SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
Download to read offline
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Disampaikan pada Orientasi PNS di Lingkungan POLRI
Bandung, 15 Desember 2021
Dr.	
  Tri	
  Widodo	
  W.	
  Utomo,	
  SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara	
  LAN-­‐RI
Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur
UU No.
5/2014
PP No.
11/2017
PP No.
49/2018
PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil (PNS) jo. PP 17 Tahun 2020
PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Perencanaan
1
Perekrutan
&	
  Seleksi
Peningkatan
Kesejahteraan
6P
Pengembangan
Kompetensi
Penilaian Kinerja
&	
  Penghargaan
5
Promosi,	
  
Rotasi,	
  
&	
  Karier 6P
Jenis Jabatan ASN
Jabatan
Administrasi
• Administrator
• Pengawas
• Pelaksana
Jabatan
Pimpinan Tinggi
• JPT	
  Utama
• JPT	
  Madya
• JPT	
  Pratama
Jabatan
Fungsional
• Keahlian
• Keterampilan
Kategori dan Jenjang JF
JF	
  Keahlian
• Ahli	
  Utama (kualifikasi profesional tingkat tertinggi)
• Ahli	
  Madya (kualifikasi profesional tingkat tinggi)
• Ahli	
  Muda	
  (kualifikasi profesional tingkat lanjutan)
• Ahli	
  Pertama (kualifikasi profesional tingkat dasar)
JF	
  Keterampilan
• Penyelia (fungsi koordinasi)
• Mahir (fungsi utama)
• Terampil (fungsi lanjutan)
• Pemula (fungsi dasar)
Kedudukan JF
§ JF	
  berkedudukan di	
  bawah
dan bertanggung jawab
secara langsung kepada
Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama, Pejabat
Administrator,	
  atau Pejabat
Pengawas yang memiliki
keterkaitan dengan
pelaksanaan tugas JF.
§ Kedudukan	
  ditetapkan	
  dalam	
  
peta jabatan berdasarkan
analisis jabatan dan analisis
beban kerja dilaksanakan
sesuai ketentuan.
§ JF merupakan jabatan karier
PNS.
Jabatan
Fungsional
Ahli Madya,
Muda,
Pertama
Jabatan
Fungsional
Ahli Madya,
Muda,
Pertama
Eselon II/
JPT Pratama
Eselon II/
JPT Pratama
STRUKTUR&BARU
Jabatan
Fungsional
Ahli Utama
Eselon I/
JPT Madya
Pengusulan & Penetapan JF
Gambaran Umum JF
JF	
  dapat	
  berasal	
  dari	
  PNS	
  maupun	
  PPPK	
  
JF	
  adalah	
  ASN	
  dengan	
  jumlah	
  terbanyak	
  
JF	
  adalah Tenaga	
  Ahli	
  dan	
  Terampil
JF	
  memegang	
  peranan	
  di	
  setiap	
  lini	
  organisasi	
  (manajemen,	
  think	
  tank,	
  lini,	
  administratif)
JF	
  adalah	
  pilihan	
  karier	
  (manajer	
  – expert/professional)
Pasal	
  70	
  PP	
  No.	
  11/2017	
  tentang	
  	
  Manajemen	
  PNS:	
  JF	
  adalah	
  Kelompok	
  jabatan	
  yang	
  mensyaratkan	
  
keahlian	
  atau keterampilan	
  tertentu	
  yang	
  dibuktikan	
  dengan	
  sertifikasi tertentu	
  
Pengangkatan Dalam JF
Sumber:	
  PUSAKA	
  LAN,	
  10	
  Agustus 2021
Pengangkatan Pertama
(Formasi CPNS)
Inpassing
Perpindahan Jabatan
PenyetaraanJA
PENGALIHAN?PENELITI
Talent'Pool'
JF'(Analis
Kebijakan)
Pengembangan Kompetensi:'
Standar Kompetensi,/Sertifikasi,/
Bangkom (klasikan &/non7klasikal)
Pengembangan Karir:'vertikal,/
zig7zag,/mutasi nasional (lintas
instansi &/daerah)
Pemanfaatan:'basis/penempatan,/
co7creation/(squad),/inter7agency//
region/mobility/(project7based)
3.987 2.964
Jalur PenyetaraanJA ……….
Pengalihan Peneliti
Promosi
Alur Penilaian Angka Kredit JF
Kenaikan Pangkat & Jenjang Jabatan JF
§ Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila
capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit
Kumulatif yang	
  dipersyaratkan;
§ Kenaikan jenjang JF	
  satu tingkat lebih
tinggi wajib memenuhi Angka Kredit
yang	
  ditetapkan.
Pengembangan Kompetensi JF
KOMPETENSI	
  TEKNIS
Diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan,	
  pelatihan
teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis
KOMPETENSI	
  SOSIAL	
  KULTURAL
Diukur	
  dari	
  pengalaman	
  kerja	
  
berkaitan	
  dengan	
  masyarakat	
  
majemuk	
  dalam	
  hal	
  agama,	
  suku,	
  dan	
  
budaya	
  sehingga	
  memiliki	
  wawasan	
  
kebangsaan
KOMPETENSI	
  MANAJERIAL
Diukur dari tingkat pendidikan,	
  
pelatihan struktural atau
manajemen,	
  dan pengalaman
kepemimpianan
PENGEMBANGAN
KOMPETENSI ASN
Bentuk2 Pengembangan Kompetensi
Pemberian	
  tugas	
  belajar	
  
pada	
  pendidikan	
  formal	
  
dalam	
  jenjang	
  pendidikan	
  
tinggi	
  sesuai	
  dengan	
  
ketentuan	
  peraturan	
  
perundang-­‐undangan
PENDIDIKAN
o Pelatihan	
  Klasikal
o Pelatihan	
  Non-­‐Klasikal
PELATIHAN
1
2
Dilakukan melalui kegiatan yang
menekankan pada proses
pembelajaran tatap muka di
dalam kelas.
Pelatihan Klasikal
Dilakukan melalui kegiatan yang
menekankan pada proses
pembelajaran praktik kerja
dan/atau pembelajaran di luar
kelas.
Pelatihan NonKlasikal
a. Pelatihan Struktural kepemimpinan
b. Pelatihan Manajerial
c. Pelatihan teknis
d. Pelatihan fungsional
e. Pelatihan sosial kultural
f. Seminar/ Konferensi/sarasehan
Jalur Pengembangan Kompetensi Pelatihan Klasikal
g. Workshop
h. Kursus
i. Penataran
j. Bimbingan kelas
k. Sosialisasi
l. Dan lain-lain
a. Coaching
b. Mentoring
c. E-Learning
d. Pelatihan jarak jauh
e. Detasering
f. Outbond
g. Benchmarking
Jalur Pengembangan Kompetensi Pelatihan Non-Klasikal
h. Pertukaran antara PNS dengan
pegawai swasta/ BUMN/ BUMD
i. Belajar mandiri
j. Komunitas belajar
k. Bimbingan di tempat kerja
l. Magang/ praktik kerja
m. Dan lain-lain
Sumber:	
   Peraturan	
  LAN	
  No.	
  10/2018	
  Tentang	
  
Pengembangan	
  Kompetensi	
  ASN
Pemberhentian JF
a. Mengundurkan diri dari jabatan;	
  
b. Diberhentikan sementara sebagai PNS;	
  
c. Menjalani cuti di	
  luar tanggungan
negara;	
  
d. Menjalani tugas belajar lebih dari 6	
  
(enam)	
  bulan;	
  
e. Ditugaskan secara penuh pada Jabatan
Pimpinan Tinggi,	
  Jabatan
Administrator,	
  Jabatan Pengawas,	
  dan
Jabatan Pelaksana;	
  atau
f. Tidak memenuhi persyaratan jabatan.	
  
Pejabat Fungsional yang	
  diberhentikan karena alasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
  huruf b	
  sampai
dengan huruf e	
  dapat diangkat kembali sesuai dengan
jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan JF.	
  
Organisasi Profesi JF
1) JF	
  wajib memiliki 1	
  organisasi profesi.	
  
2) Pembentukan organisasi profesi paling	
  lama	
  5	
  
tahun sejak JF	
  ditetapkan.	
  
3) Pejabat Fungsional wajib menjadi anggota
organisasi profesi JF.	
  
4) Pembentukan organisasi profesi JF	
  difasilitasi
oleh Instansi Pembina.	
  
5) Organisasi profesi JF	
  wajib menyusun kode etik
dan kode perilaku profesi.	
  
6) Organisasi profesi JF	
  mempunyai tugas:	
  
menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;	
  
memberikan advokasi;	
  dan memeriksa dan
memberikan rekomendasi atas pelanggaran
kode etik dan kode perilaku profesi.	
  
Tantangan Pengembangan Karir JF
Penilaian	
  kinerja	
  JF	
  dipandang	
  belum	
  
representatif
JF	
  dipandang	
  masih	
  mengandalkan	
  organisasi	
  
dalam	
  pengembangan	
  kompetensinya
Distribusi/redistribusi	
  JF	
  dalam	
  pola	
  karier	
  
(promosi,	
  mutasi)	
  masih	
  ada	
  nuansa	
  politis	
  
JF	
  masih	
  menjadi	
  pilihan	
  karier	
  alternatif
Ketidakpastian standar	
  pola	
  karier	
  dan	
  pola	
  
pengembangan	
  kompetensi
Perencanaan	
  kebutuhan	
  JF	
  yang	
  belum	
  komprehensif
Arah Kebijakan Penguatan JF
01
02
03
04
Mengembangankan	
  kaderisasi	
  jabatan	
  di	
  
setiap	
  level,	
  struktural	
  maupun	
  fungsional
Arah Kebijakan
Manajemen
Talenta JF
Memetakan	
  JF	
  yang	
  memiliki	
  talenta	
  
tinggi	
  (talenta/hypo)
Mengembangkan	
  sistem	
  pengelolaan	
  JF	
  
yang	
  lebih	
  profesional
Mewujudkan	
  equity	
  dan	
  kesejahteraan	
  
JF
Potret Masa Depan JF
JF	
  as	
  First	
  
Career	
  Choice
JF	
  adalah	
  karier	
  
professional/expertise
JS	
  tertentu	
  bahkan	
  
hanya	
  bisa	
  dijabat	
  oleh	
  
JF	
  terkait
Grading	
  JF	
  menjadi	
  
naik	
  (implikasi	
  
terhadap	
  prestise	
  dan	
  
financial)
Pengembangan	
  
kompetensi	
  klasikal	
  dan	
  
karier	
  menjadi	
  bagian	
  
dari	
  system	
  reward	
  JF
JF	
  tidak	
  dapat	
  
diduduki	
  
sembarangan	
  (analogi	
  
JS)
Penyederhanaan Birokrasi
Sumber: Deputi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kemenpan RB, 2021
No
K/L Paguyuban
PAN %
1 Kemenpan RB 98
2 ANRI 85
3 LAN 84
4 KASN 79
5 BKN 72
Progres Jml K/L Total
Selesai 75
42.773
Jabatan
Dalam
Proses 7
Belum Usul 5
Data per 30 Juni 2021
Model Kelembagaan Berbasis JF
Sumber: Deputi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Kemenpan RB, 2021
§ Struktur organisasi berbasis
pada kinerja dan lebih
mengedepankan pada output
dan keahlian.
§ Mengedepankan Jabatan
Fungsional yang profesional dan
berkomitmen terhadap jabatan
fungsionalnya.
§ Dilakukan perubahan
manajemen kerja, pola kerja,
tanggung jawab, dan tanggung
gugat dalam unit organisasi.
Model Kolaborasi / Pola Hubungan Kerja Antar JF
JF#Analis
Kebijakan
JF#Analis
Kebijakan
JF#Analis
Kebijakan
JF#Statitisi
JF#Statitisi
JF#Analis
Kebijakan
JF#Perencana
JF#Perencana
Epilog: Jadilah JF yang “TidakTerbatas”
“Tenis adalah pelajaran
hidup bagi saya.	
  Tenis telah
membentuk karakter saya
sebagai atlet dan	
  manusia,	
  
melalui semua proses	
  yang	
  
saya jalani.	
  Itulah sebabnya,	
  
membuat rekor tak lagi
menjadi target	
  utama”
Kompas,	
  26-­‐02-­‐2020,	
  hal.	
  19
Nama: Novac Djokovic
Lahir: 22	
  Mei	
  1987	
  di	
  Beograd,	
  
Serbia.
Tinggal:	
  Monte	
  Carlo,	
  Monaco.
Tinggi:	
  1,88	
  m	
  (6	
  ft	
  2	
  in).
Prestasi:	
  20	
  Grand	
  Slam	
  (=	
  
Federer	
  dan Nadal);	
  320	
  pekan
Peringkat 1	
  sejak 04-­‐07-­‐2004	
  
s/d	
  12-­‐05-­‐2021,	
  melewati
rekor Serena	
  Williams	
  (319)	
  
namun masih dibawah Steffi	
  
Graf	
  (377)	
  dan Martina	
  
Navratilova	
  (332).
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL

More Related Content

What's hot

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Joy Irman
 
Paparan data dalam perencanaan pembangunan
Paparan data dalam perencanaan pembangunanPaparan data dalam perencanaan pembangunan
Paparan data dalam perencanaan pembangunanSiti Sahati
 
9 des 21 manajemen kinerja asn
9 des 21  manajemen kinerja asn9 des 21  manajemen kinerja asn
9 des 21 manajemen kinerja asnKutsiyatinMSi
 
Buku pedoman-cascading-target-kinerja
Buku pedoman-cascading-target-kinerjaBuku pedoman-cascading-target-kinerja
Buku pedoman-cascading-target-kinerjaKutsiyatinMSi
 
Sosialisasi Penilaian Angka Kredit PAK Integrasi 2023.ppt
Sosialisasi Penilaian Angka Kredit PAK Integrasi 2023.pptSosialisasi Penilaian Angka Kredit PAK Integrasi 2023.ppt
Sosialisasi Penilaian Angka Kredit PAK Integrasi 2023.pptsriningsih63
 
Pembinaan JF Analis Kebijakan Pasca Penyederhanaan Birokrasi
Pembinaan JF Analis Kebijakan Pasca Penyederhanaan Birokrasi Pembinaan JF Analis Kebijakan Pasca Penyederhanaan Birokrasi
Pembinaan JF Analis Kebijakan Pasca Penyederhanaan Birokrasi Tri Widodo W. UTOMO
 
Pengembangan Fungsional Perencana di Indonesia
Pengembangan Fungsional Perencana di IndonesiaPengembangan Fungsional Perencana di Indonesia
Pengembangan Fungsional Perencana di IndonesiaDadang Solihin
 
Overview Kebijakan-Latsar 2022-said fadhil.pptx
Overview Kebijakan-Latsar 2022-said fadhil.pptxOverview Kebijakan-Latsar 2022-said fadhil.pptx
Overview Kebijakan-Latsar 2022-said fadhil.pptxHeru Syahputra
 
TRANSISI KP menuju Permenpan 1 Tahun 2023 (1).pptx
TRANSISI KP menuju  Permenpan 1 Tahun 2023 (1).pptxTRANSISI KP menuju  Permenpan 1 Tahun 2023 (1).pptx
TRANSISI KP menuju Permenpan 1 Tahun 2023 (1).pptxAgengJellyP
 
Model Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdf
Model Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdfModel Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdf
Model Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdfstevianisari
 
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...Ridho Fitrah Hyzkia
 
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022Sujatmiko Wibowo
 
Kajian Penataan Pola Karier PNS Pada Pemerintah Daerah di Kalimantan.
Kajian Penataan Pola Karier PNS Pada Pemerintah Daerah di Kalimantan.Kajian Penataan Pola Karier PNS Pada Pemerintah Daerah di Kalimantan.
Kajian Penataan Pola Karier PNS Pada Pemerintah Daerah di Kalimantan.Tri Widodo W. UTOMO
 
Tugas dan fungsi pkb plkb
Tugas dan fungsi pkb plkbTugas dan fungsi pkb plkb
Tugas dan fungsi pkb plkbStiunus Esap
 
TATA CARA PENGISIAN APLIKASI E-KINERJA TAHUN 2023.pdf
TATA CARA PENGISIAN APLIKASI E-KINERJA TAHUN 2023.pdfTATA CARA PENGISIAN APLIKASI E-KINERJA TAHUN 2023.pdf
TATA CARA PENGISIAN APLIKASI E-KINERJA TAHUN 2023.pdfZianArmie
 
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi BirokrasiPeran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi BirokrasiTri Widodo W. UTOMO
 
Manajemen Aparatur Sipil Negara
Manajemen Aparatur Sipil NegaraManajemen Aparatur Sipil Negara
Manajemen Aparatur Sipil NegaraSiti Sahati
 

What's hot (20)

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
 
Paparan data dalam perencanaan pembangunan
Paparan data dalam perencanaan pembangunanPaparan data dalam perencanaan pembangunan
Paparan data dalam perencanaan pembangunan
 
9 des 21 manajemen kinerja asn
9 des 21  manajemen kinerja asn9 des 21  manajemen kinerja asn
9 des 21 manajemen kinerja asn
 
Buku pedoman-cascading-target-kinerja
Buku pedoman-cascading-target-kinerjaBuku pedoman-cascading-target-kinerja
Buku pedoman-cascading-target-kinerja
 
Sosialisasi Penilaian Angka Kredit PAK Integrasi 2023.ppt
Sosialisasi Penilaian Angka Kredit PAK Integrasi 2023.pptSosialisasi Penilaian Angka Kredit PAK Integrasi 2023.ppt
Sosialisasi Penilaian Angka Kredit PAK Integrasi 2023.ppt
 
strategi pengembangan kompetensi
strategi pengembangan kompetensistrategi pengembangan kompetensi
strategi pengembangan kompetensi
 
Pembinaan JF Analis Kebijakan Pasca Penyederhanaan Birokrasi
Pembinaan JF Analis Kebijakan Pasca Penyederhanaan Birokrasi Pembinaan JF Analis Kebijakan Pasca Penyederhanaan Birokrasi
Pembinaan JF Analis Kebijakan Pasca Penyederhanaan Birokrasi
 
Pengembangan Fungsional Perencana di Indonesia
Pengembangan Fungsional Perencana di IndonesiaPengembangan Fungsional Perencana di Indonesia
Pengembangan Fungsional Perencana di Indonesia
 
Overview Kebijakan-Latsar 2022-said fadhil.pptx
Overview Kebijakan-Latsar 2022-said fadhil.pptxOverview Kebijakan-Latsar 2022-said fadhil.pptx
Overview Kebijakan-Latsar 2022-said fadhil.pptx
 
TRANSISI KP menuju Permenpan 1 Tahun 2023 (1).pptx
TRANSISI KP menuju  Permenpan 1 Tahun 2023 (1).pptxTRANSISI KP menuju  Permenpan 1 Tahun 2023 (1).pptx
TRANSISI KP menuju Permenpan 1 Tahun 2023 (1).pptx
 
Management Talenta ASN Nasional
Management Talenta ASN NasionalManagement Talenta ASN Nasional
Management Talenta ASN Nasional
 
Paparan Manajemen Karier ASN (Perspektif UU ASN)
Paparan Manajemen Karier ASN (Perspektif UU ASN)Paparan Manajemen Karier ASN (Perspektif UU ASN)
Paparan Manajemen Karier ASN (Perspektif UU ASN)
 
Model Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdf
Model Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdfModel Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdf
Model Pembel dan Penyel PKA 2022_PPSDM Bukittinggi 2022.pdf
 
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
Pemetaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit Mendukung Terwujudnya Birokrasi ...
 
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
Evaluasi ZI WBK WBBM Tahun 2022
 
Kajian Penataan Pola Karier PNS Pada Pemerintah Daerah di Kalimantan.
Kajian Penataan Pola Karier PNS Pada Pemerintah Daerah di Kalimantan.Kajian Penataan Pola Karier PNS Pada Pemerintah Daerah di Kalimantan.
Kajian Penataan Pola Karier PNS Pada Pemerintah Daerah di Kalimantan.
 
Tugas dan fungsi pkb plkb
Tugas dan fungsi pkb plkbTugas dan fungsi pkb plkb
Tugas dan fungsi pkb plkb
 
TATA CARA PENGISIAN APLIKASI E-KINERJA TAHUN 2023.pdf
TATA CARA PENGISIAN APLIKASI E-KINERJA TAHUN 2023.pdfTATA CARA PENGISIAN APLIKASI E-KINERJA TAHUN 2023.pdf
TATA CARA PENGISIAN APLIKASI E-KINERJA TAHUN 2023.pdf
 
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi BirokrasiPeran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
Peran Core Value ASN Dalam Reformasi Birokrasi
 
Manajemen Aparatur Sipil Negara
Manajemen Aparatur Sipil NegaraManajemen Aparatur Sipil Negara
Manajemen Aparatur Sipil Negara
 

Similar to Kebijakan Pembinaan Karir JF

Pembinaan & Pengembangan JF Analis Kebijakan
Pembinaan & Pengembangan JF Analis KebijakanPembinaan & Pengembangan JF Analis Kebijakan
Pembinaan & Pengembangan JF Analis KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Pengorganisasian Tim Penilai Jabatan Fungsional Kesehatan
Pengorganisasian Tim Penilai Jabatan Fungsional KesehatanPengorganisasian Tim Penilai Jabatan Fungsional Kesehatan
Pengorganisasian Tim Penilai Jabatan Fungsional KesehatanBidangTFBBPKCiloto
 
Revieu perrmenpan : Peraturan Menpan atau Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2014 Te...
Revieu perrmenpan : Peraturan Menpan atau Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2014 Te...Revieu perrmenpan : Peraturan Menpan atau Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2014 Te...
Revieu perrmenpan : Peraturan Menpan atau Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2014 Te...temanna #LABEDDU
 
18092023_Bahan JF BKN Ipma (1).pdf
18092023_Bahan JF BKN Ipma (1).pdf18092023_Bahan JF BKN Ipma (1).pdf
18092023_Bahan JF BKN Ipma (1).pdfketut21
 
JABFUNG-KEPEGAWAIAN-PUSBANG-ASN (1).pptx
JABFUNG-KEPEGAWAIAN-PUSBANG-ASN (1).pptxJABFUNG-KEPEGAWAIAN-PUSBANG-ASN (1).pptx
JABFUNG-KEPEGAWAIAN-PUSBANG-ASN (1).pptxJanggalaSunda
 
201007 sosialisasi jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan
201007 sosialisasi jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan201007 sosialisasi jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan
201007 sosialisasi jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikanIkhsan Prabowo
 
MATERI PERMENPAN 1 TH 2023 TTG JABATAN FUNGSIONAL.pptx
 MATERI PERMENPAN 1 TH 2023 TTG JABATAN FUNGSIONAL.pptx MATERI PERMENPAN 1 TH 2023 TTG JABATAN FUNGSIONAL.pptx
MATERI PERMENPAN 1 TH 2023 TTG JABATAN FUNGSIONAL.pptxKepegkemenaggorontal
 
pert 13 PPSDM Pengembangan KARIER TGL 16 des 2022.pptx
pert 13 PPSDM Pengembangan KARIER TGL 16 des 2022.pptxpert 13 PPSDM Pengembangan KARIER TGL 16 des 2022.pptx
pert 13 PPSDM Pengembangan KARIER TGL 16 des 2022.pptxZulkarnainTamim1
 
Slide Permenpan No. 1 Tahun 2023 - Jabatan Fungsional.pptx
Slide Permenpan No. 1 Tahun 2023 - Jabatan Fungsional.pptxSlide Permenpan No. 1 Tahun 2023 - Jabatan Fungsional.pptx
Slide Permenpan No. 1 Tahun 2023 - Jabatan Fungsional.pptxanda390184
 
1 Tata Kelola JFK.pdf
1 Tata Kelola JFK.pdf1 Tata Kelola JFK.pdf
1 Tata Kelola JFK.pdfssuser9f27db
 
KOMPETENSI JABATAN DAN PETA JABATAN.pptx
KOMPETENSI JABATAN DAN PETA JABATAN.pptxKOMPETENSI JABATAN DAN PETA JABATAN.pptx
KOMPETENSI JABATAN DAN PETA JABATAN.pptxAndri Lagi Khan
 
Pengembangankarierpns
PengembangankarierpnsPengembangankarierpns
Pengembangankarierpnsnoenx
 
Pembinaan dan Penilaian Kinerja JF PTP (Permenpan 1 tahun 2023).pptx
Pembinaan dan Penilaian Kinerja JF PTP (Permenpan 1 tahun 2023).pptxPembinaan dan Penilaian Kinerja JF PTP (Permenpan 1 tahun 2023).pptx
Pembinaan dan Penilaian Kinerja JF PTP (Permenpan 1 tahun 2023).pptxliriknasyid
 
MEMAHAMI JABATAN FUNGSIONAL.pdf
MEMAHAMI JABATAN FUNGSIONAL.pdfMEMAHAMI JABATAN FUNGSIONAL.pdf
MEMAHAMI JABATAN FUNGSIONAL.pdfHERMIN32
 
Bahan Tayang Analisis SANRI 6 dan 7
Bahan Tayang Analisis SANRI 6 dan 7Bahan Tayang Analisis SANRI 6 dan 7
Bahan Tayang Analisis SANRI 6 dan 7Heru Syah Putra
 

Similar to Kebijakan Pembinaan Karir JF (20)

Pembinaan & Pengembangan JF Analis Kebijakan
Pembinaan & Pengembangan JF Analis KebijakanPembinaan & Pengembangan JF Analis Kebijakan
Pembinaan & Pengembangan JF Analis Kebijakan
 
Perspektif pembinaan jabatan fungsional melalui monitoring dan evaluasi pembi...
Perspektif pembinaan jabatan fungsional melalui monitoring dan evaluasi pembi...Perspektif pembinaan jabatan fungsional melalui monitoring dan evaluasi pembi...
Perspektif pembinaan jabatan fungsional melalui monitoring dan evaluasi pembi...
 
Pengorganisasian Tim Penilai Jabatan Fungsional Kesehatan
Pengorganisasian Tim Penilai Jabatan Fungsional KesehatanPengorganisasian Tim Penilai Jabatan Fungsional Kesehatan
Pengorganisasian Tim Penilai Jabatan Fungsional Kesehatan
 
BAHAN.pptx
BAHAN.pptxBAHAN.pptx
BAHAN.pptx
 
Revieu perrmenpan : Peraturan Menpan atau Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2014 Te...
Revieu perrmenpan : Peraturan Menpan atau Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2014 Te...Revieu perrmenpan : Peraturan Menpan atau Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2014 Te...
Revieu perrmenpan : Peraturan Menpan atau Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2014 Te...
 
18092023_Bahan JF BKN Ipma (1).pdf
18092023_Bahan JF BKN Ipma (1).pdf18092023_Bahan JF BKN Ipma (1).pdf
18092023_Bahan JF BKN Ipma (1).pdf
 
JABFUNG-KEPEGAWAIAN-PUSBANG-ASN (1).pptx
JABFUNG-KEPEGAWAIAN-PUSBANG-ASN (1).pptxJABFUNG-KEPEGAWAIAN-PUSBANG-ASN (1).pptx
JABFUNG-KEPEGAWAIAN-PUSBANG-ASN (1).pptx
 
201007 sosialisasi jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan
201007 sosialisasi jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan201007 sosialisasi jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan
201007 sosialisasi jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan
 
Materi_ASTON_BKD.pptx
Materi_ASTON_BKD.pptxMateri_ASTON_BKD.pptx
Materi_ASTON_BKD.pptx
 
MATERI PERMENPAN 1 TH 2023 TTG JABATAN FUNGSIONAL.pptx
 MATERI PERMENPAN 1 TH 2023 TTG JABATAN FUNGSIONAL.pptx MATERI PERMENPAN 1 TH 2023 TTG JABATAN FUNGSIONAL.pptx
MATERI PERMENPAN 1 TH 2023 TTG JABATAN FUNGSIONAL.pptx
 
2. kebijakan pjfk
2. kebijakan pjfk2. kebijakan pjfk
2. kebijakan pjfk
 
pert 13 PPSDM Pengembangan KARIER TGL 16 des 2022.pptx
pert 13 PPSDM Pengembangan KARIER TGL 16 des 2022.pptxpert 13 PPSDM Pengembangan KARIER TGL 16 des 2022.pptx
pert 13 PPSDM Pengembangan KARIER TGL 16 des 2022.pptx
 
Slide Permenpan No. 1 Tahun 2023 - Jabatan Fungsional.pptx
Slide Permenpan No. 1 Tahun 2023 - Jabatan Fungsional.pptxSlide Permenpan No. 1 Tahun 2023 - Jabatan Fungsional.pptx
Slide Permenpan No. 1 Tahun 2023 - Jabatan Fungsional.pptx
 
1 Tata Kelola JFK.pdf
1 Tata Kelola JFK.pdf1 Tata Kelola JFK.pdf
1 Tata Kelola JFK.pdf
 
KOMPETENSI JABATAN DAN PETA JABATAN.pptx
KOMPETENSI JABATAN DAN PETA JABATAN.pptxKOMPETENSI JABATAN DAN PETA JABATAN.pptx
KOMPETENSI JABATAN DAN PETA JABATAN.pptx
 
Pengembangankarierpns
PengembangankarierpnsPengembangankarierpns
Pengembangankarierpns
 
Pembinaan dan Penilaian Kinerja JF PTP (Permenpan 1 tahun 2023).pptx
Pembinaan dan Penilaian Kinerja JF PTP (Permenpan 1 tahun 2023).pptxPembinaan dan Penilaian Kinerja JF PTP (Permenpan 1 tahun 2023).pptx
Pembinaan dan Penilaian Kinerja JF PTP (Permenpan 1 tahun 2023).pptx
 
MEMAHAMI JABATAN FUNGSIONAL.pdf
MEMAHAMI JABATAN FUNGSIONAL.pdfMEMAHAMI JABATAN FUNGSIONAL.pdf
MEMAHAMI JABATAN FUNGSIONAL.pdf
 
Dupak asdma
Dupak asdmaDupak asdma
Dupak asdma
 
Bahan Tayang Analisis SANRI 6 dan 7
Bahan Tayang Analisis SANRI 6 dan 7Bahan Tayang Analisis SANRI 6 dan 7
Bahan Tayang Analisis SANRI 6 dan 7
 

More from Tri Widodo W. UTOMO

Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian KesehatanBeyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian KesehatanTri Widodo W. UTOMO
 
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanStrategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanTri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiInovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiTri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTransformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTri Widodo W. UTOMO
 
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluStrategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluTri Widodo W. UTOMO
 
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNPengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNTri Widodo W. UTOMO
 
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTri Widodo W. UTOMO
 
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikManajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarProspek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarTri Widodo W. UTOMO
 
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightGamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightTri Widodo W. UTOMO
 
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahSignifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahTri Widodo W. UTOMO
 
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaPeta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaTri Widodo W. UTOMO
 
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiKab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiTri Widodo W. UTOMO
 
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanPerumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Recharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangRecharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangTri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin BerprestasiTransformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin BerprestasiTri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era DisrupsiTransformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era DisrupsiTri Widodo W. UTOMO
 
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu BangsaKorpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu BangsaTri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik BerdampakInovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik BerdampakTri Widodo W. UTOMO
 

More from Tri Widodo W. UTOMO (20)

Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian KesehatanBeyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
 
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanStrategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
 
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiInovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
 
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTransformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
 
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
 
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluStrategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
 
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNPengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
 
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
 
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikManajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
 
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarProspek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
 
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightGamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
 
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahSignifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
 
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaPeta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
 
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiKab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
 
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanPerumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
 
Recharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangRecharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang Panjang
 
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin BerprestasiTransformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
 
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era DisrupsiTransformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
 
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu BangsaKorpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
 
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik BerdampakInovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
 

Recently uploaded

Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 

Recently uploaded (12)

Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 

Kebijakan Pembinaan Karir JF

  • 1. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL Disampaikan pada Orientasi PNS di Lingkungan POLRI Bandung, 15 Desember 2021 Dr.  Tri  Widodo  W.  Utomo,  SH.,MA Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara  LAN-­‐RI
  • 2. Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur UU No. 5/2014 PP No. 11/2017 PP No. 49/2018 PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) jo. PP 17 Tahun 2020 PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Perencanaan 1 Perekrutan &  Seleksi Peningkatan Kesejahteraan 6P Pengembangan Kompetensi Penilaian Kinerja &  Penghargaan 5 Promosi,   Rotasi,   &  Karier 6P
  • 3. Jenis Jabatan ASN Jabatan Administrasi • Administrator • Pengawas • Pelaksana Jabatan Pimpinan Tinggi • JPT  Utama • JPT  Madya • JPT  Pratama Jabatan Fungsional • Keahlian • Keterampilan
  • 4. Kategori dan Jenjang JF JF  Keahlian • Ahli  Utama (kualifikasi profesional tingkat tertinggi) • Ahli  Madya (kualifikasi profesional tingkat tinggi) • Ahli  Muda  (kualifikasi profesional tingkat lanjutan) • Ahli  Pertama (kualifikasi profesional tingkat dasar) JF  Keterampilan • Penyelia (fungsi koordinasi) • Mahir (fungsi utama) • Terampil (fungsi lanjutan) • Pemula (fungsi dasar)
  • 5. Kedudukan JF § JF  berkedudukan di  bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator,  atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF. § Kedudukan  ditetapkan  dalam   peta jabatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan. § JF merupakan jabatan karier PNS. Jabatan Fungsional Ahli Madya, Muda, Pertama Jabatan Fungsional Ahli Madya, Muda, Pertama Eselon II/ JPT Pratama Eselon II/ JPT Pratama STRUKTUR&BARU Jabatan Fungsional Ahli Utama Eselon I/ JPT Madya
  • 7. Gambaran Umum JF JF  dapat  berasal  dari  PNS  maupun  PPPK   JF  adalah  ASN  dengan  jumlah  terbanyak   JF  adalah Tenaga  Ahli  dan  Terampil JF  memegang  peranan  di  setiap  lini  organisasi  (manajemen,  think  tank,  lini,  administratif) JF  adalah  pilihan  karier  (manajer  – expert/professional) Pasal  70  PP  No.  11/2017  tentang    Manajemen  PNS:  JF  adalah  Kelompok  jabatan  yang  mensyaratkan   keahlian  atau keterampilan  tertentu  yang  dibuktikan  dengan  sertifikasi tertentu  
  • 8. Pengangkatan Dalam JF Sumber:  PUSAKA  LAN,  10  Agustus 2021 Pengangkatan Pertama (Formasi CPNS) Inpassing Perpindahan Jabatan PenyetaraanJA PENGALIHAN?PENELITI Talent'Pool' JF'(Analis Kebijakan) Pengembangan Kompetensi:' Standar Kompetensi,/Sertifikasi,/ Bangkom (klasikan &/non7klasikal) Pengembangan Karir:'vertikal,/ zig7zag,/mutasi nasional (lintas instansi &/daerah) Pemanfaatan:'basis/penempatan,/ co7creation/(squad),/inter7agency// region/mobility/(project7based) 3.987 2.964 Jalur PenyetaraanJA ………. Pengalihan Peneliti Promosi
  • 10. Kenaikan Pangkat & Jenjang Jabatan JF § Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang  dipersyaratkan; § Kenaikan jenjang JF  satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang  ditetapkan.
  • 11. Pengembangan Kompetensi JF KOMPETENSI  TEKNIS Diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan,  pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis KOMPETENSI  SOSIAL  KULTURAL Diukur  dari  pengalaman  kerja   berkaitan  dengan  masyarakat   majemuk  dalam  hal  agama,  suku,  dan   budaya  sehingga  memiliki  wawasan   kebangsaan KOMPETENSI  MANAJERIAL Diukur dari tingkat pendidikan,   pelatihan struktural atau manajemen,  dan pengalaman kepemimpianan PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN
  • 12. Bentuk2 Pengembangan Kompetensi Pemberian  tugas  belajar   pada  pendidikan  formal   dalam  jenjang  pendidikan   tinggi  sesuai  dengan   ketentuan  peraturan   perundang-­‐undangan PENDIDIKAN o Pelatihan  Klasikal o Pelatihan  Non-­‐Klasikal PELATIHAN 1 2 Dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas. Pelatihan Klasikal Dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas. Pelatihan NonKlasikal a. Pelatihan Struktural kepemimpinan b. Pelatihan Manajerial c. Pelatihan teknis d. Pelatihan fungsional e. Pelatihan sosial kultural f. Seminar/ Konferensi/sarasehan Jalur Pengembangan Kompetensi Pelatihan Klasikal g. Workshop h. Kursus i. Penataran j. Bimbingan kelas k. Sosialisasi l. Dan lain-lain a. Coaching b. Mentoring c. E-Learning d. Pelatihan jarak jauh e. Detasering f. Outbond g. Benchmarking Jalur Pengembangan Kompetensi Pelatihan Non-Klasikal h. Pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta/ BUMN/ BUMD i. Belajar mandiri j. Komunitas belajar k. Bimbingan di tempat kerja l. Magang/ praktik kerja m. Dan lain-lain Sumber:   Peraturan  LAN  No.  10/2018  Tentang   Pengembangan  Kompetensi  ASN
  • 13. Pemberhentian JF a. Mengundurkan diri dari jabatan;   b. Diberhentikan sementara sebagai PNS;   c. Menjalani cuti di  luar tanggungan negara;   d. Menjalani tugas belajar lebih dari 6   (enam)  bulan;   e. Ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi,  Jabatan Administrator,  Jabatan Pengawas,  dan Jabatan Pelaksana;  atau f. Tidak memenuhi persyaratan jabatan.   Pejabat Fungsional yang  diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf b  sampai dengan huruf e  dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan JF.  
  • 14. Organisasi Profesi JF 1) JF  wajib memiliki 1  organisasi profesi.   2) Pembentukan organisasi profesi paling  lama  5   tahun sejak JF  ditetapkan.   3) Pejabat Fungsional wajib menjadi anggota organisasi profesi JF.   4) Pembentukan organisasi profesi JF  difasilitasi oleh Instansi Pembina.   5) Organisasi profesi JF  wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.   6) Organisasi profesi JF  mempunyai tugas:   menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;   memberikan advokasi;  dan memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.  
  • 15. Tantangan Pengembangan Karir JF Penilaian  kinerja  JF  dipandang  belum   representatif JF  dipandang  masih  mengandalkan  organisasi   dalam  pengembangan  kompetensinya Distribusi/redistribusi  JF  dalam  pola  karier   (promosi,  mutasi)  masih  ada  nuansa  politis   JF  masih  menjadi  pilihan  karier  alternatif Ketidakpastian standar  pola  karier  dan  pola   pengembangan  kompetensi Perencanaan  kebutuhan  JF  yang  belum  komprehensif
  • 16. Arah Kebijakan Penguatan JF 01 02 03 04 Mengembangankan  kaderisasi  jabatan  di   setiap  level,  struktural  maupun  fungsional Arah Kebijakan Manajemen Talenta JF Memetakan  JF  yang  memiliki  talenta   tinggi  (talenta/hypo) Mengembangkan  sistem  pengelolaan  JF   yang  lebih  profesional Mewujudkan  equity  dan  kesejahteraan   JF
  • 17. Potret Masa Depan JF JF  as  First   Career  Choice JF  adalah  karier   professional/expertise JS  tertentu  bahkan   hanya  bisa  dijabat  oleh   JF  terkait Grading  JF  menjadi   naik  (implikasi   terhadap  prestise  dan   financial) Pengembangan   kompetensi  klasikal  dan   karier  menjadi  bagian   dari  system  reward  JF JF  tidak  dapat   diduduki   sembarangan  (analogi   JS)
  • 18. Penyederhanaan Birokrasi Sumber: Deputi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kemenpan RB, 2021 No K/L Paguyuban PAN % 1 Kemenpan RB 98 2 ANRI 85 3 LAN 84 4 KASN 79 5 BKN 72 Progres Jml K/L Total Selesai 75 42.773 Jabatan Dalam Proses 7 Belum Usul 5 Data per 30 Juni 2021
  • 19. Model Kelembagaan Berbasis JF Sumber: Deputi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kemenpan RB, 2021 § Struktur organisasi berbasis pada kinerja dan lebih mengedepankan pada output dan keahlian. § Mengedepankan Jabatan Fungsional yang profesional dan berkomitmen terhadap jabatan fungsionalnya. § Dilakukan perubahan manajemen kerja, pola kerja, tanggung jawab, dan tanggung gugat dalam unit organisasi.
  • 20. Model Kolaborasi / Pola Hubungan Kerja Antar JF JF#Analis Kebijakan JF#Analis Kebijakan JF#Analis Kebijakan JF#Statitisi JF#Statitisi JF#Analis Kebijakan JF#Perencana JF#Perencana
  • 21. Epilog: Jadilah JF yang “TidakTerbatas” “Tenis adalah pelajaran hidup bagi saya.  Tenis telah membentuk karakter saya sebagai atlet dan  manusia,   melalui semua proses  yang   saya jalani.  Itulah sebabnya,   membuat rekor tak lagi menjadi target  utama” Kompas,  26-­‐02-­‐2020,  hal.  19 Nama: Novac Djokovic Lahir: 22  Mei  1987  di  Beograd,   Serbia. Tinggal:  Monte  Carlo,  Monaco. Tinggi:  1,88  m  (6  ft  2  in). Prestasi:  20  Grand  Slam  (=   Federer  dan Nadal);  320  pekan Peringkat 1  sejak 04-­‐07-­‐2004   s/d  12-­‐05-­‐2021,  melewati rekor Serena  Williams  (319)   namun masih dibawah Steffi   Graf  (377)  dan Martina   Navratilova  (332).