Dokumen tersebut membahas pentingnya peran lembaga litbang dan kajian dalam mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti di Indonesia. Saat ini, kontribusi riset dan kajian masih lemah dalam pembuatan kebijakan karena berbagai hambatan seperti anggaran riset yang kecil, kurangnya kerja sama antar lembaga, dan kurangnya kapasitas SDM. Dokumen ini menyarankan perlu adanya transformasi kelembagaan

1. Dr.
Tri
Widodo
W.
Utomo,
SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara
LAN-­‐RI
Disampaikan pada Rakor Renbang Penguatan
Debidjianstrat Lemhannas RI
Jakarta,
25
Oktober 2021
Sebagai Center of Excellence Kajian Bidang
Ketahanan Nasional

2. Potret Litbang/Kajian
di Indonesia
Indonesia
2015 Korea
2015
Sumber:
1. Perpres No.
38/2018
Tentang RIRN
2017-­‐2045.
2. LT.
Handoko,
“Kebijakan Transformasi Kelitbangan”,
Webinar
Penataan Kelembagaan Litbang,
12
Agustus 2021.
§ Dana
Riset relatif kecil &
tersebar
didominasi pendanaan pemerintah
§ Agenda
riset nasional yang
belum
terintegrasi;
§ Lemahnya koordinasi antar lembaga
penelitian;
§ Jumlah Lembaga
Litbang Pemerintah
yang
banyak dan
tersebar Total
329
lembaga litbang Pemerintah Pusat
o 101
lembaga litbang di
LPNK.
o 228
di
K/L.
o 1977
Lembaga
Penelitian PT.

3. Urgensi Litbang/Kajian bagi Organisasi
ü Mengapa kapal tsb (organisasi)
terjebak dalam badai (VUCA)?
ü Apakah badai tsb tidak bisa
diprediksikan?
ü Tidak adakah data2 yang
bisa
diolah untuk menghasilkan
alternatif kebijakan,
sehingga
dapat diambil langkah antisipatif
atau keputusan untuk
menghindarkan badai tsb?
Fungsi Think-tank akan dapat
mencegah terjadinya VUCA

4. Fenomena Kemiskinan Global
“Countries
become
poor
not
as
a
result
of
a
curse
or
fate,
but
as
a
result
of
a
failure
to
make
good
policies”
The
Miracle
of
South
Korea
Pemerintahan yang
inklusif
(demokratis)
Meritokrasi
How
to
Make
Good
Policies?
Good
governance
Kebijakan publik yang
inklusif
Perlu dukungan kajian &
kebijakan berbasis bukti!

5. Organisasi Think Tank & Kemajuan Negara
Negara
Jumlah Think
Tank
Organizations
US 1.836
China 435
UK 288
India 280
Jerman 195
France 180
Rusia 122
Japan 109
Italia 97
Korea
Selatan 35
Indonesia 27
Singapura 12
Sumber:
McGann,
2017

6. Peran Lembaga Litbang/Kajian/Think-tank di Indonesia
Penguatan
Jejaring Riset
Meningkatkan
kontribusi riset
dalam
pembangunan yang
berkelanjutan
Membangun
kapabilitas riset
untuk mendukung
evidence-­‐based
policy
Agenda
Percepatan
Pertumbuhan
Ekonomi
Agenda
Penyelesaian
Masalah Bangsa
Agenda
Pembangunan
Berkelanjutan
Agenda
Kemandirian IPTEK
Nasional
Target
Makro Pembangunan
Indonesia
2020-­‐2024:
Pertumbuhan
Ekonomi (%)
Tingkat
Kemiskinan (%)
Gini ratio
(Indeks)
Tingkat
Pengangguran
Terbuka
(%)
IPM
(Nilai)
5,4
– 6,0
6,5
– 7,0
0,370
-­‐ 0,374
4,0
– 4,6
75,54
Penguatan Ketahanan Nasional
*)
Sumber:
Bappenas,
2019

7. Peran Lembaga Litbang/Kajian/Think-tank di Indonesia
Hilir
Hulu
Riset Publikasi
Advokasi Formulasi Kebijakan
Evidence-­‐based
policy
(repositori pengetahuan)
(produksi pengetahuan)
Hubungan langsung yang
tidak berorientasi pada kebijakan à bukan Think
Tank
Fungsi Think
Tank

8. Lemahnya Kontribusi Riset dalam Pembuatan Kebijakan
Berkarir di
dunia riset belum
menjadi pilihan karir yang
dipandang menguntungkan bagi
SDM
Indonesia
Berkarier di
dunia riset
• Orientasi universitas masih rendah
terhadap riset,
market-­‐oriented
• Bureaucratic
constraints
• Dana
penelitian yang
minim,
imbalance
dengan biaya mengajar (teaching)
Universitas belum
mengembangkan tradisi riset
Dana
riset yang
sangat sedikit.
Orientasi anggaran untuk riset
sangat minim
(0,2%
GDP,
2016)
Funding
for
research
Minimnya keberadaan knowledge
broker/intermediaries
yang
menjembatani riset dan kebijakan
kepada pengambil kebijakan.
kalaupun
ada,
kapasitasnya belum memadai.
Ketiadaan Knowledge
Broker/
Intermediaries
Pembuat kebijakan tidak melihat temuan
penelitian sebagai pusat pengambilan
keputusan mereka.
Karena bukti teknis
dipandang kurang penting daripada bukti
politik (Rose
2017)
Tradisi Pengetahuan bagi Kebijakan
• Balitbang belum diposisikan sebagai unit
strategis yang
menyediakan bahan2
pembuatan kebijakan
• Kapasitas SDM
Balitbang masih rendah
• Anggaran litbang yang
sangat terbatas
Peran Balitbang Pemerintah Kurang Efektif
Sumber:
Prasetiamartati,
Carden,
Ruhanawati,
Rakhmani,
Nugroho,
(2018)

9. Strategi Penguatan Lembaga Litbang/Kajian
Transformasi menjadi lembaga kajian
kebijakan yang
berfokus pada
penguatan analisis kebijakan untuk
menghasilkan kebijakan-­‐kebijakan
yang
tepat
Transformasi Kelembagaan
Membiasakan diri menjadi lembaga
pemikir dengan budaya akademik dan
budaya mutu yang
kokoh,
mengandalkan
evidence
dibanding opini,
berorientasi
pembelajaran berkelanjutan.
Transformasi Kultural
-­‐ Meningkatkan kapasitas SDM,
lembaga,
metodoogi,
dan anggaran.
-­‐ Menjalin kerja sama dengan lembaga-­‐
lembaga penelitian (Universitas,
BRIN,
lembaga think
tank
NGO,
dll untuk
memproduksi pengetahuan dan
produk kebijakan
Peningkatan Kapasitas
Berfokus pada penguatan
peran Jabatan Fungsional
Analis Kebijakan
Transformasi SDM

10. Peran Analis/Peneliti Kebijakan dlm Knowledge Production
a
two-­‐way
process
of
sharing
knowledge
between
different
groups
of
people
or
networks
Knowledge
Exchange
a
two-­‐way
exchange
of
knowledge
about
a
policy
issue
or
problem
that
can
foster
collective
learning
Knowledge
Brokering
the
process
of
ensuring
that
knowledge
is
available
by
collecting
and
storing
different
types
of
knowledge,
to
be
accessed
when
needed
Knowledge
Management
a
one-­‐way
process
of
sharing
knowledge
which
can
involve
the
mutual
exploration
of
a
policy
issue
or
problem
Knowledge
Transfer
the
process
of
translating
knowledge
from
one
format
to
another
so
that
the
receiver
can
understand
it
Knowledge
Translation
a
two-­‐way
process
that
makes
use
of
the
existing
stock
of
knowledge
to
create
new
knowledge
that
contributes
to
fostering
policy
change
Knowledge
Mobilization
Sumber:
Pellini,
Pramusinto,
&
Fatonie,
2018

11. Membangun Ekosistem Litbang/Kajian
REFORM
Mendorong penguatan
kolaborasi riset kebijakan
dengan lembaga-­‐lembaga
riset/kajian lainnya (PRI
–
Policy
Research
Institutions).
Research
collaboration
Mengurangi hambatan-­‐
hambatan administratif dalam
litbang.
Reduce
Bureaucratic
contraints
• Mendorong kepemimpinan yang
berorientasi riset/kajian untuk kebijakan.
• Experimenting
and
learning
about
data
innovation
for
policy.
• Menjadikan jabatan peneliti,
analis
kebijakan (etc)
sebagai profesi yang
menjanjikan.
Reform
in
Research
Culture
Reformasi penganggaran untuk riset
dan kajian dengan meningkatkan
anggaran riset baik di
Balitbang
maupun universitas.
Reform
in
Funding
for
research

12. Semoga Bermanfaat … !!