Disampaikan dalam Seminar Regional “ Realita, Tantangan, dan Inovasi Daerah Mengurangi Kemiskinan melalui Pengembangan Eko...
OUTLINE <ul><li>PENDAHULUAN </li></ul><ul><li>KONSEP/PENDEKATAN </li></ul><ul><li>BEBERAPA TANTANGAN GENERIK YANG UTAMA </...
PENDAHULUAN <ul><li>PEL/D : Peningkatan kesejahteraan ~ penurunan kemiskinan </li></ul><ul><li>Peningkatan daya saing dan ...
PENDEKATAN : SKEMATIK POLA PIKIR ~ PEL/D Sistem Inovasi Daya Saing dan Kohesi Sosial Kemajuan Iptek, Inovasi Ekonomi Penge...
BEBERAPA LANDASAN LEGISLASI TERKAIT <ul><li>UU No. 18 tahun 2002 (Sisnas P3Iptek):  </li></ul><ul><ul><li>Filosofi yang me...
PEL/D <ul><li>Faktor kunci :   perbaikan  mindset ,  melakukan  empowering ,  dan membangun  proses pembelajaran  (learnin...
KOHERENSI KEBIJAKAN INOVASI <ul><li>Koherensi kebijakan pada dasarnya setidaknya menyangkut tiga dimensi, yaitu: </li></ul...
KERANGKA UMUM POLA KOORDINASI Prakarsa Tematik dan/atau Spesifik Kondisi Umum  (Framework Conditions) Dimensi Daerah Dimen...
REFORMASI KEBIJAKAN INOVASI <ul><li>Perlunya perubahan peran pemerintah  dalam kebijakan inovasi untuk mencapai/mengembang...
ISU / TANTANGAN GENERIK: Kegagalan pasar, kegagalan pemerintah & kegagalan sistemik <ul><li>Kelemahan kerangka umum. </li>...
PERUMUSAN AGENDA KOLABORASI <ul><li>Keberhasilan membangun sistem inovasi dalam meningkatkan daya saing dan kohesi sosial ...
BEBERAPA PERTIMBANGAN <ul><li>Tema kebijakan inovasi yang dinilai mendasar (fundamental) dan luas; </li></ul><ul><li>Bersi...
HEKSAGON KEBIJAKAN INOVASI <ul><li>Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis. </li></ul><ul><li>Me...
BEBERAPA PRAKARSA <ul><li>Dialog reformasi kebijakan  di tingkat nasional. Ini termasuk dalam bentuk: </li></ul><ul><ul><u...
BEBERAPA PRAKARSA <ul><li>Panduan dan bantuan teknis dalam pengembangan/penguatan kelembagaan kolaboratif  di daerah: misa...
BEBERAPA PRAKARSA <ul><li>Panduan dan/atau bantuan teknis dalam tematik spesifik daerah , beberapa contoh:  </li></ul><ul>...
PELAJARAN YANG DAPAT DIPETIK <ul><li>Kerangka kebijakan.  Kerangka kebijakan yang “sesuai dan disepakati bersama” perlu di...
PELAJARAN YANG DAPAT DIPETIK ~ Tantangan <ul><li>Proses panjang  untuk meningkatkan pemahaman tentang beberapa konsep dan ...
REKOMENDASI PERAN DAERAH <ul><li>Menyusun dan memperbaiki strategi inovasi daerah masing-masing secara terus-menerus , men...
SETIAP DAERAH PERLU PROAKTIF <ul><li>Membuat/menetapkan inovasi sebagai “jantung” pembaruan/ pembangunan dalam keseluruhan...
PERAN NASIONAL <ul><li>Mengembangkan kerangka kebijakan inovasi  yang terkoordinasi dan terpadu sebagai acuan bagi para pi...
PERAN NASIONAL <ul><li>Mendorong inovasi di sektor swasta dan publik  dengan mengorganisasikan pertukaran informasi dan pe...
PERAN BERSAMA <ul><li>Mengembangkan mekanisme yang sesuai  bagi koordinasi horisontal maupun “vertikal” untuk mengatasi se...
DESAIN AKTIVITAS AWAL WP 1: Forum pertemuan dan Sekretariat: WP Leader : . . . WP 3: Perluasan pemahaman, community of pra...
DESAIN AKTIVITAS AWAL <ul><li>WP 1. Forum: Sekretariat dan Seri Pertemuan:  Diskusi, pembelajaran, pertukaran pengalaman. ...
PENUTUP <ul><li>Peningkatan daya saing dan kohesi sosial  perlu menjadi strategi  pokok dalam PEL/D  dalam rangka peningka...
PENUTUP <ul><li>Heksagon kebijakan inovasi  ditawarkan sebagai  advis bagi kerangka kebijakan inovasi  (innovation policy ...
WHY CHANGE? Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different . . . ‘ If you do what you always...
Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Gedung BPPT II, Lt 21 Jl. MH. Tha...
FAKTOR PENTING : Sisnas P3Iptek <ul><li>Faktor pertama adalah  kemampuan menumbuhkan jaringan antara unsur-unsur kelembaga...
Tujuan Sisnas P3Iptek <ul><li>Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan  Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bert...
Pasal 5  dan 13 UU No. 18 tahun 2002 <ul><li>Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan  Ilmu Pengetahuan dan...
Pasal 15 UU No. 18 tahun 2002 <ul><li>Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan da...
UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah <ul><li>tujuan otonomi daerah   adalah meningkatkan kesejahteraan masyara...
SISTEM INOVASI Sistem Pendidikan dan Litbang Pendidikan dan Pelatihan Profesi Pendidikan Tinggi dan Litbang Litbang Pemeri...
SISTEM INOVASI DAN KEBIJAKAN INOVASI <ul><li>Sistem Inovasi: suatu kesatuan dari sehimpunan aktor, kelembagaan, hubungan, ...
Kerangka Kebijakan Inovasi  <ul><li>Kebijakan Pendidikan </li></ul><ul><li>Pengetahuan dan Keterampilan </li></ul><ul><li>...
MEMBANGUN KEUNGGULAN DAYA SAING DAERAH Faktor Lokalitas & Konteks Global DAERAH  ~ Makro <ul><li>Himpunan SDM & Entitas Or...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

"Gerbang Indah Nusantara" Tatang Taufik A

2,239 views

Published on

Paparan singkat konsep "Gerbang Indah Nusantara" (Gerakan Membangun Sistem Inovasi dan Daya Saing Daerah di Seluruh Wilayah Nusantara") dalam workshop PEL di Mataram

Published in: Technology, Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,239
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
161
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

"Gerbang Indah Nusantara" Tatang Taufik A

  1. 1. Disampaikan dalam Seminar Regional “ Realita, Tantangan, dan Inovasi Daerah Mengurangi Kemiskinan melalui Pengembangan Ekonomi Lokal” di Mataram, 11 September 2006 “ GERBANG INDAH NUSANTARA” DALAM MENURUNKAN KEMISKINAN : BEBERAPA PENGALAMAN PRAKTIK Tatang A. Taufik Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
  2. 2. OUTLINE <ul><li>PENDAHULUAN </li></ul><ul><li>KONSEP/PENDEKATAN </li></ul><ul><li>BEBERAPA TANTANGAN GENERIK YANG UTAMA </li></ul><ul><li>PERUMUSAN AGENDA KOLABORASI </li></ul><ul><li>BEBERAPA PRAKARSA YANG TENGAH DILAKSANAKAN </li></ul><ul><li>BEBERAPA PELAJARAN YANG DAPAT DIPETIK </li></ul><ul><li>BEBERAPA REKOMENDASI </li></ul><ul><li>CATATAN PENUTUP </li></ul>
  3. 3. PENDAHULUAN <ul><li>PEL/D : Peningkatan kesejahteraan ~ penurunan kemiskinan </li></ul><ul><li>Peningkatan daya saing dan kohesi sosial : pengetahuan, inovasi, difusi dan pembelajaran ~ sistemik (bersistem dan sistematik) </li></ul><ul><li>Pilar : Pengembangan sistem inovasi ~ Platform dan pendekatan </li></ul><ul><li>Beberapa pokok pemikiran dan pengalaman praktik </li></ul>
  4. 4. PENDEKATAN : SKEMATIK POLA PIKIR ~ PEL/D Sistem Inovasi Daya Saing dan Kohesi Sosial Kemajuan Iptek, Inovasi Ekonomi Pengetahuan Ekonomi Jaringan Globalisasi Faktor-faktor Lokalitas Isu-isu Kontekstual  Kesejahteraan/ Kemakmuran Kecenderungan dan Tantangan Universal Klaster Industri <ul><li>UU No. 18/2002 : </li></ul><ul><li>Mengembangkan perekonomian negara </li></ul><ul><li>Meningkatkan dan menyerasikan sosial budaya bangsa </li></ul><ul><li>Memperkuat pertahanan negara </li></ul>
  5. 5. BEBERAPA LANDASAN LEGISLASI TERKAIT <ul><li>UU No. 18 tahun 2002 (Sisnas P3Iptek): </li></ul><ul><ul><li>Filosofi yang mendasarinya adalah “sistem inovasi” sebagai </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>suatu kesatuan dari sehimpunan aktor, kelembagaan, hubungan, interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusinya, termasuk teknologi dan praktik baik/terbaik, serta proses pembelajaran atau </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>sistem yang mengandung dan membentuk keterkaitan yang tidak terpisahkan dan saling memperkuat antara unsur-unsur kelembagaan, sumber daya, serta jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam satu keseluruhan yang utuh di lingkungan Negara Republik Indonesia ~ UU No. 18/2002. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Tujuan Sisnas P3Iptek : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi bagi keperluan mempercepat pencapaian tujuan negara, serta </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional. </li></ul></ul></ul><ul><li>Perundangan lain terkait, contoh: UU No. 32 tahun 2004 (Pemerintahan Daerah) & UU 33/2004 (Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah). UU 32/2004 : </li></ul><ul><ul><li>tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah (Pasal 2, Ayat 3); dan </li></ul></ul><ul><ul><li>kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban antara lain: memajukan dan mengembangkan daya saing daerah (Pasal 27, Ayat 1, butir g). </li></ul></ul><ul><li>UU No. 25 tahun 2004 (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional/SPPN); </li></ul><ul><li>Perpres No. 7 tahun 2005 (RPJM) dan Kebijakan sektoral/industrial (mis. KPIN). </li></ul>
  6. 6. PEL/D <ul><li>Faktor kunci : perbaikan mindset , melakukan empowering , dan membangun proses pembelajaran (learning process) semua pihak (penentu kebijakan, aktor bisnis, akademisi, dan masyarakat umum) </li></ul><ul><li>Implikasi kebijakan : </li></ul><ul><ul><li>Perlunya fokus strategis dan kerangka kebijakan yang koheren (strategic focus & coherent policy framework); </li></ul></ul><ul><ul><li>Proses partisipatif dalam merumuskan kebijakan dan menyusun agenda kolaboratif dan kontekstual; </li></ul></ul><ul><ul><li>Mendorong pola-pola resource & power sharing , dan benefit & risk sharing dalam mengatasi isu-isu strategis yang menjadi tanggung jawab bersama; </li></ul></ul><ul><ul><li>Meningkatkan economic and knowledge spillover dan modal sosial dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya, kapabilitas, dan berabagi kemajuan serta membangun keberdayaan dan kemandirian masyarakat; </li></ul></ul><ul><ul><li>Melakukan akselerasi perbaikan dan mendorong sustainabilitas dari prakarsa masyarakat maupun langkah-langkah interventif. </li></ul></ul>
  7. 7. KOHERENSI KEBIJAKAN INOVASI <ul><li>Koherensi kebijakan pada dasarnya setidaknya menyangkut tiga dimensi, yaitu: </li></ul><ul><li>Koherensi horisontal yang menentukan bahwa masing-masing kebijakan yang terkait atau kebijakan-kebijakan sektoral dikembangkan untuk saling mengisi dan/atau memperkuat atau meminimumkan ketidakkonsistenan (”inkonsistensi”) dalam tujuan yang (mungkin) saling bertentangan; </li></ul><ul><li>Koherensi vertikal yang menentukan bahwa keluaran yang dicapai/diperoleh sesuai atau konsisten dengan yang dimaksudkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan; </li></ul><ul><li>Koherensi temporal yang berkaitan dengan keadaan bahwa kebijakan yang diambil/ditetapkan saat ini akan tetap efektif di masa mendatang dengan membatasi potensi ”inkoherensi” dan dapat memberikan semacam panduan bagi perubahan (dan berkaitan dengan manajemen transisi). </li></ul>
  8. 8. KERANGKA UMUM POLA KOORDINASI Prakarsa Tematik dan/atau Spesifik Kondisi Umum (Framework Conditions) Dimensi Daerah Dimensi Nasional N A S I O N A L D A E R A H Kerangka Kebijakan Inovasi
  9. 9. REFORMASI KEBIJAKAN INOVASI <ul><li>Perlunya perubahan peran pemerintah dalam kebijakan inovasi untuk mencapai/mengembangkan koherensi kebijakan dan ”membuka” (proses kebijakan) serta melakukan reformasi dan memastikan proses pembelajaran dalam sistem kebijakan, baik pada tataran nasional/pusat maupun daerah. </li></ul><ul><li>Pentingnya peran aktif dan kepeloporan pemerintah daerah serta koordinasi yang baik dengan pemerintahan tingkat nasional dan jaringan internasional . Ini dipandang semakin menentukan keberhasilan penguatan sistem inovasi dalam peningkatan daya saing dan kohesi sosial di daerah dan nasional secara keseluruhan. </li></ul><ul><li>Sebagai ikhtiar dalam mendorong pengembangan sistem inovasi secara sinergis, baik pada tataran nasional maupun daerah yang sesuai dengan konteks spesifik masing-masing daerah, prakarsa praktik kebijakan inovasi yang baik perlu dikembangkan secara bersama dan sebagai agenda bersama. Semangat dan langkah untuk merealisasikan hal demikian diajukan untuk menjadi keserentakan gerakan secara nasional – ”Gerakan Membangun Sistem Inovasi dan Daya Saing Daerah di Seluruh Wilayah Nusantara (Gerbang Indah Nusantara).” </li></ul>
  10. 10. ISU / TANTANGAN GENERIK: Kegagalan pasar, kegagalan pemerintah & kegagalan sistemik <ul><li>Kelemahan kerangka umum. </li></ul><ul><li>Kelemahan keterkaitan, interaksi & kerjasama difusi inovasi atau praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbang. </li></ul><ul><li>Kelemahan kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang serta rendahnya kemampuan absorpsi UKM. </li></ul><ul><li>Persoalan budaya inovasi. </li></ul><ul><li>Kelemahan fokus, rantai nilai, kompetensi & sumber pembaruan ekonomi dan sosial. </li></ul><ul><li>Tantangan global. </li></ul>
  11. 11. PERUMUSAN AGENDA KOLABORASI <ul><li>Keberhasilan membangun sistem inovasi dalam meningkatkan daya saing dan kohesi sosial membutuhkan keterpaduan baik pada setiap sektor/bidang atau tataran yang berbeda maupun antara sektor/bidang atau tataran yang berbeda. Keserentakan dapat dilakukan melalui pendekatan rule and order dengan instrumen regulatif yang bersifat mandatory dan mengikat bagi semua pihak. Namun ini dikhawatirkan memerlukan proses panjang dan dalam kondisi saat ini bisa kontra produktif. Karenanya, pola koordinasi yang lebih ”terbuka” dipandang lebih sesuai untuk memprakarsai gerakan. </li></ul><ul><li>Keterpaduan prakarsa sangat ditentukan oleh keberhasilan m erumuskan konsep kerangka kebijakan inovasi (innovation policy framework) </li></ul><ul><ul><li>yang menjadi acuan bersama, </li></ul></ul><ul><ul><li>diterjemahkan ke dalam tindakan dengan sasaran yang jelas dan terukur, </li></ul></ul><ul><ul><li>secara konsisten diimplementasikan, </li></ul></ul><ul><ul><li>dipantau dan dievaluasi, serta </li></ul></ul><ul><ul><li>diperbaiki secara terus-menerus. </li></ul></ul><ul><li>Karena itu, rumusan kerangka kebijakan untuk mengawali agenda kolaboratif dinilai sebagai salah satu titik masuk penting dalam membangun efektivitas gerakan ke depan. </li></ul><ul><li>Proses dan produk kebijakan inovasi yang baik pada dasarnya merupakan proses dan produk pembelajaran . Karena itu “gerakan” perlu memberikan ruang bagi proses pembelajaran dalam kebijakan, termasuk additionality dalam agenda tindak kongkrit di lapangan. </li></ul>
  12. 12. BEBERAPA PERTIMBANGAN <ul><li>Tema kebijakan inovasi yang dinilai mendasar (fundamental) dan luas; </li></ul><ul><li>Bersifat universal bagi konteks nasional dan daerah serta kondisi sektoral/industrial pada umumnya di Indonesia, namun memberikan ruang fleksibilitas bagi penyesuaian kekhasan (konteks) lokal/daerah; </li></ul><ul><li>Bidang-bidang yang saling berkaitan dan bersifat cross-cutting issues ; </li></ul><ul><li>Merupakan faktor kunci (sangat penting) bagi prakarsa-prakarsa berdasarkan situasi saat ini dan antisipasi ke depan; </li></ul><ul><li>Dapat menjadi agenda kolaboratif pada tataran nasional dan daerah. </li></ul>
  13. 13. HEKSAGON KEBIJAKAN INOVASI <ul><li>Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis. </li></ul><ul><li>Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang dan mengembangkan kemampuan absorpsi UKM. </li></ul><ul><li>Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbang. </li></ul><ul><li>Mendorong budaya inovasi. </li></ul><ul><li>Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri nasional dan daerah. </li></ul><ul><li>Penyelarasan dengan perkembangan global. </li></ul>4 5 1 6 2 3
  14. 14. BEBERAPA PRAKARSA <ul><li>Dialog reformasi kebijakan di tingkat nasional. Ini termasuk dalam bentuk: </li></ul><ul><ul><ul><li>dialog dalam DRN, fora peningkatan kapasitas di KNRT, focus Group discussion/FGD Sistem Inovasi Nasional, visi dan misi iptek 2025, strategi dan prinsip kemitraan iptek, sistem insentif riset; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>prakarsa sistem pengetahuan/teknologi masyarakat: kajian, rancangan kebijakan, inventarisasi, dokumentasi, pengembangan, perlindungan hukum; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>beberapa pemetarencanaan teknologi (technology roadmapping) terkait dengan program prioritas nasional. </li></ul></ul></ul><ul><li>Kemitraan dengan daerah sebagai dukungan peningkatan kemampuan daerah (prakarsa pengembangan sistem inovasi daerah/SID dan klaster industri/KI di daerah dalam PEL), seperti </li></ul><ul><ul><li>Fora informasi (termasuk awareness campaign ), diskusi dan peningkatan kapasitas stakeholders tentang PEL, SID, KI dan TIK. </li></ul></ul>
  15. 15. BEBERAPA PRAKARSA <ul><li>Panduan dan bantuan teknis dalam pengembangan/penguatan kelembagaan kolaboratif di daerah: misalnya dalam pengembangan Dewan Peningkatan Daya Saing/DPDS, Dewan Riset Daerah/DRD, Tim Klaster Industri daerah. Daerah yang tengah didampingi: Kabupaten Tegal, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Barru. Daerah yang direncanakan didampingi: Kota Pekalongan, Badan Koordinasi Antar Daerah/BKAD Subosukowonosraten). </li></ul><ul><li>Panduan dan bantuan teknis dalam penyusunan dokumen Strategi Inovasi Daerah. </li></ul>
  16. 16. BEBERAPA PRAKARSA <ul><li>Panduan dan/atau bantuan teknis dalam tematik spesifik daerah , beberapa contoh: </li></ul><ul><ul><ul><li>panduan dan bantuan teknis dalam pengembangan e-Government (model percontohan: Kabupaten Jembrana). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>panduan dan bantuan teknis dalam pengembangan e-Learning (termasuk kerjasama yang tengah dikembangkan dengan UNDIKSHA – Singaraja). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>kemitraan dan bantuan teknis dalam pengembangan pemuda pewirausaha pemula inovatif (bekerjasama dengan Kementerian pemuda dan Olah Raga). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>kolaborasi nasional dan daerah dalam pengembangan dan pemanfaatan, serta difusi open source software/OSS (filosofi using more is better; Digital Retrieval - Local & Global; Collaborative Work Group Software; Tele/distance Capabilities. Ini juga sebagai upaya dalam mengatasi isu digital/knowledge divide ). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>bantuan teknis dalam pengembangan stasiun TV lokal di daerah perbatasan. </li></ul></ul></ul><ul><li>Peningkatan peran swasta dalam PEL (forum nasional corporate social responsibility/CSR , peningkatan kapasitas stakeholder dalam PEL) </li></ul><ul><li>Kemitraan litbang dengan swasta, termasuk UKM. </li></ul>
  17. 17. PELAJARAN YANG DAPAT DIPETIK <ul><li>Kerangka kebijakan. Kerangka kebijakan yang “sesuai dan disepakati bersama” perlu dikembangkan sebagai pijakan (platform) para pihak untuk membangun langkah yang lebih terpadu. Reformasi kebijakan perlu diletakkan dalam agenda jangka panjang dan dilakukan dengan kesungguhan, konsisten dan bertahap. </li></ul><ul><li>Peningkatan kapasitas penentu kebijakan dan stakeholder . Reformasi kebijakan adalah suatu proses pembelajaran, bukan saja bagi para penentu kebijakan tetapi juga beneficiaries dan stakeholders kunci lainnya. Cara dan kemampuan/keterampilan para pihak perlu dikembangkan agar semakin mampu menghasilkan proses dan produk kebijakan yang semakin baik. </li></ul><ul><li>Proses partisipatif . Setiap pihak memiliki peran masing-masing yang perlu terus dikembangkan. Namun kebijakan yang baik memerlukan peran dan upaya komplementatif dan sinergis banyak pihak. Proses partisipatif merupakan cara yang sesuai dalam melakukan reformasi kebijakan, menumbuhkembangkan proses pembelajaran kebijakan dan merupakan investasi sangat penting dalam membangun modal sosial. </li></ul><ul><li>Intensitas interaksi fasilitator, pakar, penentu kebijakan dan aktor/ stakeholders kunci lain . Intensitas interaksi fasilitator, pakar, penentu kebijakan dan aktor/ stakeholders kunci lain sangat mempengaruhi “keberhasilan” dalam mengawali dan memelihara momentum prakarsa tindakan kolaboratif. </li></ul>
  18. 18. PELAJARAN YANG DAPAT DIPETIK ~ Tantangan <ul><li>Proses panjang untuk meningkatkan pemahaman tentang beberapa konsep dan praktik, termasuk membangun “kemitraan” yang sinergis. </li></ul><ul><li>Perbaikan paradigma, perubahan mindset, sikap dan cara tindak semua aktor (penentu kebijakan, swasta, ornop, dan masyarakat). Ini juga terkait dengan good will, willingness to change, komitmen mitra dan komitmen bersama. </li></ul><ul><li>Dimensi politik. </li></ul><ul><li>Local champions, pioneering, leadership dan pelembagaan proses. </li></ul><ul><li>Langkah-langkah “kecil” dan momentum perbaikan. </li></ul><ul><li>Komunikasi. </li></ul><ul><li>One size doesn’t fit all . Upaya pengembangan/penguatan sistem inovasi daerah memang dapat memanfaatkan “pelajaran” dari pihak lain (daerah/negara lain), termasuk memanfaatkan praktik-praktik baik/terbaik (good/best practices) . Para pihak pun sebenarnya tidak perlu “terjebak” dalam reinventing the wheel . Akan tetapi segi-segi positif universal yang diperoleh (dari keberhasilan/kegagalan) tetap memerlukan “penyesuaian” kontekstual sesuai dengan karakteristik dan perkembangan masing-masing “kasus” daerah. </li></ul>
  19. 19. REKOMENDASI PERAN DAERAH <ul><li>Menyusun dan memperbaiki strategi inovasi daerah masing-masing secara terus-menerus , menetapkan tujuan strategis kebijakan dan sasaran-sasarannya sesuai dengan konteks masing-masing daerah, serta mengimplementasikannya secara konsisten; </li></ul><ul><li>Mengembangkan kerjasama dengan pihak-pihak yang berkompeten (misalnya DRN, KRT, kementerian/departemen terkait, lembaga litbang dan perguruan tinggi dan/atau lembaga lainnya) dalam upaya-upaya pengembangan sistem inovasi daerah, termasuk penataan/ pengembangan basisdata (indikator) penting di masing-masing daerah (khususnya yang relevan dengan sistem inovasi dan daya saing) yang sedapat mungkin kompatibel dengan daerah lain dan nasional; </li></ul><ul><li>Berpartisipasi aktif dalam prakarsa pembelajaran inovasi, termasuk kebijakan inovasi. </li></ul>
  20. 20. SETIAP DAERAH PERLU PROAKTIF <ul><li>Membuat/menetapkan inovasi sebagai “jantung” pembaruan/ pembangunan dalam keseluruhan bidang ekonomi di setiap daerah; </li></ul><ul><li>Memperbaiki kerangka dan instrumen legislasi serta iklim daerah yang mendukung/kondusif bagi perkembangan inovasi dan bisnis; </li></ul><ul><li>Mengembangkan pasar yang dinamis bagi inovasi, pengetahuan/ teknologi dan praktik-praktik baik; </li></ul><ul><li>Meningkatkan investasi dalam inovasi; </li></ul><ul><li>Memperkuat manajemen bidang-bidang kebijakan; </li></ul><ul><li>Mengembangkan keterampilan/kapasitas bagi pembelajaran kebijakan inovasi; </li></ul><ul><li>Mengembangkan penadbiran inovasi (innovation governance) yang efisien, termasuk kerangka dan instrumen-instrumen kebijakan yang fokus sesuai dengan konteks daerah. </li></ul>
  21. 21. PERAN NASIONAL <ul><li>Mengembangkan kerangka kebijakan inovasi yang terkoordinasi dan terpadu sebagai acuan bagi para pihak dalam melaksanakan perannya dalam pengembangan sistem inovasi di Indonesia; </li></ul><ul><li>Meningkatkan koherensi beragam kebijakan di bawah ranah kompetensinya (mandatnya) sebagai bagian integral dari kebijakan inovasi nasional; </li></ul><ul><li>Mengembangkan program/kegiatan prioritas dalam kerangka sistem inovasi nasional , termasuk misalnya program payung, pola hibah bersaing dan/atau bentuk-bentuk patungan (sharing) ”pusat – daerah,” pola pembiayaan set aside dan/atau kemungkinan pola anggaran struktural DAU, DAK atau dekonsentrasi; </li></ul><ul><li>Memprakarsai/mengembangkan kerangka proses pembelajaran dalam kebijakan inovasi; </li></ul><ul><li>Bekerjasama dengan daerah dalam mengembangkan program terpadu pengembangan sistem inovasi dan melakukan pengkajian bersama berkaitan dengan proses pengembangan sistem inovasi, kebijakan inovasi dan kinerjanya; </li></ul><ul><li>Mengembangkan prakarsa percontohan , bekerjasama dengan beberapa daerah; </li></ul>
  22. 22. PERAN NASIONAL <ul><li>Mendorong inovasi di sektor swasta dan publik dengan mengorganisasikan pertukaran informasi dan pengalaman dalam mendorong dan mendiseminasikan informasi tentang inovasi di lingkungan industri dan sektor publik; </li></ul><ul><li>Memprakarsai dan mendorong upaya peningkatan kapasitas para pihak (misalnya melalui pelatihan, semiloka, kampanye keperdulian dan upaya relevan lainnya) terkait dengan kebijakan dan faktor/aspek penting yang mempengaruhi kinerja inovasi dan daya saing bisnis dan daerah; </li></ul><ul><li>Mengembangkan kerjasama internasional dalam pengembangan sistem inovasi, termasuk dalam penadbiran kebijakan inovasi; </li></ul><ul><li>Mendorong difusi praktik-praktik baik (termasuk penadbiran kebijakan inovasi) di seluruh wilayah Indonesia; </li></ul><ul><li>Menyebarluaskan pelaporan/publikasi berkaitan dengan perkembangan sistem inovasi di Indonesia. </li></ul>
  23. 23. PERAN BERSAMA <ul><li>Mengembangkan mekanisme yang sesuai bagi koordinasi horisontal maupun “vertikal” untuk mengatasi secara bertahap persoalan-persoalan koherensi pada berbagai dimensi; </li></ul><ul><li>Mengembangkan prakarsa bersama mekanisme koordinasi , terutama mekanisme koordinasi terbuka, sebagai salah satu cara untuk lebih memungkinkan proses pembelajaran bersama dalam pengembangan dan implementasi kebijakan inovasi; </li></ul><ul><li>Meningkatkan kerjasama dan prakarsa-prakarsa bersama (kolaboratif) terutama dalam mengembangkan kerangka bersama (di daerah, daerah – daerah, dan daerah – pusat/nasional, maupun untuk kerjasama internasional) dalam rangka memperkuat inovasi di seluruh wilayah Indonesia. </li></ul>
  24. 24. DESAIN AKTIVITAS AWAL WP 1: Forum pertemuan dan Sekretariat: WP Leader : . . . WP 3: Perluasan pemahaman, community of practice, bantuan teknis WP leader : . . . . WP 2: Aktor, aktivitas, dan metodologi WP leader : . . . . WP 4: Pemetaan, identifikasi Isu/kebutuhan nasional, kajian kebijakan WP leader : . . . . WP 5: Fora/ Konferensi nasional dan antologi WP leader : . . . . WP leader : . . . .
  25. 25. DESAIN AKTIVITAS AWAL <ul><li>WP 1. Forum: Sekretariat dan Seri Pertemuan: Diskusi, pembelajaran, pertukaran pengalaman. </li></ul><ul><li>WP 2. Pemetaan Aktor, Aktivitas Penting, dan Metodologi terkait dengan Sistem Inovasi dan Kebijakan Inovasi: Pemutakhiran pemetaan aktor/ stakeholders kunci dan deskripsi aktivitas terkait dengan sistem inovasi di daerah, wilayah tertentu dan/atau Indonesia. </li></ul><ul><li>WP 3. Perluasan Pemahaman, Pengembangan Community of Practice, Bantuan Teknis (Technical Assistance): Peningkatan kapasitas penentu kebijakan, peneliti, dan stakeholders kunci lain, serta pengembangan jaringan kemitraan; dan Bantuan teknis. </li></ul><ul><li>WP 4. Pemetaan, Identifikasi Isu/Kebutuhan Nasional, Kajian Inovasi: Kajian, advokasi, advis kebijakan; dan penghimpunan dan diseminasi “praktik baik/terbaik.” </li></ul><ul><li>WP 5: Fora/Konferensi nasional dan Antologi: Konferensi nasional sistem inovasi dan kebijakan inovasi, serta “penghimpunan” bahan dan hasil (pengembangan knowledge management ). </li></ul>
  26. 26. PENUTUP <ul><li>Peningkatan daya saing dan kohesi sosial perlu menjadi strategi pokok dalam PEL/D dalam rangka peningkatan kesejahteraan/penurunan kemiskinan di daerah. Pilar dalam hal ini adalah pengembangan/penguatan sistem inovasi daerah. </li></ul><ul><li>Dalam praktik implementasinya, konsep/pendekatan sistem inovasi dan klaster industri dapat diibaratkan sebagai dua sisi dari mata uang logam daya saing . Melalui semangat berkompetisi dan berkolaborasi, para aktor perlu semakin mampu untuk bermain sesuai dengan peran/fungsi dan kompetensi yang dibutuhkannya dalam membentuk dan memperbaiki mata uang logam yang semakin bernilai. </li></ul><ul><li>Gerbang Indah Nusantara pada intinya merupakan suatu upaya untuk memperbaiki proses koordinasi dan sebagai semangat dan ajakan keprakarsaan (kepeloporan) bersama, untuk menumbuhkembangkan kolaborasi sinergis dalam pengembangan/penguatan sistem inovasi daerah. Ini, secara bertahap, diharapkan dapat menjadi gerakan bersama para pemangku kepentingan (setiap sektor ekonomi dan/atau pembangunan, setiap tataran pemerintahan, setiap daerah/wilayah, dan “lintas bidang”) dalam mengembangkan/ memperkuat sistem inovasi (daerah dan nasional) sebagai landasan dan pilar peningkatan daya saing dan kohesi sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi dan semakin adil. </li></ul>
  27. 27. PENUTUP <ul><li>Heksagon kebijakan inovasi ditawarkan sebagai advis bagi kerangka kebijakan inovasi (innovation policy framework ) nasional dan daerah diusulkan dan dapat menjadi tititk masuk dan/atau pijakan untuk memperbaiki koordinasi dan meningkatkan koherensi kebijakan. </li></ul><ul><li>Bagaimana pun, keberhasilan suatu gerakan berpangkal dari SDM yang memiliki “idealisme” dan menjunjung moral/etika untuk melakukan perbaikan, semangat perbaikan sikap, perilaku dan keterampilan, berkembang menjadi budaya. Setiap daerah pun perlu berupaya mengatasi “kekurang-memadaian SDM berkualitas” dan/atau “kesenjangan” pengetahuan, serta mendorong secara agresif upaya-upaya reversed brain drain . Langkah-langkah yang dikembangkan akan perlu mencapai suatu “masa kritis” (critical mass), agar menjadi gerakan yang mampu membawa kepada perbaikan signifikan. </li></ul><ul><li>Inovasi pada umumnya tidak terjadi dalam keterisolasian . Karena itu, mengembangkan/memperkuat jaringan dan kemitraan perlu dilakukan dalam berbagai segi dan proses pengembangan/penguatan sistem inovasi daerah. Pengembangan/penguatan sistem inovasi daerah merupakan suatu proses pembelajaran bersama, yang keberhasilannya pada akhirnya akan ditentukan oleh kesungguhan dan konsistensi para pihak yang terlibat. </li></ul>
  28. 28. WHY CHANGE? Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different . . . ‘ If you do what you always did, you will get what you always got’ Albert Einstein We cannot solve problems using the same kind of thinking we used when we created them . . . .
  29. 29. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Gedung BPPT II, Lt 21 Jl. MH. Thamrin 8, Jakarta 10340 Telp. (021)-3169813 Fax. (021)-3169811 E-mail: tik@inn.bppt.go.id http: // www.inn.bppt.go.id Terimakasih PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
  30. 30. FAKTOR PENTING : Sisnas P3Iptek <ul><li>Faktor pertama adalah kemampuan menumbuhkan jaringan antara unsur-unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membentuk rantai yang mengaitkan kemampuan melakukan pembaruan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kemampuan memanfaatkan kemajuan yang terjadi ke dalam barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis. Melalui jaringan itu terjadi berbagai bentuk transaksi sehingga sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi mengalir dari unsur kelembagaan yang satu ke unsur kelembagaan yang lain. Dengan demikian, sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif. </li></ul><ul><li>Faktor kedua adalah kemampuan menumbuhkan iklim usaha yang kompetitif . . . . </li></ul><ul><li>Faktor ketiga adalah kemampuan menumbuhkan daya dukung . . . </li></ul>
  31. 31. Tujuan Sisnas P3Iptek <ul><li>Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bertujuan memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi bagi keperluan mempercepat pencapaian tujuan negara , serta meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional. </li></ul>
  32. 32. Pasal 5 dan 13 UU No. 18 tahun 2002 <ul><li>Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berfungsi membentuk pola hubungan yang saling memperkuat antara unsur penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam satu keseluruhan yang utuh untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. </li></ul><ul><li>Unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur kelembagaan, unsur sumber daya, dan unsur jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi . </li></ul><ul><li>Pasal 13 : Pemerintah mendorong kerja sama antara semua unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan jaringan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi </li></ul>
  33. 33. Pasal 15 UU No. 18 tahun 2002 <ul><li>Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berfungsi membentuk jalinan hubungan interaktif yang memadukan unsur-unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan kinerja dan manfaat yang lebih besar dari keseluruhan yang dapat dihasilkan oleh masing-masing unsur kelembagaan secara sendiri-sendiri. ~ SINERGI POSITIF </li></ul><ul><li>Untuk mengembangkan jaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perguruan tinggi, lembaga litbang, badan usaha, dan lembaga penunjang, wajib mengusahakan kemitraan dalam hubungan yang saling mengisi, melengkapi, memperkuat, dan menghindarkan terjadinya tumpang tindih yang merupakan pemborosan. ~ KEMITRAAN </li></ul>
  34. 34. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah <ul><li>tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah (Pasal 2, Ayat 3); dan </li></ul><ul><li>kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban antara lain: memajukan dan mengembangkan daya saing daerah (Pasal 27, Ayat 1, butir g). </li></ul>“ Pengetahuan, teknologi, inovasi, difusi” ~ elemen sangat penting bagi pencapaian tujuan tersebut.
  35. 35. SISTEM INOVASI Sistem Pendidikan dan Litbang Pendidikan dan Pelatihan Profesi Pendidikan Tinggi dan Litbang Litbang Pemerintah Sistem Industri Perusahaan Besar UKM “Matang/ Mapan” PPBT Intermediaries Lembaga Riset Brokers Konsumen (permintaan akhir) Produsen (permintaan antara) Permintaan (Demand) Framework Conditions Kondisi Umum dan Lingkungan Kebijakan pada Tataran Internasional, Pemerintah Nasional, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota Perbankan Modal Ventura Supra- dan Infrastruktur Khusus HKI dan Informasi Dukungan Inovasi dan Bisnis Standar dan Norma Catatan : RPT = Riset dan Pengembangan Teknologi (Research and Technology Development) PPBT = Perusahaan Pemula (Baru) Berbasis Teknologi. Alamiah SDA (Natural Endowment) <ul><li>Budaya </li></ul><ul><li>Sikap dan nilai </li></ul><ul><li>Keterbukaan terhadap pembelajaran dan perubahan </li></ul><ul><li>Kecenderungan terhadap Inovasi dan kewirausahaan </li></ul><ul><li>Mobilitas </li></ul><ul><li>Kebijakan Ekonomi </li></ul><ul><li>Kebijakan ekonomi makro </li></ul><ul><li>Kebijakan moneter </li></ul><ul><li>Kebijakan fiskal </li></ul><ul><li>Kebijakan pajak </li></ul><ul><li>Kebijakan perdagangan </li></ul><ul><li>Kebijakan persaingan </li></ul>Kebijakan Industri/ Sektoral Kebijakan Keuangan Kebijakan Promosi & Investasi Infrastruktur Umum/ Dasar Sumber : Taufik (2005) Sistem Politik Pemerintah Penadbiran (Governance) Kebijakan RPT
  36. 36. SISTEM INOVASI DAN KEBIJAKAN INOVASI <ul><li>Sistem Inovasi: suatu kesatuan dari sehimpunan aktor, kelembagaan, hubungan, interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusinya (termasuk teknologi dan praktik baik/terbaik), serta proses pembelajaran. </li></ul><ul><li>Kebijakan inovasi (innovation policy) merupakan kelompok kebijakan yang mempengaruhi kemajuan-kemajuan teknis dan bentuk inovasi lainnya, yang pada dasarnya bertujuan: </li></ul><ul><ul><li>Membangun/mengembangkan kapasitas inovatif setiap “simpul” (fungsi/kegiatan/proses) dalam sistem inovasi; </li></ul></ul><ul><ul><li>Meningkatkan/memperlancar aliran pengetahuan dalam dan antarfungsi/kegiatan/proses dalam sistem inovasi (ini juga berarti meningkatkan proses pembelajaran dalam sistem); dan </li></ul></ul><ul><ul><li>Memperkuat hubungan dan keterkaitan rantai nilai vertikal dan horisontal antar- fungsi/kegiatan/proses produksi, litbang, adopsi dan difusi (termasuk komersialisasi) dan fungsi/kegiatan/proses penunjang dalam sistem inovasi. </li></ul></ul>
  37. 37. Kerangka Kebijakan Inovasi <ul><li>Kebijakan Pendidikan </li></ul><ul><li>Pengetahuan dan Keterampilan </li></ul><ul><li>Kreativitas </li></ul><ul><li>Profesionalisme </li></ul><ul><li>Kewirausahaan </li></ul><ul><li>Kebijakan Ekonomi Makro </li></ul><ul><li>Moneter </li></ul><ul><li>Fiskal </li></ul><ul><li>Perdagangan </li></ul><ul><li>Kebijakan Industri </li></ul><ul><li>Investasi </li></ul><ul><li>Perpajakan - Subsidi </li></ul><ul><li>Insentif </li></ul><ul><li>Regulasi - Deregulasi </li></ul>Kebijakan Litbang Kebijakan Daerah Kemajuan Industri: Daya Saing, Kapasitas Inovatif, Tingkat Difusi, Pembelajaran, Kewirausahaan Kebijakan Inovasi Perbaikan Bisnis yang Ada Perkembangan Investasi Perkembangan Bisnis Pemula yang Inovatif Kebijakan Sains Kebijakan Teknologi
  38. 38. MEMBANGUN KEUNGGULAN DAYA SAING DAERAH Faktor Lokalitas & Konteks Global DAERAH ~ Makro <ul><li>Himpunan SDM & Entitas Organisasi </li></ul><ul><li>Hubungan - Jaringan - Interaksi </li></ul><ul><li>Kolaborasi - Sinergi </li></ul><ul><li>SISTEM INOVASI - KLASTER INDUSTRI ~ Meso </li></ul><ul><li>SDM </li></ul><ul><li>Kompetensi </li></ul><ul><li>Spesialisasi </li></ul><ul><li>Organisasi/Perus. ~ Mikro </li></ul>Produk

×