Disampaikan pada Rapat Pembentukan Peraturan PerundangUndangan di Lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM RI Jakarta, 2 Desember 2021 Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI

1. Urgensi Kajian Kebijakan & Peran AK
dalam Peraturan Perundangan
Disampaikan pada Rapat Pembentukan Peraturan Perundang-­‐
Undangan di
Lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM
RI
Jakarta,
2
Desember 2021
Dr.
Tri
Widodo W.
Utomo,
MA
Deputi Kajian
Kebijakan dan
Inovasi
Administrasi Negara
LAN-­‐RI
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL

2. Kajian Kebijakan:
Upaya Membuat Kebijakan Berbasis Pengetahuan
Sumber:
Christina
Boswell
&
Katherine
Smith,
2017
Power
speaks
to
truth
Truth
speaks
to
power
(Price,
1965) (Alison
Shaw,
2005)
Scientific
information
is
seen
to
be
objective,
discrete,
and
value-­‐neutral.
As
such,
policy
makers
and
other
‘users’
commonly
view
it
as
an
indispensable
political
resource
that
provides
important
information
required
for
the
fuzzy
arena
of
public
policy
and
decision-­‐making.
Where
science
is
presented
as
unified
and
robust,
counter-­‐experts
can
be
mobilized
to
highlight
uncertainties
and
assumptions
in
the
science.
Counter
experts
can
either
highlight
uncertainty
and
the
need
for
more
robust
research
or
they
can
mobilize
contrary
evidence
using
information
from
the
other
side
of
an
unsettled
scientific
controversy
or
from
different
disciplinary
vantage
point.

3. Gap
between
Knowledge
&
Policy
Policy
Knowledge
(Research)
o Keengganan pengambil kebijakan
menggunakan hasil penelitian
kebijakan;
o Pelaku kebijakan tidak cukup
memiliki kapasitas dan
idealisme
melakukan reformasi kebijakan;
o Peneliti kebijakan tidak mengerti detil
persoalan di
lapangan,
serta gagal
menangkap komplikasi realitas politik
mikro &
prosedur administrasi yang
renik;
o Hasil
kajian para
peneliti kebijakan terlalu
akademis,
normatif,
dan
abstrak.
Sumber:
Fadillah Putra
dan
Anwar
Sanusi,
2019,
Analisis Kebijakan
Publik Neo-­‐Institusionalisme:
Teori dan
Praktek,
Jakarta:
LP3ES

4. Knowledge-­‐based
Policy
TEORI
Model
Kerangka
Pikir
Kebijakan
publik yang8
berkualitas
Rendahnya kualitas kebijakan adalah cermin dari
dangkalnya aspek teoretis yang6digunakan dalam
analisis kebijakan publik
Sumber:8Fadillah Putra+&+Anwar+Sanusi+(2019)
! Kejelasan(teori diturunkan kedalam Kerangka Pikir,(
untuk memberi arah dan-orientasi terhadap analisis
dan-pertanyaan penelitian.-
! Model(disusun untuk menguji,(mengoreksi,(dan(
memperbaiki sebuah teori (dan-kerangka pikir).
! Maknanya,(sebuah kebijakan yang(baik tidak mungkin
bisa diwujudkan tanpa memiliki akar teori yang(kuat.(
Namun,(teori saja sangat tidak cukup.(Ia harus
direkonstruksi dalam sebuah Kerangka Pikir agar(dapat
bekerja (workability).

5. Bringing
evidence
to
the
research
&
bridging
research
to
the
policy:
o Analis /
Peneliti Kebijakan:
bertugas
menjelaskan fenomena dan
masalah
organisasi,
menganalisisnya untuk
dirumuskan alternatif kebijakan,
dan
menyampaikan laporan/
rekomendasi kepada pimpinan.
o Pengambil Kebijakan (pimpinan
organisasi):
bertugas menetapkan
kebijakan untuk mewujudkan tujuan
organisasi.
o Birokrasi (karyawan):
bertugas
mengimplementasikan kebijakan
yang
telah ditetapkan pimpinan.
Evidence-­‐based
Policy

6. Tahapan Kajian/Studi/Analisis Kebijakan
DUNN
! Structuring,Policy,
problems;
! Forecasting,Policy,Future;,
! Recommending,Policy,
Action;,
! Monitoring,Policy,
Outcomes;
! Evaluating,Policy,
Performances.
PATTON,&,SAVICKY
! Verify,,define,,and,detail
the,problem;,
! Established,evaluation,criteria;
! Identify,alternative,policies;
! Evaluate,alternative,policies;
! Display,&,select,among,
alternative,policies;
! Monitor,policy,outcomes.
MUSTOPADIDJAJA
FORMULASI
! Pengkajian Permasalahan;
! Penyusunan Model;
! Penentuan Tujuan;
! Pengembangan Alternatif;
! Penentuan Kriteria Penilaian;
! Penilaian Alternatif
! Rekomendasi Kebijakan.
IMPLEMENTATION.
PERFORMANCE,EVALUATION
SAMANSAMA,FOKUS,PADA MASALAH,KEBIJAKAN,YANG,DIHADAPI
JONES:,PERCEPTION/DEFINITION,,AGGREGATION,,ORGANIZATION,,REPRESENTATION,,AGENDA,SETTING,,
FORMULATION,,LEGITIMATION,,,BUDGETING,,IMPLEMENTATION,,EVALUATION,,ADJUSTMENT/TERMINATION
Sumber: Prof. Mustopadidjaja AR, SE.,MPIA.,Ph.D

7. Prinsip Dasar Kajian/Studi Kebijakan
§ Policy
research/analysis memiliki
sense
yang
berbeda
dibanding
penelitian
pada
umumnya
(skripsi,
thesis,
disertasi).
Policy
research
harus
kuat
di
Policy
Issues/
Problems.
Policy
issues/problems
sendiri
dapat
dirumuskan
dengan
baik
jika
sudah
ada
informasi
pendahuluan
terkait
dengan
issu/variabel
yang
akan dikaji.
§ Kegagalan
merumuskan
policy
problems
akan
menjadikan
hasil
analisis
dan
rekomendasi
dalam
paper/laporan
penelitian
tidak
dapat
mengatasi
masalah
(kesalahan
type
ke-­‐3). Menurut
ahli
matematika Richard
Hamming
(1915-­‐
1998): "Lebih
baik
menyelesaikan
masalah
yang
benar
dengan
cara
yang
salah
daripada
memecahkan
masalah
yang
salah
dengan
cara
yang benar".

8. Pentingnya Mengenai Masalah Kebijakan
Rumusan Masalah adalah
bagian terpenting dari
sebuah penelitian
kebijakan,
sehingga harus
dirumuskan sejelas
mungkin.
“Jika masalahnya saja
tidak jelas,
bagaimana
mungkin dapat ditemukan
solusinya?”

9. Iceberg:
Alat Bantu
Mengenali Masalah Kebijakan
§ Masalah kebijakan yang
baik tidak hanya
menyasar pada masalah di
permukaan
(event,
fenomena,
symptom),
namun
harus mampu mengenali masalah yang
lebih dalam (yang
mengakibatkan
munculnya masalah permukaan).
§ Dengan mengenali masalah yang
lebih
dalam,
akan dapat dirumuskan alternatif
kebijakan yang
lebih komprehensif dan
mampu mencegah permasalahan di
permukaan muncul secara berulang.
§ Meskipun demikian,
tetap diperlukan
kombinasi kebijakan yang
tepat untuk
mengatasi masalah jangka pendek
(kuratif)
sekaligus mencegah
permasalahan dimasa depan (preventif-­‐
antisipatif).
Time%for
a%short%break
ISSU TINDAKAN
Informasi melalui mass-
media-merupakan suatu
peristiwa yg-terlihat-
dipermukaan.
Reactive,-hanya mengatasi
simptom saja.
Bila peristiwa kejadian
berulangakan timbul
pola perilaku.
Responsif,-bertindak-
dengan-melihat-pola-
tingkah-laku-tertentu.
Pemikiran mendalam dg-
mengkaitkan antarpola
perilaku.
Generatif,-dengan
memahami interaksi
berbagai faktor.
Dari-tingkat pemikiran yg
paling-dalamditemukan
model--mental-individu/-
organisasi
Fundamental,-dengan
mengatasi masalah yg
berhubungandengan
mental-model.

10. Logika Kajian /
Analisis Kebijakan
Agenda'
Setting
Policy'
Alternative
Policy'
Appraisal
Policy'
Recommen
dation
Proses&mengenali
masalah &&menentukan
fokus/prioritas
Proses&mengevaluasi
hasil dan kinerja
kebijakan yang&berlaku
Proses&mengembangkan
pilihan kebijakan dan
kelebihan/kekurangannya
Proses&merumuskan aksi
kebijakan secara lebih
operasional
Policy'Problems/'
Issues
Policy'Output'&'
Performance Policy'Options Policy'Action
Perlu Validasi Hulu;Hilir

11. Policy
Appraisal
/
Evaluasi Kebijakan
EVALUASI
KEBIJAKAN
Kinerja
Kebijakan
Dilanjutkan
(continuation)
Dihentikan
(termination)
Tetap
Revisi
Formulasi
Setiap hasil evaluasi
merupakan agenda
setting
untuk formulasi kebijakan baru
Formulasi*
Kebijakan
Agenda*Setting
Implementasi*
Kebijakan
EVALUASI(
KEBIJAKAN
PELAKSANAAN(KEBIJAKAN
PERENCANAAN(KEBIJAKAN
Sumber: Pusaka LAN, Indeks Kualitas Kebijakan
§ Penilaian thd hasil &
kinerja kebijakan,
dapat dilakukan untuk “analysis
for
policy”
dan “analysis
of
policy”.
§ Policy
appraisal
is
a
systematic
way
of
bringing
evidence
to
bear
on
alternative
policy
options,
weighing
up
costs,
benefits,
their
distribution
between
different
parties
and
over
time,
uncertainties
and
risks,
as
a
way
of
assisting
the
development
of
policy
(OECD,
2008).
Sumber:
Prof.
Dr.
Eko Prasojo
Analysis
FOR
Policy
*) Analysis
OF
Policy
*)
*)
Analysis
for
policy
dan analysis
of
policy
dalam prakteknya dilakukan secara simultan
(bukan dikotomi)

12. Peran Analis Kebijakan:
Mengapa belum Optimal?
HULU HILIR
Tidak ada
analisis
kebutuhan AK
Tidak ada rencana
pengembangan
(kompetensi &
karir)
AK
Dianggap
sebagai profesi
yang
mandiri
sehingga tidak
dilibatkan
dalam kegiatan
Penempatan
AK
tidak
sesuai tusi
Dianggap
menjadi beban
anggaran jika
terlibat dalam
perumusan
kebijakan
Pemahaman
pimpinan yang
kurang proper
tentang AK
AK
menjadi safety
net
untuk
memanjangkan
BUP,
atau karena
restrukturisasi
organisasi

13. Peran AK
dalam Siklus Kebijakan

14. Spectrum
Tugas /
Peran Analis Kebijakan
Formulasi*
Kebijakan
Agenda*Setting
Implementasi*
Kebijakan
Evaluasi*
Kebijakan
PELAKSANAAN(KEBIJAKAN
PERENCANAAN(KEBIJAKAN
Kinerja
Kebijakan
Dilanjutkan
(continuation)
Dihentikan
(termination)
Tetap
Revisi
Formulasi
Policy'
Alternative
Policy'
Appraisal
Policy'
Recommen
dation
Policy'Output'&'
Performance
Policy'Options'/'
Choices Policy'Action
Ex#ante(– Analysis(FOR(Policy(*)
Ex#post(– Analysis(OF(Policy(*)
*)(Analysis(for(policy(&"analysis(of(policy(dalam
prakteknya dilakukan secara simultan (bukan dikotomi)

15. Peran Advokasi Analis Kebijakan
Role%of%Policy%Analyst
Researcher(
Works
Policy(Analyst(
Works
Agenda(
Setting
The%K*%Spectrum
Policy(
Formulation
Policy(Imple;
mentation
Policy(Evalua;
tion &(Impact
feedback
(dimodifikasi)

16. Analis Kebijakan sebagai Squad
System
Sumber:
Deputi
Kelembagaan
dan
Ketatalaksanaan
Kemenpan
RB,
2021
§ Struktur organisasi berbasis pada
kinerja dan lebih
mengedepankan pada output
dan keahlian.
§ Mengedepankan Jabatan
Fungsional yang
profesional dan
berkomitmen terhadap jabatan
fungsionalnya.
§ Dilakukan perubahan
manajemen kerja,
pola kerja,
tanggung jawab,
dan tanggung
gugat dalam unit
organisasi.

17. Terima Kasih
Semoga Bermanfaat …
!!
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL