SlideShare a Scribd company logo
1 of 27
Download to read offline
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Menjadi Analis Kebijakan yang
Berkualitas
PEDUL
I
INOVATI
F
INTEGRITA
S
PROFESIONA
L
Disampaikan pada Diskusi Peningkatan Kapasitas Pegawai
Balitbang Hukum dan HAM
Jakarta, 16 Februari 2022
Tri Widodo W. Utomo
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LAN-RI
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Aktor Kebijakan dalam Instansi Pemerintah
o Analis Kebijakan: bertugas
menjelaskan fenomena dan
masalah organisasi,
menganalisisnya untuk dirumuskan
alternatif kebijakan, dan
menyampaikan laporan/
rekomendasi kepada pimpinan.
o Pengambil Kebijakan (pimpinan
organisasi): bertugas menetapkan
kebijakan untuk mewujudkan
tujuan organisasi.
o Birokrasi (karyawan): bertugas
mengimplementasikan kebijakan
yang telah ditetapkan pimpinan.
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
AK untuk Organisasi yang Stabil & Berkinerja
Mazhab Three-Legged Stool:
o Keseimbangan “bangku” (baca:
organisasi) hanya terwujud jika ditopang
oleh 3 kaki yang sama panjang (baca:
peran yang proporsional).
o Organisasi tanpa didukung oleh Analis
Kebijakan akan timpang dan tidak stabil.
o AK yang kurang kompeten / berkualitas,
juga akan membuat organisasi tidak
stabil.
o Jumlah AK yang banyak bukan garansi
majunya organisasi atau tingginya
kinerja organisasi. Kualitas menjadi kata
kunci.
Analis
Kebijakan
Pimpinan /
Pengambil Kebijakan
Birokrasi
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
3 Dimensi Kompetensi ASN (cq. JFAK)
o Mampu menghasilkan karya/
naskah kebijakan atau hasil kerja
AK (PP, PB, NA, dsb),
o Mampu melakukan komunikasi
dengan stakeholder.
o Mampu menerapkan metode yang
tepat untuk analisis kebijakan
tertentu.
S
A
K
o Pemahaman tentang teori-teori
KP dan teori lain yang relevan.
o Pemahaman tentang kebijakan
MASN & Pembinaan JF.
o Pemahaman tentang proses &
metodologi AKP.
o Pemahaman tentang bidang
tugas.
o Berkarakter pembelajar (terus
meningkatkan KSA, siap menerima
kritik).
o Siap berkolaborasi dengan sesama
AK atau dengan JF lain.
o Berorientasi pada peningkatan kinerja
unit kerja & organisasi.
o Jujur dalam penggunaan & interpretasi
data, meskipun tidak selalu benar
(menghindari pelanggaran etika).
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Hulu – Hilir Masalah Pembinaan AK
HULU HILIR
Tidak ada
analisis
kebutuhan
AK
Tidak ada
rencana
pengembangan
(kompetensi &
karir) AK
Dianggap sebagai profesi
yang mandiri sehingga tidak
dilibatkan dalam kegiatan
Penempatan AK
tidak sesuai tusi
Dianggap menjadi beban
anggaran jika terlibat dalam
perumusan kebijakan
Pemahaman pemangku
AK & pimpinannya kurang
utuh tentang profesi AK
AK menjadi safety net untuk
memanjangkan BUP, atau krn
restrukturisasi organisasi
Terbatasnya
Tim Penilai JFAK
Pelatihan AK
masih terbatas
JFAK belum
didayagunakan
secara optimal
Persebaran JFAK
belum merata di
Instansi Pemerintah
Penyetaraan JA kedalam
JF tanpa Formasi dan Uji
Kompetensi
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
AK
Diri
Sendiri
Instansi
Pembina
Atasan
Langsung
Asosiasi
Profesi
CoP
TPI/TPD
AK sbg Fokus Pembinaan
o Pembinaan AK harus dilakukan
secara holistik-kolaboratif,
oleh semua pihak yang terkait
dan dengan seluruh strategi
yang relevan.
o Diantara jalur-jalur pembinaan
tsb, jalur “Diri Sendiri” adalah
yang terbaik dan terpenting.
AK jangan mengandalkan pihak
lain untuk memberdayakan
dirinya.
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
TUJUAN UMUM: meningkatkan pemahaman terkait beragam
aspek jabatan fungsional analis kebijakan (JFAK) di dalam
instansi pemerintah. Panduan ini tidak bersifat mengikat,
namun ditujukan untuk memberikan arahan terkait ketentuan
yang dapat dilakukan instansi dalam mengoptimalkan peran
JFAK di lingkungannya. Panduan ini juga merupakan living
document yang dapat berkembang sesuai dengan dinamika
kebijakan pembinaan JFAK.
TUJUAN KHUSUS: meningkatkan peran JFAK di dalam organisasi
dan memperkuat peran JFAK di dalam siklus kebijakan.
SASARAN PEMBACA:
PENYUSUNAN PANDUAN OPTIMALISASI PERAN AK:
Upaya Pembinaan
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Isi Panduan
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Kedudukan JFAK terhadap JPT
1
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Kolaborasi Antar JF dalam Organisasi
2
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Kolaborasi Antar JF dalam Organisasi (contoh)
2
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Peran AK dalam Siklus Kebijakan
3
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Spectrum Tugas / Peran JFAK
Formulasi*
Kebijakan
Agenda*
Setting
Implementasi*
Kebijakan
Evaluasi*
Kebijakan
PELAKSANAAN(KEBIJAKAN
PERENCANAAN(KEBIJAKAN
Kinerja
Kebijakan
Dilanjutkan
(continuation)
Dihentikan
(termination)
Tetap
Revisi
Formulasi
Policy'
Alternative
Policy'
Appraisal
Policy'
Recommen
dation
Policy'Output'&'
Performance
Policy'Options'/'
Choices Policy'Action
Ex-ante – Analysis FOR Policy *)
Ex-post – Analysis OF Policy *)
*) Analysis for policy & analysis of policy dalam
prakteknya dilakukan secara simultan (bukan dikotomi)
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Jenis Pekerjaan AK
4
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Proses Kerja AK
4
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
AK sbg Squad System
Sumber: Deputi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Kemenpan RB, 2021
 Struktur organisasi berbasis pada
kinerja dan lebih
mengedepankan pada output
dan keahlian.
 Mengedepankan Jabatan
Fungsional yang profesional dan
berkomitmen terhadap jabatan
fungsionalnya.
 Dilakukan perubahan
manajemen kerja, pola kerja,
tanggung jawab, dan tanggung
gugat dalam unit organisasi.
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Proses Bisnis & Pola Kerja
5
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Proses Bisnis & Pola Kerja
5
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Standar Kompetensi AK
6
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Satuan Hasil Kerja AK
6
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Evaluasi Kinerja AK
7
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Pengambangan Karir AK
8
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Pengembangan Kompetensi AK
8
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Bentuk2 Pengembangan Kompetensi AK
8
Pemberian tugas belajar
pada pendidikan formal
dalam jenjang pendidikan
tinggi sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan
PENDIDIKAN
o Pelatihan Klasikal
o Pelatihan Non-Klasikal
PELATIHAN
1
2
Dilakukan melalui kegiatan yang
menekankan pada proses
pembelajaran tatap muka di
dalam kelas.
PelatihanKlasikal
Dilakukan melalui kegiatan yang
menekankan pada proses
pembelajaran praktik kerja
dan/atau pembelajaran di luar
kelas.
PelatihanNonKlasikal
a. Pelatihan Struktural kepemimpinan
b. Pelatihan Manajerial
c. Pelatihan teknis
d. Pelatihan fungsional
e. Pelatihan sosial kultural
f. Seminar/ Konferensi/sarasehan
Jalur Pengembangan Kompetensi PelatihanKlasikal
g. Workshop
h. Kursus
i. Penataran
j. Bimbingan kelas
k. Sosialisasi
l. Dan lain-lain
a. Coaching
b. Mentoring
c. E-Learning
d. Pelatihan jarak jauh
e. Detasering
f. Outbond
g. Benchmarking
Jalur Pengembangan Kompetensi PelatihanNon-Klasikal
h. Pertukaran antara PNS dengan
pegawai swasta/ BUMN/ BUMD
i. Belajar mandiri
j. Komunitas belajar
k. Bimbingan di tempat kerja
l. Magang/ praktik kerja
m. Dan lain-lain
Sumber: Peraturan LAN No. 10/2018 Tentang
Pengembangan Kompetensi ASN
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Prospek JF (AK) Kedepan
JF as First
Career
Choice
JF adalah karier
professional/expertise
JS/JPT tertentu bahkan
hanya bisa dijabat oleh
JF terkait
Grading JF menjadi
naik (implikasi
terhadap prestise,
kinerja & pengakuan)
Pengembangan
kompetensi dan karier
menjadi bagian dari
system reward JF
JF tidak dapat
diduduki
sembarangan (analogi
JS/JPT)
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Epilog: Jadilah AK yang “Tidak Terbatas”
“Tenis adalah pelajaran
hidup bagi saya. Tenis telah
membentuk karakter saya
sebagai atlet dan manusia,
melalui semua proses yang
saya jalani. Itulah sebabnya,
membuat rekor tak lagi
menjadi target utama”
Kompas, 26-02-2020, hal. 19
Nama: Novac Djokovic
Lahir: 22 Mei 1987 di Beograd,
Serbia.
Tinggal: Monte Carlo, Monaco.
Tinggi: 1,88 m (6 ft 2 in).
Prestasi: 20 Grand Slam (=
Federer dan Nadal); 320 pekan
Peringkat 1 sejak 04-07-2004
s/d 12-05-2021, melewati
rekor Serena Williams (319)
namun masih dibawah Steffi
Graf (377) dan Martina
Navratilova (332).
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Project name - Presentation topic
Terima Kasih
Jalan Veteran No. 10, Gambir, Jakarta 10110
021 – 3455021-5, 3868201-7, ext 112-116
Humas LAN RI
@LAN_RI
http://www.lan.go.id

More Related Content

What's hot

Pertemuan 1-kebijakan-publik
Pertemuan 1-kebijakan-publikPertemuan 1-kebijakan-publik
Pertemuan 1-kebijakan-publik76meonk
 
Pengertian Kebijakan Publik
Pengertian Kebijakan PublikPengertian Kebijakan Publik
Pengertian Kebijakan PublikMuh Firyal Akbar
 
Administrasi Pembangunan
Administrasi  PembangunanAdministrasi  Pembangunan
Administrasi PembangunanDadang Solihin
 
Analisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah Kebijakan
Analisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah KebijakanAnalisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah Kebijakan
Analisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia
Sistem Administrasi Negara Republik IndonesiaSistem Administrasi Negara Republik Indonesia
Sistem Administrasi Negara Republik IndonesiaStRahmawatiAPabittei
 
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-temanna #LABEDDU
 
Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD
Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBDOptimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD
Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBDDadang Solihin
 
Paparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi BirokrasiPaparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi BirokrasiAshep Ramdhan
 
Manajemen Perubahan Sektor Publik
Manajemen Perubahan Sektor PublikManajemen Perubahan Sektor Publik
Manajemen Perubahan Sektor PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanContoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
bela negara kepemimpinan pancasila
bela negara kepemimpinan pancasilabela negara kepemimpinan pancasila
bela negara kepemimpinan pancasilaLuqmanSuyanto
 
RENSTRA SKPD
 RENSTRA SKPD RENSTRA SKPD
RENSTRA SKPD93220872
 
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN Sri Suwanti
 
Sosialisasi per lan pka pkp
Sosialisasi per lan pka pkpSosialisasi per lan pka pkp
Sosialisasi per lan pka pkptemanna #LABEDDU
 

What's hot (20)

Materi Kebijakan publik
Materi Kebijakan publikMateri Kebijakan publik
Materi Kebijakan publik
 
Pertemuan 1-kebijakan-publik
Pertemuan 1-kebijakan-publikPertemuan 1-kebijakan-publik
Pertemuan 1-kebijakan-publik
 
Kebijakan publik
Kebijakan publik Kebijakan publik
Kebijakan publik
 
Pengertian Kebijakan Publik
Pengertian Kebijakan PublikPengertian Kebijakan Publik
Pengertian Kebijakan Publik
 
Administrasi Pembangunan
Administrasi  PembangunanAdministrasi  Pembangunan
Administrasi Pembangunan
 
Analisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah Kebijakan
Analisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah KebijakanAnalisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah Kebijakan
Analisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah Kebijakan
 
Pamong praja 1
Pamong praja 1Pamong praja 1
Pamong praja 1
 
Analisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publikAnalisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publik
 
Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia
Sistem Administrasi Negara Republik IndonesiaSistem Administrasi Negara Republik Indonesia
Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia
 
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
 
Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD
Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBDOptimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD
Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD
 
Paparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi BirokrasiPaparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi Birokrasi
 
Manajemen Perubahan Sektor Publik
Manajemen Perubahan Sektor PublikManajemen Perubahan Sektor Publik
Manajemen Perubahan Sektor Publik
 
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanContoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
 
bela negara kepemimpinan pancasila
bela negara kepemimpinan pancasilabela negara kepemimpinan pancasila
bela negara kepemimpinan pancasila
 
Kajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)
Kajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)Kajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)
Kajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
Pertemuan ke 12 - evaluasi kebijakan
Pertemuan ke 12 - evaluasi kebijakanPertemuan ke 12 - evaluasi kebijakan
Pertemuan ke 12 - evaluasi kebijakan
 
RENSTRA SKPD
 RENSTRA SKPD RENSTRA SKPD
RENSTRA SKPD
 
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
SRI SUWANTI - PERBANDINGAN PEMERINTAHAN
 
Sosialisasi per lan pka pkp
Sosialisasi per lan pka pkpSosialisasi per lan pka pkp
Sosialisasi per lan pka pkp
 

Similar to Menjadi Analis Kebijakan yang Berkualitas

Tata Kelola Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
Tata Kelola Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Analis KebijakanTata Kelola Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
Tata Kelola Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Analis KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
22122021-Penguatan peran jfak bpp kemendagri
22122021-Penguatan peran jfak   bpp kemendagri22122021-Penguatan peran jfak   bpp kemendagri
22122021-Penguatan peran jfak bpp kemendagriKutsiyatinMSi
 
Relasi JFAK-JPT Dalam Konteks Utilisasi AK
Relasi JFAK-JPT Dalam Konteks Utilisasi AKRelasi JFAK-JPT Dalam Konteks Utilisasi AK
Relasi JFAK-JPT Dalam Konteks Utilisasi AKTri Widodo W. UTOMO
 
Mengembangkan Partisipasi Aktif JFAK di Instansi Pemerintah
Mengembangkan Partisipasi Aktif JFAK di Instansi PemerintahMengembangkan Partisipasi Aktif JFAK di Instansi Pemerintah
Mengembangkan Partisipasi Aktif JFAK di Instansi PemerintahTri Widodo W. UTOMO
 
Pembinaan & Pengembangan JF Analis Kebijakan
Pembinaan & Pengembangan JF Analis KebijakanPembinaan & Pengembangan JF Analis Kebijakan
Pembinaan & Pengembangan JF Analis KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Strategi Pembinaan JFAK dalam Kerangka Implementasi Kebijakan Perampingan JA ...
Strategi Pembinaan JFAK dalam Kerangka Implementasi Kebijakan Perampingan JA ...Strategi Pembinaan JFAK dalam Kerangka Implementasi Kebijakan Perampingan JA ...
Strategi Pembinaan JFAK dalam Kerangka Implementasi Kebijakan Perampingan JA ...Tri Widodo W. UTOMO
 
Strategi Bangkom AK Pasca Penyetaraan
Strategi Bangkom AK Pasca PenyetaraanStrategi Bangkom AK Pasca Penyetaraan
Strategi Bangkom AK Pasca PenyetaraanTri Widodo W. UTOMO
 
Uts tgl 21 10-2016 s2 manaj unpam r209
Uts tgl 21 10-2016 s2 manaj unpam r209Uts tgl 21 10-2016 s2 manaj unpam r209
Uts tgl 21 10-2016 s2 manaj unpam r209dinitilovaslamet
 
Makalah MAKALAH PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP PENINGKA...
Makalah MAKALAH PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP PENINGKA...Makalah MAKALAH PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP PENINGKA...
Makalah MAKALAH PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP PENINGKA...Nur Anisa Rachmawati
 
Visi Kedeputian Kajian Kebijakan LAN
Visi Kedeputian Kajian Kebijakan LANVisi Kedeputian Kajian Kebijakan LAN
Visi Kedeputian Kajian Kebijakan LANTri Widodo W. UTOMO
 
Sosialisasi JFAK - Kemenko Perekonomian 021221 Copy.pdf
Sosialisasi JFAK - Kemenko Perekonomian 021221 Copy.pdfSosialisasi JFAK - Kemenko Perekonomian 021221 Copy.pdf
Sosialisasi JFAK - Kemenko Perekonomian 021221 Copy.pdfSonnyAmeriansahSoeko
 
Buku 5 pedoman penilaian kegiatan pkb
Buku 5 pedoman penilaian kegiatan pkbBuku 5 pedoman penilaian kegiatan pkb
Buku 5 pedoman penilaian kegiatan pkbSofyan Nardi Saputra
 
Buku 5 pedoman penilaian kegiatan pkb
Buku 5 pedoman penilaian kegiatan pkbBuku 5 pedoman penilaian kegiatan pkb
Buku 5 pedoman penilaian kegiatan pkbata bik
 
Buku 5 pedoman penilaian kegiatan pkb
Buku 5 pedoman penilaian kegiatan pkbBuku 5 pedoman penilaian kegiatan pkb
Buku 5 pedoman penilaian kegiatan pkbPristiadi Utomo
 
Manajemen ASN.pptx
Manajemen ASN.pptxManajemen ASN.pptx
Manajemen ASN.pptxUDPUTRI1
 
profesi bkaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
profesi bkaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...profesi bkaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
profesi bkaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...DiegoSaputr
 
Buku5pedomanpenilaiankegiatanpkb 121106205007-phpapp02
Buku5pedomanpenilaiankegiatanpkb 121106205007-phpapp02Buku5pedomanpenilaiankegiatanpkb 121106205007-phpapp02
Buku5pedomanpenilaiankegiatanpkb 121106205007-phpapp02purdiyanto -
 
Pemberdayaan Alumni Pelatihan Dalam Rangka Diseminasi Inovasi
Pemberdayaan Alumni Pelatihan Dalam Rangka Diseminasi InovasiPemberdayaan Alumni Pelatihan Dalam Rangka Diseminasi Inovasi
Pemberdayaan Alumni Pelatihan Dalam Rangka Diseminasi InovasiTri Widodo W. UTOMO
 

Similar to Menjadi Analis Kebijakan yang Berkualitas (20)

Tata Kelola Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
Tata Kelola Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Analis KebijakanTata Kelola Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
Tata Kelola Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
 
22122021-Penguatan peran jfak bpp kemendagri
22122021-Penguatan peran jfak   bpp kemendagri22122021-Penguatan peran jfak   bpp kemendagri
22122021-Penguatan peran jfak bpp kemendagri
 
Relasi JFAK-JPT Dalam Konteks Utilisasi AK
Relasi JFAK-JPT Dalam Konteks Utilisasi AKRelasi JFAK-JPT Dalam Konteks Utilisasi AK
Relasi JFAK-JPT Dalam Konteks Utilisasi AK
 
Optimalisasi Peran JFAK
Optimalisasi Peran JFAKOptimalisasi Peran JFAK
Optimalisasi Peran JFAK
 
Mengembangkan Partisipasi Aktif JFAK di Instansi Pemerintah
Mengembangkan Partisipasi Aktif JFAK di Instansi PemerintahMengembangkan Partisipasi Aktif JFAK di Instansi Pemerintah
Mengembangkan Partisipasi Aktif JFAK di Instansi Pemerintah
 
Pembinaan & Pengembangan JF Analis Kebijakan
Pembinaan & Pengembangan JF Analis KebijakanPembinaan & Pengembangan JF Analis Kebijakan
Pembinaan & Pengembangan JF Analis Kebijakan
 
4. Policy Brief Inovasi Administrasi Negara (2021).pdf
4. Policy Brief Inovasi Administrasi Negara (2021).pdf4. Policy Brief Inovasi Administrasi Negara (2021).pdf
4. Policy Brief Inovasi Administrasi Negara (2021).pdf
 
Strategi Pembinaan JFAK dalam Kerangka Implementasi Kebijakan Perampingan JA ...
Strategi Pembinaan JFAK dalam Kerangka Implementasi Kebijakan Perampingan JA ...Strategi Pembinaan JFAK dalam Kerangka Implementasi Kebijakan Perampingan JA ...
Strategi Pembinaan JFAK dalam Kerangka Implementasi Kebijakan Perampingan JA ...
 
Strategi Bangkom AK Pasca Penyetaraan
Strategi Bangkom AK Pasca PenyetaraanStrategi Bangkom AK Pasca Penyetaraan
Strategi Bangkom AK Pasca Penyetaraan
 
Uts tgl 21 10-2016 s2 manaj unpam r209
Uts tgl 21 10-2016 s2 manaj unpam r209Uts tgl 21 10-2016 s2 manaj unpam r209
Uts tgl 21 10-2016 s2 manaj unpam r209
 
Makalah MAKALAH PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP PENINGKA...
Makalah MAKALAH PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP PENINGKA...Makalah MAKALAH PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP PENINGKA...
Makalah MAKALAH PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP PENINGKA...
 
Visi Kedeputian Kajian Kebijakan LAN
Visi Kedeputian Kajian Kebijakan LANVisi Kedeputian Kajian Kebijakan LAN
Visi Kedeputian Kajian Kebijakan LAN
 
Sosialisasi JFAK - Kemenko Perekonomian 021221 Copy.pdf
Sosialisasi JFAK - Kemenko Perekonomian 021221 Copy.pdfSosialisasi JFAK - Kemenko Perekonomian 021221 Copy.pdf
Sosialisasi JFAK - Kemenko Perekonomian 021221 Copy.pdf
 
Buku 5 pedoman penilaian kegiatan pkb
Buku 5 pedoman penilaian kegiatan pkbBuku 5 pedoman penilaian kegiatan pkb
Buku 5 pedoman penilaian kegiatan pkb
 
Buku 5 pedoman penilaian kegiatan pkb
Buku 5 pedoman penilaian kegiatan pkbBuku 5 pedoman penilaian kegiatan pkb
Buku 5 pedoman penilaian kegiatan pkb
 
Buku 5 pedoman penilaian kegiatan pkb
Buku 5 pedoman penilaian kegiatan pkbBuku 5 pedoman penilaian kegiatan pkb
Buku 5 pedoman penilaian kegiatan pkb
 
Manajemen ASN.pptx
Manajemen ASN.pptxManajemen ASN.pptx
Manajemen ASN.pptx
 
profesi bkaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
profesi bkaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...profesi bkaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
profesi bkaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
 
Buku5pedomanpenilaiankegiatanpkb 121106205007-phpapp02
Buku5pedomanpenilaiankegiatanpkb 121106205007-phpapp02Buku5pedomanpenilaiankegiatanpkb 121106205007-phpapp02
Buku5pedomanpenilaiankegiatanpkb 121106205007-phpapp02
 
Pemberdayaan Alumni Pelatihan Dalam Rangka Diseminasi Inovasi
Pemberdayaan Alumni Pelatihan Dalam Rangka Diseminasi InovasiPemberdayaan Alumni Pelatihan Dalam Rangka Diseminasi Inovasi
Pemberdayaan Alumni Pelatihan Dalam Rangka Diseminasi Inovasi
 

More from Tri Widodo W. UTOMO

Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian KesehatanBeyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian KesehatanTri Widodo W. UTOMO
 
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanStrategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanTri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiInovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiTri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTransformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTri Widodo W. UTOMO
 
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluStrategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluTri Widodo W. UTOMO
 
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNPengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNTri Widodo W. UTOMO
 
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTri Widodo W. UTOMO
 
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikManajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarProspek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarTri Widodo W. UTOMO
 
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightGamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightTri Widodo W. UTOMO
 
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahSignifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahTri Widodo W. UTOMO
 
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaPeta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaTri Widodo W. UTOMO
 
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiKab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiTri Widodo W. UTOMO
 
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanPerumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Recharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangRecharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangTri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin BerprestasiTransformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin BerprestasiTri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era DisrupsiTransformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era DisrupsiTri Widodo W. UTOMO
 
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu BangsaKorpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu BangsaTri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik BerdampakInovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik BerdampakTri Widodo W. UTOMO
 

More from Tri Widodo W. UTOMO (20)

Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian KesehatanBeyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
 
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanStrategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
 
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiInovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
 
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTransformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
 
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
 
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluStrategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
 
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNPengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
 
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
 
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikManajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
 
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarProspek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
 
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightGamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
 
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahSignifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
 
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaPeta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
 
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiKab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
 
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanPerumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
 
Recharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangRecharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang Panjang
 
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin BerprestasiTransformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
 
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era DisrupsiTransformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
 
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu BangsaKorpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
 
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik BerdampakInovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
 

Recently uploaded

Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 

Recently uploaded (8)

Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 

Menjadi Analis Kebijakan yang Berkualitas

  • 1. LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA Menjadi Analis Kebijakan yang Berkualitas PEDUL I INOVATI F INTEGRITA S PROFESIONA L Disampaikan pada Diskusi Peningkatan Kapasitas Pegawai Balitbang Hukum dan HAM Jakarta, 16 Februari 2022 Tri Widodo W. Utomo Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
  • 2. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL Aktor Kebijakan dalam Instansi Pemerintah o Analis Kebijakan: bertugas menjelaskan fenomena dan masalah organisasi, menganalisisnya untuk dirumuskan alternatif kebijakan, dan menyampaikan laporan/ rekomendasi kepada pimpinan. o Pengambil Kebijakan (pimpinan organisasi): bertugas menetapkan kebijakan untuk mewujudkan tujuan organisasi. o Birokrasi (karyawan): bertugas mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan pimpinan.
  • 3. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL AK untuk Organisasi yang Stabil & Berkinerja Mazhab Three-Legged Stool: o Keseimbangan “bangku” (baca: organisasi) hanya terwujud jika ditopang oleh 3 kaki yang sama panjang (baca: peran yang proporsional). o Organisasi tanpa didukung oleh Analis Kebijakan akan timpang dan tidak stabil. o AK yang kurang kompeten / berkualitas, juga akan membuat organisasi tidak stabil. o Jumlah AK yang banyak bukan garansi majunya organisasi atau tingginya kinerja organisasi. Kualitas menjadi kata kunci. Analis Kebijakan Pimpinan / Pengambil Kebijakan Birokrasi
  • 4. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL 3 Dimensi Kompetensi ASN (cq. JFAK) o Mampu menghasilkan karya/ naskah kebijakan atau hasil kerja AK (PP, PB, NA, dsb), o Mampu melakukan komunikasi dengan stakeholder. o Mampu menerapkan metode yang tepat untuk analisis kebijakan tertentu. S A K o Pemahaman tentang teori-teori KP dan teori lain yang relevan. o Pemahaman tentang kebijakan MASN & Pembinaan JF. o Pemahaman tentang proses & metodologi AKP. o Pemahaman tentang bidang tugas. o Berkarakter pembelajar (terus meningkatkan KSA, siap menerima kritik). o Siap berkolaborasi dengan sesama AK atau dengan JF lain. o Berorientasi pada peningkatan kinerja unit kerja & organisasi. o Jujur dalam penggunaan & interpretasi data, meskipun tidak selalu benar (menghindari pelanggaran etika).
  • 5. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL Hulu – Hilir Masalah Pembinaan AK HULU HILIR Tidak ada analisis kebutuhan AK Tidak ada rencana pengembangan (kompetensi & karir) AK Dianggap sebagai profesi yang mandiri sehingga tidak dilibatkan dalam kegiatan Penempatan AK tidak sesuai tusi Dianggap menjadi beban anggaran jika terlibat dalam perumusan kebijakan Pemahaman pemangku AK & pimpinannya kurang utuh tentang profesi AK AK menjadi safety net untuk memanjangkan BUP, atau krn restrukturisasi organisasi Terbatasnya Tim Penilai JFAK Pelatihan AK masih terbatas JFAK belum didayagunakan secara optimal Persebaran JFAK belum merata di Instansi Pemerintah Penyetaraan JA kedalam JF tanpa Formasi dan Uji Kompetensi
  • 6. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL AK Diri Sendiri Instansi Pembina Atasan Langsung Asosiasi Profesi CoP TPI/TPD AK sbg Fokus Pembinaan o Pembinaan AK harus dilakukan secara holistik-kolaboratif, oleh semua pihak yang terkait dan dengan seluruh strategi yang relevan. o Diantara jalur-jalur pembinaan tsb, jalur “Diri Sendiri” adalah yang terbaik dan terpenting. AK jangan mengandalkan pihak lain untuk memberdayakan dirinya.
  • 7. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL TUJUAN UMUM: meningkatkan pemahaman terkait beragam aspek jabatan fungsional analis kebijakan (JFAK) di dalam instansi pemerintah. Panduan ini tidak bersifat mengikat, namun ditujukan untuk memberikan arahan terkait ketentuan yang dapat dilakukan instansi dalam mengoptimalkan peran JFAK di lingkungannya. Panduan ini juga merupakan living document yang dapat berkembang sesuai dengan dinamika kebijakan pembinaan JFAK. TUJUAN KHUSUS: meningkatkan peran JFAK di dalam organisasi dan memperkuat peran JFAK di dalam siklus kebijakan. SASARAN PEMBACA: PENYUSUNAN PANDUAN OPTIMALISASI PERAN AK: Upaya Pembinaan
  • 13. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL Spectrum Tugas / Peran JFAK Formulasi* Kebijakan Agenda* Setting Implementasi* Kebijakan Evaluasi* Kebijakan PELAKSANAAN(KEBIJAKAN PERENCANAAN(KEBIJAKAN Kinerja Kebijakan Dilanjutkan (continuation) Dihentikan (termination) Tetap Revisi Formulasi Policy' Alternative Policy' Appraisal Policy' Recommen dation Policy'Output'&' Performance Policy'Options'/' Choices Policy'Action Ex-ante – Analysis FOR Policy *) Ex-post – Analysis OF Policy *) *) Analysis for policy & analysis of policy dalam prakteknya dilakukan secara simultan (bukan dikotomi)
  • 16. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL AK sbg Squad System Sumber: Deputi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kemenpan RB, 2021  Struktur organisasi berbasis pada kinerja dan lebih mengedepankan pada output dan keahlian.  Mengedepankan Jabatan Fungsional yang profesional dan berkomitmen terhadap jabatan fungsionalnya.  Dilakukan perubahan manajemen kerja, pola kerja, tanggung jawab, dan tanggung gugat dalam unit organisasi.
  • 24. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL Bentuk2 Pengembangan Kompetensi AK 8 Pemberian tugas belajar pada pendidikan formal dalam jenjang pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan PENDIDIKAN o Pelatihan Klasikal o Pelatihan Non-Klasikal PELATIHAN 1 2 Dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas. PelatihanKlasikal Dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas. PelatihanNonKlasikal a. Pelatihan Struktural kepemimpinan b. Pelatihan Manajerial c. Pelatihan teknis d. Pelatihan fungsional e. Pelatihan sosial kultural f. Seminar/ Konferensi/sarasehan Jalur Pengembangan Kompetensi PelatihanKlasikal g. Workshop h. Kursus i. Penataran j. Bimbingan kelas k. Sosialisasi l. Dan lain-lain a. Coaching b. Mentoring c. E-Learning d. Pelatihan jarak jauh e. Detasering f. Outbond g. Benchmarking Jalur Pengembangan Kompetensi PelatihanNon-Klasikal h. Pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta/ BUMN/ BUMD i. Belajar mandiri j. Komunitas belajar k. Bimbingan di tempat kerja l. Magang/ praktik kerja m. Dan lain-lain Sumber: Peraturan LAN No. 10/2018 Tentang Pengembangan Kompetensi ASN
  • 25. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL Prospek JF (AK) Kedepan JF as First Career Choice JF adalah karier professional/expertise JS/JPT tertentu bahkan hanya bisa dijabat oleh JF terkait Grading JF menjadi naik (implikasi terhadap prestise, kinerja & pengakuan) Pengembangan kompetensi dan karier menjadi bagian dari system reward JF JF tidak dapat diduduki sembarangan (analogi JS/JPT)
  • 26. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL Epilog: Jadilah AK yang “Tidak Terbatas” “Tenis adalah pelajaran hidup bagi saya. Tenis telah membentuk karakter saya sebagai atlet dan manusia, melalui semua proses yang saya jalani. Itulah sebabnya, membuat rekor tak lagi menjadi target utama” Kompas, 26-02-2020, hal. 19 Nama: Novac Djokovic Lahir: 22 Mei 1987 di Beograd, Serbia. Tinggal: Monte Carlo, Monaco. Tinggi: 1,88 m (6 ft 2 in). Prestasi: 20 Grand Slam (= Federer dan Nadal); 320 pekan Peringkat 1 sejak 04-07-2004 s/d 12-05-2021, melewati rekor Serena Williams (319) namun masih dibawah Steffi Graf (377) dan Martina Navratilova (332).
  • 27. PEDULI INOVATIF INTEGRITAS PROFESIONAL Project name - Presentation topic Terima Kasih Jalan Veteran No. 10, Gambir, Jakarta 10110 021 – 3455021-5, 3868201-7, ext 112-116 Humas LAN RI @LAN_RI http://www.lan.go.id