Dokumen tersebut membahas agenda FGD mengenai pengembangan dan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Badan Staf Kepala Asisten Presiden, mencakup skema perpindahan ke dalam jabatan tersebut, kebijakan penilaian, serta tahapan uji kompetensi."

1. Jakarta, 9 Maret 2022
FGD Pengembangan dan
Pembinaan JFAK di BSKAP

2. Agenda
Skema perpindahan ke dalam Jabatan Fungsional Analis
Kebijakan
01
Tindak lanjut usulan peta Analis Kebijakan di BSKAP
02
Kebijakan penilaian Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
03

3. TAHAPAN UJI KOMPETENSI JFAK
TAHAP 1
TAHAP 3
Seleksi Administrasi
Uji Wawancara
TAHAP 2 Uji Tertulis
Uji Dokumentasi
Perpindahan Jabatan, Kenaikan Jenjang,
Pengangkatan Kembali
Perpindahan Jabatan, Kenaikan Jenjang,
Pengangkatan Kembali
Perpindahan Jabatan, pengangkatan
kembali
Perpindahan Jabatan, pengangkatan
kembali
Perpindahan Jabatan, Pengangkatan
Pertama, Kenaikan Jenjang, Pengang
katan Kembali
Perpindahan Jabatan, Pengangkatan
Pertama, Kenaikan Jenjang, Pengang
katan Kembali

4. Pengangkatan JFAK
PERPINDAHAN JABATAN
 Diperuntukkan bagi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional lain yang terkait.
 Berijazah paling rendah magister (S2) dari perguruan tinggi paling kurang
terakreditasi B;
 Pangkat paling rendah Penata golongan ruang III/c;
 Memiliki Kompetensi analisis kebijakan yang dibuktikan dari pengalaman jabatan
paling kurang 5 tahun secara kumulatif;
 Tersedia formasi untuk jabatan Analis Kebijakan
 Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
• Berusia paling tinggi :
• Batas usia sesuai PP 11/2017 pasal 76 jo. PP 17/2020 ttg Manajemen ASN
53 Tahun untuk JF Ahli Pertama dan JF Ahli Muda
55 tahun untuk JF Ahli Madya
60 tahun untuk JF Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki JPT dan
pangkat/golongan minimal Pembina Utama Madya (IV/d)
• Pada waktu pengusulan uji kompetensi paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas
usia pengangkatan pada masing-masing jenjang

5. Angka Kredit Perpindahan Jabatan
No Gol / Ruang
STTB / Ijazah ANGKA KREDIT DAN NILAI UJI KOMPETENSI
1 2 3 4 5 6 7 8
1
III / c
Magister (S2) 200 226 249 273 296
Doktor (S3) 200 228 251 275 298
2
III / d
Magister (S2) 300 325 347 370 393
Doktor (S3) 300 327 349 372 395
3
IV / a
Magister (S2) 400 437 471 505 539
Doktor (S3) 400 440 474 508 542
4
IV / b
Magister (S2) 550 587 621 655 689
Doktor (S3) 550 590 624 658 692
5
IV / c
Magister (S2) 700 737 771 805 839
Doktor (S3) 700 740 774 808 842
Hasil Uji Kompetensi
x < 70 tidak lulus
70 ≤ x < 75 75 ≤ x < 80 80 ≤ x < 85 85 ≤ x < 90 x ≥ 90
x < 70 : Peserta Uji Kompetensi belum kompeten
70 ≤ x < 75 : Peserta Uji Kompetensi memenuhi standar kompetensi
minimal
75 ≤ x < 90 : Peserta Uji Kompetensi melebihi standar kompetensi
minimal pada beberapa elemen kompetensi
x ≥ 90 : Peserta Uji Kompetensi melebihi standar kompetensi
minimal pada semua elemen kompetensi
Keterangan :
* x adalah Hasil Uji Kompetensi

6. Tindak lanjut usulan peta Analis
Kebijakan di BSKAP

7. Penempatan Sesuai dengan Bidang Keahlian/
Keterampilan
“Analis Kebijakan adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk
melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.”
PermenPAN RB 45/2013:
01
“Analis Kebijakan diangkat sesuai dengan bidang kepakaran dan peta jabatan (Analisis Beban Kerja)
yang telah disusun”
Berdasarkan Surat Edaran LAN Nomor 2880/D.1/KTU.01.1 tentang penempatan Analis
Kebijakan pada Instansi yaitu:
02
Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS (Perubahan PP 11/2017),
bahwa Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat
pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas
yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF.
03
“Analis Kebijakan dapat melaksanakan seluruh sub unsur kajian dan analisis kebijakan sesuai
PermenPAN 45/2013 baik secara individual maupun dalam tim berdasarkan penugasan secara tertulis
dari pimpinan unit kerja ybs.”

8. 2013
2014
2014
2014
2019
Perber KaLAN dan
KaBKN No. 16 Tahun
2014 Bab IX
Surat Edaran Kepala
LAN No.
2/K.1/HKM.02.3/2019
UU No. 5 Tahun 2014 PerKaLAN No. 32
Tahun 2014 ttg
Pedoman
Penyusunan Formasi
JFAK
Formasi Analis
Kebijakan (AK)
PermenPAN RB No. 45
Tahun 2013 Bab XI
Dasar Hukum Penyusunan Formasi

9. Evaluasi oleh
instansi Pembina JF
2
Instansi menyusun
kebutuhan formasi
JFAK
1
Rekomendasi
Instansi Pembina JF
3
Evaluasi terhadap
usulan oleh
Kemenpan RB
4
Penetapan formasi
oleh Menpan RB
5
Mekanisme Penetapan Formasi
Jabatan Fungsional

10. Indikator penetapan
Formasi JFAK*
01
01
01
01
Ruang lingkup kebijakan
0
0
0
02
2
2
2
Jumlah kebijakan yang
dihasilkan
03
03
03
03
Karakteristik
pekerjaan/tugas pokok
0
0
0
04
4
4
4
Analisis kebutuhan JFAK
*Perkalan No. 32/2014 ttg pedoman penyusunan formasi JFAK

11. Cek kesesuaian,
diskusi kapus
02 Review
Laporan deputi utk
ttd kepala
04 Persetujuan
Dokumen Analisis
Kebutuhan
01 Usulan
Diskusi PUSAKA
dan instansi
03 Pembahasan
Rekomendasi
formasi (ttd Kepala
LAN)
Final
Alur Proses Usulan Formasi JFAK

12. Adalah dokumen yang memberikan
penjelasaan tentang pertimbangan dan
urgensi diperlukannya JFAK pada instansi.
Dalam dokumen ini dipaparkan hasil
pekerjaan yang dilakukan JFAK, data, dan
referensi mengenai pentingnya JFAK bagi
instansi, serta proyeksi kebutuhan JFAK
selama 5 (lima) tahun.
Dokumen Analisis
Kebutuhan

13. 01 Pendahuluan
02 Ruang lingkup dan jenis
kebijakan yang dihasilkan
04 Analisis kebutuhan JFAK
03 Analisis kesesuaian tugas
JFAK
Sistematika

14. #2. Ruang lingkup
dan jenis kebijakan
yang dihasilkan
A. Ruang lingkup produk kebijakan yang
dihasilkan oleh instansi
B. Jenis-jenis produk kebijakan yang dihasilkan
oleh instansi
C. Jenis-jenis output yang dihasilkan oleh AK
A. Permasalahan dan Tantangan Kebijakan
pada bidang/sektor yang menjadi tugas
instansi
B. Profil, tugas dan fungsi lembaga/institusi
#1. Pendahuluan

15. #4. Analisis kebutuhan
JFAK
A. Proyeksi Distribusi JFAK pada unit-unit kerja di
lingkungan instansi (Peta jabatan JFAK)
B. Perhitungan kebutuhan kebutuhan JFAK pada
unit-unit di lingkungan instansi (sesuai form
Excel)
A. Profil Organisasi.
B. Karakteristik pekerjaan/tugas pokok,
C. Relasi Pekerjaan instansi/unit kerja dengan
tupoksi JFAK
D. Dampak yang diharapkan dari kehadiran AK bagi
instansi
#3. Analisis kesesuaian
tugas JFAK

16. Langkah-langkah penyusunan formasi JFAK
*berdasarkan Peraturan Kepala LAN No.32/2014
Formulir 1
1. Menghitung rata2 angka kredit/jam untuk setiap jenjang jabatan
• Membagi selisih angka kredit untuk naik ke jenjang berikutnya dengan perkalian masa kerja jabatan secara normal AK
selama 5 tahun dan jumlah jam kerja efektif selama 5 tahun.
Formulir 2
2. Menginventarisir seluruh jenis kegiatan kajian dan analisis kebijakan yang mendapatkan
penilaian angka kredit
• Mengacu pada Peraturan MenPAN RB No. 45 Tahun 2013 tentang JFAK dan Angka Kreditnya.
Formulir 2
3. Menginventarisir nilai angka kredit untuk setiap butir kegiatan
• Mengacu pada Peraturan MenPAN RB No. 45 Tahun 2013 tentang JFAK dan Angka Kreditnya. Angka kredit dalam
peraturan tersebut mencerminkan jumlah jam kerja efektif yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap output kegiatan.
Formulir 2
4. Menghitung perkiraan volume output analis kebijakan sesuai jenjang jabatan
• Disesuaikan dengan Rencana Strategik (Renstra) masing-masing unit organisasi.
Formulir 3
5. Menghitung distribusi angka kredit per analis kebijakan utk setiap butir kegiatan
• Mengacu pada Peraturan MenPAN RB No. 45 Tahun 2013 tentang JFAK dan Angka Kreditnya.
-
6. Menggunakan jam kerja efektif setahun sebesar 1.250 jam
• Berdasarkan jam kerja dinas 37 jam 30 menit dalam satu minggu dikurangi waktu tambah dan waktu boros.
Formulir 4 bagian 1
7. Menghitung waktu efektif penyelesaian kegiatan
•Membagi besaran angka kredit untuk seluruh kegiatan dalam satu tahun dengan rata-rata angka kredit per jam sesuai
jenjang jabatan (dari hasil perhitungan butir 1).

17. Langkah-langkah penyusunan formasi JFAK
Formulir 4 bagian 1
8. Menghitung jumlah waktu efektif penyelesaian kegiatan dari seluruh butir
kegiatan dalam lima tahun
• Disesuaikan dengan jenjang jabatan.
Formulir 4 bagian 2
9. Menghitung total formasi analis kebijakan per jenjang jabatan analis
kebijakan
• Perhitungan menggunakan rumus:
Formulir 4 bagian 3
10. Menghitung lowongan Formasi Analis Kebijakan (LFAK)
•Perhitungan menggunakan rumus:
TFAK
∑
orang
Total formasi AK dalam jenjang tertentu yang
dibutuhkan untuk melaksanakan seluruh
kegiatan kajian dan analisis kebijakan.
∑w
∑w
∑w
∑w : jumlah waktu efektif penyelesaian kegiatan.
JKE
JKE
JKE
JKE : jam kerja efektif yang harus digunakan seorang AK untuk
melakukan kajian dan analisis kebijakan selama 5 tahun.
LFAK TFAK (JFAK + JAKM – JAKN – JAKB)
Lowongan Formasi AK
dalam jenjang jabatan
tertentu yang dapat diisi
dalam tahun yang dihitung
Total Formasi AK dalam
jenjang jabatan tertentu
yang diperlukan pada
tahun yang dihitung
Jabatan
Fungsional
AK yang ada
saat ini
Jumlah AK yang
Masuk dalam jenjang
jabatan tertentu
pada periode mulai
saat ini s.d. tahun
yang dihitung karena
kenaikan dari jenjang
jabatan yang lebih
rendah ke jenjang
jabatan tertentu
Perkiraan Jumlah
AK yang Naik pada
periode mulai saat
ini sampai tahun
yang dihitung dari
jenjang jabatan
tertentu ke jenjang
jabatan yang lebih
tinggi
Perkiraan Jumlah
AK yang Berhenti
dari jabatan tertentu
pada periode mulai
saat ini s.d. tahun
yang dihitung
pejabat AK tersebut
keluar dari jabatan
AK karena berhenti
atau pensiun

18. Dokumen Kelengkapan Usulan Formasi JFAK
Surat Usulan
01
Penghitungan formasi sesuai Perkalan 32/2014
(Ms. Excel)
02
Peta Jabatan
03
Renstra/ dokumen lain yg menggambarkan kegiatan
kajian dan analisis kebijakan
04
Naskah Urgensi
05
Rincian distribusi JFAK per jenjang per tahun selama 5
tahun
06

19. Kebijakan Penilaian JFAK

20. Hasil Kerja Analis Kebijakan
Permenpan dan RB
Nomor 45 Tahun
2013 tentang
Jabatan Fungsional
Analis Kebijakan
dan Angka
Kreditnya;
Perkalan RI Nomor
22 Tahun 2017
tentang Pedoman
Tata Kerja Tim
Penilai Jabatan
Fungsional Analis
Kebijakan dan Tata
Cara Penilaian
Angka Kredit
Jabatan Fungsional
Analis Kebijakan.
Perkalan RI Nomor
14 Tahun 2016
tentang Petunjuk
Teknis Penilaian
Kualitas Hasil
Kegiatan Analis
Kebijakan
Perkalan RI Nomor
27 Tahun 2015
tentang Pedoman
Pelaksanaan
Jabatan Fungsional
Analis Kebijakan
dan Penilaian
Kualitas Hasil Kerja
Analis Kebijakan.

21. Pembagian Penilaian Hasil Kerja Analis Kebijakan

22. Contoh Penghitungan
POLICY BRIEF
(Angka Kredit
10) Policy Brief
((50%x10= 5))
Kriteria
Kompleksitas
(60% x 5 = 3)
Kriteria
Kemanfaatan
(40%x5= 2)
Sub Kriteria Keluasan
Cakupan (25% x 3= 0,75)
Sub Kriteria Tingkat Kesulitan
(75% x 3= 2,25)
Acuan rujukan
bagi policy maker
= 2

23. Jumlah Angka Kredit
Kumulatif
Paling Rendah 80% Angka Kredit
berasal dari unsur utama, tidak
termasuk sub unsur pendidikan formal
Analis Kebijakan yang memiliki Angka Kredit melebihi yang dipersyaratkan untuk kenaikan
jabatan/pangkat, maka kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan kembali dalam
pengajuan DUPAK tahun berikutnya dengan syarat wajib mengumpulkan paling kurang 20%
dari Jumlah Angka Kredit yang berasal dari kegiatan kajian dan analisis kebijakan.
Paling Tinggi 20% Angka Kredit berasal
dari unsur penunjang
Batas waktu pengusulan kegiatan Analis Kebijakan untuk dinilai angka kreditnya paling lama 2
(dua) tahun sejak kegiatan itu dilakukan dan tidak dapat dinilai apabila melampaui batas
waktu dimaksud

24. Target Angka Kredit per Tahun
Permenpan 13 Tahun 2019
JFAK
Ahli Pertama
12,5
18,75
25 37,5 50
37,5 56,25 75
JFAK
Ahli Muda
JFAK
Ahli Madya
JFAK
Ahli Utama
Maksimal
Minimal

25. TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL
Analis kebijakan yang tidak dapat mencapai target angka kredit yang ditetapkan
dalam SKP akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil:
• Hukuman disiplin sedang jika pencapaian SKP hanya mencapai 25% s.d. 50%
• Hukuman disiplin berat jika pencapaian SKP kurang dari 25%.
“AK yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat
diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam 1 jenjang JFAK.”

26. Alur Proses DUPAK
Penerimaan Berkas Dupak
1. Surat Pengusulan DUPAK
2. DUPAK
3. Self Asessment
4. Data diri (Karpeg, SK
pengangkatan dll)
Ceklist Bukti fisik/lampiran
1. SPMK
2. Surat Tugas/Nota Dinas
3. Ijazah/Sertifikat
4. Sesuai dengan Perkalan No.27
Tahun 2015
Pengisian Form
1. Perhitungan Angka
Kredit
2. Verifikasi Bukti Fisik
3. Rekapitulasi hasil
penilaian kegiatan
Verifikasi Berkas DUPAK
Penyerahan
DUPAK dan
Form Kepada
Tim Penilai
Penilaian Dupak
1. Self Assessment
2. Form penilaian
a) Perhitungan Angka Kredit
b) Verifikasi Bukti Fisik
c) Rekapitulasi Hasil
penilaian kegiatan
Sidang Penilaian
Berita Acara
Sidang PAK
Persiapan Sidang Penilaian
1. Bahan paparan Sidang
2. Pointers evaluasi kinerja
TPP/TPI
3. Rekapitulasi hasil penilaian
angka kredit analis kebijakan
Menyiapkan administrasi
pasca sidang
1. Surat pengembalian
2. HPAK
3. PAK
4. Kartu Kendali
Note: Rekomendasi pembentukan TPI
sdh keluar dari LAN tapi TPI
Kemendikbudristek belum terbentuk

27. Dokumen kelengkapan pengusulan
DUPAK
1. Surat pengusulan (Ditandatangani oleh Bagian Kepegawaian)
2. DUPAK
3. Formulir Self Asessment
4. SK Pangkat terakhir
5. SK Jabatan dalam pangkat terakhir
6. Kartu Pegawai
7. PAK terakhir
8. SKP 1 tahun terakhir bernilai baik
9. Formulir SPMK untuk setiap kegiatan

28. Tim Penilaian
Untuk menjamin objektivitas penilaian Angka Kredit dan
PAK, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
dibantu oleh Tim Penilai JFAK
1. TPP
2. TPI
3. TPD
Tim Penilai Pusat
Tim Penilai Instansi
Tim Penilai Daerah
Note: Rekomendasi pembentukan TPI
sdh keluar dari LAN tapi TPI
Kemendikbudristek belum terbentuk

29. TUGAS
TPP TPI TPD
Melakukan PEMERIKSAAN Angka Kredit bagi Analis Kebijakan
Sebelum disampaikan ke TPP.
• AK Ahli Madya s.d. AK Ahli Utama
• Pangkat: Pembina Tk. I s.d Pembina Utama
• Gol. Ruang: IV/b s.d IV/e
Melakukan PENILAIAN
• AK Ahli Madya s.d. AK
Ahli Utama
• Pangkat: Pembina Tk. I
s.d Pembina Utama
• Gol. Ruang: IV/b s.d
IV/e
• AK Ahli Pertama s.d. AK Ahli
Madya
• Pangkat: Penata Muda s.d
Pembina
• Gol. Ruang: III/a s.d IV/a
• AK Ahli Pertama s.d. AK Ahli
Madya
• Pangkat: Penata Muda s.d
Pembina
• Gol. Ruang: III/a s.d IV/a
di lingkungan instansi pemerintah
daerah provinsi/kabupaten/kota.
di lingkungan instansi pemerintah
Pusat.

30. a. Mencapai angka kredit yang dipersyaratkan;
b. Memiliki masa kerja 1 tahun dalam jabatan
c. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
d. Tersedia formasi jabatan
e. Lulus uji kompetensi;
Kenaikan Jenjang JFAK
Rekrutmen
Angka Kredit:
150 – III/b
100 – III/a
Pertama
Angka Kredit:
300 – III/d
200 – III/c
Muda Angka Kredit:
700 – IV/c
550 – IV/b
400 – IV/a
Madya
Angka Kredit:
1050 – IV/e
850 – IV/d
Utama
Pelatihan
Teknis
Advokasi
Kebijakan
–
40JP
Orasi
Ilmiah
Pelatihan
Teknis
penulisan
produk
analis
kebijakan
–
40JP
Pelatihan AK
Lanjutan
UKOM UKOM UKOM
Pelatihan Khusus AK (Pengangkatan Pertama/Inpassing/Perpindahan Jabatan/Penyetaraan)
*CPNS formasi mulai tahun
2017 dapat diangkat tanpa
melalui Pelatihan CAK dan
Ujikom (PP17/2020)

31. PERSYARATAN KENAIKAN
JABATAN DAN PANGKAT
Kenaikan jabatan/jenjang:
• Paling singkat 1 tahun dalam jabatan terakhir
• Memenuhi AK yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan
setingkat lebih tinggi.
• Penilaian prestasi kerja minimal bernilai baik dalam 2 th.
• Mengikuti dan lulus uji kompetensi
• Tersedia formasi jabatan per jenjang
Kenaikan pangkat:
• Paling singkat 2 tahun dalam pangkat terakhir
• Memenuhi AK yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat
setingkat lebih tinggi.
• Penilaian prestasi kerja minimal bernilai baik dalam 2 th terakhir

32. TERIMA KASIH Komunitas Analis Kebijakan
Jendela Analis Kebijakan
pusakalan
Sedulur PUSAKA
0812 3510 0050