Panduan ini membahas cara meningkatkan peran analis kebijakan (JFAK) di instansi pemerintah, meliputi penjelasan tentang kedudukan dan kolaborasi JFAK, peran JFAK dalam siklus kebijakan, jenis pekerjaan dan proses kerja JFAK, serta standar kompetensi, evaluasi kinerja, dan pengembangan kompetensi JFAK. Panduan ini bertujuan meningkatkan pemahaman terkait optimalisasi peran JFAK di

1. LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Penguatan Peran Jabatan Fungsional AK
di Era Digitalisasi Layanan Publik
PEDU
INOVAT
INTEGRI PROFESIO
Disampaikan pada Seminar “Membangun Strategi Kebijakan Melalui Optimalisasi
Jabatan Fungsional Bidang Kewilayahan, Pemerintahan Desa, dan Kependudukan”
BPP Kemendagri, 22 Desember 2021
Tri Widodo W. Utomo
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LAN-RI

2. PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Aktor Kebijakan dalam Instansi
Pemerintah
o Analis / Peneliti Kebijakan:
bertugas menjelaskan fenomena
dan masalah organisasi,
menganalisisnya untuk dirumuskan
alternatif kebijakan, dan
menyampaikan laporan/
rekomendasi kepada pimpinan.
o Pengambil Kebijakan (pimpinan
organisasi): bertugas menetapkan
kebijakan untuk mewujudkan
tujuan organisasi.
o Birokrasi (karyawan): bertugas
mengimplementasikan kebijakan
yang telah ditetapkan pimpinan.

3. PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
The Inconvenient Truth
 57% hasil penilaian utilisasi
JFAK di K/L/D berada dalam
kategori cukup
 35% dalam kategori tinggi
yakni sering digunakan
 7% masuk dalam kategori
rendah atau belum terlalu
digunakan
 rata-rata secara keseluruhan
hasil penilaian utilisasi JFAK di
K/L/D menunjukkan angka
67.02% masuk dalam kategori
cukup atau masih jarang
digunakan.

4. PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Mengapa Utilisasi AK Belum
Optimal?
HULU HILIR
Tidak ada
analisis
kebutuhan AK
Tidak ada rencana
pengembangan
(kompetensi &
karir) AK
Dianggap
sebagai profesi
yang mandiri
sehingga tidak
dilibatkan
dalam kegiatan
Penempatan
AK tidak
sesuai tusi
Dianggap
menjadi beban
anggaran jika
terlibat dalam
perumusan
kebijakan
Pemahaman
pimpinan yang
kurang proper
tentang AK
AK menjadi safety
net untuk
memanjangkan
BUP, atau karena
restrukturisasi
organisasi

5. PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Problematika Umum Pembinaan AK
Terbatasnya
Tim Penilai JFAK
Jenis
Pengembangan
Kompetensi JFAK
masih terbatas
JFAK yang mengikuti
pelatihan masih
terbatas
JFAK belum
didayagunakan
secara optimal
JFAK masih bersifat generalis,
saran rekomendasi kebijakan
belum detail dan
implementatif
Persebaran JFAK
belum merata di
Instansi Pemerintah
Penempatan dan
pembinaan JFAK di
masing-masing K/L/D
belum jelas
Penyetaraan JA
kedalam JF tanpa
Formasi dan Uji
Kompetensi
Panduan
Optimalisasi
Peran JFAK

6. PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
UMUM: meningkatkan pemahaman terkait beragam aspek
jabatan fungsional analis kebijakan (JFAK) di dalam instansi
pemerintah. Panduan ini tidak bersifat mengikat, namun
ditujukan untuk memberikan arahan terkait ketentuan yang
dapat dilakukan instansi dalam mengoptimalkan peran JFAK di
lingkungannya. Panduan ini juga merupakan living document
yang dapat berkembang sesuai dengan dinamika kebijakan
pembinaan JFAK.
KHUSUS: meningkatkan peran JFAK di dalam organisasi dan
memperkuat peran JFAK di dalam siklus kebijakan.
SASARAN PEMBACA:
TUJUAN PENYUSUNAN PANDUAN:
Pendahuluan
1

7. PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Isi Panduan

8. PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Kedudukan JFAK terhadap JPT
2

9. PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Kolaborasi Antar JF dalam Organisasi
3

10. PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Kolaborasi Antar JF dalam Organisasi (contoh)
3

11. PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Peran AK dalam Siklus Kebijakan
4

12. PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Spectrum Tugas / Peran JFAK
Formulasi*
Kebijakan
Agenda*
Setting
Implementasi*
Kebijakan
Evaluasi*
Kebijakan
PELAKSANAAN(KEBIJAKAN
PERENCANAAN(KEBIJAKAN
Kinerja
Kebijakan
Dilanjutkan
(continuation)
Dihentikan
(termination)
Tetap
Revisi
Formulasi
Policy'
Alternative
Policy'
Appraisal
Policy'
Recommen
dation
Policy'Output'&'
Performance
Policy'Options'/'
Choices Policy'Action
Ex-ante – Analysis FOR Policy *)
Ex-post – Analysis OF Policy *)
*) Analysis for policy & analysis of policy dalam
prakteknya dilakukan secara simultan (bukan dikotomi)

13. PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Jenis Pekerjaan AK
5

14. PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Proses Kerja AK
5

15. PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
AK sbg Squad System
Sumber: Deputi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
Kemenpan RB, 2021
 Struktur organisasi berbasis pada
kinerja dan lebih
mengedepankan pada output
dan keahlian.
 Mengedepankan Jabatan
Fungsional yang profesional dan
berkomitmen terhadap jabatan
fungsionalnya.
 Dilakukan perubahan
manajemen kerja, pola kerja,
tanggung jawab, dan tanggung
gugat dalam unit organisasi.

16. PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Proses Bisnis & Pola Kerja
6

17. PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Proses Bisnis & Pola Kerja
6

18. PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Standar Kompetensi AK
7

19. PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Satuan Hasil Kerja AK
7

20. PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Evaluasi Kinerja AK
8

21. PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Pola Karir AK
8

22. PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Pengembangan Kompetensi AK
9

23. PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Link video Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=OO5U2OvasdQ&t=2s
Link Panduan Optimalisasi Peran JFAK:
https://lan.go.id/?page_id=254
Referensi

24. PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Project name - Presentation topic
Terima Kasih
Jalan Veteran No. 10, Gambir, Jakarta 10110
021 – 3455021-5, 3868201-7, ext 112-116
Humas LAN RI
@LAN_RI
http://www.lan.go.id