Paparan dalam Workshop DRN – DRD, bertema “Penguatan Sumberdaya , Kelembagaan , dan Jaringan Iptek Pusat dan Daerah Untuk Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Bangsa”, di Ruang Komisi Utama BPPT, Jakarta, 4 Desember 2013

1. CONTOH IMPLEMENTASI PENGUATAN SISTEM INOVASI
DI BEBERAPA KABUPATEN/KOTA
Dr. Tatang A. Taufik
Deputi Kepala BPPT Bidang PKT
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
Workshop DRN - DRD
“Penguatan Sumberdaya, Kelembagaan , dan Jaringan Iptek Pusat dan Daerah
Untuk Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Bangsa”
Ruang Komisi Utama BPPT, Jakarta, 4 Desember 2013

2. OUTLINE
PENDAHULUAN
BEBERAPA CONTOH
CATATAN PENUTUP

3. OUTLINE
PENDAHULUAN
BEBERAPA CONTOH
CATATAN PENUTUP

4. APA ITU “PENGUATAN SISTEM INOVASI”
• Sistem inovasi : suatu kesatuan (lembaga, SDM, infra &
suprastrukur, jejaring, proses/interaksi) yang
mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan
inovasi, difusi, dan proses pembelajaran
• Penguatan sistem inovasi : “membenahi” sistem
(holistik, serentak, isu-isu sistemik) secara bersistem :
a. Dari perspektif kebijakan, langkah perbaikan perlu
diarahkan untuk membenahi “isu-isu kelemahan atau
kegagalan sistemik” (systemic failures);
b. Strategi kebijakan perlu dikembangkan sebagai suatu
kesatuan kerangka kebijakan inovasi/KKI (innovation
policy framework).

5. FUNGSI UTAMA SISTEM INOVASI
1. Menguasai, mengembangkan dan meningkatkan
pendayagunaan IPTEKIN (termasuk aktivitas
penelitian, pengembangan dan perekayasaan/litbangyasa).
2. Memandu arah bagi para penyedia dan pengguna serta
pemangku kepentingan IPTEKIN lainnya, agar semakin mampu
mengelola dan memanfaatkan sumber dayanya secara
sinergis.
3. Memperkuat/mengembangkan pasokan sumber daya, yaitu
modal/kapital, kompetensi dan sumber daya lainnya.
4. Memfasilitasi penciptaan/pengembangan eksternalitas yang
positif.
5. Memfasilitasi formasi dan pengembangan pasar.

6. MENGKAJI ISU SISTEMIK SISTEM INOVASI :
CONTOH MENGENALI ISU KEBIJAKAN
• Smith (2000) :
1.
2.
3.
4.
Technology (vendor) locked-in
Kelembagaan
Infrastruktur
Transisi.
• Edquist (2001) :
1.
2.
3.
4.
Fungsi-fungsi
Organisasi/lembaga
Kelembagaan/kebijakan
Interaksi atau keterkaitan antar elemen.
• Arnold dan Boekholt (2002) :
1.
2.
3.
4.
Kapabilitas
Lembaga
Jaringan
Framework.

7. ISU POKOK KEBIJAKAN INOVASI
Isu
Kebijakan
Kelembagaan & Daya Dukung Iptek
2 serta Absopsi oleh Industri
3
Interaksi &
Pelayanan
5
Fokus & Keterpaduan
Rantai Nilai
Permintaan (Demand)
Konsumen (permintaan akhir)
Produsen (permintaan antara)
Sistem Politik
Sistem Pendidikan dan
Litbangyasa
Pemerintahan
Pendidikan dan Pelatihan
Profesi
Penadbiran
(Governance)
Pendidikan Tinggi dan
Litbang
Kebijakan RPT
Litbang Pemerintah
Standar dan
Norma
Sistem Industri
Perusahaan Besar
Intermediaries
Lembaga Litbangyasa
Brokers
UKM “Matang/
Mapan”
PPBT
Supra- dan Infrastruktur Khusus
Dukungan Inovasi dan
Bisnis
HKI dan
Informasi
Perbankan
Modal Ventura
Framework Conditions
Kondisi Umum dan Lingkungan Kebijakan pada Tataran Internasional, Pemerintah Nasional, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
•
•
•
•
•
•
Kebijakan Ekonomi
Kebijakan ekonomi makro
Kebijakan moneter
Kebijakan fiskal
Kebijakan pajak
Kebijakan perdagangan
Kebijakan persaingan
Isu
Kebijakan
1
Kebijakan Keuangan
Kebijakan Pendidikan
Kebijakan Promosi & Investasi
Infrastruktur Umum/ Dasar
Kebijakan Industri/ Sektoral
SDA dan Lingkungan
Lingkungan / Kerangka
Umum
4 Budaya Inovasi
Budaya
• Sikap dan nilai
• Keterbukaan terhadap
pembelajaran dan perubahan
• Kecenderungan terhadap Inovasi
dan kewirausahaan
• Mobilitas dan interaksi
6
Keselarasan dengan
Tantangan Global
Global

8. ISU SISTEMIK YANG PERLU DIBENAHI : KATA KUNCI
1
6
2
Kerangka Kebijakan Inovasi : Heksagon
5
3
4
1. IKLIM/LINGKUNGAN (bagi inovasi dan bisnis).
2. PENYEDIA (SUPPLY) & PENGGUNA (DEMAND).
3. KETERKAITAN/INTERAKSI, JARINGAN, PELAYANAN
.
4. BUDAYA KREATIF-INOVATIF.
5. FOKUS - KETERPADUAN, KOORDINASI KOHERENSI.
6. DINAMIKA GLOBAL.

9. PENTINGNYA KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI
• RPJMN 2010-2014, 4.3.2 : “Arah Pembangunan Iptek 2010 – 2014” :
Kunci keberhasilan implementasi penguatan sistem inovasi di
suatu negara adalah koherensi kebijakan inovasi dalam dimensi
antarsektor dan lintas sektor; intertemporal (antarwaktu); dan
nasional-daerah (interteritorial), daerah-daerah, dan internasional.
Dalam perspektif hubungan nasional-daerah, koherensi kebijakan
inovasi dalam penguatan SIN di Indonesia perlu dibangun melalui
kerangka kebijakan inovasi (innovation policy framework) yang
sejalan, dengan sasaran dan milestones terukur, serta komitmen
sumberdaya yang memadai baik pada tataran pembangunan
nasional maupun daerah sebagai platform bersama.
• Yang ditegaskan adalah “Arah Kebijakan Iptek .”

10. STRATEGI MULTIDIMENSI PSI
1. LOKALITAS TERITORIAL ~ keragaman
daerah, kewilayahan, keruangan, geografis, sosio
kultural, sistem pemerintahan  ekosistem daerah bagi
perkembangan kreativitas-keinovasian di daerah
2. INDUSTRIAL ~ keragaman & karakteristik industri  daya
saing industrial & industri berpotensi unggul
3. PENGETAHUAN ~ jaringan inovasi
(hubungan, kemitraan, dinamika interaksi)  dinamika
perkembangan, aliran & pemanfaatan pengetahuan
4. AKTOR INOVASI ~ teknoprener  penguatan bisnis inovatif
& modernisasi/revitalisasi bisnis (ekonomi)
5. KONTEKS KHUSUS  pilar-pilar tematik spesifik yang relevan
(kontekstual) & urgen.

11. KERANGKA STRATEGIS PENGUATAN SISTEM INOVASI
Visi & Misi
Pembangunan –
“Tema Besar”
Tema Inisiatif
Strategis
Kerangka
Kebijakan Inovasi
SID
Klaster Jaringan
Teknoprener Pilar-pilar
Industri Inovasi
Tematik
Kerangka Umum
Kelembagaan, Daya Dukung, Kap. Absorpsi
Interaksi/Keterkaitan, Pelayanan
Budaya Inovasi
Fokus, Keterpaduan Rantai Nilai
Perkembangan Global
Elemen Penguatan Sistem
Flagship Programs

12. OUTLINE
PENDAHULUAN
BEBERAPA CONTOH
CATATAN PENUTUP

13. MITRA DAERAH KERJASAMA : Kabupaten/Kota
Kontinental
Kepulauan
Khusus: Perbatasan
Khusus: Tertinggal
2
9
1
3
11
4
KE SUMATERA :
1.Kab. Pelalawan
2.Kab. Kep. Anambas
3.Kota Pagaralam
6
5
7
8
KE JAWA :
4. Kota Tangsel
5. Kota Cimahi
6. Kota Pekalongan
7. Kab. Banyumas
8. Kab. Ngawi
10
KE KALIMANTAN :
9. Kab. Kapuas Hulu
KE BALI-NT :
10. Kab. Bangli
KE SULAWESI :
11. Kab. Bantaeng
Keseluruhan kerjasama dengan daerah otonom ± 90

14. KORIDOR EKONOMI SUMATERA :
KABUPATEN PELALAWAN – PROVINSI RIAU

15. VISI PEMBANGUNAN KABUPATEN PELALAWAN
VISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG :
TERWUJUDNYA KABUPATEN PELALAWAN YANG MAJU DAN SEJAHTERA MELALUI
PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN YANG DIDUKUNG OLEH PERTANIAN YANG
UNGGUL DAN INDUSTRI YANG TANGGUH DALAM MASYARAKAT YANG
BERADAB, BERIMAN, BERTAQWA DAN BERBUDAYA MELAYU TAHUN 2030
VISI 2011-2016 :
“ PEMBAHARUAN MENUJU
KEMANDIRIAN PEMERINTAH
DAN MASYARAKAT KABUPATEN
PELALAWAN ”

16. PRAKARSA PELALAWAN ~ P20/20
Input
2%
Investasi
5
Proses
Kinerja
Program
Prioritas
Daerah
Mencapai 2% rasio Litbang/PDRB (GERD/GDP)
① Penguatan sistem inovasi daerah
② Pengembangan klaster industri
unggulan daerah
③ Pengembangan jaringan inovasi
④ Pengembangan teknoprener
⑤ Pengembangan pilar-pilar
tematik
6
Kerangka
Kebijakan
Inovasi
① Mengembangkan iklim yang kondusif bagi inovasi
dan bisnis
② Memperkuat kelembagaan dan daya dukung
iIPTEKIN dan mengembangkan kemampuan
absorpsi oleh industri, khususnya UKM
③ Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan
meningkatkan difusi inovasi, serta meningkatkan
pelayanan berbasis teknologi
④ Mendorong budaya inovasi
⑤ Menumbuhkembangkan dan memperkuat
keterpaduan pemajuan sistem inovasi
⑥ Penyelarasan dengan perkembangan global
Menjadi salah satu dari 20 kabupaten paling kompetitif di Indonesia
tahun 2020

17. CONTOH PILAR PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
Visi & Misi
Pembangunan Daerah –
“Tema Besar”
Tema Inisiatif
Strategis
Kerangka
Kebijakan Inovasi
Kerangka Umum
Kelembagaan, Daya Dukung, Kap. Absorpsi
Interaksi/Keterkaitan, Pelayanan
Budaya Inovasi
Fokus, Keterpaduan Rantai Nilai
Perkembangan Global
SID
Klaster Jaringan
Teknoprener Pilar-pilar
Industri Inovasi
Tematik

18. PENYELARASAN PSI DALAM KERANGKA RPJMD
Mempertimbangkan Permendagri No. 54/2010
MISI
TUJUAN
SASARAN
SASARAN
MISI 7
Penguatan Sistem
Inovasi
INDIKATOR
DAMPAK
Misi 7 : Memperkuat sistem
inovasi untuk mendukung
percepatan kemandirian
ekonomi dan peningkatan
daya saing daerah
PRAKARSA STRATEGIS (5)
OUTCOME
KEBIJAKAN UMUM
Penambahan
Misi “Baru”
STRATEGI
KKI HEKSAGON (6)
OUTPUT
MATRIKS
PROGRAM &
KEGIATAN SKPD
OUTPUT
KEGIATAN
INPUT
PROGRAM
KEGIATAN

19. CONTOH PSID KABUPATEN PELALAWAN
• Revisi RPJPD
• Revisi dokumen RPJMD dan RPJPD serta penyusunan roadmap PSI :
penambahan misi pembangunan dalam RPJMD (PSI sebagai misi
baru ~ Misi 7 : Memperkuat sistem inovasi untuk mendukung
percepatan kemandirian ekonomi dan peningkatan daya saing daerah)
• Penataan perijinan
• Perencanaan “Ruang Publik Kreatif”
• AKNP (mahasiswanya memperoleh bea siswa dari perusahaan swasta
di daerah)
• Introduksi SMK incorporated
• Partisipasi Relawan Indonesia Berinovasi Pelalawan
• Kerjasama antardaerah (dengan daerah sekitar)
• Kerjasama internasional.
• Catatan : Pemkab Pelalawan dinilai sebagai salah satu nominee dari
25 pemerintah daerah yang inovatif (IGA 2013 Kemendagri).

20. CONTOH PILAR PENGEMBANGAN KLASTER INDUTSRI UNGGULAN DAERAH
Visi & Misi
Pembangunan Daerah –
“Tema Besar”
Tema Inisiatif
Strategis
Kerangka
Kebijakan Inovasi
Kerangka Umum
Kelembagaan, Daya Dukung, Kap. Absorpsi
Interaksi/Keterkaitan, Pelayanan
Budaya Inovasi
Fokus, Keterpaduan Rantai Nilai
Perkembangan Global
SID
Klaster Jaringan
Teknoprener Pilar-pilar
Industri Inovasi
Tematik

21. POLICY/ TECHNICAL ASSISTANCE DALAM PENGEMBANGAN UNGGULAN DAERAH:
Klaster Industri Sawit di Kab.Pelalawan
Pendampingan pengembangan klaster industri sawit di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau bertujuan untuk
mendukung program hilirisasi industri sawit. Pendampingan dilakukan melalui beberapa tahapan: (i) inisiasi
dan prakarsa pengembangan dengan pemerintah Kabupaten Pelalawan, (ii) penyusunan kerangka dan agenda
pengembangan, (iii) perumusan strategi dan implikasi kebijakan, (iv) pemantauan dan evaluasi
Output yang telah dihasilkan hingga tahun 2013 adalah : (i) rumusan kebijakan pengembangan klaster industri
kelapa sawit (masukan untuk revisi RPJMD, RPJPD), (ii) membentuk komite/ pokja Klaster Industri Kelapa Sawit, (iii)
prakarsa awal difusi teknologi integrasi ternak sapi di lahan sawit (kerjasama dengan Kedeputian Teknologi
Agroindustri & Bioteknologi BPPT), (iv) identifikasi peningkatan kemampuan teknologi petani sawit tentang sistem
integrasi ternak sapi di lahan sawit, antara lain penguasaan teknologi pakan, pupuk organic cair/ padat,
pengemasan, biogas.

22. ATRAKSI SURFING PROFESIONAL DI WISATA BONO

23. POLICY/TECHNICAL ASSISTANCE DALAM PENGEMBANGAN UNGGULAN DAERAH :
Klaster Industri Pariwisata Bono di Pelalawan-Riau
• BPPT melakukan pendampingan
pengembangan klaster industri
Pariwisata Bono di Kab. Pelalawan
• Pada pemetaan awal teridentifikasi beberapa pelaku usaha
pariwisata meliputi: travel agent, transportasi air dan
darat, penginapan dan homestay, serta pengrajin cendera
mata. .
 Pada pengembangan klaster industri telah diupayakan kolaborasi dan sinergi
program baik secara langsung maupun tidak langsung antara lain dengan
Kemenparekraf.
 Pendampingan telah mencapai tahap Inisiatif Awal/ Prakarsa Pengembangan
dan Penyusunan Agenda Pengembangan

24. CONTOH PENGEMBANGAN JARINGAN INOVASI :
TEKNOPOLITAN PELALAWAN - RIAU
Visi & Misi
Pembangunan Daerah –
“Tema Besar”
Tema Inisiatif
Strategis
Kerangka
Kebijakan Inovasi
Kerangka Umum
Kelembagaan, Daya Dukung, Kap. Absorpsi
Interaksi/Keterkaitan, Pelayanan
Budaya Inovasi
Fokus, Keterpaduan Rantai Nilai
Perkembangan Global
SID
Klaster Jaringan
Teknoprener Pilar-pilar
Industri Inovasi
Tematik

25. •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CONTOH PJI KABUPATEN PELALAWAN :
TEKNOPOLITAN PELALAWAN
Masterplan Teknopolitan Pelalawan
Kajian lingkungan hidup strategis
Ijin prinsip penggunaan lahan kawasan (Menhut)
KPI Potensial MP3EI
Penyelarasan RTRW
Kelembagaan pengelola kawasan
Prototipe animasi kawasan
Masterplan STTP
Penyiapan SDM STTP (beasiswa di UTM)
Pendaftaran 3 paten oleh tim pengajar STTP
Penyiapan perencanaan zoning code/regulation (2014)
Sosialisasi teknopolitan & telecenter
Inisiasi portal PSI Pelalawan
Kerjasama internasional pengembangan teknopolitan.

26. CONTOH JARINGAN INOVASI : TEKNOPOLITAN PELALAWAN
KABUPATEN PELALAWAN - PROVINSI RIAU
Area of 3,754 ha.
Industries
Offices
Sport Center
Research & Dev’t
University
Main Gate
 “New” smart & green city
Housing
Services & Commercials
Sekolah
Tinggi
Teknologi
Pelalawan
(STTP)

27. CONTOH PENGEMBANGAN TEKNOPRENER PELALAWAN
Visi & Misi
Pembangunan Daerah –
“Tema Besar”
Tema Inisiatif
Strategis
Kerangka
Kebijakan Inovasi
Kerangka Umum
Kelembagaan, Daya Dukung, Kap. Absorpsi
Interaksi/Keterkaitan, Pelayanan
Budaya Inovasi
Fokus, Keterpaduan Rantai Nilai
Perkembangan Global
SID
Klaster Jaringan
Teknoprener Pilar-pilar
Industri Inovasi
Tematik

28. CONTOH PRAKARSA PUSAT INOVASI
 Pengembangan 16 (2009) & 19 (2010) PI-UMKM yang berfungsi sebagai simpul dari jaringan
kemitraan yang memberikan jasa layanan sebagai lembaga intermediasi untuk menumbuhkembangkan UMKM inovatif.
 Advisory /konsultansi, memberikan bantuan & pendampingan daerah mitra.
 Sebagian besar tidak berkelanjutan ~ ekosistem tidak mendukung.
 Penyesuaian pola pendekatan.
Center of
Excellence
(Competence)
Lembaga
Terkait
PI
PI
PI
Entitas
Lain
Pemda
setempat
BPPT & Mitra
PI
PI
UMKM
PI
PI
PI
Stakeholders
Kunci
Lembaga
Litbangyasa
Lembaga
Pembiayaan

29. PERAN PUSAT INOVASI DALAM MODERNISASI & MEMBANGUN
KEUNGGULAN (DAYA SAING) BISNIS DAN INDUSTRI/EKONOMI
Produk
(Barang dan/atau
Jasa)
Pusat Inovasi
• SDM
• Kompetensi
• Spesialisasi
Bisnis/Organisasi ~ Mikro
• Himpunan SDM & Entitas Organisasi
• Hubungan - Jaringan - Interaksi
• Kolaborasi - Sinergi
SISTEM INOVASI - KLASTER INDUSTRI ~ Meso
Faktor Lokalitas & Konteks Global
DAERAH/NEGARA ~ SISTEM INOVASI ~ Makro

30. CONTOH PENGEMBANGAN TEKNOPRENER PELALAWAN
•
•
•
•
•
Pembentukan tim pengelola Pusat Inovasi (Inkubator Bisnis)
Capacity building tim pengelola inkubator setempat
Talent scouting : Technopreneurship camp
Penyiapan “Pusat Inovasi” di Teknopolitan
Skema insentif pembiayaan untuk tahun 2014 sudah dialokasikan.
Pelalawan

31. TECHNOPRENEURSHIP CAMP
Menko Ekonomi
UNS
Serang
Ka BPPT di PUSPIPTEK
Kapuas Hulu
Total peserta :
2013 : 789 orang
2011 - 2013 : 2097
Proses inkubasi :
• Pelalawan : 10
Kaphul : 5
• Pekalongan : 5
Bangli : 15
• BIT : 3 ( 1 Cimahi; 1 Bandung)
Pelalawan

32. CONTOH PENGEMBANGAN PILAR TEMATIK PELALAWAN
Visi & Misi
Pembangunan Daerah –
“Tema Besar”
Tema Inisiatif
Strategis
Kerangka
Kebijakan Inovasi
Kerangka Umum
Kelembagaan, Daya Dukung, Kap. Absorpsi
Interaksi/Keterkaitan, Pelayanan
Budaya Inovasi
Fokus, Keterpaduan Rantai Nilai
Perkembangan Global
SID
Klaster Jaringan
Teknoprener Pilar-pilar
Industri Inovasi
Tematik

33. CONTOH PENGEMBANGAN PILAR TEMATIK PELALAWAN
• Orientasi Green Innovation Development (GID) : TIK (EDevelopment), energi, transportasi, air bersih, lingkungan
• Kerjasama dengan PT Telkom
• Audit/evaluasi TIK
• Penyediaan energi listrik 15 MW (PLTMG Langgam Power) :
meningkatkan elektrifikasi (dari elektrifikasi 21 % 
38%), sekaligus mendorong penyediaan energi bersih dari
pemanfaatan sumber daya lokal
• Penghematan oleh PLN ± Rp. 7 milyar/bulan.
• Bagaimana proses “perjuangannya” : baca KOMPAS, 24
November 2013.

34. KORIDOR EKONOMI JAWA :
KOTA PEKALONGAN – PROVINSI JAWA TENGAH

35. PRESTASI KOTA PEKALONGAN 2013
• KH Dewantara Award (Penerapan TIK untuk Pendidikan) –
Kemendikbud
• Kota Percontohan Penerapan e-Gov Berbasis Teknologi
Open Source – Kemenristek
• Rekor Dunia MURI, Kategori Pemda Terbanyak
Mengembangkan dan Memanfaatkan Aplikasi OSS –
Yayasan MURI
• Juara I Nasional Pos Layanan Teknologi (Posyantek) –
Kemendagri & Kemenristek
• Salah satu nominee Pemda Inovatif – IGA Award 2013.

36. PENYELARASAN PSI DALAM KERANGKA RPJMD
Mempertimbangkan Permendagri No. 54/2010
MISI 1
SASARAN
TUJUAN X
Penguatan Sistem
Inovasi
TUJUAN 1
SASARAN
INDIKATOR
DAMPAK
Tujuan 3 :
Meningkatkan potensi
ekonomi daerah
berbasis sistem inovasi
PRAKARSA STRATEGIS (5)
OUTCOME
KEBIJAKAN UMUM
Penambahan
Tujuan “Baru”
STRATEGI
KKI HEKSAGON (6)
OUTPUT
MATRIKS
PROGRAM &
KEGIATAN SKPD
OUTPUT
KEGIATAN
INPUT
PROGRAM
KEGIATAN

37. CONTOH PENGUATAN SISTEM INOVASI DI DAERAH OTONOM :
Penguatan Sistem Inovasi Kota Pekalongan
Jaringan Inovasi
(Teknopolitan Batik)
Penguatan SID
Pengembangan Teknoprener
Klaster Industri Batik
Pusat Inovasi
(BICC)

38. PSI Kota Pekalongan: Capaian Pilar PSID
• Review RPJPD, Naskah
Akademik dan
Rancangan Perda
Perubahan RPJPD.
• DPRD agendakan
Konsultasi Publik
Revisi RPJPD
(10/12/2013).
• Revisi/Perubahan
RPJMD telah di-Perdakan
(Perda Kota
Pekalongan No. 1
Tahun 2013).
• Adopsi PSI dengan
menambah Tujuan
dari Misi-1, dengan
arah kebijakan 6 KKI
dan strategi 5 Pilar.
• Penyusunan
Rekomendasi
perbaikan Perijinan
Bisnis dan Investasi
Kota Pekalongan.
• konsep Ruang publik
kreatif (creativecultural centres) Kota
Pekalongan dan
Rencana
Pengembangan

39. PSI Kota Pekalongan: Capaian Pilar PSID
Diskusi Relawan Muda Berinovasi Kota Pekalongan (19/09/2013)

40. GERBANG INDAH NUSANTARA
WORKSHOP RELAWAN & DEKLARASI – 2013 DI PEKALONGAN

41. PSI Kota Pekalongan: Capaian Pilar PSID
Forum Kerjasama Pusat-Daerah:
Workshop Praktik Baik Kebijakan Inovatif di Daerah Otonom (20/09/2013)
Menko bidang Perekonomian Hatta Rajasa (tengah) didampingi
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kanan), Walikota
Pekalongan Basyir Ahmad (kiri), meresmikan Web Gerbang Indah
Nusantara (GIN) atau gerakan membangun sistem inovasi daya
saing dan kohesi sosial di seluruh wilayah Nusantara (20/09/2013)
Menko bidang Perekonomian Hatta Rajasa (kanan)
berbincang dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
pada Workshop Praktik Baik Kebijakan Inovatif di Daerah di
Pekalongan (20/9).

42. POLICY/TECHNICAL ASSISTANCE DALAM PENGEMBANGAN UNGGULAN DAERAH :
Klaster Industri Batik di Kota Pekalongan
• Pendampingan pengembangan klaster industri di Kota
Pekalongan dilakukan pada Industri Batik.
• Teridentifikasi sekitar 630an pelaku usaha batik dengan
melibatkan 10.000 tenaga (pengrajin, pengusaha).
 Kapasitas produksi per tahun 910.524 ton per tahun.
 Agenda utama yang telah dirumuskan untuk pengembangan
klaster adalah : (1) Mempertahankan batik sebagai warisan
budaya (90% menggunakan bahan alami), (2) )
Menumbuhkan jumlah pelaku usaha batik, (3) Menjadikan
batik sebagai pengungkit perekonomian wilayah dan
berwawasan lingkungan
 Lembaga-pendukung yang terlibat berkolaborasi dan bersinergi program
dalam kegiatan ini baik langsung maupun tidak langsung antara lain:
Museum Batik, Balai Batik, Dishubparbud, BAPPEDA, KLH, FEDEP, Kop
Batik, Trading House, Unikal
 Pendampingan telah mencapai tahap Inisiatif Awal/ Prakarsa
Pengembangan dan Penyusunan Agenda Pengembangan
 Tahun 2014 akan dilakukan kerjasama riset pengembangan pewarna
alami untuk produksi batik dengan TAB-BPPT, Unikal

43. CAPAIAN JARINGAN INOVASI KOTA PEKALONGAN
1. Teknopolitan Batik Kota Pekalongan : penataan ulang fungsifungsi kawasan kota menuju kota kreatif / smart & green city.
2. Konsep Teknopolitan Batik Kota Pekalongan telah
disepakati, dengan ikon Batik Innovation & Cultural Center
(BICC), yang akan dipusatkan di Kawasan Jatayu.
3. Rekomendasi kebutuhan teknologi pada industri inti batik sudah
dianalisis.
4. Telah dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas manajemen
pengetahuan dan TIK pada industri inti batik.
5. Rekomendasi implementasi open method of coordination
(OMC)/metode koordinasi terbuka (MKT).
6. Rekomendasi strategi peningkatan penggunaan pewarna alami
pada produk batik Kota Pekalongan.
7. Prototipe animasi Kawasan Teknopolitan Batik.

44. PUSAT INOVASI (BICC) : SINERGI MASTERPLAN GOR JATAYU
(DINAS PARIWISATA) DENGAN KONSEP TEKNOPOLITAN BATIK

45. PENGEMBANGAN TEKNOPRENER KOTA PEKALONGAN
• Pusat Inovasi Inkubator (Dinsosnakertrans) sudah mulai
berjalan
• Skema insentif pembiayaan dari Pemkot sudah tersedia
• Gedung PI Inkubator sudah tersedia
• Seleksi Tenant untuk 2013 telah terlaksana
• Pusat Inovasi BDSP dalam tahap persiapan di bawah
Disperindagkop UKM
• Workshop calon pengelola PI BDSP sudah terlaksana
• BIT dan PI Inkubator Pekalongan melakukan inkubasi tenant
bersama untuk produk mesin pelorot malam batik yang sudah
sampai uji produksi dan penjajagan pendaftaran paten.

46. CAPAIAN E-GOV 2013 : REKOR MURI IMPLEMENTASI OSS
•
•
Total aplikasi : 18 buah
Telah mendapatkan rekor MURI (02/10/2013) untuk
implementasi OSS terbanyak level pemerintah
daerah, yang terdiri atas aplikasi:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
SIM RAL - Perencanaan, Akuntansi & Keuangan
SIM RENJA - Rencana Kerja
SIM LEPPK - Laporan Evaluasi, Program & Kegiatan
SIM RS - Rumah Sakit
SIM PUS - Puskesmas
SIM Gaji PNS
SIM PDPKM-RASKIN - Pengembangan Database
Pemantauan Kemasyarakatan-Pembagian Raskin
SIM PEG - Pegawai
SIM E-SURAT ONLINE - Pengelolaan Surat
SIM SISKUM - Hukum & Perundang-undangan
SIM DALMENTEL - Monitoring Pengendalian Menara
Tekkom
SIM Monitoring Jaringan BATIK-NET
SIM PADU - Pelayanan Perijinan Terpadu
SIM DOKUM - Dokumen
SIM E-FGD - Focused Group Disscussion
DIGILIB - Digital Library
SERUNI –-Rujukan Online
SIM PATDA - Pendapatan Daerah

47. OUTLINE
PENDAHULUAN
BEBERAPA CONTOH
CATATAN PENUTUP

48. INDIKASI KHAS DAERAH YANG MEMPEROLEH DUKUNGAN
KEMITRAAN TINGGI DAN BANTUAN TEKNIS INTENSIF
• Komitmen tinggi Kepala Daerah
• Tim birokrasi daerah yang mendukung
• Penyesuaian agenda PSI dalam dokumen formal
perencanaan daerah (RPJMD; dan RPJPD untuk daerah
tertentu)
• Local champions, semangat & kesungguhan tim setempat
untuk membawa perubahan signifikan
• Kelengkapan agenda aksi elemen KKI dalam kelima pilar
PSI
• Partisipasi masyarakat setempat relatif tinggi
• Leadership . . . leadership . . . leadership.

49. MEMBANGUN BUDAYA INOVASI
I. Strategi jangka panjang : sistem pendidikan dan pelatihan
(pembelajaran)
II. Strategi jangka pendek – menengah :
1. Kembangkan ekosistem yang mendukung
2. Ciptakan kisah-kisah sukses
a. Mendorong kelompok-kelompok masyarakat (mis. usia
muda, perempuan, dsb.)
b. Memperkuat modal sosial berkreasi-berinovasi dalam “kelompokkelompok” penting/berpengaruh
c. Memotivasi dan mengembangkan panduan
d. Mulai dari hal-hal (yang seolah nampak) “kecil”, tetapi dapat menjadi “titik
masuk” mengubah kebiasaan menjadi sikap dan tindakan yang terbuka
terhadap hal-hal baru dan tindakan-tindakan pembaruan
3.
4.
5.
6.
Contohkan dari diri, lingkungan & lembaga sendiri
Role model (model panutan).
Insentif
Apresiasi.

50. USULAN
1. Perbaikan peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan IPTEKIN.
2. PSI atau pengembangan, penguasaan, dan pendayagunaan
IPTEKIN secara bersistem menjadi “URUSAN PEMERINTAH”
(termasuk urusan Pemerintah Daerah).
3. Affirmative actions untuk peningkatan investasi IPTEKIN :
a. Anggaran pemerintah (APBN/APBD)
b. Dana non pemerintah, termasuk CSR
c. Pemerintah yang pro-produk IPTEKIN nasional dan pro-bisnis inovatif
nasional (terutama untuk “menembus” barrier to entry).
4. Peningkatan intensitas agenda IPTEKIN :
a. Daerah-daerah otonom di 6 (enam) koridor ekonomi, khususnya di
luar Jawa
b. Kelompok usia muda
c. Kelompok perempuan
d. Reverse brain drain SDM IPTEKIN.

51. PSI : MEMBAWA PEMBANGUNAN DAERAH YANG PROGRESIF &
BERKUALITAS, INKLUSIF, DAN BERKELANJUTAN
. . . dalam
keselarasan
kita maju . . .
Penguatan
IPTEKIN
Sistem
Untuk
Inovasi
Semua

52. Gerakan Membangun Sistem Inovasi, Daya Saing
dan Kohesi Sosial di seluruh Wilayah Nusantara
Salam Inovasi Indonesia
Terima Kasih
DB PKT
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
Gedung II BPPT, Lt 13
Jl. MH. Thamrin 8, Jakarta 10340
Telp. (021)-316 9441
Fax. (021)-319 24127
Gedung Pusat Inovasi & Bisnis Teknologi BPPT – Kawasan
PUSPIPTEK
Tangerang Selatan
Telp. (021)-7579 1349
Fax. (021)-7579 1348
http://www.bppt.go.id
http://portal.gin.web.id

53. BAHAN E-FILE DAN TAUTAN (LINKS)
• Portal BPPT http://www.bppt.go.id
• Portal GIN http://portal.gin.web.id
• Blog Pribadi http://tatang-taufik.blogspot.id
http://sistem-inovasi.blogspot.id
http://klaster-industri.blogspot.id
• Bahan di Scribd http://www.scribd.com/profiles/show/2109230tatang-taufik?from_badge_profile_btn=1
• Bahan di Slideshare http://www.slideshare.net/tatang.taufik
• Media Sosial :
– Halaman https://www.facebook.com/pages/Gerbang-IndahNusantara/130807376983575
– Group https://www.facebook.com/groups/268855611500/
• Video http://www.youtube.com/user/GINBPPT

54. MENUJU PEMBANGUNAN INDONESIA BERBASIS PENGETAHUAN 2025
UU No. 17/2007 (RPJPN) & Perpres 32/2011 (MP3EI)
INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR
“Negara Maju & Kekuatan 12 Besar Dunia”
MASYARAKAT BERBASIS
PENGETAHUAN
EKONOMI BERBASIS
PENGETAHUAN
PENGUATAN SISTEM INOVASI
Isu-isu Kontekstual
Kecenderungan dan Tantangan Universal
Globalisasi
Kemajuan Iptek,
Inovasi
Lingkungan Nasional
Lingkungan Regional
Lingkungan Global

Ekonomi
Pengetahuan
Ekonomi
Jaringan
Faktor-faktor
Lokalitas

55. TANTANGAN : PEMBANGUNAN BERBASIS PENGETAHUAN
Kesejahteraan/Kemakmuran, Kemandirian &
Peradaban Bangsa
Knowledge Society
Knowledge Economy
Daya Saing dan Kohesi Sosial;
Kebutuhan Dasar; Kedaulatan
POTENSI
EKONOMI
1.
2.
3.
4.
SDM yang terdidik, kreatif, dan terampil
Infrastruktur komunikasi yang dinamis
Sistem inovasi yang efektif
Pemerintahan, insentif ekonomi dan rejim
kelembagaan yang mendukung
MELALUI
KORIDOR
EKONOMI
KONEKTIVITAS
NASIONAL
MP3EI
KEMAMPUAN
SDM DAN
IPTEK
NASIONAL
1.
2.
3.
4.
5.
Sistem informasi dan komunikasi
Pembelajaran seumur hidup dan budaya inovasi
Sistem inovasi yang efektif
Modal sosial
Kepemimpinan/kepeloporan dalam pemajuan
sosial budaya masyarakat
6. Rejim kebijakan yang kondusif
Sistem Inovasi
Kecenderungan dan Tantangan Universal
Globalisasi
Kemajuan Iptek,
Inovasi
Isu-isu Kontekstual

Ekonomi
Pengetahuan
Ekonomi
Jaringan
Faktor-faktor
Lokalitas

56. PENGUATAN SISTEM INOVASI UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN
• Mewujudkan tujuan pembangunan semakin memerlukan
pembangunan (nasional & daerah) yang lebih cerdas &
bijaksana  berbasis pengetahuan (knowledge-based
development ~ knowledge-based economy & knowledgebased society)
• Kelemahan “sistemis” (systemic failures) ~ ekosistem
• BPPT berpartisipasi dalam penguatan sistemis & sistematis
ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) :
Penguatan Sistem Inovasi (PSI)  perkembangan
inovasi, difusi & pembelajaran
• Tujuan PSI : mendukung pembangunan yang progresif
& berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

57. ARAH PROGRAM IPTEKIN
• Memperkuat basis IPTEKIN dan meningkatkan kontribusi
IPTEKIN hijau/bersih (green/clean technology &
innovation) untuk mendukung pembangunan
berkelanjutan (green/sustainable development);
• Orientasi PSI : memperkuat daya dukung & jejaring
IPTEKIN untuk
1. peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar &
kepentingan publik;
2. peningkatan daya saing & penguatan kohesi sosial;
serta
3. penguatan kemandirian Bangsa & NKRI.

58. ORIENTASI PENGUATAN SISTEM INOVASI
DALAM PEMBANGUNAN (NASIONAL & DAERAH)
Kebutuhan Dasar &
Perlindungan
Masyarakat
(Basic Needs, Protection/
Security - Public Interests)
Penguatan Sistem
Inovasi
Daya Saing &
Kohesi Sosial
(Enabling &
Strengthening : Nilai
Tambah - Produktivitas)
Untuk percepatan
pembangunan (nasional &
daerah) yang lebih “berbasis
pengetahuan/ teknologi” 
pertumbuhan tinggi &
berkualitas, inklusif, dan
berkelanjutan
Kepentingan
Kedaulatan Negara
(Sovereignity –
Kemandirian)

59. PERAN DAN LAYANAN TEKNOLOGI BPPT
PERAN
1. Rekomendasi
Intermediasi
Technology
Clearing House
Pengkajian
2. Advokasi
3. Alih Teknologi
4. Konsultansi
Bidang Prioritas
BPPT :
Solusi Teknologi
1. Tekn. Pangan
2. Tekn. Kesehatan & Obat
3. Tekn. Energi
4. Tekn. Kebumian & Lngkungan
5. Tekn. Kebencanaan (Disaster Early Warning &
Mitigation Technology)
6. Tekn. Material Maju
7. TIK
8. Tekn. Transportasi
9. Tekn. Hankam
10.Tekn. Manufaktur
11.Sistem Inovasi
Tech State
of the Art
5. MSTQ
6. Jasa Operasi
Audit Teknologi
VALUE
PROPOSITIONS
Daya Saing
7. Percontohan (Pilot
Project)
8. Pilot Plant
9. Prototype
Kemandirian
Kesejahteraan, Kemandirian, Pe
radaban
Pengkajian
dan
Penerapan
Teknologi
PELAYANAN TEKNOLOGI
10. Survey
11. Rujukan Teknis
(Technical
Reference)
12. Audit Teknologi
13. PPBT
Catatan :
PPBT : Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi

60. INDIKASI KONTRIBUSI PENGETAHUAN/TEKNOLOGI
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI:
PERTUMBUHAN TFP PROVINSI (RATA-RATA 2001-2008) DI 6 KORIDOR EKONOMI
TFP : Total Factor Productivity
Sumber : Hasil Perhitungan BPPT, 2011

61. PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TFP
DI SETIAP KORIDOR EKONOMI DAN INDONESIA
RATA-RATA 2002-2010:

62. BERAGAM INOVASI, KESALINGTERKAITAN & EFEK RIAK PENGUATAN
PEMBELAJARAN
DIFUSI
INOVASI

63. SID
SID
Klaster Industri 1
Sistem Inovasi Nasional
Klaster Industri 3
SUBSISTEM & KETERKAITAN MULTIDIMENSI SISTEM INOVASI
Sektor I
Daerah
A
Daerah
C
“industrial cluster-wise” Subnational Innovation System
“Region-wise” Sub-national
Innovation System
“Sector-wise” Sub-national
Innovation System
Klaster Industri:
Sektor II
Klaster Industri 1-Z
Klaster Industri 3-B
Klaster Industri 2-C
Sektor III
SID : Sistem Inovasi Daerah.
Klaster Industri 1-A

64. DINAMIKA INTERAKSI TRIPLE HELIX SISTEM INOVASI
Pemerintah
Akademia
Industri
• Pemerintah mendominasi
lingkaran/spiral lainnya
• Koordinasi birokratis top-down
• Mentalitas “proyek besar”
• Industri: national champion
• Perguruan tinggi: terutama
berperan sebagai lembaga
pengajaran
• Industri : perusahaan
terhubungkan oleh pasar
Pemerintah
• Pemerintah : dibatasi pada
penanggulangan kegagalan
pasar
Industri
Litbangyasa
& PT
• Mentalitas individualistik
•
2
Hubungan/interaksi antar
kelembagaan dalam “pusaran spiral”
sebagai “proses transisi tanpa akhir
dan dinamis”
• Perguruan tinggi :
melaksanakan riset dasar dan
penyediaan SDM
1
Akademia
Tri-literal network dan
Organisasi Hybrid
Unit-unit antarmuka (interface)
pada garis batas yang ketat.
Sumber : Disesuaikan seperlunya dari Etzkowitz dan Leydesdorff (2000).
Pemerintah
Bisnis
3

65. SIN, SID, KI, JI = PENDEKATAN SISTEM
Industri Terkait
Industri Pemasok
Industri Inti
Industri
Pendukung
Lembaga
pendukung
Pembeli

66. KEUNGGULAN (DAYA SAING)
•
•
•
Beragam definisi ~ perbedaan keberterimaan (acceptability) oleh berbagai kalangan (misalnya
akademisi, praktisi, pembuat kebijakan).
PORTER (1990): “There is NO ACCEPTED DEFINITION OF COMPETITIVENESS. Whichever definition of
competitiveness is adopted, an even more serious problem has been there is no generally accepted theory
to explain it”.
“Pembedaan” pada beragam tingkatan:
–
–
Negara / Daerah
–
Perusahaan (mikro) : definisi yang paling “jelas.”
Industri (meso) : walaupun beragam, umumnya dapat dipahami: pergeseran perspektif pendekatan “sektoral” 
pendekatan “klaster industri.”
Ekonomi (makro) : dipandang sangat penting, walaupun masih sarat perdebatan dan kritik (latar belakang teori).
Mikro ~ Perusahaan
Memiliki
pengertian
yang
berbeda, tetapi
saling
berkaitan
Kemampuan suatu perusahaan mengatasi
perubahan dan persaingan pasar dalam
memperbesar dan mempertahankan
keuntungannya (profitabilitas), pangsa
pasar, dan/atau ukuran bisnisnya (skala
usahanya) suatu industri (agregasi
Kemampuan
perusahaan ~ “sektoral”  “klaster industri”)
menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dari
industri pesaing asingnya
“Makro” ~ Ekonomi
“Konteks Telaahan”
(Perbandingan) /
Dimensi Teritorial /
Spasial
Meso ~ Industri
Kemampuan/daya tarik (attractiveness);
kemampuan membentuk/menawarkan
lingkungan paling produktif bagi bisnis, menarik
talented people, investasi, dan mobile factors
lain, dsb.; dan Kinerja berkelanjutan.
“Tingkatan Analisis” /
Dimensi “Sektoral”
Rujukan : a.l. Porter & McFetridge (1995)

67. MEMBANGUN KEUNGGULAN (DAYA SAING)
Produk
(Barang dan/atau
Jasa)
• SDM
• Kompetensi
• Spesialisasi
Bisnis/Organisasi ~ Mikro
• Himpunan SDM & Entitas Organisasi
• Hubungan - Jaringan - Interaksi
• Kolaborasi - Sinergi
SISTEM INOVASI - KLASTER INDUSTRI ~ Meso
Faktor Lokalitas & Konteks Global
DAERAH/NEGARA ~ SISTEM INOVASI ~ Makro

68. INISIATIF (PRAKARSA) STRATEGIS PENGUATAN SISTEM INOVASI
1.
2.
3.
4.
5.
Penguatan Sistem Inovasi Daerah : sebagai wahana untuk memperkuat
pilar-pilar bagi penumbuhkembangan kreativitas-keinovasian di tingkat
daerah, di mana penguatan sistem inovasi daerah merupakan bagian
integral dari penguatan sistem inovasi nasional.
Pengembangan Klaster Industri : sebagai wahana untuk
mengembangkan potensi kolektif terbaik kewilayahan dan
meningkatkan daya saing industrial.
Pengembangan Jaringan Inovasi : sebagai wahana membangun
keterkaitan dan kemitraan antar aktor utama, serta mendinamisasikan
aliran pengetahuan, inovasi, difusi, dan pembelajaran.
Pengembangan Teknoprener : sebagai wahana modernisasi
bisnis/ekonomi & sosial, serta mengembangkan budaya inovasi.
Penguatan Pilai-pilar Tematik SI : sebagai wahana memperbaiki
elemen-elemen penguatan sistem yang bersifat tematik dan
kontekstual.

69. PENTINGNYA KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI
• RPJMN 2010-2014, 4.3.2 : “Arah Pembangunan Iptek 2010 – 2014” :
Kunci keberhasilan implementasi penguatan sistem inovasi di
suatu negara adalah koherensi kebijakan inovasi dalam dimensi
antarsektor dan lintas sektor; intertemporal (antarwaktu); dan
nasional-daerah (interteritorial), daerah-daerah, dan internasional.
Dalam perspektif hubungan nasional-daerah, koherensi kebijakan
inovasi dalam penguatan SIN di Indonesia perlu dibangun melalui
kerangka kebijakan inovasi (innovation policy framework) yang
sejalan, dengan sasaran dan milestones terukur, serta komitmen
sumberdaya yang memadai baik pada tataran pembangunan
nasional maupun daerah sebagai platform bersama.
• Yang ditegaskan adalah “Arah Kebijakan Iptek .”

70. PENTINGNYA KERANGKA KEBIJAKAN INOVASI
• Kepmenristek RI No. 193/M/Kp/IV/2010 tentang Kebijakan
Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Tahun 2010 – 2014 :
Kunci keberhasilan implementasi SINas di suatu negara adalah
koherensi kebijakan inovasi dalam dimensi antarsektor dan lintas
sektor; intertemporal (antar waktu); dan nasional-daerah (inter
teritorial), daerah-daerah, dan internasional. Dalam perspektif
hubungan nasional-daerah, koherensi kebijakan inovasi dalam
penguatan SINas di Indonesia perlu dibangun melalui kerangka
kebijakan inovasi (innovation policy framework) yang
sejalan, dengan sasaran dan milestones terukur, serta komitmen
sumberdaya yang memadai pada tataran nasional maupun daerah
sebagai common platform.
• Yang ditegaskan adalah “Arah Kebijakan Iptek .”

71. AGENDA POKOK PENGUATAN SISTEM INOVASI DI INDONESIA
1
6
2
Kerangka Kebijakan Inovasi : Heksagon
5
3
4
1. Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis.
2. Memperkuat dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi
(IPTEKIN)/atau penelitian, pengembangan, dan perekayasaan
(litbangyasa) serta kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha
mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
3. Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi
inovasi, serta meningkatkan pelayanan berbasis teknologi.
4. Mendorong budaya inovasi.
5. Menumbuhkembangkan/ memperkuat keterpaduan (koherensi)
pemajuan sistem inovasi di daerah.
6. Penyelarasan dengan perkembangan global.

72. ILUSTRASI KETERKAITAN PROGRAM
DALAM KONTEKS “PERCONTOHAN DI DAERAH”
Pengembangan Teknoprener
Pengembangan Jaringan Inovasi
Pengembangan Klaster Industri Unggulan Daerah
Penguatan Sistem Inovasi Daerah &
Pengembangan Tematik

73. KERANGKA GENERIK UNTUK MEMBANGUN KEMITRAAN
Penguatan Sistem Inovasi
Aktivitas pada
Tataran
Nasional
Roadmap PSID;
RINA – RIDA;
Sub-national RIS;
International RIS
Tekno-ekonomi;
Mamin;
Obat bahan alam;
TIK/Elektronika;
Barang modal;
Alat angkut
Teknometer;
Teknopolitan;
HR Mobility;
Knowledge
Management;
NCE
Kurikulum di
Pendidikan Tinggi;
Pusat Inovasi;
Insentif
pemerintah;
Pendanaan
inovasi;
NA & RUU Sistem
Pengkajian & Audit
Teknologi; Climate
Change;
Biosecurity;
Ren. Energy;
Oceans; Biotech
Contoh
Green/Clean
Tech.:
E-Dev
Air
Infrastruktural
(mis. Energi listrik)
Contoh
Pusat Inovasi
(mis., inkubator
bisnis)
Audit Teknologi &
Pengembangan
Tematik
Teknopolitan/
Technopark
Pengembangan
Teknoprener
Pilar-pilar
Penguatan
Sistem Inovasi
(Flagship
Programs)
Ekowisata;
Industri kreatif;
Sawit
Pengembangan
Jaringan Inovasi
Ekosistem Inovasi
daerah;
Region-to-region
partnerships
Pengembangan
Klaster Industri
Aktivitas
pada Tataran
Daerah
Penguatan Sistem
Inovasi Daerah
Kota/Daerah Cerdas --- Smart & Green Cities (Regions)

74. LAIN-LAIN

75. Industri Pemasok
Klaster Industri Batik (KIB) Kota Pekalongan
Peralatan
Pembatikan
Industri Terkait
Aksesori garmen
Industri
pariwisata
Zat warna
Industri kerajinan
ATBM
Industri kain batik
cap dan tulis
Industri
Pendukung
Balai Batik
Yogya
ATBM
Pkl
Jasa
transportasi
Industri kain
batik cap
Alat tenun
China
Perusahaan
listrik
Universitas
Pekalongan
Kospin Jasa
Industri kain
batik tulis
Poltek
batik
Pengolah
limbah
Perusahaan
Packaging
Bank
BUMN
SMK
Batik
Perusahaan
kargo
Ind mesin
jahit China
Lembaga Pendukung
Museum Batik
Kantor ketahanan
pangan
• Lokal, nasional
dan
internasional
Industri Inti
Kapas
Afrika, US, Prwkrta
Wax
Hongaria & Lokal
Industri makanan
olahan
Pembeli
Sutera lokal
Sulawesi, Garut, Je
para, pekalongan
Sutera roll
China
Klaster industri
perikanan dan
kelautan
Kop. Batik
(PPIP)
Paguyuban
pecinta batik
FEDEP
Kan Perindag
PKL
Din. Pertanian, peternakan dan
kelautan (DPPK)
Dit Bina Pasar
Indag
Trading
House
Dishubparbud
HaKI
Perindag
Pasar Grosir
• Sentra Batik di
Kota
Pekalongan
• Jakarta, Suraba
ya, Semarang
dll
Mitra
binaan
BUMN
BPEN
KLH
BAPPEDA

76. KAPUAS HULU – KALIMANTAN BARAT

77. POLICY/TECHNICAL ASSISTANCE DALAM
PENGEMBANGAN UNGGULAN DAERAH: Klaster Industri Animasi & Film di Cimahi
Pendampingan pengembangan klaster industri di Cimahi dilakukan
pada Industri Animasi & Film.
• Pemetaan awal teridentifikasi sekitar 60an pelaku usaha animasi
dan film sebagai industri inti, tergabung dalam komunitas Cimahi
Creative Association.
 Pemkot Cimahi menfasilitasi aktivitas bisnis komunitas ini di
gedung BITC Baros.
 Agenda utama yang telah dirumuskan untuk pengembangan
klaster adalah : (1) penyediaan sarana produksi, (2)
peningkatan kemampuan SDM yang mampu bersaing di
pasar, (3) menumbuhkan jumlah pelaku usaha animasi &
film.
 Lembaga-pendukung yang terlibat berkolaborasi dan bersinergi program dalam
kegiatan ini baik langsung maupun tidak langsung antara lain:
Kemenristek, Kemenperind, Kemenpora, Kemendiknas, Kemeninfo, ITB, Institut
Kesenian Jakarta.
 Pendampingan telah mencapai tahap Inisiatif Awal/ Prakarsa Pengembangan dan
Penyusunan Agenda Pengembangan

78. Rantai Nilai
Klaster Industri “Sari Raos” Kab.Blitar
Difasilitasi program insentif dari
Kementerian Ristek, pada tahun 2012
telah dilakukan pelatihan kepada pada
para pengrajin makanan di Kab. Blitar
untuk mampu megolah MOCAF menjadi
berbagai jenis makanan yang memiliki
nilai ekonomis
Hasil survei rantai nilai pada
klaster industri pangan olahan
“Sari Raos” Kab. Blitar
teridentifikasi bahwa sebagai
sebagian besar hasil produksi
MOCAF (Modified Cassava
Flour) dari klaster ini diekspor
keluar daerah karena belum
mampu dimanfaatkan oleh
para pengrajin pangan olahan
setempat.

79. POLICY/TECHNICAL ASSISTANCE DALAM
PENGEMBANGAN UNGGULAN DAERAH:
Klaster Industri Minyak Atsiri, Produk Kelapa & Pangan di Kab.Blitar
•
Klaster industri yang dikembangkan di Kab.Blitar: (1) Minyak Atsiri “Java Atsiri”  menghasilkan produk minyak
atsiri dari bahan baku lokal, seperti: cengkeh, nilam dan kenanga, (2) Produk Berbasis Kelapa “Manggar Sari” 
memproduksi produk-produk kreatif dari bahan baku pohon kelapa, (3) Pangan Olahan Berbahan Baku Lokal “Sari
Raos”  memproduksi pangan dari bahan baku tepung cassava premium/ Mocaf yang potensial sebagai
substitusi gandum dan beras.

Pengembangan klaster di Kabupaten Blitar telah diawali sejak tahun 2009 melalui program Putri Kencana dari
Pemkab Blitar. Saat ini pengembangan klaster telah mencapai tahap implementasi. Lembaga pendukung yang
terlibat berkolaborasi dan bersinergi program dalam pengembangan klaster industri di daerah ini antara lain:
Kementerian Ristek, Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Malang.

80. CONTOH KLASTER INDUSTRI “SARI RAOS” MAKANAN BAHAN BAKU LOKAL –
KABUPATEN BLITAR
Kelompok Tani memproduksi “chips” ubikayu
bahan baku tepung cassava premium/ MOCAF
Desain Logo dan Kemasan oleh Univ Negeri Malang
untuk produk-produk Klaster Industri Sari Raos
Penepungan “chips” ubikayu di pabrik
tepung cassava premium PT.CSS
Produk-produk Klaster Industri Sari Raos