Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI Disampaikan pada Forum Pembinaan JFAK Untuk Peningkatan Kemampuan Secara Berkelanjutan, PDAK Kementerian Kesehatan RI Jakarta, 12 Oktober 2020

1. Tata Kelola Peningkatan Kapasitas
Pejabat Fungsional Analis Kebijakan
Disampaikan pada Forum
Pembinaan JFAK
Untuk Peningkatan
Kemampuan Secara Berkelanjutan,
PDAK
Kementerian Kesehatan RI
Jakarta,
12
Oktober 2020
Dr.
Tri
Widodo W.
Utomo,
MA
Deputi Kajian
Kebijakan dan
Inovasi
Administrasi Negara
LAN-­‐RI
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL

2. JFAK Dalam Optik Permenpan
Permenpan No.
5/2012 Permenpan No.
45/2013
Urgensi:
pengembangan karier dan
peningkatan profesionalisme PNS
(Menimbang)
Urgensi:
pengembangan profesionalisme
PNS
dan untuk meningkatkan kinerja
organisasi (Menimbang)
Dengan ditetapkannya JFAK,
jabatan
struktural eselon III
dan eselon IV
di
masing-­‐masing instansi perlu ditinjau
kembali (Pasal 42
ayat 2).

3. Kebijakan Penyederhaan Birokrasi: Peluang atau
Tantangan?
OPPORTUNITIES CHALLENGES
Bertambahnya jumlah AK Bertambahnya AK
tidak menjamin terpenuhinya standar
kompetensi.
Terpenuhinya formasi Terpenuhinya formasi bukan karena sistem karir bisa
berdampak pada
kemandegan karir itu sendiri.
Semakin rampingnya struktur
kelembagaan
Rampingnya struktur belum tentu menimbulkan efisiensi
anggaran dan
efektivitas program
dan
kegiatan.
Ratio
AK
dengan Jumlah Kebijakan
semakin kecil (ideal)
Ratio
semakin ideal
tidak berarti distribusi AK
yang
merata
antar K/L/D
dan
antar sektor.
>
43
ribu
(belum termasuk Pergub,
Perwali,
Perbup,
Perdes)

4. Be Alert: Diminishing Return &
Organizational Bottleneck
Penyumbatan
Pembuluh Darah Bisa menyebabkan stroke
&
serangan jantung

5. The Inconvenient Truth: Rendahnya Utilisasi AK
§ 57%
hasil
penilaian
utilisasi JFAK
di
K/L/D
berada
dalam
kategori
cukup
§ 35%
dalam kategori tinggi yakni
sering digunakan
§ 7%
masuk
dalam
kategori
rendah
atau belum terlalu digunakan
§ rata-­‐rata
secara
keseluruhan
hasil
penilaian
utilisasi JFAK
di
K/L/D
menunjukkan
angka
67.02%
masuk
dalam
kategori
cukup
atau
masih
jarang
digunakan.

6. Mengapa Utilisasi AK Rendah?
HULU HILIR
Tidak ada
analisis
kebutuhan AK
Tidak ada rencana
pengembangan
(kompetensi &
karir)
AK
Tidak dilibatkan
dalam kegiatan
karena
dianggap
sebagai profesi
yang
mandiri
Penempatan
AK
tidak sesuai
tusi
Pelibatan AK
dalam
perumusan
kebijakan
dianggap menjadi
beban anggaran
Pemahaman
pimpinan yang
kurang proper
tentang AK
AK
menjadi safety
net
untuk
memanjangkan
BUP,
atau karena
restrukturisasi
organisasi

7. 2 Strategi Mengaktivasi AK
ANALIS KEBIJAKAN
§ “Passion”
harus menjadi
fondasi bagi calon AK;
§ AK
bukanlah pilihan terakhir,
sehingga calon AK
bisa
menikmati posisi sebagai AK;
§ Kegembiraan pada profesi
akan menuntun AK
pada
hasrat untuk terlibat aktif dan
berkontribusi pada organisasi
(self-­‐initiated
activities).
§ AK
instansi sebaiknya
membentuk himpunan
sebagai mitra sejajar bagi
instansi tsb.
§ Pimpinan harus
menyediakan lingkungan
yang
kondusif dan mampu
mengoptimalkan potensi AK.
DRIVER: Emosi &
Motivasi ENABLER: Konteks &
Lingkungan

8. Himpunan Sebagai Model Aktivasi AK
§ Untuk K/L/D
yang
telah memiliki minimal
10
AK,
diharapkan dapat membentuk
Himpunan AK.
§ Fungsi Himpunan ini meliputi:
o Media
komunikasi antara komunitas AK
dengan pimpinan K/L/D;
antar komunitas AK
lintas K/L/D;
serta antara komunitas AK
K/L/D
dengan AAKI
dan dengan LAN
selaku
Instansi Pembina.
o Wadah pembinaan untuk merespon common
problems
secara sinergis (lintas disiplin
dan unit
kerja).
o Strategi memperkuat branding
/
identity
building
AK
instansi:
mengkreasi produk/jasa
layanan tertentu,
menciptakan uniqueness
(AK
akan menjadi islands
of
creativity).
§ Himpunan AK
perlu memasukkan unsur pimpinan selaku pengarah.
§ Himpunan dikelola secara kolegial berbasis profesionalisme anggotanya (bukan
atas dasar senioritas,
pengalaman jabatan,
dst).

9. Peran JPT Dalam Utilisasi AK
§ JPT
Bidang Kepegawaian:
o Memastikan pengangkatan AK
berbasis formasi (prinsip “pengangkatan mengikuti formasi”,
jangan terbalik);
dan memastikan formasi AK
berbasis kebutuhan.
o Membuat perencanaan pemenuhan hak AK
atas pengembangan kompetensi 20
jp/tahun,
terutama non
klasikal (coaching,
mentoring,
magang /
job
shadowing,
e-­‐learning,
dll).
o Menyediakan fasilitas fisik (co-­‐working
space)
dan non
fisik (forum
diskusi)
sebagai media
komunikasi lintas unit
à agar
AK
tidak terkotak-­‐kotak.
§ JPT
Atasan:
o Menambahkan IKU
program/kegiatan bukan hanya di
level
output/outcomes,
namun juga
di
level
proses,
misalnya jumlah policy
brief
yang
dihasilkan untuk setiap kegiatan.
o Membuat listing
issu-­‐issu strategis di
setiap awal tahun dan didistribusikan kepada para
AK
untuk disusun telaah kebijakannya.
o Memilah tugas untuk AK
dan untuk staf pelaksana à agar
bisa fokus pada substansi &
pengembangan profesi.

10. Sinergi Multi Pihak Dalam Utilisasi AK
Pimpinan
Instansi
(User)
Instansi
Pembina
Asosiasi
AK
AK
ybs
TPP/TPI

11. Qua Vadis PADK &
Balitbangkes?

12. Epilog
§ Penataan aspek organisasi dan pembinaan aspek SDM
AK,
harus berjalan seimbang
dan terintegrasi.
§ Aspek penataan kelembagaan meliputi pembentukan struktur kelembagaan,
tata
kerja antar struktur (business
process), penetapan formasi dan peta jabatan,
serta
analisis kebutuhan pegawai /
jabatan.
Sedangkan aspek pembinaan SDM
meliputi
pengusulan,
pengangkatan,
pengembangan kompetensi,
sistem reward
and
punishment,
pengukuran kinerja,
dst.

13. Terima Kasih
Semoga Bermanfaat …
!!
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL