Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas tentang pengalihan jabatan fungsional peneliti ke jabatan fungsional analis kebijakan. 2. Pengalihan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pengkajian dan analisis kebijakan yang dilakukan oleh para analis kebijakan. 3. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengalihan jabatan antara lain kompet

1. Dr.
Tri
Widodo
W.
Utomo,
SH.,MA
Disampaikan pada Webinar
Penataan Kelembagaan
Kelitbangan,
diselenggarakan oleh BPP
Kemendagri
Pengalihan JF Peneliti ke
JF Analis Kebijakan
Jakarta,
12
Agustus 2021

2. Dibentuknya BRIN
melalui Perpres No.
33/2021
(28
April
2021)
diharapkan BRIN
dapat mensinergikan semua potensi riset yang
bermuara pada
perkembangan industri berbasis IPTEK.
Anggaran riset indonesia masih dibawah 1 % dari pdb;
Riset yang
dilakukan Lembaga
Pemerintah belum mampu
menghasilkan riset berdampak
signifikan bagi Industri &
kesejahteraan masyarakat
Riset Kurang Optimal
Kebutuhan konsolidasi sumber daya iptek,
Penciptaan ekosistem riset standar global
terbuka dan
kolaboratif,
Penciptaan fondasi
ekonomi berbasis riset yang
kuat dan
berkesinambungan
Sumber Daya Iptek belum
Optimal
Kebutuhan untuk menkonsolidasikan
kurang lebih 329
unit
riset pemerintah
&
meningkatkan peran serta swasta
dalam melakukan riset nasional
Banyaknya Lembaga
Riset
Meminimalkan resiko dan
konflik yang
terjadi pasca
peleburan Lembaga-­‐Lembaga
riset pemerintah kedalam BRIN
Resiko &
Konflik
Merumuskan Opsi-­‐Opsi
yang
tepat dan
Sesuai
dalam pengintegrasian
lembaga Riset pemerintah
Strategi Integrasi
Kebutuhan merancang struktur BRIN
yang
mengikuti strategy
yang
ditetapkan dalam mewujudkan Visi
Presiden dalam Riset dan
Inovasi
Nasional
Design
Struktur OR
Latar Belakang

3. Kondisi Riset Indonesia
Saat Ini
§ Dana
Riset relatif kecil &
tersebar didominasi
pendanaan pemerintah
§ Agenda
riset nasional yang
belum terintegrasi;
§ Lemahnya koordinasi antar lembaga penelitian;
§ Relasi pemangku kepentingan yang
tidak sinkron
§ Jumlah Lembaga
Litbang Pemerintah yang
banyak dan
tersebar Total
329
lembaga litbang Pemerintah Pusat
• 101
lembaga litbang di
LPNK
• 228
di
K/L
• 1977
Lembaga
Penelitian PT
(Disampaikan oleh
Menteri
Ristek/BRIN
dalam kegiatan Apresiasi Lembaga
Litbang 2019
di
Auditorium
BPPT,
2
Des
2019
dan
Konferensi pers
hasil penilaian kinerja penelitian
perguruan tinggi di
BPPT,
19
Nov
2019)

4. Arahan Presiden Terkait BRIN
1.BRIN
harus
segera
mengonsolidasikan
agenda
riset
strategis
nasional
di
berbagai
bidang;
2.BRIN
harus
melakukan
konsolidasi
anggaran
yang
tersebar
di
berbagai
lembaga
riset
dan
penelitian
agar
menghasilkan
hilirisasi
riset
yang baik;
3.BRIN
harus
mengonsolidasikan
aktor
dan
jejaring
yang
harus
terlibat
dalam
proyek
inovasi
strategis
nasional.
(Disampaikan
dalam
Rapat
Koordinasi
Nasional
Kementerian
Riset
dan
Teknologi
(Kemenristek)/Badan
Riset
dan
Inovasi
Nasional
(BRIN)
Tahun
2020,
30
Januari
2020)

5. Opsi Pengintegrasian Litbang K/L
Sumber:
BRIN,
2021

6. Rancangan Struktur Organisasi BRIN
Trnsformasi
BPP?

7. Integrasi sbg Model Inovasi Kelembagaan
2 3
4 5
INTEGRASI
(Institusi,
Program,
Risorsis)
SIMPLIFIKASI
(Perampingan Struktur,
Pengurangan Prosedur)
DESENTRALISASI
(Pemencaran Kewenangan)
TRANSFORMASI
(Perubahan Desain Organisasi)
KOLABORASI
(Joint-­‐up,
Squad
Model)

8. Inovasi Kelembagaan & SDM untuk
Membangun Kinerja Institusi
Inovasi
Kelembagaan
Kinerja Baru
Institusi
Inovasi SDM
+
Inovasi Prog &
Risorsis
Pilihan Desain Kelembagaan
akan menentukan strategi
penataan SDM,
program
dan
sumber daya
Proses
adaptasi melalui
kebijakan &
mekanisme
transisional,
salah satunya
adalah Pengalihan Jabatan
Peneliti ke JF
lain,
al.
Analis Kebijakan.
Input
Level Process
Level Outcome
Level
Inovasi kelembagaan harus berfokus
pada tujuan akhir.
Inovasi
kelembagaan dan SDM
hanyalah
instrumen dan/atau sasaran
antara.

9. Jalur Rekrutmen JF Analis Kebijakan
Formasi
CASN
Inpassing (X)
Perpindahan Jabatan
Penyetaraan JA
PENGALIHAN
PENELITI
Talent
Pool
Analis
Kebijakan
Pengembangan Kompetensi:
Standar Kompetensi,
Sertifikasi,
Bangkom (klasikan &
non-­‐klasikal)
Pengembangan Karir:
vertikal,
zig-­‐zag,
mutasi nasional (lintas
instansi &
daerah)
Pemanfaatan:
basis
penempatan,
co-­‐creation
(squad),
inter-­‐agency/
region
mobility
(project-­‐based)
ü
3.987
Total 2.964
Jalur Penyetaraan JA
Sumber:
PUSAKA
LAN,
10
Agustus 2021
……….
Pengalihan Peneliti

10. DIMENSI
/
ASPEK PENELITI ANALIS
KEBIJAKAN
Tujuan Dasar
Mengembangkan ilmu
pengetahuan Meningkatkan kualitas kebijakan
Jenis Aktivitas Pure
research
&
applied
research Policy
research
/
study
/
analysis
Produk /
Karya KTI
(buku,
jurnal)
dan
prototype
Naskah kebijakan (policy
paper,
brief,
note,
policy
draft)
Indikator
Keberhasilan
Publikasi/konferensi;
research
expo
Agenda
legislasi dan/atau
perubahan kebijakan
Organisasi &
Utilisasi Terkonsentrasi di
unit
Kajian/
Litbang tertentu
Terdistribusi di
seluruh unit
yang
ada fungsi perumusan kebijakan
Kompetensi Knowledge,
Skills, Attitude Analisis,
Politis, Spesialis (Bidang
Tugas)
Perbandingan JF Peneliti & Analis Kebijakan

11. Pengalihan JF Peneliti ke Analis Kebijakan
(Usulan)
Dialihkan dalam Jenjang
yang
sama dengan Angka
Kredit yang
sama
Tidak perlu dilakukan Uji
Kompetensi,
karena berada
pada JF
yang
serumpun
dengan Kompetensi yang
mirip
Diberikan bangkom segera setelah
dialihkan,
dan paling
lambat dalam
waktu 2
thn setelah pengalihan,
diberikan kesempatan mengikuti
assessmen kompetensi.
Analogi Permenpan No.
17/2021
Analogi Permenpan No.
28/2019

12. 1. LAN
Jakarta:
37
2. Puslatbang PKASN:
11
3. Puslatbang KMP:
9
4. Pulatbang KDOD:
11
5. Puslatbang KHAN:
6
Bezzeting JF
Peneliti (per
Juni 2021)
Sumber:
data
Bezzeting Juni 2021
(Poksi SDM)
Peneliti
Ahli
Pertama
40
Peneliti
Ahli
Muda
28
Peneliti
Ahli
Madya
6
Profil & Sebaran Peneliti di LAN
Total:
74
Peneliti
41
33

13. Inovasi administrasi
negara dan inovasi
manajemen ASN
Pengkajian di bidang
administrasi negara dan
manajemen ASN
.
Pembinaan
Pelatihan ASN
Pembinaan JF di bidang
pelatihan Pegawai ASN
(Widyaiswara dan
Rancangan JF Analis
Bangkom)
Pembinaan JF
Analis Kebijakan
Sekolah Kader
Corporate University
Mandat LAN & Urgensi Peneliti

14. No Jenjang Kebutuhan Bezzeting
Kekurangan/
kelebihan
1 JF Analis Kebijakan Ahli Pertama 115 82 -­‐33
2 JF Analis Kebijakan Ahli Muda 53 28 -­‐25
3 JF Analis Kebijakan Ahli Madya 33 18 -­‐15
4 JF Analis Kebijakan Ahli Utama 3 3 0
5 JF Widyaiswara Ahli Utama 33 19 -­‐14
6 JF Widyaiswara Ahli Madya 60 32 -­‐28
7 JF Widyaiswara Ahli Muda 44 16 -­‐28
8 JF Widyaiswara Ahli Pertama 72 18 -­‐54
9 JF Auditor Ahli Madya 2 0 -­‐2
10 JF Auditor Ahli Muda 6 1 -­‐5
11 JF Auditor Ahli Pertama 12 3 -­‐9
Pilihan Pengalihan JF &
Ketersediaan Formasi di LAN (1)

15. No Jenjang Kebutuhan Bezzeting
Kekurangan/
kelebihan
12 JF Analis Pengelolaan Keuangan
APBN Ahli Madya
11 2 -­9
13 JF Analis Pengelolaan Keuangan
APBN Ahli Muda
12 4 -­8
14 JF Analis Pengelolaan Keuangan
APBN Ahli Pertama
8 0 -­8
15 JF Perancang Peraturan Perundang-­
undangan Ahli Madya
1 0 -­1
16 JF Perancang Peraturan Perundang-­
undangan Ahli Muda
2 1 -­1
17 JF Perancang Peraturan Perundang-­
undangan Ahli Pertama
3 0 -­3
18 JF Pengembang Teknologi
Pembelajaran Ahli Muda
21 3 -­18
19 JF Pengembang Teknologi
Pembelajaran Ahli Pertama
24 1 -­23
Pilihan Pengalihan JF &
Ketersediaan Formasi di LAN (2)

16. TERIMA KASIH