Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Strategi Pembinaan JFAK dalam Kerangka Implementasi Kebijakan Perampingan JA dan JP

243 views

Published on

Disampaikan pada Pengukuhan Pengurus AAKI 2019-2022
Jakarta, 4 Maret 2020

Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

Strategi Pembinaan JFAK dalam Kerangka Implementasi Kebijakan Perampingan JA dan JP

  1. 1. Strategi Pembinaan JFAK dalam Kerangka Implementasi Kebijakan Perampingan JA dan JP Disampaikan pada Pengukuhan Pengurus AAKI 2019-2022 Jakarta, 4 Maret 2020 PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
  2. 2. Negara yang berhasil dan menang adalah negara yang membangun kebijakan unggul. Kebijakan publik menentukan keberhasilan sebuah negara, apapun ideologi dan politiknya”. Mengapa kebijakan publik penting? Kebijakan publik yang gagal, membawa negara dalam krisis.”Hatta Rajasa pada Pidato penganugerahan Doktor Kehormatan dari ITB, 25 November 2019 Dalil
  3. 3. Kebijakan sbg Raison D’etre 5,6 juta jiwa 11,2 ribu jiwa Singapore Nauru 261.115.456 juta jiwa Indonesia USD 103,717 USD 12,052USD 14,020 725 km2 21 km21.910.931 km2 Variabel apakah yang menjelaskan kemajuan sebuah bangsa?
  4. 4. Sambut Optimis Kebijakan Penyetaraan Kondisi JFAK Melakukan Kajian dan Analisis Kebijakan Berkedudukan sebagai fungsional keahlian dan merupakan jabatan karier Prinsip, integritas, profesionalisme, akuntabilitas, efektif dan efisien Permenpan No. 45/2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Memastikan kualitas kebijakan dengan: Komunikasi dan koordinasi proses kebijakan. Dilakukan Analisa dampak kebijakan termasuk analisa resiko. Konsultasi publik sesuai per-UU-an. Amanah dalam Inpres No. 7/2017 Tentang Pengambilan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementrian Negara dan Lembaga Pemerintah Berperan aktif dalam s/d Feb 2020: 653 Kemenpan RB: 141 Kemendikbud: 125 919
  5. 5. FAQ Bolehkah kita mengkritisi kebijakan yang telah ditetapkan pimpinan tanpa melalui analisis? Namun dalam situasi tertentu, pimpinan sering menetapkan kebijakan tanpa didahului oleh telaahan dan rekomendasi dari para AK, sehingga membuka kemungkinan kebijakan tersebut kurang berbasis kajian (research-based) atau berbasis bukti (evidence-based). Dalam situasi seperti itu, seorang AK tetap tidak dibenarkan mengkritisi kebijakan yang sudah siap diimplementasikan. Kontribusi yang bisa dilakukan AK adalah membuat analisis pada tahap implementasi agar meminimalkan kemungkinan terjadinya kegagalan pada tahap implementasi (implementation failure). Pada periode tertentu, seorang AK juga dituntut melalukan evaluasi atas kebijakan tsb. Untuk menghindari kegagalan kebijakan (policy failures), setiap kebijakan idealnya telah dianalisis secara mendalam dan komprehensif sebelum ditetapkan & diimplementasikan.
  6. 6. Opportunities vs Challenges OPPORTUNITIES CHALLENGES Bertambahnya jumlah AK Bertambahnya AK tidak menjamin terpenuhinya standar kompetensi. Terpenuhinya formasi Terpenuhinya formasi bukan karena sistem karir bisa berdampak pada kemandegan karir itu sendiri. Semakin rampingnya struktur kelembagaan Rampingnya struktur belum tentu menimbulkan efisiensi anggaran dan efektivitas program dan kegiatan. Ratio AK dengan Jumlah Kebijakan semakin kecil (ideal) Ratio semakin ideal tidak berarti distribusi AK yang merata antar K/L/D dan antar sektor. > 43 ribu (belum termasuk Pergub, Perwali, Perbup, Perdes)
  7. 7. Pembinaan JFAK 1. Oleh JPT Bidang Kepegawaian: o Memastikan pengangkatan AK berbasis formasi (prinsip “pengangkatan mengikuti formasi”, jangan terbalik); dan memastikan formasi AK berbasis kebutuhan. o Membuat perencanaan pemenuhan hak AK atas pengembangan kompetensi 20 jp/tahun, terutama yang bersifat non klasikal (coaching, mentoring, magang / job shadowing, e- learning, penugasan khusus, dll). o Menyediakan fasilitas fisik (co-working space) dan non fisik (forum diskusi) sebagai media komunikasi lintas unit agar AK tidak terkotak-kotak. 2. Oleh JPT Atasan: o Menambahkan IKU program/kegiatan bukan hanya di level output/outcomes, namun juga di level proses, misalnya jumlah policy brief yang dihasilkan untuk setiap kegiatan. o Membuat listing issu-issu strategis di setiap awal tahun dan didistribusikan kepada para AK untuk disusun telaah kebijakannya. o Memilah tugas untuk AK dan untuk staf pelaksana agar bisa fokus pada substansi & pengembangan profesi.
  8. 8. Harapan thd JPTM & JPTP Secara kedinasan: membuat rencana target kinerja serta memberikan tugas yang terstruktur (yang mendukung Tusi unit dan yang meningkatkan kapasitas individu AK) sekaligus bertindak selaku mentor dan/atau coach. Secara profesi: memberi peran baru kepada AK seperti sebagai anggota TPI, melibatkan dalam Rapat Pimpinan, menjadikan Himpunan AK sebagai clearing house terhadap rancangan kebijakan yang sedang dirumuskan, menciptakan model pembimbingan oleh AK senior kepada AK yunior, dll.
  9. 9. Harapan untuk JFAK Formulasi Kebijakan Agenda Setting Implementasi Kebijakan Evaluasi Kebijakan PELAKSANAAN KEBIJAKANPERENCANAAN KEBIJAKAN Jangan fokus hanya di wilayah Formulasi yang sudah JENUH !!
  10. 10. Terima Kasih Tetap Optimis Menatap Masa Depan Bangsa … !!

×