Disampaikan untuk pejabat/pegawai di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM serta pembina kepegawaian Unit Utama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, SH.,MA Deputi Kajian Kebijakan & Inovasi Administrasi Negara LAN RI Jakarta, 22 April 2021

1. Strategi Pelatihan (Bangkom)
Menyongsong Penyetaraan JA
ke JF Analis Kebijakan
Strategi Pelatihan (Bangkom)
Menyongsong Penyetaraan JA
ke JF Analis Kebijakan
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan &Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara RI
Jakarta, 22 April 2021

2. PRINSIP JABATAN ASN BERBASIS KOMPETENSI
SERTA
GAMBARAN TUGAS/PERAN & KOMPETENSI JFAK
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
1

3. DALIL JABATAN BERBASIS KOMPETENSI (cq. JF)
1
Tidak ada
jabatan tanpa
Standar
Kompetensi
2
Tidak ada
pengangkatan
dalam jabatan
tanpa pemenuhan
syarat kompetensi
3
Tidak mungkin
terpenuhi syarat
kompetensi tanpa
program
pengembangan
kompetensi
Jabatan Berbasis Kompetensi à Kinerja Organisasi

4. REPOSITIONING JF DI ERA ASN
JF
dapat
berasal
dari
PNS
maupun
PPPK
JF
akan
menjadi
kelompok
ASN
dengan
jumlah
terbanyak
JF
adalah Tenaga
Ahli
dan
Terampil
(Profesional)
JF
memegang
peranan
di
setiap
lini
organisasi
(think tank,
lini,
administratif)
JF
adalah
pilihan
karier
utama
Pasal
70
PP
No.
11/2017
tentang
Manajemen
PNS:
JF
adalah
kelompok
jabatan
yang
mensyaratkan
keahlian
atau
keterampilan
tertentu
yang
dibuktikan
dengan
sertifikasi tertentu

5. § Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan untuk mencapai
tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah-­‐masalah publik
§ Berkedudukan sebagai fungsional keahlian dan merupakan
jabatan karier
§ Prinsip,
integritas,
profesionalisme,
akuntabilitas,
efektif dan
efisien
Permen PAN
dan RB
Nomor 45
Tahun 2013
tentang Jabatan
Fungsional Analis
Kebijakan dan Angka
Kreditnya
Memastikan kualitas kebijakan dengan:
1. Komunikasi dan koordinasi proses
kebijakan.
2. Dilakukan Analisa dampak kebijakan termasuk analisa resiko.
3. Konsultasi publik sesuai peraturan perundangan-­‐undangan.
Sumber: Inpres No. 7/2017 tentang Pengambilan, Pengawasan dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah
Berperan aktif
dalam
GAMBARAN UMUM JF ANALIS KEBIJAKAN

6. TEORI
Model
Kerangka
Pikir
Kebijakan
publik yang8
berkualitas
(Halaman 2)
Konten/Substansi
SDM (JFAK)
(Halaman 3;+7)
Rendahnya kualitas kebijakan
adalah cermin dari dangkalnya
aspek teoretis yang+digunakan
dalam analisis kebijakan publik
(hal.+249)
Sumber: Fadillah'Putra'dan'Anwar'Sanusi,'2019,+Analisis+Kebijakan Publik
NeoFInstitusionalisme:+Teori+dan+Praktek,'Jakarta: LP3ES
GAMBARAN TUGAS JF ANALIS KEBIJAKAN

7. Sumber:
Perka LAN
No.
31/2014
tentang Standar Kompetensi JFAK

8. Kompetensi
Teknis
Kompetensi Sosio
Kultural
Kompetensi
Manajerial
PermenPAN 38
/
2017
1. Integritas
2. Kerjasama
3. Komunikasi
4. Orientasi pada Hasil
5. Pelayanan Publik
6. Pengembangan Diri &
Orang
Lain
7. Mengelola Perubahan
8. Pengambilan Keputusan
Perekat Bangsa (Sosio Kultural)
§ Kompetensi Analisis
§ Kompetensi Politis
DRAFT REVISI KOMPETENSI JF ANALIS KEBIJAKAN

9. PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI TEKNIS JFAK

10. INSTRUKSI PRESIDEN UNTUK PENYEDERHANAAN
BIROKRASI
DAN
KEBIJAKAN PENYETARAAN JA KEDALAM JF
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
2

11. Yang pertama, pembangunan SDM. Pembangunan SDM akan menjadi prioritas
utama kita. Membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis. Membangun
SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang
talenta-­talenta global untuk bekerja sama dengan kita.
Yang kedua, pembangunan infrastruktur akan kita lanjutkan.
Yang ketiga, segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita
potong, harus kita pangkas.
Yang keempat, penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-­besaran.
…. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita
pangkas. Eselonisasi harus disederhanakan… Saya akan minta untuk
disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang
menghargai keahlian, menghargai kompetensi.
Yang kelima adalah transformasi ekonomi.
INSTRUKSI PRESIDEN UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI
Sumber:
Pidato Kenegaraan Presiden RI

12. 12

13. 13

14. KEBIJAKAN PENYETARAAN & TANTANGAN BANGKOM JF
JA/JP%diangkat langsung tanpa
Uji Kompetensi.
Bagi yang'belum memenuhi
syarat pendidikan,'wajib Ujikom
oleh instansi ybs.
Formasi mengikuti jabatan,1bukan pengangkat
an dalam jabatan mengikuti formasi?
Sumber:
Permenpan No.
28/2019
tentang Penyetaraan JA
kedalam JF

15. ASUMSI DAMPAK TERHADAP STANDAR KOMPETENSI JF
INPUT PROSES OUTPUT
o JA
o JP
o Pemetaan
o Ujikom
o Stankom
o Kinerja
G.I.G.O%=%Garbage%In%Garbage%Out
Semakin rendah kualitas input%dan proses,%maka semakin
rendah pula%output%(hasil)%yang%diperoleh

16. STRATEGI PELATIHAN / BANGKOM JFAK
PASCA KEBIJAKAN PENYETARAAN
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
3

17. Pasal 203
(1) Pengembangan kompetensi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
162 merupakan upaya untuk
pemenuhan kebutuhan kompetensi
PNS dengan standar kompetensi
jabatan dan rencana pengembangan
karier.
(2) Pengembangan kompetensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan pada tingkat:
a. instansi;; dan
b. nasional.
1. Instansi Pembina Jabatan Fungsional perlu melakukan
upaya pembinaan terhadap pejabat fungsional hasil
penyetaraan jabatan dalam rangka pengembangan dan
peningkatan kompetensi.
2. Diklat fungsional dapat dilaksanakan setelah
diangkat dan dilantik dalam jabatan fungsional sebagai
pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi.
3. Dalam hal jabatan fungsional yang diduduki
mensyaratkan sertifikasi kompetensi tertentu dan belum
terpenuhi pada saat pengangkatan dan pelantikan,
pejabat fungsional wajib mengikuti dan memiliki
sertifikat pendidikan dan pelatihan terkait.
PP No. 17/2020 tentang Perubahan atas
PP No. 11/2017 tentang Manajemen PNS
Buku Panduan Teknis Penyetaraan Jabatan
(Permenpan No 28 Tahun 2019)
KEWAJIBAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI JF

18. 18
Morgan McCall, Michael M. Lombardo and Robert A. Eichinger dalam “The Career Architect Development Planner” (1996)
MODEL PENGEMBANGAN KOMPETENSI JF

19. 19
Pengembangan
Kurikulum Pelatihan
Teknis JFAK
Policy
Analyst
Virtual
Public
Lecture
Pengembangan Model
Bangkom
Analis Kebijakan:
-­‐ Community
of
Practice
-­‐ Magang
-­‐ Studi Kasus di
tempat kerja
-­‐ Coaching
&
Mentoring
1
2 3
Penyusunan Album
Video
KTI
dan KTD
Analis
Kebijakan
4
Pengembangan Kompetensi
Analis Kebijakan

20. (Untuk Memperoleh Sertifikasi Profesi AK Melalui LSP)
Rencana Tindak Lanjut:
1. Penyusunan kurikulum dan
bahan ajar.
2. Metode penyelenggaraan.
3. Business
process
dan mekanisme
penyelenggaran pelatihan.
4. Akreditasi pelatihan.
o Dapat diikuti ASN
dan Non
ASN,
baik dari
JFAK
maupun JF
lain,
termasuk JPT,
Administrator,
Pengawas,
dan Pelaksana.
o Seluruh kantor LAN
dapat menjadi
Tempat Uji Kompetensi (TUK).
o Peningkatan kapasitas individu ASN
dengan
standar kompetensi berbasis SKKNI
dan
KKNI.
o Memperkuat eksistensi AK
sebagai SDM
IPTEK
dalam lansekap UU
Sisnasiptek.
PENGEMBANGAN PELATIHAN AK BERBASIS SKKNI

21. PELATIHAN FUNGSIONAL

22. METODE PENYELENGGARAAN
PELATIHAN FUNGSIONAL
Pelatihan CAK Klasikal/Distance learning
Pelatihan KAK • Klasikal/Distance learning
• Full e-­learning
• Blended learning
Pelatihan Lanjutan Klasikal/Distance learning
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL

23. KURIKULUM PELATIHAN CAK
No. Mata Ajar Jam Pelajaran (JP)
1 Konsep dan Studi Kebijakan Publik 30
2 Metodologi Kajian/Penelitian 20
3 Analisis Pemangku Kepentingan 16
4 Analisis Kebijakan Publik 30
5 Dokumentasi Saran Kebijakan 24
6 Konsultasi Publik 14
7 Advokasi dalam Kebijakan Publik 16
8 Pembukaan dan Pengarahan Pelatihan 6
9 Penyusunan DUPAK JFAK 6
10 Evaluasi Penyelenggaraan dan Penutupan 6
Jumlah Jam Pelajaran (JP) 168

24. KURIKULUM PELATIHAN KAK
No. Mata Ajar Jam Pelajaran (JP)
1 Konsep dan Studi Kebijakan Publik 30
2 Analisis Kebijakan Publik 30
3 Dokumentasi Saran Kebijakan 24
4 Pembukaan dan Pengarahan Pelatihan 6
5 Penyusunan DUPAK JFAK 6
6 Evaluasi Penyelenggaraan dan Penutupan 6
Jumlah Jam Pelajaran (JP) 102

25. KURIKULUM PELATIHAN AK LANJUTAN
No. Mata Ajar Jam Pelajaran (JP)
1 Praktek Kerja Analis Kebijakan 60
2 Karya Tulis Ilmiah Berbasis Kepakaran 10
3 Pembukaan dan Pengarahan Pelatihan 6
4 Evaluasi Penyelenggaraan dan Penutupan 6
Jumlah Jam Pelajaran (JP) 82

26. PELATIHAN TEKNIS JFAK
No. Judul Pelatihan Keterangan
1 Pelatihan penyusunan KTI Sebagai persyaratan untuk kenaikan
jenjang dari AK ahli pertama ke AK
ahli muda
2 Pelatihan advokasi kebijakan Sebagai persyaratan untuk kenaikan
jenjang dari AK ahli muda ke AK ahli
madya
3 Pelatihan tematik Pelatihan yang dikembangkan sesuai
kebutuhan (ex: pelatihan penyusunan
Policy brief, RIA, dll)

27. PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Terima Kasih
“Membenahi Bangsa Melalui Kebijakan yang Berkualitas”