 2020
Organizations as “machines”… …to organizations as “organisms”
Organizations as Organisms
CIRI :
1. Org adl sistem yg hidup, tergantung pada luasnya lingkungan yg
dapat memenuhi kebutuhan mereka,
2. Perubahan dari perspektif mekanistik menuju perspektif
biologik,
3. Org adl sistem yg terbuka dan terus beradaptasi utk tumbuh
dan hidup. Jika tidak beradaptasi akan lemah dan mungkin mati,
4. Apabila lingkungan mendukung, organisasi dapat muncul dan
berkembang,
5. Org dpt berjalan efisien saat kebutuhannya terpenuhi.
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Sumber: Eddie O’Connor, University Lecturer (HRM-SHRM-IHRM-Career), slideshare.net
Tawaran : Kolaboratif Riset
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
• Core research adl isu utama yg sesuai dg tujuan pemb nasional (RPJMN) yg
melibatkan unit litbangjirap K/L/D terkait, terkait isu nasional (RPJM, RKP), level
makro.
• Cross-functional research adl bagian/pecahan dr core research yg melibatkan
bbrp unit litbangjirap yg lebih spesifik, terkait isu stratejik bidang, level mezzo.
• Specific research adl fokus riset yg melibatkan unit litbangjirap teknis, terkait isu
khusus, internal K/L, level mikro.
• Dlm melaks riset, baik core research, cross-functional research maupun specific
research melibatkan semua kelembagaan IPTEK dan SDM IPTEK (public
maupun private).
• Karena riset dilakukan dari hulu ke hilir, maka perlu kolaborasi dg JF lainnya, mis :
JF Perencana, JF Analis Kebijakan, Dosen, dsb.
Sumber : Mark Allen, The Corporate University Handbook (2002)
Research Pie Model Collaborative research : skema tatakelola riset terintegrasi dikembangkan dg
pendekatan yg disebut Research Pie Model (adaptasi teori content structure dr
Karen Barley, Mark Allen, 2002).
Skema tatakelola Riset terintegrasi
4 Tahap Kolaborasi Riset
Identifikasi kebut riset
yg mendukung
pencapaian tujuan
pemb nas di level
makro (core research)
(dok RPJMN, RKP).
Koord Bappenas dan
BRIN, dg melibatkan
stakeholders (publik
maupun swasta).
Kolaborasi antarJF :
Perencana, Peneliti, AK
dsb.
Pelaks riset dgn
melibatkan lintas sektor,
lintas disiplin ilmu di level
mezzo (cross-functional
research) yg melibatkan
bbrp unit litbangjirap K/L/D,
Riset yg bersifat sangat
spesifik di level mikro
(specific research) oleh
unit litbangjirap teknis
tertentu.
Kolaborasi antarJF :
Peneliti, Dosen dsb dg
melibatkan SDM IPTEK dr
publik maupun swasta.
Tindaklanjut hasil riset
dlm rumusan kebijakan
(policy advice) spy lebih
mudah dikomunikasikan
kpd policy maker.
Kolaborasi antarJF :
AK, Suncang, Peneliti,
Dosen dsb.
Hasil riset yg sdh
dilakukan dan dipayungi
dg kebijakan yg kuat,
harus dikemas secara
apik spy mudah
diterapkan dan
diaplikasikan oleh
masyarakat.
Kolaborasi antarJF :
Perekayasa, Penyuluh,
Guru, Dosen dsb.
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Operasionalisasi
Tanah PENINGKATAN PRODUKSI
PADI DAN PANGAN
Penyuluh
Pupuk
Air
Bibit
Petani
Jalan
Gudang
Supply Chain
Market
KementKemendikbud,
Pemda
Kementan,
Kemen ATR/BPN,
Pemda
Kementan,
Kemenhub,
Bulog,Pemda
Kemendag,
Pemda
Kementan,
PU, Pemda
Kementan,
PU, Pemda
Kementan, PU,
Bulog, Pemda
Kementan, PU, Kemendag
Bulog, Pemda
Kementan, PU,
Kemendag
Bulog, Pemda
Mezzo
Makro
Mikro
Kementan,
Pemda
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Visi Indonesia:
Berdaulat
Maju
Adil & Makmur
JF
JF JF
JF
Epilog
Dg kolaboratif riset, upaya pencapaian tujuan pembangunan
nasional akan didukung dg riset yg memadai, baik pada saat
perencanaan maupun pelaksanaannya shg meningkatkan
peluang ketercapaiannya.
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Dg kolaboratif riset, maka riset di K/L/D
akan terjamin pembiayaannya dan
meningkatkan akuntabilitas dlm
pelaksanaannya.
Dg kolaboratif riset, maka riset di
K/L/D akan mempunyai pangsa
pasar yg jelas, tindak lanjut yg
jelas shg meningkatkan peluang
pemanfaatannya.
Dg kolaboratif riset, maka SDM
IPTEK dapat meningkatkan jejaring
kerja dg SDM lainnya, baik di
lingkungan publik maupun swasta.
Dg kolaboratif riset, maka riset di
K/L/D akan memberikan dampak
signifikan dlm upaya meningkatkan
daya saing bangsa dan
perekonomian masyarakat.
Next Agenda
Bagaimana mengoperasionalkan kolaboratif riset dalam :
 Struktur kelembagaan BRIN (tugas, fungsi, kewenangan),
 Tatakelola BRIN (koordinasi dengan K/L/D lainnya).
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Terima Kasih
0812 841 77053
agustinussulistyo@gmail.com
Pusat Inovasi Manajemen Pengembangan Kompetensi ASN
Deputi Kajian dan Inovasi Manajemen ASN
Lembaga Administrasi Negara
Jl. Veteran No. 10, Jakarta, 10110
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL

More Related Content

What's hot

Kebijakan Think Tank di Indonesia: Sebuah Agenda
Kebijakan Think Tank di Indonesia: Sebuah AgendaKebijakan Think Tank di Indonesia: Sebuah Agenda
Kebijakan Think Tank di Indonesia: Sebuah AgendaTri Widodo W. UTOMO
 
22122021-Penguatan peran jfak bpp kemendagri
22122021-Penguatan peran jfak   bpp kemendagri22122021-Penguatan peran jfak   bpp kemendagri
22122021-Penguatan peran jfak bpp kemendagriKutsiyatinMSi
 
Pengalihan JF Peneliti ke JF Analis Kebijakan
Pengalihan JF Peneliti ke JF Analis KebijakanPengalihan JF Peneliti ke JF Analis Kebijakan
Pengalihan JF Peneliti ke JF Analis KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Pembinaan JF Analis Kebijakan Pasca Penyederhanaan Birokrasi
Pembinaan JF Analis Kebijakan Pasca Penyederhanaan Birokrasi Pembinaan JF Analis Kebijakan Pasca Penyederhanaan Birokrasi
Pembinaan JF Analis Kebijakan Pasca Penyederhanaan Birokrasi Tri Widodo W. UTOMO
 
Tata Kelola Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
Tata Kelola Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Analis KebijakanTata Kelola Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
Tata Kelola Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Analis KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Analis Kebijakan dan Policy Think Tank
Analis Kebijakan dan Policy Think TankAnalis Kebijakan dan Policy Think Tank
Analis Kebijakan dan Policy Think TankTri Widodo W. UTOMO
 
Mengembangkan Partisipasi Aktif JFAK di Instansi Pemerintah
Mengembangkan Partisipasi Aktif JFAK di Instansi PemerintahMengembangkan Partisipasi Aktif JFAK di Instansi Pemerintah
Mengembangkan Partisipasi Aktif JFAK di Instansi PemerintahTri Widodo W. UTOMO
 
Pemberdayaan Alumni Pelatihan Dalam Rangka Diseminasi Inovasi
Pemberdayaan Alumni Pelatihan Dalam Rangka Diseminasi InovasiPemberdayaan Alumni Pelatihan Dalam Rangka Diseminasi Inovasi
Pemberdayaan Alumni Pelatihan Dalam Rangka Diseminasi InovasiTri Widodo W. UTOMO
 
Urgensi Kajian Kebijakan dan Peran Analis Kebijakan
Urgensi Kajian Kebijakan dan Peran Analis KebijakanUrgensi Kajian Kebijakan dan Peran Analis Kebijakan
Urgensi Kajian Kebijakan dan Peran Analis KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Muatan Teknis Substantif KMKP -- Manajemen Kebijakan & Pembangunan Dalam Peni...
Muatan Teknis Substantif KMKP -- Manajemen Kebijakan & Pembangunan Dalam Peni...Muatan Teknis Substantif KMKP -- Manajemen Kebijakan & Pembangunan Dalam Peni...
Muatan Teknis Substantif KMKP -- Manajemen Kebijakan & Pembangunan Dalam Peni...Tri Widodo W. UTOMO
 
Mencegah Potensi Aparatur Intoleran dan Radikal
Mencegah Potensi Aparatur Intoleran dan RadikalMencegah Potensi Aparatur Intoleran dan Radikal
Mencegah Potensi Aparatur Intoleran dan RadikalTri Widodo W. UTOMO
 
Usulan Rencana Kegiatan Deputi Kajian Kebijakan dan Deputi Inovasi Administra...
Usulan Rencana KegiatanDeputi Kajian Kebijakan danDeputi Inovasi Administra...Usulan Rencana KegiatanDeputi Kajian Kebijakan danDeputi Inovasi Administra...
Usulan Rencana Kegiatan Deputi Kajian Kebijakan dan Deputi Inovasi Administra...Tri Widodo W. UTOMO
 
Strategi Pembinaan JFAK dalam Kerangka Implementasi Kebijakan Perampingan JA ...
Strategi Pembinaan JFAK dalam Kerangka Implementasi Kebijakan Perampingan JA ...Strategi Pembinaan JFAK dalam Kerangka Implementasi Kebijakan Perampingan JA ...
Strategi Pembinaan JFAK dalam Kerangka Implementasi Kebijakan Perampingan JA ...Tri Widodo W. UTOMO
 
Presentasi Artikel Pedoman Praktis Kamus Kompetensi Teknis ASN
Presentasi Artikel Pedoman Praktis Kamus Kompetensi Teknis ASNPresentasi Artikel Pedoman Praktis Kamus Kompetensi Teknis ASN
Presentasi Artikel Pedoman Praktis Kamus Kompetensi Teknis ASNAgus van Jogja
 

What's hot (20)

Kebijakan Think Tank di Indonesia: Sebuah Agenda
Kebijakan Think Tank di Indonesia: Sebuah AgendaKebijakan Think Tank di Indonesia: Sebuah Agenda
Kebijakan Think Tank di Indonesia: Sebuah Agenda
 
RB, Inovasi dan Agen Perubahan
RB, Inovasi dan Agen PerubahanRB, Inovasi dan Agen Perubahan
RB, Inovasi dan Agen Perubahan
 
Optimalisasi Peran JFAK
Optimalisasi Peran JFAKOptimalisasi Peran JFAK
Optimalisasi Peran JFAK
 
22122021-Penguatan peran jfak bpp kemendagri
22122021-Penguatan peran jfak   bpp kemendagri22122021-Penguatan peran jfak   bpp kemendagri
22122021-Penguatan peran jfak bpp kemendagri
 
Pengalihan JF Peneliti ke JF Analis Kebijakan
Pengalihan JF Peneliti ke JF Analis KebijakanPengalihan JF Peneliti ke JF Analis Kebijakan
Pengalihan JF Peneliti ke JF Analis Kebijakan
 
Pembinaan JF Analis Kebijakan Pasca Penyederhanaan Birokrasi
Pembinaan JF Analis Kebijakan Pasca Penyederhanaan Birokrasi Pembinaan JF Analis Kebijakan Pasca Penyederhanaan Birokrasi
Pembinaan JF Analis Kebijakan Pasca Penyederhanaan Birokrasi
 
Tata Kelola Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
Tata Kelola Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Analis KebijakanTata Kelola Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
Tata Kelola Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
 
Analis Kebijakan dan Policy Think Tank
Analis Kebijakan dan Policy Think TankAnalis Kebijakan dan Policy Think Tank
Analis Kebijakan dan Policy Think Tank
 
Deseminasi serang des 20
Deseminasi serang des 20Deseminasi serang des 20
Deseminasi serang des 20
 
Mengembangkan Partisipasi Aktif JFAK di Instansi Pemerintah
Mengembangkan Partisipasi Aktif JFAK di Instansi PemerintahMengembangkan Partisipasi Aktif JFAK di Instansi Pemerintah
Mengembangkan Partisipasi Aktif JFAK di Instansi Pemerintah
 
Pemberdayaan Alumni Pelatihan Dalam Rangka Diseminasi Inovasi
Pemberdayaan Alumni Pelatihan Dalam Rangka Diseminasi InovasiPemberdayaan Alumni Pelatihan Dalam Rangka Diseminasi Inovasi
Pemberdayaan Alumni Pelatihan Dalam Rangka Diseminasi Inovasi
 
Urgensi Kajian Kebijakan dan Peran Analis Kebijakan
Urgensi Kajian Kebijakan dan Peran Analis KebijakanUrgensi Kajian Kebijakan dan Peran Analis Kebijakan
Urgensi Kajian Kebijakan dan Peran Analis Kebijakan
 
Kebijakan Pembinaan Karir JF
Kebijakan Pembinaan Karir JFKebijakan Pembinaan Karir JF
Kebijakan Pembinaan Karir JF
 
Muatan Teknis Substantif KMKP -- Manajemen Kebijakan & Pembangunan Dalam Peni...
Muatan Teknis Substantif KMKP -- Manajemen Kebijakan & Pembangunan Dalam Peni...Muatan Teknis Substantif KMKP -- Manajemen Kebijakan & Pembangunan Dalam Peni...
Muatan Teknis Substantif KMKP -- Manajemen Kebijakan & Pembangunan Dalam Peni...
 
Stakeholder Meeting II 2020
Stakeholder Meeting II 2020Stakeholder Meeting II 2020
Stakeholder Meeting II 2020
 
Analisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan PublikAnalisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan Publik
 
Mencegah Potensi Aparatur Intoleran dan Radikal
Mencegah Potensi Aparatur Intoleran dan RadikalMencegah Potensi Aparatur Intoleran dan Radikal
Mencegah Potensi Aparatur Intoleran dan Radikal
 
Usulan Rencana Kegiatan Deputi Kajian Kebijakan dan Deputi Inovasi Administra...
Usulan Rencana KegiatanDeputi Kajian Kebijakan danDeputi Inovasi Administra...Usulan Rencana KegiatanDeputi Kajian Kebijakan danDeputi Inovasi Administra...
Usulan Rencana Kegiatan Deputi Kajian Kebijakan dan Deputi Inovasi Administra...
 
Strategi Pembinaan JFAK dalam Kerangka Implementasi Kebijakan Perampingan JA ...
Strategi Pembinaan JFAK dalam Kerangka Implementasi Kebijakan Perampingan JA ...Strategi Pembinaan JFAK dalam Kerangka Implementasi Kebijakan Perampingan JA ...
Strategi Pembinaan JFAK dalam Kerangka Implementasi Kebijakan Perampingan JA ...
 
Presentasi Artikel Pedoman Praktis Kamus Kompetensi Teknis ASN
Presentasi Artikel Pedoman Praktis Kamus Kompetensi Teknis ASNPresentasi Artikel Pedoman Praktis Kamus Kompetensi Teknis ASN
Presentasi Artikel Pedoman Praktis Kamus Kompetensi Teknis ASN
 

Similar to Kolaboratif riset (agustinus lan we-id#20)

Peran Pemerintah Dalam Mendorong Profesionalisme Lembaga Litbang di Indonesia
Peran Pemerintah Dalam Mendorong Profesionalisme Lembaga Litbang di IndonesiaPeran Pemerintah Dalam Mendorong Profesionalisme Lembaga Litbang di Indonesia
Peran Pemerintah Dalam Mendorong Profesionalisme Lembaga Litbang di IndonesiaTri Widodo W. UTOMO
 
PPT renstra_201222_draft.pdf
PPT renstra_201222_draft.pdfPPT renstra_201222_draft.pdf
PPT renstra_201222_draft.pdfFakhrus Shomim
 
20211223_WALIDASI-PKR.pdf
20211223_WALIDASI-PKR.pdf20211223_WALIDASI-PKR.pdf
20211223_WALIDASI-PKR.pdfdhanu6
 
Optimalisasi widyaiswara lembang 5 des (yuti)
Optimalisasi widyaiswara   lembang 5 des (yuti)Optimalisasi widyaiswara   lembang 5 des (yuti)
Optimalisasi widyaiswara lembang 5 des (yuti)Syahyuti Si-Buyuang
 
Buku ii edisi vii pkm
Buku ii edisi vii pkmBuku ii edisi vii pkm
Buku ii edisi vii pkmAdam Iskandar
 
PROGRAM KREATIFITAS MAHASISWA 06092022.pptx
PROGRAM KREATIFITAS MAHASISWA 06092022.pptxPROGRAM KREATIFITAS MAHASISWA 06092022.pptx
PROGRAM KREATIFITAS MAHASISWA 06092022.pptxMuhammad Hanafi
 
Pemanfaatan Hasil-hasil Litbangyasa untuk Menciptakan Keunggulan Usaha - 23 N...
Pemanfaatan Hasil-hasil Litbangyasa untuk Menciptakan Keunggulan Usaha - 23 N...Pemanfaatan Hasil-hasil Litbangyasa untuk Menciptakan Keunggulan Usaha - 23 N...
Pemanfaatan Hasil-hasil Litbangyasa untuk Menciptakan Keunggulan Usaha - 23 N...Tatang Taufik
 
Grand design Gantari.pptx
Grand design Gantari.pptxGrand design Gantari.pptx
Grand design Gantari.pptxARFAHULIAADHA
 
Forum inovasi teknologi 2015 modified
Forum inovasi teknologi 2015 modifiedForum inovasi teknologi 2015 modified
Forum inovasi teknologi 2015 modifiedDerry Pantjadarma
 
Proper LIPI Tentang Mekanisme Kerja Analis Kebijakan
Proper LIPI Tentang Mekanisme Kerja Analis KebijakanProper LIPI Tentang Mekanisme Kerja Analis Kebijakan
Proper LIPI Tentang Mekanisme Kerja Analis KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
LSP3I
LSP3ILSP3I
LSP3ILSP3I
 
Lsp3 i membangun dan mengembangkan pendidikan tinggi indonesia
Lsp3 i membangun dan mengembangkan pendidikan tinggi indonesiaLsp3 i membangun dan mengembangkan pendidikan tinggi indonesia
Lsp3 i membangun dan mengembangkan pendidikan tinggi indonesiaLSP3I
 
Policy Brief Ruang Publik Kreatif Sumbawa
Policy Brief Ruang Publik Kreatif SumbawaPolicy Brief Ruang Publik Kreatif Sumbawa
Policy Brief Ruang Publik Kreatif SumbawaYudiwid
 
PPT KRITERIA 1.pptx
PPT KRITERIA 1.pptxPPT KRITERIA 1.pptx
PPT KRITERIA 1.pptxnairaazkia89
 
Imtaq dan iptek
Imtaq dan iptekImtaq dan iptek
Imtaq dan iptekmujiatii
 

Similar to Kolaboratif riset (agustinus lan we-id#20) (20)

Peran Pemerintah Dalam Mendorong Profesionalisme Lembaga Litbang di Indonesia
Peran Pemerintah Dalam Mendorong Profesionalisme Lembaga Litbang di IndonesiaPeran Pemerintah Dalam Mendorong Profesionalisme Lembaga Litbang di Indonesia
Peran Pemerintah Dalam Mendorong Profesionalisme Lembaga Litbang di Indonesia
 
Ais indonesia (yuti)
Ais indonesia (yuti)Ais indonesia (yuti)
Ais indonesia (yuti)
 
PPT renstra_201222_draft.pdf
PPT renstra_201222_draft.pdfPPT renstra_201222_draft.pdf
PPT renstra_201222_draft.pdf
 
20211223_WALIDASI-PKR.pdf
20211223_WALIDASI-PKR.pdf20211223_WALIDASI-PKR.pdf
20211223_WALIDASI-PKR.pdf
 
Optimalisasi widyaiswara lembang 5 des (yuti)
Optimalisasi widyaiswara   lembang 5 des (yuti)Optimalisasi widyaiswara   lembang 5 des (yuti)
Optimalisasi widyaiswara lembang 5 des (yuti)
 
Buku ii edisi vii pkm
Buku ii edisi vii pkmBuku ii edisi vii pkm
Buku ii edisi vii pkm
 
Forum dosen 09 (yuti)
Forum dosen 09 (yuti)Forum dosen 09 (yuti)
Forum dosen 09 (yuti)
 
PROGRAM KREATIFITAS MAHASISWA 06092022.pptx
PROGRAM KREATIFITAS MAHASISWA 06092022.pptxPROGRAM KREATIFITAS MAHASISWA 06092022.pptx
PROGRAM KREATIFITAS MAHASISWA 06092022.pptx
 
Pemanfaatan Hasil-hasil Litbangyasa untuk Menciptakan Keunggulan Usaha - 23 N...
Pemanfaatan Hasil-hasil Litbangyasa untuk Menciptakan Keunggulan Usaha - 23 N...Pemanfaatan Hasil-hasil Litbangyasa untuk Menciptakan Keunggulan Usaha - 23 N...
Pemanfaatan Hasil-hasil Litbangyasa untuk Menciptakan Keunggulan Usaha - 23 N...
 
Grand design Gantari.pptx
Grand design Gantari.pptxGrand design Gantari.pptx
Grand design Gantari.pptx
 
Menyusun proposal (yuti)
Menyusun proposal  (yuti)Menyusun proposal  (yuti)
Menyusun proposal (yuti)
 
Pemetaan dp2m
Pemetaan dp2mPemetaan dp2m
Pemetaan dp2m
 
Forum inovasi teknologi 2015 modified
Forum inovasi teknologi 2015 modifiedForum inovasi teknologi 2015 modified
Forum inovasi teknologi 2015 modified
 
Proper LIPI Tentang Mekanisme Kerja Analis Kebijakan
Proper LIPI Tentang Mekanisme Kerja Analis KebijakanProper LIPI Tentang Mekanisme Kerja Analis Kebijakan
Proper LIPI Tentang Mekanisme Kerja Analis Kebijakan
 
LSP3I
LSP3ILSP3I
LSP3I
 
Lsp3 i membangun dan mengembangkan pendidikan tinggi indonesia
Lsp3 i membangun dan mengembangkan pendidikan tinggi indonesiaLsp3 i membangun dan mengembangkan pendidikan tinggi indonesia
Lsp3 i membangun dan mengembangkan pendidikan tinggi indonesia
 
hilirisasi.pdf
hilirisasi.pdfhilirisasi.pdf
hilirisasi.pdf
 
Policy Brief Ruang Publik Kreatif Sumbawa
Policy Brief Ruang Publik Kreatif SumbawaPolicy Brief Ruang Publik Kreatif Sumbawa
Policy Brief Ruang Publik Kreatif Sumbawa
 
PPT KRITERIA 1.pptx
PPT KRITERIA 1.pptxPPT KRITERIA 1.pptx
PPT KRITERIA 1.pptx
 
Imtaq dan iptek
Imtaq dan iptekImtaq dan iptek
Imtaq dan iptek
 

More from National Institute of Public Administration (6)

Paparan Manajemen Karier ASN (Perspektif UU ASN)
Paparan Manajemen Karier ASN (Perspektif UU ASN)Paparan Manajemen Karier ASN (Perspektif UU ASN)
Paparan Manajemen Karier ASN (Perspektif UU ASN)
 
Peran Diklat dalam Meningkatkan Kompetensi ASN
Peran Diklat dalam Meningkatkan Kompetensi ASNPeran Diklat dalam Meningkatkan Kompetensi ASN
Peran Diklat dalam Meningkatkan Kompetensi ASN
 
Peran Diklat dalam Meningkatkan Kompetensi ASN
Peran Diklat dalam Meningkatkan Kompetensi ASNPeran Diklat dalam Meningkatkan Kompetensi ASN
Peran Diklat dalam Meningkatkan Kompetensi ASN
 
Pola karier pns (uu 43 vs uu 5)
Pola karier pns (uu 43 vs uu 5)Pola karier pns (uu 43 vs uu 5)
Pola karier pns (uu 43 vs uu 5)
 
Bom waktu penyelenggaraan program pensiun pns (forum kelitbangan bandung mei ...
Bom waktu penyelenggaraan program pensiun pns (forum kelitbangan bandung mei ...Bom waktu penyelenggaraan program pensiun pns (forum kelitbangan bandung mei ...
Bom waktu penyelenggaraan program pensiun pns (forum kelitbangan bandung mei ...
 
HR in Research to SME Sector (for REFORMA)
HR in Research to SME Sector (for REFORMA)HR in Research to SME Sector (for REFORMA)
HR in Research to SME Sector (for REFORMA)
 

Recently uploaded

mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 

Recently uploaded (8)

mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 

Kolaboratif riset (agustinus lan we-id#20)

  • 1. Cover Kolaboratif Riset: Satu Tawaran Skema Tata Kelola Riset Terintegrasi Agustinus Sulistyo Tri P. Peneliti Madya LAN Disampaikan dalam Diskusi We-ID #20, 19 Des 2020 PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL
  • 2. PROLOG PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL Sumber : sindonews.com, 16 Des 2020 Sumber : Bima Haria Wibisana, Kinerja ASN di Era New Normal, BMKG, 14 Okt 2020 PEKERJAAN, banyak jabatan yg akan tergantikan dg IT atau AI, kompetensi IT TEMPAT BEKERJA, bisa bekerja dimana saja (WfH, WfO, WFA) PEKERJA, banyak interaksi daring, paperless.
  • 3. Bagaimana dg riset & Inovasi ? • Business as usual..? PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL • Changed..?
  • 4. Existing problems Diolah dari berbagai sumber, 2020. SDM IPTEK masih sangat kurang, tdk terdistribusi sesuai kebut riil, terjadi gap kompetensi. Banyak K/L yg menyelenggarakan kegiatan litbangjirap shg potensi terjadi overlapping. Masing2 unit litbangjirap melakukan kegiatan sesuai tusi, tdk saling terkait dan tdk terkoordinir. Hasil litbangjirap tdk/belum termanfaatkan secara maks oleh stakeholders (berhenti di laci). Kegiatan litbangjirap tidak terkait dg upaya pencapaian tujuan pemb nasional. Angg masih sangat kurang, mayoritas dari pemerintah (83,88%), PT (2,65%), perusahaan (9,15%), sisanya dr swasta nonprofit. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL UU 11/2019 ttg Sisnas IPTEK
  • 5. UU No 11/2019 - Sisnas IPTEK DEFINISI, Psl 1 : • Ilmu Pengetahuan adl sekumpulan informasi yg digali, ditata dan dikembangkan scr sistematis dg menggunakan metodologi ilmiah utk menerangkan dan/atau membuktikan gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan didasarkan keyakinan kepada Tuhan YME. • Teknologi adl cara, metode atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yg bermanfaat dlm pemenuhan kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan kualitas kehidupan manusia. • Penelitian adl kegiatan yg dilakukan menurut metodologi ilmiah utk memperoleh data dan informasi yg berkaitan dg pemahaman ttg fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah, • Pengembangan adl kegiatan utk peningkatan manfaat dan daya dukung IPTEK yg telah terbukti kebenaran dan keamanannya utk meningkatkan fungsi dan manfaat IPTEK, • Pengkajian adl kegiatan utk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak dan implikasi sebelum dan/atau sesudah IPTEK diterapkan, • Penerapan adl pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian IPTEK kedalam kegiatan perekayasaan, inovasi dan/atau difusi IPTEK, • Perekayasaan adl kegiatan penerapan IPTEK dlm bentuk desain atau rancang bangun utk menghasilkan nilai, produk dan/atau proses produksi yg lebih baik dan/atau efisien dg mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial, budaya, lingkungan hidup dan estetika. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL
  • 6.  Mjd landasan dlm perenc pemb nasional di segala bidang kehidupan yg berpedoman pada haluan ideologi Pancasila, PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL UU No 11/2019 - Sisnas iptek PERAN, Psl 5 :  Meningk kualitas hidup dan mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat,  Memajukan peradaban bangsa yg berdasarkan Ketuhanan YME dan menjaga nilai etika sosial yg berperikemanusiaan, dan  Melindungi seluruh wilayah NKRI serta melestarikan dan menjaga keseimbangan alam. Psl 41 (1) Hasil litbangjirap wajib digunakan sbg landasan ilmiah dlm perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional. EVIDENCE BASED POLICY  Meningk ketahanan, kemandirian dan daya saing bangsa,
  • 7. KeLembagaan IPTEK Berfungsi menumbuhkan kemampuan pemajuan IPTEK. Menghasilkan invensi dan menggali potensi. Berfungsi menumbuhkembangkan penguasaan teknologi dan meningkatkan pendayagunaan teknologi. Menghasilkan inovasi dan penerapannya. Berfungsi menyiapkan SDM utk penyelenggaraan IPTEK. Berfungsi menumbuhkan kemampuan perekayasaan, invensi, inovasi dan difusi IPTEK utk menghasilkan barang/jasa yg memp nilai tambah. Berfungsi memberikan dukungan dan membentuk iklim kondusif bagi penyelenggaraan litbangjirap utk menghasilkan invensi dan inovasi. Lemb Jirap PT Badan Usaha Lemb Penunjang Lemb Litbang PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL Sumber: UU Sisnas IPTEK, Pasal 42. Psl 72 (1) Unsur kelembagaan IPTEK wajib melakukan kemitraan dalam penyelenggaraan IPTEK utk mengembangkan jaringan IPTEK. KOORDINASI, SINERGI, JEJARING KERJA
  • 8. Sumber Daya Iptek SDM (peneliti, perekayasa, dosen, SDM IPTEK lainnya) Anggaran (APBN, APBD, dana abadi litbangjirap, BU, sumber lain) Sarana Prasarana (lab, kawasan, pusdiklat, pusat inovasi, pusat inkubasi, pusat IPTEK lainnya) PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL Sumber: UU Sisnas IPTEK, Pasal 49.
  • 9. BRIN (Badan Riset & Inovasi Nasional) PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL Dibentuk Org Pelaks Litbangjirap (OPL) serta invensi dan inovasi di lingk BRIN, yg menerapkan pola kelemb yg minim birokrasi (debirokratisasi) dgn lebih memberikan keleluasaan (kebebasan akademik) pd SDM IPTEK utk menjalankan litbangjirap yg lebih inovatif (Rapim Ristek/BRIN, 2020). BRIN sbg satu-satunya Lembaga litbangjirap serta invensi dan inovasi yg terintegrasi milik Pemerintah (Raker Komisi VII DPR, 2020). Untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yg terintegrasi dibentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) (Pasal 48 (1), UU No 11 Tahun 2019). Sumber : M. Dimyati, Konsep Integrasi Pelaksanaan Litbangjirap serta Invensi dan Inovasi dalam Ristek/BRIN, Himpenindo, 23 Juli 2020. Perpres No 74/2019 ttg BRIN (24 Okt 2019) BRIN blm berjalan maksimal, shg Perpres perlu direvisi.
  • 10. Arahan Presiden Sumber : Rakornas Kemenristek/BRIN 30 Jan 2020 PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL 2. BRIN utk melakukan konsolidasi angg. Menurut Presiden, angg riset Indonesia tersebar di berbagai lembaga riset dan penelitian yg jika digabungkan nilainya mencapai Rp 27,1 triliun. 1. BRIN harus segera mengkonsolidasikan agenda riset strategis nasional di berbagai bidang. Harapannya, riset- riset tersebut akan memberikan nilai tambah bagi negara dan bagi perekonomian masyarakat. 3. BRIN utk mengkonsolidasikan aktor dan jejaring yg harus terlibat dlm proyek inovasi strategis nasional. Selain mengkonsolidasikan 329 unit riset milik K/L, Presiden ingin agar BRIN mengajak semua pihak utk bekerja sama, termasuk meningkatkan peran swasta dlm riset-riset unggulan.
  • 11. Perubahan tatakelola PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL Sumber: Tri Widodo, Penyederhanaan Birokrasi, Makassar, 11 Des 2020 Organizations as “machines”… …to organizations as “organisms”
  • 12. Organizations as Organisms CIRI : 1. Org adl sistem yg hidup, tergantung pada luasnya lingkungan yg dapat memenuhi kebutuhan mereka, 2. Perubahan dari perspektif mekanistik menuju perspektif biologik, 3. Org adl sistem yg terbuka dan terus beradaptasi utk tumbuh dan hidup. Jika tidak beradaptasi akan lemah dan mungkin mati, 4. Apabila lingkungan mendukung, organisasi dapat muncul dan berkembang, 5. Org dpt berjalan efisien saat kebutuhannya terpenuhi. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL Sumber: Eddie O’Connor, University Lecturer (HRM-SHRM-IHRM-Career), slideshare.net
  • 13. Tawaran : Kolaboratif Riset PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL • Core research adl isu utama yg sesuai dg tujuan pemb nasional (RPJMN) yg melibatkan unit litbangjirap K/L/D terkait, terkait isu nasional (RPJM, RKP), level makro. • Cross-functional research adl bagian/pecahan dr core research yg melibatkan bbrp unit litbangjirap yg lebih spesifik, terkait isu stratejik bidang, level mezzo. • Specific research adl fokus riset yg melibatkan unit litbangjirap teknis, terkait isu khusus, internal K/L, level mikro. • Dlm melaks riset, baik core research, cross-functional research maupun specific research melibatkan semua kelembagaan IPTEK dan SDM IPTEK (public maupun private). • Karena riset dilakukan dari hulu ke hilir, maka perlu kolaborasi dg JF lainnya, mis : JF Perencana, JF Analis Kebijakan, Dosen, dsb. Sumber : Mark Allen, The Corporate University Handbook (2002) Research Pie Model Collaborative research : skema tatakelola riset terintegrasi dikembangkan dg pendekatan yg disebut Research Pie Model (adaptasi teori content structure dr Karen Barley, Mark Allen, 2002). Skema tatakelola Riset terintegrasi
  • 14. 4 Tahap Kolaborasi Riset Identifikasi kebut riset yg mendukung pencapaian tujuan pemb nas di level makro (core research) (dok RPJMN, RKP). Koord Bappenas dan BRIN, dg melibatkan stakeholders (publik maupun swasta). Kolaborasi antarJF : Perencana, Peneliti, AK dsb. Pelaks riset dgn melibatkan lintas sektor, lintas disiplin ilmu di level mezzo (cross-functional research) yg melibatkan bbrp unit litbangjirap K/L/D, Riset yg bersifat sangat spesifik di level mikro (specific research) oleh unit litbangjirap teknis tertentu. Kolaborasi antarJF : Peneliti, Dosen dsb dg melibatkan SDM IPTEK dr publik maupun swasta. Tindaklanjut hasil riset dlm rumusan kebijakan (policy advice) spy lebih mudah dikomunikasikan kpd policy maker. Kolaborasi antarJF : AK, Suncang, Peneliti, Dosen dsb. Hasil riset yg sdh dilakukan dan dipayungi dg kebijakan yg kuat, harus dikemas secara apik spy mudah diterapkan dan diaplikasikan oleh masyarakat. Kolaborasi antarJF : Perekayasa, Penyuluh, Guru, Dosen dsb. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL
  • 15. Operasionalisasi Tanah PENINGKATAN PRODUKSI PADI DAN PANGAN Penyuluh Pupuk Air Bibit Petani Jalan Gudang Supply Chain Market KementKemendikbud, Pemda Kementan, Kemen ATR/BPN, Pemda Kementan, Kemenhub, Bulog,Pemda Kemendag, Pemda Kementan, PU, Pemda Kementan, PU, Pemda Kementan, PU, Bulog, Pemda Kementan, PU, Kemendag Bulog, Pemda Kementan, PU, Kemendag Bulog, Pemda Mezzo Makro Mikro Kementan, Pemda PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL Visi Indonesia: Berdaulat Maju Adil & Makmur JF JF JF JF
  • 16. Epilog Dg kolaboratif riset, upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional akan didukung dg riset yg memadai, baik pada saat perencanaan maupun pelaksanaannya shg meningkatkan peluang ketercapaiannya. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL Dg kolaboratif riset, maka riset di K/L/D akan terjamin pembiayaannya dan meningkatkan akuntabilitas dlm pelaksanaannya. Dg kolaboratif riset, maka riset di K/L/D akan mempunyai pangsa pasar yg jelas, tindak lanjut yg jelas shg meningkatkan peluang pemanfaatannya. Dg kolaboratif riset, maka SDM IPTEK dapat meningkatkan jejaring kerja dg SDM lainnya, baik di lingkungan publik maupun swasta. Dg kolaboratif riset, maka riset di K/L/D akan memberikan dampak signifikan dlm upaya meningkatkan daya saing bangsa dan perekonomian masyarakat.
  • 17. Next Agenda Bagaimana mengoperasionalkan kolaboratif riset dalam :  Struktur kelembagaan BRIN (tugas, fungsi, kewenangan),  Tatakelola BRIN (koordinasi dengan K/L/D lainnya). PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL
  • 18. Terima Kasih 0812 841 77053 agustinussulistyo@gmail.com Pusat Inovasi Manajemen Pengembangan Kompetensi ASN Deputi Kajian dan Inovasi Manajemen ASN Lembaga Administrasi Negara Jl. Veteran No. 10, Jakarta, 10110 PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL