Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Relasi JFAK-JPT Dalam Konteks Utilisasi AK

47 views

Published on


Disampaikan pada Workshop Uji Coba Panduan Utilisasi AK oleh JPT di Kementerian Kesehatan

Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

Relasi JFAK-JPT Dalam Konteks Utilisasi AK

  1. 1. Relasi JFAK-JPT Dalam Konteks Utilisasi AK Disampaikan pada Workshop Uji Coba Panduan Utilisasi AK oleh JPT di Kementerian Kesehatan Jakarta, 26 Oktober 2019 Dr.TriWidodo W. Utomo, MA Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
  2. 2. “Analis Kebijakan harus menjadi jabatan yang prestisius” – Prof. Dr.Agus Dwiyanto,MPA – Kepala LAN-RI 2012-2015
  3. 3. AK & Aktor Kebijakan di Instansi Pemerintah o Analis / Peneliti Kebijakan: bertugas menjelaskan fenomena dan masalah organisasi, menganalisisnya untuk dirumuskan alternatif kebijakan, dan menyampaikan laporan/ rekomendasi kepada pimpinan. o Pengambil Kebijakan (pimpinan organisasi): bertugas menetapkan kebijakan untuk mewujudkan tujuan organisasi. o Birokrasi (karyawan): bertugas mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan pimpinan.
  4. 4. TEORI Model Kerangka Pikir Kebijakan publik yang berkualitas (Halaman 2) Konten/Substansi SDM (JFAK) Dari Konsep ke Konstruk Kebijakan & Posisi AK (Halaman 3; 7) “Rendahnya kualitas kebijakan adalah cermin dari dangkalnya aspek teoretis yang digunakan dalam analisis kebijakan publik” (hal. 249) Sumber: Fadillah Putra dan Anwar Sanusi, 2019, Analisis Kebijakan Publik Neo-Institusionalisme: Teori dan Praktek, Jakarta: LP3ES
  5. 5. Pejabat struktural yang nota bene adalah perumus kebijakan, tidak memiliki kapasitas analisis yang memadai karena terjebak pada tugas rutin dan administratif. Kebijakan publik secara umum belum memenuhi kriteria kualitas yang baik (tidak memiliki kerangka konseptual yang kuat, tidak dirumuskan dengan kaidah yang benar, dst), sehingga kualitas kebijakan relatif rendah (berusia pendek, menimbulkan reaksi negatif dari publik, tidak dapat diimplementasikan, memunculkan kebingungan karena overlap, dst). Pengambilan keputusan belum berbasis pada evidence (informasi yang reliable dan kompre tentang issu kebijakan beserta data pendukungnya), masih lebih banyak berbasis kepentingan, keinginan, dan persepsi subyektif individu atau kelompok. Kebijakan belum lahir dari sebuah tradisi keilmuan dan manajemen pengetahuan, dan kebijakan juga belum menjadi basis untuk memperkuat pengetahuan (learning organization). Mengapa AK?
  6. 6. AK hanyalah sebuah jabatan yang tidak berbeda dengan JFT lainnya, melakukan tugas spesifik tertentu dan kadang lebih “asyik dengan dirinya sendiri” (alien dalam organisasi = mengejar angka kredit dan kurang peduli dengan urusan/kinerja organisasi). AK menjadi “juru selamat” (safety net) bagi pejabat yang ingin memanjangkan BUP, atau mereka yang terkena proses restrukturisasi organisasi. AK belum diposisikan sebagai komponen organisasi dalam menopang kinerja organisasi, khususnya dalam perumusan kebijakan. Dukungan pimpinan lebih bersifat nominal / formalitas, seperti memberi surat keterangan melaksanakan tugas, mengirim dalam seminar, dst. Kontribusi AK belum dapat terukur dalam mempengaruhi kualitas kebijakan instansi, sehingga terkesan ada atau tidak ada AK, tidak ada bedanya bagi organisasi. Bagaimana Kondisi AK Saat Ini?
  7. 7. Policy Makers Policy Analysts o Keengganan pengambil kebijakan menggunakan hasil penelitian kebijakan; o Pelaku kebijakan tidak cukup memiliki kapasitas dan idealisme melakukan reformasi kebijakan; o Kedekatan dengan birokrasi akan mendistorsi idealisme & visi jangka panjang darI kerja akademis. o Peneliti kebijakan tidak mengerti detil persoalan di lapangan, serta gagal menangkap komplikasi realitas politik mikro & prosedur administrasi yang renik; o Hasil kajian para peneliti kebijakan terlalu akademis, normatif, dan abstrak. Evidence- based policy Sumber: Fadillah Putra dan Anwar Sanusi, 2019, Analisis Kebijakan Publik Neo-Institusionalisme: Teori dan Praktek, Jakarta: LP3ES Bagaimana Hubungan AK & Pengambil Kebijakan Saat Ini?
  8. 8. Posisi AK & Peran JPT Dalam diri seorang AK melekat 2 posisi: o Secara individu, menjadi staf di unit tertentu yang harus mengerjakan tugas-tgas unitnya, sekaligus mengejar “ambisi” pribadinya (menulis jurnal, menerbitkan buku, dll); o Secara profesi, seluruh AK dalam 1 instansi perlu menghimpun diri dalam satu wadah kolektif sebagai potensi baru bagi organisasi. Atasan AK (JPT Madya dan Pratama) memberi dukungan kepada AK juga dalam konteks 2 posisi tsb: o Secara individu, memberikan tugas yang terstruktur (yang mendukung Tusi unit dan yang meningkatkan kapasitas individu AK) sekaligus bertindak selaku mentor dan/atau coach. o Secara profesi, memberi peran baru kepada AK seperti sebagai anggota TPI, melibatkan dalam Rapat Pimpinan, menjadikan Himpunan AK sebagai clearing house terhadap rancangan kebijakan yang sedang dirumuskan, dll.
  9. 9. Himpunan AK Instansional sebagai Model Utilisasi Untuk K/L/D yang telah memiliki minimal 10 AK, diharapkan dapat membentuk Himpunan AK. Fungsi Himpunan ini meliputi: o Media komunikasi antara komunitas AK dengan pimpinan K/L/D; antar komunitas AK lintas K/L/D; serta antara komunitas AK K/L/D dengan AAKI dan dengan LAN selaku Instansi Pembina. o Wadah pembinaan untuk merespon common problems secara sinergis (lintas disiplin dan unit kerja). o Strategi memperkuat branding / identity building AK instansi: mengkreasi produk/jasa layanan tertentu, menciptakan uniqueness (AK akan menjadi islands of creativity). Himpunan AK perlu memasukkan unsur pimpinan selaku pengarah. Himpunan dikelola secara kolegial berbasis profesionalisme anggotanya (bukan atas dasar senioritas, pengalaman jabatan, dst).
  10. 10. Harapan thd JPT dalam Utilisasi AK JPT Bidang Kepegawaian: o Memastikan pengangkatan AK berbasis formasi (prinsip “pengangkatan mengikuti formasi”, jangan terbalik); dan memastikan formasi AK berbasis kebutuhan. o Membuat perencanaan pemenuhan hak AK atas pengembangan kompetensi 20 jp/tahun, terutama yang bersifat non klasikal (coaching, mentoring, magang / job shadowing, e- learning, penugasan khusus, dll). o Menyediakan fasilitas fisik (co-working space) dan non fisik (forum diskusi) sebagai media komunikasi lintas unit agar AK tidak terkotak-kotak. JPT Atasan: o Menambahkan IKU program/kegiatan bukan hanya di level output/outcomes, namun juga di level proses, misalnya jumlah policy brief yang dihasilkan untuk setiap kegiatan. o Membuat listing issu-issu strategis di setiap awal tahun dan didistribusikan kepada para AK untuk disusun telaah kebijakannya. o Memilah tugas untuk AK dan untuk staf pelaksana agar bisa fokus pada substansi & pengembangan profesi.
  11. 11. Terima Kasih Kebijakan yang unggul adalah buah dari Analis Kebijakan yang handal … PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL

×