CARA MENULIS pOLICY bRIEF

1. Guspika | Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/Bappenas
SALAH SATU BENTUK TULISAN KARYA ILMIAH BAGI PERENCANA
SEBAGAI SYARAT HASIL KERJA MINIMAL (HKM)
UNTUK UJIAN KOMPETENSI KENAIKAN JABATAN

2. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana – Kementerian PPN/Bappenas | 2023
Kerangka Paparan
2
1. Pendahuluan
2. Analisis Kebijakan Sebagai Bagian dari Proses
Bisnis Jabatan Perencana
3. Struktur dan Elemen Policy Paper
4. Penggunaan Policy Paper bagi Perencana

3. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana – Kementerian PPN/Bappenas | 2023 3
PENDAHULUAN
1
SUMBER BACAAN:
1. Young, Eoin, dan Lisa Quinn (2003) “Writing Effective Public Policy Papers”
2. Pedoman Pelaksanaan Permen PPN/Ka Bappenas No. 1 Tahun 2022
3. Contoh Policy Paper ada pada Lampiran Pedoman butir 2

4. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana – Kementerian PPN/Bappenas | 2023 4
Lingkup Personal:
Mengubah Cara Mikir dan Cara Nulis
Isu/fenomena:
Tengah malam bayi menangis
Penyebab masalah:
1. Haus atau Lapar
2. Ngompol/Celana basah
3. Kamar gerah (AC mati)
4. Ada yang nyubit
5. Atau ketidaknyamanan lain
Solusi:
Tergantung penyebab masalah
Lingkup Publik:
Isu/fenomena:
Pengelolaan Dana Desa belum efektif
Penyebab masalah:
1. ?
2. ??
3. ???
4. ????
5. ?????
Solusi:
Peningkatan efektitas pengelolaan Dana Desa
Narasi:
1. Seorang Perencana yang ditugaskan di suatu organisasi memiliki tugas utama menyiapkan: (1) kebijakan publik sebagai
intervensi pemerintah untuk menyelesaikan masalah (publik); dan( 2) Menyusun rencana pembangunan nasional/daerah;
2. Karena merupakan tugas dari pimpinan, maka kebijakan yang dirumuskan harus disampaikan/ direkomendasikan kepada
pimpinan untuk dilaksanakan. Jadi rekomendasi itu bukan “saran” seperti dalam penelitian (research paper);
3. Oleh karena itu hal pertama yang harus difikirkan BUKAN ”saya ingin menulis tentang … “ TETAPI “apa masalah publik
yang perlu diintervensi oleh organisasi (pemerintah) tempat Perencana ditempatkan”;
4. Untuk itu yang perlu dilatih adalah “kepekaan” dalam mengenali dan mengidentikasi masalah (publik).

5. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana – Kementerian PPN/Bappenas | 2023
Proses pembuatan kebijakan publik apa pun, pada
umumnya berawal dari adanya awareness of a problem
(kesadaran akan adanya masalah tertentu)
Bagian penting dan
sangat menentukan dalam
menyusun strategi dan
kebijakan pembangunan
nasional/daerah
“Isu” diartikan sebagai
masalah kebijakan dalam
konteks pembuatan
kebijakan publik
Sebagai suatu “technical term” dalam
konteks kebijakan publik, maknanya
lebih kurang sama dengan masalah
kebijakan (policy problem)
1. Penelitian ilmiah
2. Skripsi/Tesis/Disertasi – Makalah Akademik
3. Artikel Ilmiah
4. Opini
5. Makalah Kebijakan
JENIS PUBLIKASI TULISAN
CIRI UTAMA MAKALAH
KEBIJAKAN
“ Saya tertarik dan ingin menulis
tentang strategi menurunkan
tingkat kecelakaan di pintu
perlintasan kereta”
Isu Strategis
“Saya ingin meneliti apakah
ada hubungan antara zakat
dengan upaya menurunkan
kemiskinan dan
pengangguran?”
JENIS KARYA TULIS ILMIAH
1. Jurnal
2. Majalah/Buletin
3. Buku/Book Chapter
4. Prosiding
5. Media Publikasi lainnya
1. Membuat kebijakan publik
2. Intervensi Pemerintah
3. Memberikan solusi
4. Berdasarkan analisis teoretis
5. Dukungan data dan fakta
5
Contoh
langkah awal
yang SALAH

6. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana – Kementerian PPN/Bappenas | 2023
Kemampuan Perencana yang Ditampilkan dalam Makalah Kebijakan
Perencana dalam mendukung kinerja organisasi/
unit kerja perencanaan pembangunan diharapkan
dapat memiliki peran sebagai perumus kebijakan
(policy analyst) dan sebagai penasihat pimpinan
dalam proses pengambilan keputusan (strategic
advisor).
6
Jenjang Jabatan
Kualifikasi sebagai
Policy Analyst dan Strategic Advisor
Perencana
Ahli Utama
DIRECTIVE:
Wisdom (kearifan), Subjektif, Analisis Kualitatif,
Contextual Knowledge, Jangka Panjang;
Peran Collaborator, Analyst, Coach, Advisor (CACA)
Perencana
Ahli Madya
STRATEGIC:
Holistik, Integratif, Knowledge-based, Analisis
Kuantitatif/ Kualitatif, Jangka Menengah
Perencana
Ahli Muda
TACTICAL:
Informasi, Analisis Kuantitatif, Operasional,
Jangka Pendek
Perencana
Ahli Pertama
OPERATIONAL:
Data, Kuantitatif, Level Kegiatan, Operasional.
Kualifikasi yang perlu ditampilkan melalui
sebuah makalah kebijakan, terutama
adalah kemampuan dalam berpikir
strategis, analisis masalah, ketepatan
dalam memilih dan menentukan metodologi
dan merumuskan rekomendasi kebijakan.
Kualifikasi dalam menulis makalah
kebijakan pada setiap jenjang jabatan
perencana dapat digambarkan dalam
kualifikasi sebagai berikut:
6

7. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana – Kementerian PPN/Bappenas | 2023
Kemampuan Perencana yang Ditampilkan dalam Makalah Kebijakan
Kualifikasi pada level tertinggi pada masing-masing peran tersebut adalah:
7
1. kemampuan berpikir strategis;
2. merumuskan isu strategis-penting-aktual;
3. menganalisis secara lebih mendalam, memberikan
dasar teoretis (namun tidak terlalu akademis), dan
menggunakan metode analisis yang tepat terhadap
rumusan masalah utama; dan
4. memberikan argumentasi dalam memilih opsi-opsi
kebijakan dalam rangka merumuskan rekomendasi
kebijakan yang konkret dan praktis kepada pimpinan,
untuk mendukung proses pengambilan keputusan.
1. Problem solver;
2. Mampu melihat case (isu
strategis) yang sesuai
dengan kebutuhan
organisasi;
3. Isu strategis yang diajukan
memiliki komplesitas yang
tinggi sesuai dengan
kualifikasi level Perencana;
dan
4. Mampu membangun
alternatif kebijakan.
Sebagai Policy Analyst Sebagai Strategic Advisor
7

8. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana – Kementerian PPN/Bappenas | 2023 8
ANALISIS KEBIJAKAN SEBAGAI BAGIAN DARI
PROSES BISNIS JABATAN PERENCANA
2

9. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana – Kementerian PPN/Bappenas | 2023
Kebijakan Publik adalah…*
 AUTHORITATIVE GOVERNMENT ACTION. Public policy is
action implemented by the government body which has the
legislative, political and financial authority to do so.
 A REACTION TO REAL WORLD NEEDS OR PROBLEMS.
Public policy seeks to react to the concrete needs or problems
of a society or groups within a society, e.g., citizens, non-
governmental organizations (NGOs) or government bodies.
 GOAL-ORIENTED. Public policy seeks to achieve a particular
set of elaborated objectives which representan attempt to
solve or address a particular need in the targeted community.
 A COURSE OF ACTION. Public policy is usually not a single
decision, action or reaction but an elaborated approach or
strategy.
9
*) Sumber Bacaan:
Young, Eóin dan Lisa Quinn, 2003.
Writing Effective Public Policy Papers.
Budapest: Open Society Institute.
 A DECISION TO DO SOMETHING OR A DECISION TO DO
NOTHING. The outlined policy may take action in an attempt to
solve a problem or may be based on the belief that the problem
will be solved within the current policy framework, and therefore
takes no action.
 CARRIED OUT BY A SINGLE ACTOR OR A SET OF ACTORS.
The policy may be implemented by a single government
representative or body or by multiple actors.
 A JUSTIFICATION FOR ACTION. The outlined policy usually
includes a statement of the reasoning behind the policy.
 A DECISION MADE. Public policy is a decision already made,
not an intention or promise.

10. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana – Kementerian PPN/Bappenas | 2023
Makalah Kebijakan pada Siklus Perumusan Kebijakan
dan Perencanaan Pembangunan
Proses analisis kebijakan yang menghasilkan makalah kebijakan pada dasarnya dapat dilakukan pada setiap tahap
perumusan kebijakan atau pada setiap tahap perencanaan pembangunan.
10
P U S B I N D I K LA TR E N K E M E N TE R I A N P P N / B A P P E N A S | 2 0 2 2
Siklus Kebijakan Perencanaan Pembangunan
26
Sumber: Tim Penyusun
PermenPANRB, 2019
FORM. PENILAIAN
FORM. PENILAIAN
FORM. PENILAIAN
10

11. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana – Kementerian PPN/Bappenas | 2023
Makalah Kebijakan pada Siklus Perumusan Kebijakan
dan Perencanaan Pembangunan
 Policy Analysis "equivalent to strategic
planning … that is the process of deciding on
the objectives of an organization, on changes
in these objectives, and on the resources
used to attain these objectives.”
Wildavsky (2001)
 Policy analysis as "an approach and
methodology for design and identification of
preferable alternatives in respect to complex
policy issues. It provides heuristic aid to
better policy making, without any
presumptions to provide optimization
algorithms, and is based on system analysis
and behavioral sciences.”
Dror (1983)
11
Dengan demikian, makalah kebijakan
dapat dihasilkan pada
(1) tahap identifikasi perumusan
kebijakan, perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan atau evaluasi
kebijakan; atau
(2) tahap kajian/studi/penelitian
kebijakan untuk bahan penyusunan
rencana, penyusunan rencana,
adopsi dan legitimasi, pengendalian
dan pemantauan atau evaluasi
pelaksanaan rencana
pembangunan; atau
(3) tahap penyusunan karya ilmiah,
publikasi atau seminar dan media
lain dalam rangka studi kebijakan
dan perencanaan pembangunan.
11

12. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana – Kementerian PPN/Bappenas | 2023
Policy Paper Menurut Young dan Quinn (2003)
1. POLICY PAPER MERUPAKAN ALAT UNTUK
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
“to provide a comprehensive and persuasive
argument justifying the policy recommendations
presented in the paper and therefore, to act as a
decision making tool and a call for action to the
target audience.”
 Berorientasi problem yang paling aktual atau terkini
 Pemilihan Isu yang dibahas seyogyanya penting
(urgent) untuk dicarikan solusinya
 Memberikan alternatif kebijakan
 Memberikan evaluasi dan kemungkinan outcome
dari pilihan yang ada
 Memberi rekomendasi terbaik berdasar sumber
daya yang tersedia dengan argumentasi yang kuat
12
2. MAKALAH LEBIH BERSIFAT TERAPAN
DAN TIDAK TERLALU AKADEMIK
“there is a necessity to recommend
practical solutions for real world problems
to a broad an highly politicized audience.”
• Policy Paper ≠ Academic Paper
• Temuan harus bisa diterapkan dalam
menjawab persoalan
• Temuan harus bisa memberikan
rekomendasi kebijakan
• Seimbang antara completeness vs relevant

13. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana – Kementerian PPN/Bappenas | 2023 13
STRUKTUR DAN ELEMEN POLICY PAPER
3

14. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana – Kementerian PPN/Bappenas | 2023
Struktur, Elemen, dan Tahapan Penulisan
Makalah Kebijakan
Menurut Young, Eoin, dan Lisa Quinn (2003) dan Arnaldo
Pellini (2012) struktur dan elemen makalah kebijakan
adalah sebagai berikut:
a. Rekomendasi Kebijakan (Policy Notes: 1 page)
b. Ringkasan Eksekutif (Policy Brief: 3―4 pages)
c. Makalah Kebijakan (Policy Paper: 25 pages)
(1) Pendahuluan atau Latar Belakang
(2) Analisis dan Pembahasan Masalah
(3) Pilihan Kebijakan
(4) Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan
d. Catatan Akhir (apabila diperlukan)
e. Daftar Pustaka
f. Appendixes
14
Makalah kebijakan (policy paper) pada komponen
huruf c sekurang-kurangnya memiliki 4 elemen, yaitu:
(1) pendahuluan atau latar belakang, (2) analisis dan
pembahasan masalah; (3) pilihan kebijakan; dan (4)
kesimpulan dan rekomendasi kebijakan. Jumlah
halaman berkisar 25 – 30 halaman di luar Daftar
Pustaka (Bibliography).
14

15. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana – Kementerian PPN/Bappenas | 2023
Siapkan Outline Sebelum Mulai Menulis
15
Tuangkan ide gagasan ke dalam
suatu kerangka tulisan (outline).
Cek gagasan tersebut dengan (1)
bidang keahlian yang dimiliki
(expertise) dan/atau (2) tugas jabatan
dan/atau (3) kebutuhan pimpinan
untuk merumuskan kebijakan;
Identifikasi masalah
mana yang menjadi sebab,
mana yang menjadi akibat,
kompleksitas masalah, dan
tingkat permasalahan, serta
implikasi permasalahan
Mencari dukungan data
yang memperkuat hasil identifikasi
masalah, yang bersumber dari: data
statistik, hasil kajian, fakta di lapangan,
hasil penelitian, hasil wawancara atau
evidence lainnya. Sehingga ketika
menyimpulkan “masalah” bukan hanya
berdasarkan opini personal;
Cek keseluruhan outline
apakah memiliki koherensi
subtansi yang saling terkait?.
Keseluruhan kerangka
menggambarkan keutuhan
sebagai sebuah Policy Paper.
1
2
3
4

16. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana – Kementerian PPN/Bappenas | 2023 16
Isu kebijakan lazimnya merupakan fungsi
dari perdebatan tentang rumusan, rincian,
penjelasan, maupun penilaian atas suatu
masalah tertentu (William Dunn)
Pernyataan yang menggambarkan situasi
atau kondisi terjadinya kesenjangan
(gap) antara harapan dan kenyataan.
Existing, Emerging, Symptom
Pernyataan yang menggambarkan situasi
atau kondisi yang secara logis dan
relevan menyebabkan terjadinya situasi
atau kondisi kesenjangan (masalah)
Problem statement
yang didukung data
dan fakta yang valid
Hindari kalimat pertanyaan atau “diperlukannya …”, contoh:
- Bagaimakah hubungan zakat dan upaya menurunkan
kemiskinan?
- Diperlukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran
Isu
Masalah
Controversy Gap Inconsistency
Mengidentifikasi Masalah
ISU
MASALAH
PENYEBAB
MENEMUKAN
AKAR MASALAH
UTAMA
• Fishbone analysis
• Pohon masalah
• atau metode lain
Dukungan data dan fakta yang valid
bersumber: buku, hasil kajian, data
statistik, referensi lain

17. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana – Kementerian PPN/Bappenas | 2023
Abstrak/Ringkasan
 ABSTRAK merupakan gambaran ringkas, tetapi menggambarkan temuan atau
rekomendasi terpilih saja.
 RINGKASAN adalah sinopsis yang menggambarkan keseluruhan makalah.
 Apabila merupakan produk yang berdiri sendiri dapat merupakan POLICY BRIEF.
17

18. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana – Kementerian PPN/Bappenas | 2023
Pendahuluan
 Pendahuluan merupakan kunci untuk “membuka pintu” memasuki ruang substansi;
 Pendahuluan berfungsi menyiapkan pembaca untuk mengerti setting, konteks dan
permasalahan utama (problem statement) yang hendak dibahas dalam Policy Paper.
18

19. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana – Kementerian PPN/Bappenas | 2023
Permasalahan/Problem Description
 Bagian ini mengidentifikasi, merumuskan dan
menjelaskan permasalahan yang hendak dibahas
dalam konteksnya;
 Penjelasan atas masalah harus mampu meyakinkan
pembaca bahwa isu strategis yang hendak dibahas
memang penting untuk ditemukan solusi dan
memerlukan intervensi (pemerintah);
 Penjelasan masalah pada bagian ini menggambarkan
isunya sekarang dan masa lalu;
19
“…apapun masalahnya,
rekomendasinya adalah
teh botol…”
 KESALAHAN UMUM YANG SERING TERJADI
(LOGIKA TERBALIK):
Penulis pertama kali memikirkan rekomendasi
kebijakan yang harus dituliskan dalam policy
paper. Padahal belum tentu terdapat
permasalahan. Atau ada masalah tetapi tidak
strategis, penting, dan aktual. Jadi “maksa”
dalam menemukan dan merumuskan masalah.
Tanpa didukung data dan fakta yang valid. Atau
iklan ”Teh Botol”...
 Bagaimana hubungan antara …
dengan … ?
 Bagaimana potensi zakat dalam
upaya pengentasan kemiskinan?
 Masih banyak unit kerja yang
belum menyampaikan laporan
secara tertib.

20. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana – Kementerian PPN/Bappenas | 2023
Analisis dan Pembahasan
20
 Pada bagian ini disajikan teori, konsep, peraturan, kebijakan yang
sudah ada atau referensi lainnya yang relevan dan akan
digunakan untuk menganalisis isu/permasalahan yang
dinyatakan di dalam Problem statement.
 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tersebut akan
menghasilkan opsi opsi atau beberapa pilihan kebijakan yang
mungkin menjadi solusi penyelesaian masalah.
 Alternatif-alternatif kebijakan tersebut dapat juga merupakan
pilihan kebijakan yang sudah pernah dilakukan instansi lain/
negara lain yang pernah menghadapi permasalahan sejenis.
 Detil alternatif kebijakan yang kita tawarkan, bisa diperoleh dari
hasil diskusi pakar, hasil kajian, hasil penelitian, artikel jurnal,
prosiding, buku, atau referensi lain yg relevan.

21. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana – Kementerian PPN/Bappenas | 2023
Pilihan Kebijakan
 Bagian ini mendiskusikan berbagai kemungkinan bagaimana permasalahan yang
dibahas pada bagian sebelumnya bisa diselesaikan. Penulis Policy Paper, harus
menemukan sebanyak mungkin pilihan yang secara logis akan menjadi solusi
penyelesaian masalah;
 Bagian ini mendiskusikan kerangka analisis yang hendak digunakan untuk menilai
berbagai alternatif kebijakan yang diusulkan. Kerangka analisis biasanya disusun
berdasarkan konsep, metode atau teori yang relevan, sehingga dapat merupakan
metodologi dan kriteria penilaian dan pemilihan opsi-opsi kebijakan terbaik.
Ketersediaan sumber daya dapat juga merupakan salah satu kriteria pemilihan opsi
kebijakan;
 Posisi penulis sebagai evaluator perlu dijelaskan juga;
 Bagian ini mendiskusikan dan mengevaluasi (menilai dan memilih) pilihan kebijakan
berdasarkan kerangka analisis yang dipakai.
21

22. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana – Kementerian PPN/Bappenas | 2023
Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan
 Kesimpulan merupakan sintesa dari temuan utama yang dibahas pada bagian analsis
dan pembahasan pilihan-pilihan kebijakan. Bukan mengulang paragraf atau kalimat
(copy-paste) bagian sebelumnya;
 Rekomendasi kebijakan harus benar benar memiliki keterkaitan substansi dengan
rumusan masalah dan analisis/pembahasan masalah (koherensi).
 Kriteria rekomendasi kebijakan yang baik antara lain:
 menjawab permasalahan utama.
 Jelas ditujukan kepada siapa dan level penentu kebijakan/pengambil
keputusan.
 Menjelaskan hal konkrit dan tahapan yang harus dilakukan oleh penentu
kebijakan atau pengambil keputusan.
 Rekomendasi kebijakan bukan merupakan kegiataan teknis (misalnya
“perlunya melakukan diskusi atau FGD”);
 Bagian penutup dapat mengungkap beberapa catatan atau keterbatasan yang tidak
tercakup pada Policy Paper ini, tetapi penting untuk ditindaklanjuti.
22

23. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana – Kementerian PPN/Bappenas | 2023
Catatan Akhir/Endnotes
 Memberikan diskusi tambahan atau definisi dari
kata yang ada dalam makalah.
 Menjadi kebiasaan dalam penulisan makalah
kebijakan bahwa teks utamanya tidak dipenuhi
oleh catatan kaki, namun semua catatan digeser
menjadi catatan akhir.
23

24. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana – Kementerian PPN/Bappenas | 2023 24
PENGGUNAAN POLICY PAPER BAGI PERENCANA
4

25. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana – Kementerian PPN/Bappenas | 2023
Penggunaan Penulisan Policy Paper/Policy Brief bagi Perencana
25
 SEBAGAI BUKTI FISIK BUTIR KEGIATAN UNSUR PERENCANAAN
PEMBANGUNAN:
 Sub-unsur identifikasi masalah/isu strategis:
A.10. Melakukan Riset Kebijakan Untuk Menghasilkan Dokumen Bahan
Perencanaan Pembangunan (Perencana Ahli Muda; AK: 1,00) -->
Policy Paper
A.11. Menyusun Rekomendasi Kebijakan Strategis (Perencana Ahli
Madya; AK Maksimal: 2,55)  Policy Brief
 Tidak perlu dipublikasikan
 SEBAGAI BUKTI FISIK BUTIR KEGIATAN UNSUR PENGEMBANGAN PROFESI:
B.2.b. Pembuatan Karya Tulis/ Karya Ilmiah di bidang Perencanaan
Pembangunan (Semua Jenjang; Tidak dipublikasikan; Makalah; AK
Maksimal: 4,00)
B.3.b. Pembuatan Karya Tulis/ Karya Ilmiah di bidang Perencanaan
Pembangunan (Semua Jenjang; Dipublikasikan; Makalah; AK
Maksimal: 4,00)
B.4.b. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau usulan
ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang perencaan pembangunan
(Semua Jenjang; Makalah dalam seminar; AK Maksimal: 3,50)
B.5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan,gagasan dan atau ulasan
ilmiah dalam pertemuan ilmiah (Semua Jenjang, Makalah dalam
pertemuan ilmiah; AK Maksimal: 2,50)
 SEBAGAI HASIL KERJA MINIMAL (HKM) SEBAGAI SYARAT
UNTUK KENAIKAN JENJANG JABATAN PERENCANA:
 Media Publikasi level Instansi sebagai syarat kenaikan
jenjang jabatan ke Perencana Ahli Madya;
 Media Publikasi level nasional/internasional sebagai syarat
kenaikan jenjang jabatan ke Perencana Ahli Utama
 Tidak memiliki angka kredit
 SEBAGAI SALAH SATU INSTRUMEN DI DALAM
UJI KOMPETENSI CALON PERENCANA AHLI UTAMA

26. Terima Kasih
pusbindiklatren.bappenas.go.id
Pusbindiklatren Bappenas
@pusbindiklatren
pusbindiklatren@bappenas.go.id
0811-76-28280
(021) 31928280 / 31928285 / 31928279

27. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana – Kementerian PPN/Bappenas | 2023
Judul
27
Judul sebaiknya
mampu menarik
perhatian.
Judul Efektif:
 Deskriptif
 Jelas
 Ringkas
 Menarik
Judul sebaiknya membuat
pembaca tergerak untuk
melanjutkan membaca dan
memuaskan keingintahuan.

28. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana – Kementerian PPN/Bappenas | 2023
Daftar Isi
28
• Menampilkan pengorganisasian
Policy Paper;
• Sebagai petunjuk bagi pembaca;
• Membantu melokalisasi ide
gagasan/ topik yang perlu
menjadi perhatian pembaca

29. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana – Kementerian PPN/Bappenas | 2023
Appendix
 Dokumen tambahan yang mendukung argumen yang
dikembangkan dalam makalah.
 Sifatnya optional, perlu dipertimbangkan benar-benar.
 Biasanya pertimbangannya adalah informasi yang
terlalu detail, yang mengganggu keseluruhan logika
yang dikembangkan dalam makalah, namun perlu
diceritakan karena berbagai pertimbangan.
29

30. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana – Kementerian PPN/Bappenas | 2023
Bibliography
 Mendokumentasikan semua situasi yang
dipergunakan dalam tulisan.
 Bacaan yang membantu penulisan makalah,
namun tidak dikutip dalam sitasi.
 Statistik dan data yang dipakai.
30