SlideShare a Scribd company logo
1 of 100
Download to read offline
SOAL EVALUASI AKADEMIK
MOOC CPNS & PPPK 2022
NOMOR 1 - 10
PAKET 3
Evaluasi Akademik
1. Hal yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat sebagai berikut, kecuali :
Bertanggung jawab
Oportunis
Adil
Inovatif
Kembali Lanjut Soal ke 1 dari 50
Sumber :
Akuntabilitas : Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III
Evaluasi Akademik
2. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah :
Untuk meningkatkan citra positif pimpinan
Untuk memperbaiki kinerja dalam memberikan pelayanan
Untuk memenuhi yang dimandatkan peraturan perundang-undang
Untuk meminimalisir tuntutan dari masyarakat
Kembali Lanjut Soal ke 2 dari 50
Sumber :
Akuntabilitas : Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III
Evaluasi Akademik
3. PNS perlu meningkatkan citranya menjadi pelayan masyarakat dengan mengamalkan nilai-nilai
akuntabilitas untuk membentuk sikap dan perilaku PNS sebagai berikut, kecuali :
Mengedepankan kepentingan publik
Integritas
Prinsip imparsial
Intoleransi keberagaman
Kembali Lanjut Soal ke 3 dari 50
Sumber :
Akuntabilitas : Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III
Evaluasi Akademik
4. Alat akuntabilitas birokrasi di Indonesia antara lain sebagai berikut, kecuali :
Perencanaan strategis
Alokasi anggaran
Kontrak kinerja
Laporan kinerja
Kembali Lanjut Soal ke 4 dari 50
Sumber :
Akuntabilitas : Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III
Evaluasi Akademik
5. Responsibilitas terbagi dua aspek, yaitu :
Responsibilitas perseorangan dan stakeholder
Responsibilitas dan stakeholder
Responsibilitas perseorangan dan institusi
Responsibilitas stake holder dan publik
Kembali Lanjut Soal ke 5 dari 50
Sumber :
Akuntabilitas : Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III
Evaluasi Akademik
6. Contoh laporan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dalam lingkup birokrasi yaitu :
Laporan perencanaan instansi pemerintah
Laporan desain tata kelola dan kelembagaan instansi pemerintah
Laporan roadmap reformasi birokrasi instansi pemerintah
Laporan kinerja instansi pemerintah
Kembali Lanjut Soal ke 6 dari 50
Sumber :
Akuntabilitas : Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III
Evaluasi Akademik
7. Pergerakan nasional yang memperjuangkan cita-cita Indonesia merdeka melaksanakan dengan taktik
kooperasi, artinya :
Menolak kerjasama dengan pemerintah Belanda
Melakukan kerjasama dengan pemerintah Belanda
Melakukan aksi gerakan politik di bawah tanah
Mendirikan koperasi untuk memperkuat koperasi Indonesia
Kembali Lanjut Soal ke 7 dari 50
Evaluasi Akademik
8. Nasionalisme dapat dipandang sebagai suatu paham kebangsaan yang diwujudkan dalam :
Kesetiaan kepada suku sendiri
Kesetiaan kepada orang lain
Kesetiaan rakyat kepada negara
Kesetiaan kepada diri sendiri
Kembali Lanjut Soal ke 8 dari 50
Evaluasi Akademik
9. Salah satu faktor dalam negeri yang mempercepat munculnya nasionalisme Indonesia adalah :
Pengaruh pendidikan Barat
Gerakan nasionalisme India
Kemenangan Jepang atas Rusia
Penderitaan akibat penjajah
Kembali Lanjut Soal ke 9 dari 50
Evaluasi Akademik
10. Penderitaan yang dialami rakyat akibat penjajahan Belanda menyebabkan :
Melahirkan politik balas budi penjajah
Menyulitkan persatuan bangsa
Memengaruhi timbulnya pergerakan nasional
Menggugah semangat penjajah
Kembali Lanjut Soal ke 10 dari 50
Kunci Jawaban
1. B
2. B
3. D
4. B
5. C
6. D
7. B
8. C
9. D
10. C
SOAL EVALUASI AKADEMIK
MOOC CPNS & PPPK 2022
NOMOR 11 - 20
PAKET 3
Evaluasi Akademik
11. Suatu perkumpulan pasti memiliki tujuan, demikian juga dengan Partai Nasional Indonesia
(PNI). Yang bukan merupakan tujuan dari PNI adalah :
Bidang politik untuk mencapai Indonesia merdeka
Bidang ekonomi dan sosial memajukan pendidikan
Menetapkan garis perjuangan bersifat kooperatif
Menetapkan garis politik berdasarkan kekuatan sendiri
Kembali Lanjut Soal ke 11 dari 50
Evaluasi Akademik
12. Walaupun sejak awal berdirinya Budi Utomo tidak terlibat dalam bidang politik , tetapi pada masa
tahun 1915 organisasi ini mulai terjun dalam Kancah politik melalui tindakan :
Memajukan pendidikan bagi kaum Bumiputera
Pembentukan organisasi wanita Putri Mardika
Mengusulkan pembentukan volksraad ( dewan rakyat) bagi pribumi
Memelopori terbentuknya organisasi modern pertama di Indonesia
Kembali Lanjut Soal ke 12 dari 50
Evaluasi Akademik
13. Yang tidak bisa dikategorikan nilai-nilai Anti Korupsi adalah :
Jujur, Mandiri dan peduli
Jujur, empati dan adil
Jujur, tanggung jawab, sederhana
Jujur, berani, kerja keras
Kembali Lanjut Soal ke 13 dari 50
Sumber :
Anti Korupsi : Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I/II dan III
Evaluasi Akademik
14. Dalam UU No. 20 tahun 2001 dijelaskan bentuk-bentuk/jenis korupsi. Menyelewengkan penggunaan
keuangan negara karena jabatan yang disandangnya, Dikategorikan :
Gratifikasi
Pemerasan
Suap menyuap
Penggelapan dalam jabatan
Kembali Lanjut Soal ke 14 dari 50
Sumber :
UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi,
pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma,
dan fasilitas lainnya.
• Pemerasan adalah perbuatan dimana petugas layanan yang secara aktif menawarkan jasa atau meminta
imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya, walau melanggar prosedur.
Pemerasan memiliki unsur janji atau bertujuan menginginkan sesuatu dari pemberian tersebut.
• Suap-menyuap adalah tindakan yang dilakukan pengguna jasa secara aktif memberi atau menjanjikan
sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar urusannya lebih cepat,
walau melanggar prosedur.
Suap-menyuap terjadi terjadi jika terjadi transaksi atau kesepakatan antara kedua belah pihak.
• Penggelapan dalam jabatan adalah tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga,
melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi,
merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap, dan lain-lain
Evaluasi Akademik
15. Dalam UU No. 20 tahun 2001 dijelaskan bentuk-bentuk/Jenis korupsi. Memaksa seseorang
memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk
mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, sebagai :
Pemerasan
Gratifikasi
Benturan kepentingan dalam pengadaan
Perbuatan curang
Kembali Lanjut Soal ke 15 dari 50
Sumber :
UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Pemerasan adalah perbuatan dimana petugas layanan yang secara aktif menawarkan jasa atau meminta
imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya, walau melanggar prosedur.
Pemerasan memiliki unsur janji atau bertujuan menginginkan sesuatu dari pemberian tersebut.
• Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi,
pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-
cuma, dan fasilitas lainnya.
• Perbuatan curang adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang
dapat membahayakan orang lain.
• Benturan kepentingan dalam pengadaan adalah ketika pegawai negeri atau penyelenggara negara
secara langsung ataupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan
atau persewaan padahal ia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
Evaluasi Akademik
16. Pemberian hadiah kepada penyelenggara negara, dengan maksud tertentu, dikatakan :
Penyuapan
Penggelapan
Pemerasan
Gratifikasi
Kembali Lanjut Soal ke 16 dari 50
Sumber :
UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Penyuapan adalah tindakan yang dilakukan pengguna jasa secara aktif memberi atau menjanjikan
sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar urusannya lebih cepat,
walau melanggar prosedur.
• Penggelapan adalah tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, melakukan
pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, merobek dan
menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap, dan lain-lain
• Pemerasan adalah perbuatan dimana petugas layanan yang secara aktif menawarkan jasa atau meminta
imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya, walau melanggar prosedur.
Pemerasan memiliki unsur janji atau bertujuan menginginkan sesuatu dari pemberian tersebut.
• Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi,
pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-
cuma, dan fasilitas lainnya.
Evaluasi Akademik
17. Ada beberapa teknik internalisasi nilai bagi seseorang. Salah satu teknik tersebut adalah dengan
menerapkan sugesti baik dari diri sendiri ( auto sugesti) atau sugesti dari orang lain. Teknik ini
disebut :
Simbolisasi
Change belief
Dis asosiasi
Masaura
Kembali Lanjut Soal ke 17 dari 50
Sumber :
Anti Korupsi : Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I/II dan III
Evaluasi Akademik
18. Dampak korupsi dalam kehidupan merusak untuk jangka waktu yang lama, yaitu merusak reputasi :
Keluarga besar, yang akan hancur, terbawa sampai ke anak cucu, merusak nama besar keluarga
Diri pribadi, keluarga besar, masyarakat dan proses kehidupan yang lebih luas
Menghancurkan masa depan anak-anak
Membuat rakyat semakin miskin, karena harga-harga semakin mahal
Kembali Lanjut Soal ke 18 dari 50
Sumber :
Anti Korupsi : Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I/II dan III
Evaluasi Akademik
19. Berdasarkan undang-undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN yakni sebagai berikut, kecuali :
Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang
meskipun bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggungjawab, dan berintegritas tinggi
Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan
Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin
Kembali Lanjut Soal ke 19 dari 50
Sumber :
UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Evaluasi Akademik
20. Contoh prinsip yang memenuhi integritas publik adalah :
The right man on the right job
The right man on the wrong place
The wrong man on the wrong place
The wrong man on the right place
Kembali Lanjut Soal ke 20 dari 50
Sumber :
Etika Publik: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III
Kunci Jawaban
11. C
12. C
13. B
14. D
15. A
16. D
17. A
18. B
19. A
20. A
SOAL EVALUASI AKADEMIK
MOOC CPNS & PPPK 2022
NOMOR 21 - 30
PAKET 3
Evaluasi Akademik
21. Tuntutan gencar yang dilakukan masyarakat kepada pejabat publik untuk segera merealisasikan penyelenggaraan tata
kelola pemerintah yang baik ( good governance). Kata good governance mengandung makna sebagai berikut, kecuali :
Materialitas
Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/ kehendak masyarakat dalam mencapai tujuan nasional,
kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial
Aspek-aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai
tujuan tersebut
The exercise of political, Economic, and administrative authority to manage a country affairs at levels of Society
Kembali Lanjut Soal ke 21 dari 50
Sumber :
ETIKA PUBLIK : Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III
Evaluasi Akademik
22. Dimensi etika publik yang paling tepat meliputi :
Dimensi kuantitas pelayanan, dimensi ekuitas, dan dimensi tindakan nyata.
Dimensi kepatuhan, dimensi pengendalian, dan dimensi kinerja
Dimensi efektivitas, dimensi efisiensi, dan dimensi ekonomis
Dimensi kualitas pelayanan, dimensi modalitas, dan dimensi tindakan integritas
Kembali Lanjut Soal ke 22 dari 50
Sumber :
ETIKA PUBLIK : Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III
Evaluasi Akademik
23. Azas etika politik masyarakat agar setiap bentuk kekuasaan pejabat dibatasi dengan :
Norma etika maupun norma hukum
Norma Susila dan norma kesantunan
Norma adat dan kebiasaan
Norma moral dan norma spiritual
Kembali Lanjut Soal ke 23 dari 50
Sumber :
ETIKA PUBLIK : Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III
Evaluasi Akademik
24. Dari segi moralitas, kekuasaan harus memiliki legitimasi Yang kuat. pernyataan ini mengandung
makna :
Kewenangan atau keabsahan dalam memegang kekuasaan
Kekuatan pemilik kekuasaan
Keberanian yang memegang kekuasaan
Keandalan dalam melaksanakan kekuasaan
Kembali Lanjut Soal ke 24 dari 50
Sumber :
ETIKA PUBLIK : Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III
Evaluasi Akademik
25. Jika dalam pelaksanaan tugas tidak memperhatikan efektivitas dan efisiensi maka akan berdampak
pada hal-hal berikut ini, kecuali :
Ketidaktercapaian target kerja
Pemborosan sumber daya
Menurunkan kredibilitas organisasi
Menimbulkan kerugian pada organisasi
Kembali Lanjut Soal ke 25 dari 50
Sumber :
KOMITMEN MUTU: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III
Evaluasi Akademik
26. Proses inovasi yang terjadi secara perlahan disebut :
Revolusioner
Demisioner
Evolusioner
Temporer
Kembali Lanjut Soal ke 26 dari 50
Sumber :
KOMITMEN MUTU: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III
Evaluasi Akademik
27. Yang dapat menentukan tingkat produktivitas suatu organisasi, diantaranya :
Kepekaan dan kecakapan
Semangat dan perjuangan
Motivasi dan kemampuan
Kerja keras dan kerja cerdas
Kembali Lanjut Soal ke 27 dari 50
Sumber :
KOMITMEN MUTU: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III
Evaluasi Akademik
28. Dibawah ini merupakan fungsi dari mutu, kecuali :
Salah satu standar yang menjadi dasar mengukur capaian hasil kerja
Sebagai alat untuk beradaptasi dengan perubahan
Alat pembeda atau pembanding dengan produk/jasa sejenis lainnya
Nilai keunggulan produk/jasa yang diberikan kepada pelanggan
Kembali Lanjut Soal ke 28 dari 50
Sumber :
KOMITMEN MUTU: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III
Evaluasi Akademik
29. Yang bukan merupakan strategi yang mesti dijalankan organisasi agar pelaksanaan manajemen
mutu terpadu dapat berjalan baik, adalah :
Menyusun program kerja jangka panjang yang berbasis mutu
Membangun mindset pegawai terhadap budaya mutu
Mengembangkan budaya kerja yang berorientasi mutu, bukan sekedar melaksanakan tugas
rutin dan sebagai formalitas menggugurkan kewajiban
Meningkatkan produktivitas organisasi
Kembali Lanjut Soal ke 29 dari 50
Sumber :
KOMITMEN MUTU: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III
Evaluasi Akademik
30. Alat pemastian mutu pelanggan terdiri dari :
Standar pelayanan pelanggan, ganti rugi pelanggan, jaminan mutu, audit mutu, penanganan keluhan pelanggan dan
Ombudsman
Standar pelayanan pelanggan, kepuasan pelanggan, jaminan mutu, audit mutu, penanganan keluhan pelanggan dan
Ombudsman
Standar pelayanan pelanggan, kepuasan pelanggan, orientasi mutu, audit mutu, penanganan keluhan pelanggan dan
Ombudsman
Standar pelayanan pelanggan, ganti rugi pelanggan, orientasi mutu, audit mutu, penanganan keluhan pelanggan dan
Ombudsman
Kembali Lanjut Soal ke 30 dari 50
Sumber :
KOMITMEN MUTU: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III
Kunci Jawaban
21. A
22. D
23. A
24. A
25. B
26. C
27. C
28. B
29. D
30. A
SOAL EVALUASI AKADEMIK
MOOC CPNS & PPPK 2022
NOMOR 31 - 40
PAKET 4
Evaluasi Akademik
31. Pegawai yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian dan memiliki
nomor induk pegawai secara nasional disebut dengan :
PPPK
PNS
ASN
Honorer
Kembali Lanjut Soal ke 31 dari 50
Sumber :
UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara
Evaluasi Akademik
32. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menyelenggarakan pelayanan prima kepada
masyarakat pegawai ASN menghadapi berbagai tantangan seperti berikut, kecuali :
Tuntutan untuk meningkatkan profesionalitas
Bersih bebas dari KKN
Persaingan yang tinggi di tingkat Internasional
Mudahnya aksebilitas pegawai
Kembali Lanjut Soal ke 32 dari 50
Sumber :
MANAJEMEN ASN : Modul Pelatihan Dasar Calon PNS
Evaluasi Akademik
33. Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan
bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa, dan/atau pelayanan administratif untuk
mencapai kepuasan pelanggan disebut juga dengan :
Kebijakan publik
Pelayanan publik
Standar pelayanan
Standar operasional prosedur
Kembali Lanjut Soal ke 33 dari 50
Sumber :
PELAYANAN PUBLIK : Modul Pelatihan Dasar Calon PNS
Evaluasi Akademik
34. Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas proporsionalitas, yaitu :
Mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-
undangan
Pengelolaan pegawai ASN didasarkan pada suatu sistem pengelolaan yang terpadu secara nasional
Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada
kepentingan siapapun
Mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai ASN
Kembali Lanjut Soal ke 34 dari 50
Sumber :
UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara
Evaluasi Akademik
35. Salah satu lembaga yang berwenang untuk menjamin keberlangsungan sistem merit adalah KASN. Secara lebih jelas, kewenangan
KASN adalah :
Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan atau
pelaksanaan sistem merit pada instansi pemerintah
Memberikan pertimbangan kepada Presiden dan penindakan pejabat yang berwenang dan pejabat Pembina kepegawaian
atas penyimpangan sistem merit dalam pengelolaan ASN
Menyusun program kepegawaian secara nasional dan sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah
Membina dan menyelenggarakan pelatihan pegawai ASN berbasis kompetensi
Kembali Lanjut Soal ke 35 dari 50
Sumber :
UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara
Evaluasi Akademik
36. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan :
Analisis jabatan dan analisis kebijakan
Analisis kebijakan dan analisis beban kerja
Analisis jabatan dan analisis beban kerja
Analisis kepegawaian dan analisis kebijakan
Kembali Lanjut Soal ke 36 dari 50
Sumber :
UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara
Evaluasi Akademik
37. Pendekatan WOG ini sudah dikenal dan lama berkembang terutama di negara-negara :
Continental
Persemakmuran
Anglo saxon
Federasi
Kembali Lanjut Soal ke 37 dari 50
Sumber :
Modul Pelatihan Dasar Calon PNS : Whole of Goverment
Evaluasi Akademik
38. Kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari skor integritas dengan karakteristik berikut ini, kecuali :
Tidak adanya suap
Tersedianya standar operating prosedur (SOP)
Kemudahan masyarakat melakukan pengaduan
Tersedianya Pagu anggaran
Kembali Lanjut Soal ke 38 dari 50
Sumber :
PERPRES NO.81 TAHUN 2010 TTG GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010-2025
Evaluasi Akademik
39. Pelayanan melalui kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat disebut
dengan :
Pelayanan yang bersifat administratif
Pelayanan jasa
Pelayanan barang
Pelayanan regulatif
Kembali Lanjut Soal ke 39 dari 50
Sumber :
Modul Pelatihan Dasar Calon PNS : Whole of Goverment
Evaluasi Akademik
40. Australia, WOG dimotori oleh Australia publik service (APS) dalam laporannya berjudul :
Connecting government
Join up government
Integrated government
Good governance
Kembali Lanjut Soal ke 40 dari 50
Sumber :
Modul Pelatihan Dasar Calon PNS : Whole of Goverment
Kunci Jawaban
31. B
32. C
33. B
34. D
35. A
36. C
37. C
38. D
39. D
40. A
SOAL EVALUASI AKADEMIK
MOOC CPNS & PPPK 2022
NOMOR 41 - 50
PAKET 3
Evaluasi Akademik
41. Kategori tingkat adaptasi negara-negara dalam mendukung WOG melalui penerapan teknologi
informasi dapat dilihat dari ketersediaan hal-hal berikut ini, kecuali :
Chief information officer (CIO)
Interoperabilitas sektor publik
Integrasi pelayanan online
Portal masing-masing daerah
Kembali Lanjut Soal ke 41 dari 50
Sumber :
Modul Pelatihan Dasar Calon PNS : Whole of Goverment
Evaluasi Akademik
42. Pemerintah ditingkat pusat maupun sektor banyak menerbitkan aturan berupa regulasi dan
kebijakan, bentuk regulasi paling banyak diterbitkan adalah :
Peraturan pemerintah
Peraturan Presiden
Peraturan Menteri
Peraturan pemerintah pengganti UU
Kembali Lanjut Soal ke 42 dari 50
Evaluasi Akademik
43. Apakah yang dimaksud dengan prinsip tender loving care :
Memperlakukan orang lain/pelanggan sebagaimana ingin diperlakukan
Memberikan pelayanan dengan cepat
Memberikan pelayanan dengan ramah
Memberikan pelayanan dengan tepat waktu
Kembali Lanjut Soal ke 43 dari 50
Sumber :
Modul Pelatihan Dasar Calon PNS : Pelayanan Publik
Evaluasi Akademik
44. Terdapat banyak sekali manfaat etiket bagi pegawai ASN, berikut adalah beberapa manfaat etiket,
kecuali :
Memudahkan berhubungan baik dengan setiap orang
Pandai membaca situasi
Mampu mencari bahan pembicaraan tanpa melukai perasaan pihak lain
Membuat terlalu percaya diri
Kembali Lanjut Soal ke 44 dari 50
Sumber :
Modul Pelatihan Dasar Calon PNS : Pelayanan Publik
Evaluasi Akademik
45. Apakah istilah lain dari parkinsonian birokrasi :
Patologi birokrasi
Masalah birokrasi
Penggelembungan birokrasi
Red tape
Kembali Lanjut Soal ke 45 dari 50
Sumber :
Modul Pelatihan Dasar Calon PNS : Pelayanan Publik
Evaluasi Akademik
46. Disebut dengan Apakah problem yang menjerat birokrasi :
Patologi birokrasi
Masalah birokrasi
Penggelembungan birokrasi
Red tape
Kembali Lanjut Soal ke 46 dari 50
Sumber :
Modul Pelatihan Dasar Calon PNS : Pelayanan Publik
Evaluasi Akademik
47. Pendekatan analisis yang di gunakan dalam model pilihan publik salah satunya dengan
menggunakan teori motivasi dengan pendekatan hierarki kebutuhan dari Maslow. Sebutkan salah
satu hirarki kebutuhan manusia menurut Maslow :
Fisiologi
Epistemologi
Kekayaan diri
Motivasi
Kembali Lanjut Soal ke 47 dari 50
Evaluasi Akademik
48. Ketika birokrasi Sebagai penyelenggara pelayanan publik Memiliki keterbatasan dalam proses
penyelenggaraan, Siapakah aktor lain yang dapat berperan untuk menggantikan :
Korporasi
LSM
Masyarakat umum
Universitas
Kembali Lanjut Soal ke 48 dari 50
Sumber :
Modul Pelatihan Dasar Calon PNS : Pelayanan Publik
Evaluasi Akademik
49. Berikut adalah ciri-ciri penting yang membedakan antara sektor publik dan sektor swasta, kecuali :
Sektor publik lebih ketat dalam menjaga standar komitmen dan legalitas
Sektor publik memanfaatkan lebih banyak orang yang memiliki motivasi yang sangat beragam
Sektor publik harus beroperasi demi kepentingan publik
Sektor publik kurang mempunyai peluang yang lebih besar untuk merespon isu keadilan dan
kejujuran
Kembali Lanjut Soal ke 49 dari 50
Evaluasi Akademik
50. Sesuatu yang berkaitan dengan hasil kerja yang akan diterima oleh pelanggan disebut :
Input
Output
Proses
Outcome
Kembali Lanjut Soal ke 50 dari 50
Kunci Jawaban
41. D
42. C
43. A
44. D
45. C
46. A
47. A
48. A
49. B
50. D

More Related Content

What's hot

STANDAR ISI (SI) - PERMENDIKNAS NO 22 TH 2006
STANDAR ISI (SI) - PERMENDIKNAS NO 22 TH 2006STANDAR ISI (SI) - PERMENDIKNAS NO 22 TH 2006
STANDAR ISI (SI) - PERMENDIKNAS NO 22 TH 2006MA'ARIF NU CILACAP
 
Konsep birokrasi albrow
Konsep birokrasi albrowKonsep birokrasi albrow
Konsep birokrasi albrowainunmarifah1
 
Analisis Kebutuhan Masyarakat
Analisis Kebutuhan Masyarakat Analisis Kebutuhan Masyarakat
Analisis Kebutuhan Masyarakat Siti Sahati
 
Ppt Memahami sistem pemerintah desa dan pemerintahan kecamatan
Ppt Memahami sistem pemerintah desa dan pemerintahan kecamatanPpt Memahami sistem pemerintah desa dan pemerintahan kecamatan
Ppt Memahami sistem pemerintah desa dan pemerintahan kecamatanCha-cha Taulanys
 
Bidang garapan manajemen pendidikan
Bidang garapan manajemen pendidikanBidang garapan manajemen pendidikan
Bidang garapan manajemen pendidikanIndra Arrohman
 
Kebijakan Pemerintah Di Bidang Pendidikan Dasar
Kebijakan Pemerintah Di Bidang Pendidikan DasarKebijakan Pemerintah Di Bidang Pendidikan Dasar
Kebijakan Pemerintah Di Bidang Pendidikan DasarNASuprawoto Sunardjo
 
SOAL MOOC 2022 PART 5.pdf
SOAL MOOC 2022 PART 5.pdfSOAL MOOC 2022 PART 5.pdf
SOAL MOOC 2022 PART 5.pdfhaidaraly5
 
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan KessosPerumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan KessosTri Widodo W. UTOMO
 
Makalah Silabus
Makalah SilabusMakalah Silabus
Makalah Silabusmutiararx
 
Politik pembangunan
Politik pembangunanPolitik pembangunan
Politik pembangunanAndi Irawan
 
LAPORAN ORIENTASI IDA RATNAWATI.doc
LAPORAN ORIENTASI IDA RATNAWATI.docLAPORAN ORIENTASI IDA RATNAWATI.doc
LAPORAN ORIENTASI IDA RATNAWATI.docIdaratnawati4
 
Pertemuan 1 Dasar-dasar Pendidikan Pancasila secara historis, filosofis,
Pertemuan 1 Dasar-dasar Pendidikan Pancasila secara historis, filosofis,Pertemuan 1 Dasar-dasar Pendidikan Pancasila secara historis, filosofis,
Pertemuan 1 Dasar-dasar Pendidikan Pancasila secara historis, filosofis,Eka Zay
 
Powerpoint desa
Powerpoint desaPowerpoint desa
Powerpoint desavae ri
 
Topik 1. Teknologi Baru dalam Pengajaran dan Pembelajaran
 Topik 1. Teknologi Baru dalam Pengajaran dan Pembelajaran Topik 1. Teknologi Baru dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Topik 1. Teknologi Baru dalam Pengajaran dan PembelajaranTanakGadang
 
Program kerja-lpm-2016-2017
Program kerja-lpm-2016-2017Program kerja-lpm-2016-2017
Program kerja-lpm-2016-2017MediaArtisia
 
Pkn materi semester 1
Pkn materi semester 1Pkn materi semester 1
Pkn materi semester 1jhon korse
 
PEMANFAATAN RAPOR PENDIDIKAN DALAM PERENCANAAN BERBASIS DATA UNTUK SATUAN PEN...
PEMANFAATAN RAPOR PENDIDIKAN DALAM PERENCANAAN BERBASIS DATA UNTUK SATUAN PEN...PEMANFAATAN RAPOR PENDIDIKAN DALAM PERENCANAAN BERBASIS DATA UNTUK SATUAN PEN...
PEMANFAATAN RAPOR PENDIDIKAN DALAM PERENCANAAN BERBASIS DATA UNTUK SATUAN PEN...Riyan Hidayatullah
 
Makalah pendidikan pancasila (kajian nilai nilai pancasila)
Makalah pendidikan pancasila (kajian nilai nilai pancasila)Makalah pendidikan pancasila (kajian nilai nilai pancasila)
Makalah pendidikan pancasila (kajian nilai nilai pancasila)Irvan Berutu
 
Strategi Pemberantasan Korupsi Indonesia
Strategi Pemberantasan Korupsi Indonesia Strategi Pemberantasan Korupsi Indonesia
Strategi Pemberantasan Korupsi Indonesia Coky Fauzi Alfi
 

What's hot (20)

STANDAR ISI (SI) - PERMENDIKNAS NO 22 TH 2006
STANDAR ISI (SI) - PERMENDIKNAS NO 22 TH 2006STANDAR ISI (SI) - PERMENDIKNAS NO 22 TH 2006
STANDAR ISI (SI) - PERMENDIKNAS NO 22 TH 2006
 
Konsep birokrasi albrow
Konsep birokrasi albrowKonsep birokrasi albrow
Konsep birokrasi albrow
 
Analisis Kebutuhan Masyarakat
Analisis Kebutuhan Masyarakat Analisis Kebutuhan Masyarakat
Analisis Kebutuhan Masyarakat
 
Ppt Memahami sistem pemerintah desa dan pemerintahan kecamatan
Ppt Memahami sistem pemerintah desa dan pemerintahan kecamatanPpt Memahami sistem pemerintah desa dan pemerintahan kecamatan
Ppt Memahami sistem pemerintah desa dan pemerintahan kecamatan
 
Bidang garapan manajemen pendidikan
Bidang garapan manajemen pendidikanBidang garapan manajemen pendidikan
Bidang garapan manajemen pendidikan
 
Kebijakan Pemerintah Di Bidang Pendidikan Dasar
Kebijakan Pemerintah Di Bidang Pendidikan DasarKebijakan Pemerintah Di Bidang Pendidikan Dasar
Kebijakan Pemerintah Di Bidang Pendidikan Dasar
 
SOAL MOOC 2022 PART 5.pdf
SOAL MOOC 2022 PART 5.pdfSOAL MOOC 2022 PART 5.pdf
SOAL MOOC 2022 PART 5.pdf
 
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan KessosPerumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos
Perumusan Naskah Kebijakan Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Kessos
 
Makalah Silabus
Makalah SilabusMakalah Silabus
Makalah Silabus
 
Politik pembangunan
Politik pembangunanPolitik pembangunan
Politik pembangunan
 
LAPORAN ORIENTASI IDA RATNAWATI.doc
LAPORAN ORIENTASI IDA RATNAWATI.docLAPORAN ORIENTASI IDA RATNAWATI.doc
LAPORAN ORIENTASI IDA RATNAWATI.doc
 
Pertemuan 1 Dasar-dasar Pendidikan Pancasila secara historis, filosofis,
Pertemuan 1 Dasar-dasar Pendidikan Pancasila secara historis, filosofis,Pertemuan 1 Dasar-dasar Pendidikan Pancasila secara historis, filosofis,
Pertemuan 1 Dasar-dasar Pendidikan Pancasila secara historis, filosofis,
 
Powerpoint desa
Powerpoint desaPowerpoint desa
Powerpoint desa
 
Analisis Kohort
Analisis KohortAnalisis Kohort
Analisis Kohort
 
Topik 1. Teknologi Baru dalam Pengajaran dan Pembelajaran
 Topik 1. Teknologi Baru dalam Pengajaran dan Pembelajaran Topik 1. Teknologi Baru dalam Pengajaran dan Pembelajaran
Topik 1. Teknologi Baru dalam Pengajaran dan Pembelajaran
 
Program kerja-lpm-2016-2017
Program kerja-lpm-2016-2017Program kerja-lpm-2016-2017
Program kerja-lpm-2016-2017
 
Pkn materi semester 1
Pkn materi semester 1Pkn materi semester 1
Pkn materi semester 1
 
PEMANFAATAN RAPOR PENDIDIKAN DALAM PERENCANAAN BERBASIS DATA UNTUK SATUAN PEN...
PEMANFAATAN RAPOR PENDIDIKAN DALAM PERENCANAAN BERBASIS DATA UNTUK SATUAN PEN...PEMANFAATAN RAPOR PENDIDIKAN DALAM PERENCANAAN BERBASIS DATA UNTUK SATUAN PEN...
PEMANFAATAN RAPOR PENDIDIKAN DALAM PERENCANAAN BERBASIS DATA UNTUK SATUAN PEN...
 
Makalah pendidikan pancasila (kajian nilai nilai pancasila)
Makalah pendidikan pancasila (kajian nilai nilai pancasila)Makalah pendidikan pancasila (kajian nilai nilai pancasila)
Makalah pendidikan pancasila (kajian nilai nilai pancasila)
 
Strategi Pemberantasan Korupsi Indonesia
Strategi Pemberantasan Korupsi Indonesia Strategi Pemberantasan Korupsi Indonesia
Strategi Pemberantasan Korupsi Indonesia
 

Similar to SOAL MOOC CPNS PPPK 2022 PAKET 3.pdf

Materi 1 c bentuk bentuk korupsi 2010
Materi 1 c bentuk bentuk korupsi 2010Materi 1 c bentuk bentuk korupsi 2010
Materi 1 c bentuk bentuk korupsi 2010Fathur Rohman
 
BE & GG, Rachmad Hidayat, Hapzi Ali, Ethics and Business - Corruption & Fraud...
BE & GG, Rachmad Hidayat, Hapzi Ali, Ethics and Business - Corruption & Fraud...BE & GG, Rachmad Hidayat, Hapzi Ali, Ethics and Business - Corruption & Fraud...
BE & GG, Rachmad Hidayat, Hapzi Ali, Ethics and Business - Corruption & Fraud...Rachmad Hidayat
 
Mengatasi fenomena korupsi di indonesia melalui pendidikan karakter
Mengatasi fenomena korupsi di indonesia melalui pendidikan karakterMengatasi fenomena korupsi di indonesia melalui pendidikan karakter
Mengatasi fenomena korupsi di indonesia melalui pendidikan karakterAfrils
 
Slate Materi Anti Korupsi Pramuka Sanggau ok.pdf
Slate Materi Anti Korupsi Pramuka Sanggau ok.pdfSlate Materi Anti Korupsi Pramuka Sanggau ok.pdf
Slate Materi Anti Korupsi Pramuka Sanggau ok.pdfHuziMahdiAttamimi
 
BE & GG, Warinah, Hapzi Ali,Corruption & Fraud,Universitas Mercu Buana, 2017
BE & GG, Warinah, Hapzi Ali,Corruption & Fraud,Universitas Mercu Buana, 2017BE & GG, Warinah, Hapzi Ali,Corruption & Fraud,Universitas Mercu Buana, 2017
BE & GG, Warinah, Hapzi Ali,Corruption & Fraud,Universitas Mercu Buana, 2017warinah warinah
 
7, BE & GG, Novita Herlissha, Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA, Ethical Issue...
7, BE & GG, Novita Herlissha, Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA, Ethical Issue...7, BE & GG, Novita Herlissha, Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA, Ethical Issue...
7, BE & GG, Novita Herlissha, Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA, Ethical Issue...NovitaHerlissha
 
Ppt etik kelompok 15 (1)
Ppt etik kelompok 15  (1)Ppt etik kelompok 15  (1)
Ppt etik kelompok 15 (1)SalmaHanifah14
 
Materi 2 faktor penyebab korupsi 2010
Materi 2 faktor penyebab korupsi 2010Materi 2 faktor penyebab korupsi 2010
Materi 2 faktor penyebab korupsi 2010Fathur Rohman
 
Analisis Kasus Penyimpangan Korupsi Anggota DPR Komisi V
Analisis Kasus Penyimpangan Korupsi Anggota DPR Komisi VAnalisis Kasus Penyimpangan Korupsi Anggota DPR Komisi V
Analisis Kasus Penyimpangan Korupsi Anggota DPR Komisi VFiqri Fadilah
 
Pendidikan Anti Korupsi - Mengenal Tindak Pidana Korupsi
Pendidikan Anti Korupsi -  Mengenal Tindak Pidana KorupsiPendidikan Anti Korupsi -  Mengenal Tindak Pidana Korupsi
Pendidikan Anti Korupsi - Mengenal Tindak Pidana KorupsiHaristian Sahroni Putra
 
Kelompok 3 Pendidikan Anti Korupsi.pptx
Kelompok 3 Pendidikan Anti Korupsi.pptxKelompok 3 Pendidikan Anti Korupsi.pptx
Kelompok 3 Pendidikan Anti Korupsi.pptxaxselpaseru
 
Be&gg ruslan hapzi ali_corruption and fraud_universitas mercu buana_2017
Be&gg ruslan hapzi ali_corruption and fraud_universitas mercu buana_2017Be&gg ruslan hapzi ali_corruption and fraud_universitas mercu buana_2017
Be&gg ruslan hapzi ali_corruption and fraud_universitas mercu buana_2017Ruslan -
 
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Corruption and Fraud, Universitas Mercubuan...
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Corruption and Fraud, Universitas Mercubuan...BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Corruption and Fraud, Universitas Mercubuan...
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Corruption and Fraud, Universitas Mercubuan...Bobby Sirait
 
Be & gg, rinalto hutabarat, hapzi ali, Corruption & Fraud, universitas mercu ...
Be & gg, rinalto hutabarat, hapzi ali, Corruption & Fraud, universitas mercu ...Be & gg, rinalto hutabarat, hapzi ali, Corruption & Fraud, universitas mercu ...
Be & gg, rinalto hutabarat, hapzi ali, Corruption & Fraud, universitas mercu ...Universitas Mercu Buana
 
Materi 1 b pengertian dan prinsip anti korupsi 2010
Materi 1 b pengertian dan prinsip anti korupsi 2010Materi 1 b pengertian dan prinsip anti korupsi 2010
Materi 1 b pengertian dan prinsip anti korupsi 2010Fathur Rohman
 
Pendidikan Anti Korupsi
Pendidikan Anti KorupsiPendidikan Anti Korupsi
Pendidikan Anti KorupsiLexi Pakasi
 

Similar to SOAL MOOC CPNS PPPK 2022 PAKET 3.pdf (20)

Materi 1 c bentuk bentuk korupsi 2010
Materi 1 c bentuk bentuk korupsi 2010Materi 1 c bentuk bentuk korupsi 2010
Materi 1 c bentuk bentuk korupsi 2010
 
BE & GG, Rachmad Hidayat, Hapzi Ali, Ethics and Business - Corruption & Fraud...
BE & GG, Rachmad Hidayat, Hapzi Ali, Ethics and Business - Corruption & Fraud...BE & GG, Rachmad Hidayat, Hapzi Ali, Ethics and Business - Corruption & Fraud...
BE & GG, Rachmad Hidayat, Hapzi Ali, Ethics and Business - Corruption & Fraud...
 
Mengatasi fenomena korupsi di indonesia melalui pendidikan karakter
Mengatasi fenomena korupsi di indonesia melalui pendidikan karakterMengatasi fenomena korupsi di indonesia melalui pendidikan karakter
Mengatasi fenomena korupsi di indonesia melalui pendidikan karakter
 
Slate Materi Anti Korupsi Pramuka Sanggau ok.pdf
Slate Materi Anti Korupsi Pramuka Sanggau ok.pdfSlate Materi Anti Korupsi Pramuka Sanggau ok.pdf
Slate Materi Anti Korupsi Pramuka Sanggau ok.pdf
 
Design anti korupsi
Design anti korupsiDesign anti korupsi
Design anti korupsi
 
BE & GG, Warinah, Hapzi Ali,Corruption & Fraud,Universitas Mercu Buana, 2017
BE & GG, Warinah, Hapzi Ali,Corruption & Fraud,Universitas Mercu Buana, 2017BE & GG, Warinah, Hapzi Ali,Corruption & Fraud,Universitas Mercu Buana, 2017
BE & GG, Warinah, Hapzi Ali,Corruption & Fraud,Universitas Mercu Buana, 2017
 
7, BE & GG, Novita Herlissha, Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA, Ethical Issue...
7, BE & GG, Novita Herlissha, Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA, Ethical Issue...7, BE & GG, Novita Herlissha, Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA, Ethical Issue...
7, BE & GG, Novita Herlissha, Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA, Ethical Issue...
 
Ppt etik kelompok 15 (1)
Ppt etik kelompok 15  (1)Ppt etik kelompok 15  (1)
Ppt etik kelompok 15 (1)
 
Materi 2 faktor penyebab korupsi 2010
Materi 2 faktor penyebab korupsi 2010Materi 2 faktor penyebab korupsi 2010
Materi 2 faktor penyebab korupsi 2010
 
Anti korupsi presentasi
Anti korupsi presentasiAnti korupsi presentasi
Anti korupsi presentasi
 
Analisis Kasus Penyimpangan Korupsi Anggota DPR Komisi V
Analisis Kasus Penyimpangan Korupsi Anggota DPR Komisi VAnalisis Kasus Penyimpangan Korupsi Anggota DPR Komisi V
Analisis Kasus Penyimpangan Korupsi Anggota DPR Komisi V
 
Pendidikan Anti Korupsi - Mengenal Tindak Pidana Korupsi
Pendidikan Anti Korupsi -  Mengenal Tindak Pidana KorupsiPendidikan Anti Korupsi -  Mengenal Tindak Pidana Korupsi
Pendidikan Anti Korupsi - Mengenal Tindak Pidana Korupsi
 
6. KORUPSI edit.pptx
6. KORUPSI edit.pptx6. KORUPSI edit.pptx
6. KORUPSI edit.pptx
 
Kelompok 3 Pendidikan Anti Korupsi.pptx
Kelompok 3 Pendidikan Anti Korupsi.pptxKelompok 3 Pendidikan Anti Korupsi.pptx
Kelompok 3 Pendidikan Anti Korupsi.pptx
 
paparan hari anti korupsi
paparan hari anti korupsipaparan hari anti korupsi
paparan hari anti korupsi
 
Be&gg ruslan hapzi ali_corruption and fraud_universitas mercu buana_2017
Be&gg ruslan hapzi ali_corruption and fraud_universitas mercu buana_2017Be&gg ruslan hapzi ali_corruption and fraud_universitas mercu buana_2017
Be&gg ruslan hapzi ali_corruption and fraud_universitas mercu buana_2017
 
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Corruption and Fraud, Universitas Mercubuan...
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Corruption and Fraud, Universitas Mercubuan...BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Corruption and Fraud, Universitas Mercubuan...
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Corruption and Fraud, Universitas Mercubuan...
 
Be & gg, rinalto hutabarat, hapzi ali, Corruption & Fraud, universitas mercu ...
Be & gg, rinalto hutabarat, hapzi ali, Corruption & Fraud, universitas mercu ...Be & gg, rinalto hutabarat, hapzi ali, Corruption & Fraud, universitas mercu ...
Be & gg, rinalto hutabarat, hapzi ali, Corruption & Fraud, universitas mercu ...
 
Materi 1 b pengertian dan prinsip anti korupsi 2010
Materi 1 b pengertian dan prinsip anti korupsi 2010Materi 1 b pengertian dan prinsip anti korupsi 2010
Materi 1 b pengertian dan prinsip anti korupsi 2010
 
Pendidikan Anti Korupsi
Pendidikan Anti KorupsiPendidikan Anti Korupsi
Pendidikan Anti Korupsi
 

Recently uploaded

MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Laporan_Rekan_Sejawat Sri Lubis, S.Pd (1).pdf
Laporan_Rekan_Sejawat Sri Lubis, S.Pd (1).pdfLaporan_Rekan_Sejawat Sri Lubis, S.Pd (1).pdf
Laporan_Rekan_Sejawat Sri Lubis, S.Pd (1).pdfSriHandayaniLubisSpd
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan GaramMateri Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan GaramTitaniaUtami
 
Modul Ajar Sosiologi - Lembaga Sosial - Fase E.pdf
Modul Ajar Sosiologi - Lembaga Sosial - Fase E.pdfModul Ajar Sosiologi - Lembaga Sosial - Fase E.pdf
Modul Ajar Sosiologi - Lembaga Sosial - Fase E.pdfDianaRuswandari1
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
RPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docx
RPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docxRPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docx
RPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docxRahmiRauf
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Revisi Kumpulan LK Workshop perdirjen 7327.pptx
Revisi Kumpulan LK Workshop perdirjen 7327.pptxRevisi Kumpulan LK Workshop perdirjen 7327.pptx
Revisi Kumpulan LK Workshop perdirjen 7327.pptxRazefZulkarnain1
 
Soal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaan
Soal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaanSoal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaan
Soal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaanressyefrina15
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
PPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdf
PPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdfPPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdf
PPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdfssuser8410f71
 
PPT MODUL 6 Bahasa Indonesia UT Bjn.pptx
PPT MODUL 6 Bahasa Indonesia UT Bjn.pptxPPT MODUL 6 Bahasa Indonesia UT Bjn.pptx
PPT MODUL 6 Bahasa Indonesia UT Bjn.pptxZubedImut
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
LK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docx
LK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docxLK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docx
LK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docxsarimuliati80
 
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptxAKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptxFipkiAdrianSarandi
 
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerakAksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerakDianPermana63
 
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptxSlide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptxtressa8
 
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 

Recently uploaded (20)

MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Laporan_Rekan_Sejawat Sri Lubis, S.Pd (1).pdf
Laporan_Rekan_Sejawat Sri Lubis, S.Pd (1).pdfLaporan_Rekan_Sejawat Sri Lubis, S.Pd (1).pdf
Laporan_Rekan_Sejawat Sri Lubis, S.Pd (1).pdf
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan GaramMateri Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
 
Modul Ajar Sosiologi - Lembaga Sosial - Fase E.pdf
Modul Ajar Sosiologi - Lembaga Sosial - Fase E.pdfModul Ajar Sosiologi - Lembaga Sosial - Fase E.pdf
Modul Ajar Sosiologi - Lembaga Sosial - Fase E.pdf
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
RPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docx
RPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docxRPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docx
RPP 1 Lembar Prakarya Kelas 8 Semester 2 (gurusekali.com).docx
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Revisi Kumpulan LK Workshop perdirjen 7327.pptx
Revisi Kumpulan LK Workshop perdirjen 7327.pptxRevisi Kumpulan LK Workshop perdirjen 7327.pptx
Revisi Kumpulan LK Workshop perdirjen 7327.pptx
 
Soal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaan
Soal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaanSoal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaan
Soal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaan
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
PPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdf
PPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdfPPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdf
PPT TUGAS DISKUSI KELOMPOK 3 KELAS 224 MODUL 1.4.pdf
 
PPT MODUL 6 Bahasa Indonesia UT Bjn.pptx
PPT MODUL 6 Bahasa Indonesia UT Bjn.pptxPPT MODUL 6 Bahasa Indonesia UT Bjn.pptx
PPT MODUL 6 Bahasa Indonesia UT Bjn.pptx
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
LK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docx
LK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docxLK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docx
LK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docx
 
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptxAKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
AKUNTANSI INVESTASI PD SEKURITAS UTANG.pptx
 
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerakAksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
Aksi Nyata Modul 1.3 Visi Guru penggerak
 
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptxSlide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
 
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 

SOAL MOOC CPNS PPPK 2022 PAKET 3.pdf

  • 1. SOAL EVALUASI AKADEMIK MOOC CPNS & PPPK 2022 NOMOR 1 - 10 PAKET 3
  • 2. Evaluasi Akademik 1. Hal yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat sebagai berikut, kecuali : Bertanggung jawab Oportunis Adil Inovatif Kembali Lanjut Soal ke 1 dari 50
  • 3. Sumber : Akuntabilitas : Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III
  • 4. Evaluasi Akademik 2. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah : Untuk meningkatkan citra positif pimpinan Untuk memperbaiki kinerja dalam memberikan pelayanan Untuk memenuhi yang dimandatkan peraturan perundang-undang Untuk meminimalisir tuntutan dari masyarakat Kembali Lanjut Soal ke 2 dari 50
  • 5. Sumber : Akuntabilitas : Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III
  • 6. Evaluasi Akademik 3. PNS perlu meningkatkan citranya menjadi pelayan masyarakat dengan mengamalkan nilai-nilai akuntabilitas untuk membentuk sikap dan perilaku PNS sebagai berikut, kecuali : Mengedepankan kepentingan publik Integritas Prinsip imparsial Intoleransi keberagaman Kembali Lanjut Soal ke 3 dari 50
  • 7. Sumber : Akuntabilitas : Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III
  • 8. Evaluasi Akademik 4. Alat akuntabilitas birokrasi di Indonesia antara lain sebagai berikut, kecuali : Perencanaan strategis Alokasi anggaran Kontrak kinerja Laporan kinerja Kembali Lanjut Soal ke 4 dari 50
  • 9. Sumber : Akuntabilitas : Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III
  • 10. Evaluasi Akademik 5. Responsibilitas terbagi dua aspek, yaitu : Responsibilitas perseorangan dan stakeholder Responsibilitas dan stakeholder Responsibilitas perseorangan dan institusi Responsibilitas stake holder dan publik Kembali Lanjut Soal ke 5 dari 50
  • 11. Sumber : Akuntabilitas : Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III
  • 12. Evaluasi Akademik 6. Contoh laporan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dalam lingkup birokrasi yaitu : Laporan perencanaan instansi pemerintah Laporan desain tata kelola dan kelembagaan instansi pemerintah Laporan roadmap reformasi birokrasi instansi pemerintah Laporan kinerja instansi pemerintah Kembali Lanjut Soal ke 6 dari 50
  • 13. Sumber : Akuntabilitas : Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III
  • 14. Evaluasi Akademik 7. Pergerakan nasional yang memperjuangkan cita-cita Indonesia merdeka melaksanakan dengan taktik kooperasi, artinya : Menolak kerjasama dengan pemerintah Belanda Melakukan kerjasama dengan pemerintah Belanda Melakukan aksi gerakan politik di bawah tanah Mendirikan koperasi untuk memperkuat koperasi Indonesia Kembali Lanjut Soal ke 7 dari 50
  • 15. Evaluasi Akademik 8. Nasionalisme dapat dipandang sebagai suatu paham kebangsaan yang diwujudkan dalam : Kesetiaan kepada suku sendiri Kesetiaan kepada orang lain Kesetiaan rakyat kepada negara Kesetiaan kepada diri sendiri Kembali Lanjut Soal ke 8 dari 50
  • 16. Evaluasi Akademik 9. Salah satu faktor dalam negeri yang mempercepat munculnya nasionalisme Indonesia adalah : Pengaruh pendidikan Barat Gerakan nasionalisme India Kemenangan Jepang atas Rusia Penderitaan akibat penjajah Kembali Lanjut Soal ke 9 dari 50
  • 17. Evaluasi Akademik 10. Penderitaan yang dialami rakyat akibat penjajahan Belanda menyebabkan : Melahirkan politik balas budi penjajah Menyulitkan persatuan bangsa Memengaruhi timbulnya pergerakan nasional Menggugah semangat penjajah Kembali Lanjut Soal ke 10 dari 50
  • 18. Kunci Jawaban 1. B 2. B 3. D 4. B 5. C 6. D 7. B 8. C 9. D 10. C
  • 19. SOAL EVALUASI AKADEMIK MOOC CPNS & PPPK 2022 NOMOR 11 - 20 PAKET 3
  • 20. Evaluasi Akademik 11. Suatu perkumpulan pasti memiliki tujuan, demikian juga dengan Partai Nasional Indonesia (PNI). Yang bukan merupakan tujuan dari PNI adalah : Bidang politik untuk mencapai Indonesia merdeka Bidang ekonomi dan sosial memajukan pendidikan Menetapkan garis perjuangan bersifat kooperatif Menetapkan garis politik berdasarkan kekuatan sendiri Kembali Lanjut Soal ke 11 dari 50
  • 21. Evaluasi Akademik 12. Walaupun sejak awal berdirinya Budi Utomo tidak terlibat dalam bidang politik , tetapi pada masa tahun 1915 organisasi ini mulai terjun dalam Kancah politik melalui tindakan : Memajukan pendidikan bagi kaum Bumiputera Pembentukan organisasi wanita Putri Mardika Mengusulkan pembentukan volksraad ( dewan rakyat) bagi pribumi Memelopori terbentuknya organisasi modern pertama di Indonesia Kembali Lanjut Soal ke 12 dari 50
  • 22. Evaluasi Akademik 13. Yang tidak bisa dikategorikan nilai-nilai Anti Korupsi adalah : Jujur, Mandiri dan peduli Jujur, empati dan adil Jujur, tanggung jawab, sederhana Jujur, berani, kerja keras Kembali Lanjut Soal ke 13 dari 50
  • 23. Sumber : Anti Korupsi : Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I/II dan III
  • 24. Evaluasi Akademik 14. Dalam UU No. 20 tahun 2001 dijelaskan bentuk-bentuk/jenis korupsi. Menyelewengkan penggunaan keuangan negara karena jabatan yang disandangnya, Dikategorikan : Gratifikasi Pemerasan Suap menyuap Penggelapan dalam jabatan Kembali Lanjut Soal ke 14 dari 50
  • 25. Sumber : UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi • Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. • Pemerasan adalah perbuatan dimana petugas layanan yang secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya, walau melanggar prosedur. Pemerasan memiliki unsur janji atau bertujuan menginginkan sesuatu dari pemberian tersebut. • Suap-menyuap adalah tindakan yang dilakukan pengguna jasa secara aktif memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar urusannya lebih cepat, walau melanggar prosedur. Suap-menyuap terjadi terjadi jika terjadi transaksi atau kesepakatan antara kedua belah pihak. • Penggelapan dalam jabatan adalah tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap, dan lain-lain
  • 26. Evaluasi Akademik 15. Dalam UU No. 20 tahun 2001 dijelaskan bentuk-bentuk/Jenis korupsi. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, sebagai : Pemerasan Gratifikasi Benturan kepentingan dalam pengadaan Perbuatan curang Kembali Lanjut Soal ke 15 dari 50
  • 27. Sumber : UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi • Pemerasan adalah perbuatan dimana petugas layanan yang secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya, walau melanggar prosedur. Pemerasan memiliki unsur janji atau bertujuan menginginkan sesuatu dari pemberian tersebut. • Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma- cuma, dan fasilitas lainnya. • Perbuatan curang adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. • Benturan kepentingan dalam pengadaan adalah ketika pegawai negeri atau penyelenggara negara secara langsung ataupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan padahal ia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
  • 28. Evaluasi Akademik 16. Pemberian hadiah kepada penyelenggara negara, dengan maksud tertentu, dikatakan : Penyuapan Penggelapan Pemerasan Gratifikasi Kembali Lanjut Soal ke 16 dari 50
  • 29. Sumber : UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi • Penyuapan adalah tindakan yang dilakukan pengguna jasa secara aktif memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar urusannya lebih cepat, walau melanggar prosedur. • Penggelapan adalah tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap, dan lain-lain • Pemerasan adalah perbuatan dimana petugas layanan yang secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya, walau melanggar prosedur. Pemerasan memiliki unsur janji atau bertujuan menginginkan sesuatu dari pemberian tersebut. • Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma- cuma, dan fasilitas lainnya.
  • 30. Evaluasi Akademik 17. Ada beberapa teknik internalisasi nilai bagi seseorang. Salah satu teknik tersebut adalah dengan menerapkan sugesti baik dari diri sendiri ( auto sugesti) atau sugesti dari orang lain. Teknik ini disebut : Simbolisasi Change belief Dis asosiasi Masaura Kembali Lanjut Soal ke 17 dari 50
  • 31. Sumber : Anti Korupsi : Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I/II dan III
  • 32. Evaluasi Akademik 18. Dampak korupsi dalam kehidupan merusak untuk jangka waktu yang lama, yaitu merusak reputasi : Keluarga besar, yang akan hancur, terbawa sampai ke anak cucu, merusak nama besar keluarga Diri pribadi, keluarga besar, masyarakat dan proses kehidupan yang lebih luas Menghancurkan masa depan anak-anak Membuat rakyat semakin miskin, karena harga-harga semakin mahal Kembali Lanjut Soal ke 18 dari 50
  • 33. Sumber : Anti Korupsi : Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I/II dan III
  • 34. Evaluasi Akademik 19. Berdasarkan undang-undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN yakni sebagai berikut, kecuali : Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang meskipun bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggungjawab, dan berintegritas tinggi Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin Kembali Lanjut Soal ke 19 dari 50
  • 35. Sumber : UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
  • 36. Evaluasi Akademik 20. Contoh prinsip yang memenuhi integritas publik adalah : The right man on the right job The right man on the wrong place The wrong man on the wrong place The wrong man on the right place Kembali Lanjut Soal ke 20 dari 50
  • 37. Sumber : Etika Publik: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III
  • 38. Kunci Jawaban 11. C 12. C 13. B 14. D 15. A 16. D 17. A 18. B 19. A 20. A
  • 39. SOAL EVALUASI AKADEMIK MOOC CPNS & PPPK 2022 NOMOR 21 - 30 PAKET 3
  • 40. Evaluasi Akademik 21. Tuntutan gencar yang dilakukan masyarakat kepada pejabat publik untuk segera merealisasikan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik ( good governance). Kata good governance mengandung makna sebagai berikut, kecuali : Materialitas Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/ kehendak masyarakat dalam mencapai tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial Aspek-aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan tersebut The exercise of political, Economic, and administrative authority to manage a country affairs at levels of Society Kembali Lanjut Soal ke 21 dari 50
  • 41. Sumber : ETIKA PUBLIK : Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III
  • 42. Evaluasi Akademik 22. Dimensi etika publik yang paling tepat meliputi : Dimensi kuantitas pelayanan, dimensi ekuitas, dan dimensi tindakan nyata. Dimensi kepatuhan, dimensi pengendalian, dan dimensi kinerja Dimensi efektivitas, dimensi efisiensi, dan dimensi ekonomis Dimensi kualitas pelayanan, dimensi modalitas, dan dimensi tindakan integritas Kembali Lanjut Soal ke 22 dari 50
  • 43. Sumber : ETIKA PUBLIK : Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III
  • 44. Evaluasi Akademik 23. Azas etika politik masyarakat agar setiap bentuk kekuasaan pejabat dibatasi dengan : Norma etika maupun norma hukum Norma Susila dan norma kesantunan Norma adat dan kebiasaan Norma moral dan norma spiritual Kembali Lanjut Soal ke 23 dari 50
  • 45. Sumber : ETIKA PUBLIK : Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III
  • 46. Evaluasi Akademik 24. Dari segi moralitas, kekuasaan harus memiliki legitimasi Yang kuat. pernyataan ini mengandung makna : Kewenangan atau keabsahan dalam memegang kekuasaan Kekuatan pemilik kekuasaan Keberanian yang memegang kekuasaan Keandalan dalam melaksanakan kekuasaan Kembali Lanjut Soal ke 24 dari 50
  • 47. Sumber : ETIKA PUBLIK : Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III
  • 48. Evaluasi Akademik 25. Jika dalam pelaksanaan tugas tidak memperhatikan efektivitas dan efisiensi maka akan berdampak pada hal-hal berikut ini, kecuali : Ketidaktercapaian target kerja Pemborosan sumber daya Menurunkan kredibilitas organisasi Menimbulkan kerugian pada organisasi Kembali Lanjut Soal ke 25 dari 50
  • 49. Sumber : KOMITMEN MUTU: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III
  • 50. Evaluasi Akademik 26. Proses inovasi yang terjadi secara perlahan disebut : Revolusioner Demisioner Evolusioner Temporer Kembali Lanjut Soal ke 26 dari 50
  • 51. Sumber : KOMITMEN MUTU: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III
  • 52. Evaluasi Akademik 27. Yang dapat menentukan tingkat produktivitas suatu organisasi, diantaranya : Kepekaan dan kecakapan Semangat dan perjuangan Motivasi dan kemampuan Kerja keras dan kerja cerdas Kembali Lanjut Soal ke 27 dari 50
  • 53. Sumber : KOMITMEN MUTU: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III
  • 54. Evaluasi Akademik 28. Dibawah ini merupakan fungsi dari mutu, kecuali : Salah satu standar yang menjadi dasar mengukur capaian hasil kerja Sebagai alat untuk beradaptasi dengan perubahan Alat pembeda atau pembanding dengan produk/jasa sejenis lainnya Nilai keunggulan produk/jasa yang diberikan kepada pelanggan Kembali Lanjut Soal ke 28 dari 50
  • 55. Sumber : KOMITMEN MUTU: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III
  • 56. Evaluasi Akademik 29. Yang bukan merupakan strategi yang mesti dijalankan organisasi agar pelaksanaan manajemen mutu terpadu dapat berjalan baik, adalah : Menyusun program kerja jangka panjang yang berbasis mutu Membangun mindset pegawai terhadap budaya mutu Mengembangkan budaya kerja yang berorientasi mutu, bukan sekedar melaksanakan tugas rutin dan sebagai formalitas menggugurkan kewajiban Meningkatkan produktivitas organisasi Kembali Lanjut Soal ke 29 dari 50
  • 57. Sumber : KOMITMEN MUTU: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III
  • 58. Evaluasi Akademik 30. Alat pemastian mutu pelanggan terdiri dari : Standar pelayanan pelanggan, ganti rugi pelanggan, jaminan mutu, audit mutu, penanganan keluhan pelanggan dan Ombudsman Standar pelayanan pelanggan, kepuasan pelanggan, jaminan mutu, audit mutu, penanganan keluhan pelanggan dan Ombudsman Standar pelayanan pelanggan, kepuasan pelanggan, orientasi mutu, audit mutu, penanganan keluhan pelanggan dan Ombudsman Standar pelayanan pelanggan, ganti rugi pelanggan, orientasi mutu, audit mutu, penanganan keluhan pelanggan dan Ombudsman Kembali Lanjut Soal ke 30 dari 50
  • 59. Sumber : KOMITMEN MUTU: Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III
  • 60. Kunci Jawaban 21. A 22. D 23. A 24. A 25. B 26. C 27. C 28. B 29. D 30. A
  • 61. SOAL EVALUASI AKADEMIK MOOC CPNS & PPPK 2022 NOMOR 31 - 40 PAKET 4
  • 62. Evaluasi Akademik 31. Pegawai yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional disebut dengan : PPPK PNS ASN Honorer Kembali Lanjut Soal ke 31 dari 50
  • 63. Sumber : UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara
  • 64. Evaluasi Akademik 32. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat pegawai ASN menghadapi berbagai tantangan seperti berikut, kecuali : Tuntutan untuk meningkatkan profesionalitas Bersih bebas dari KKN Persaingan yang tinggi di tingkat Internasional Mudahnya aksebilitas pegawai Kembali Lanjut Soal ke 32 dari 50
  • 65. Sumber : MANAJEMEN ASN : Modul Pelatihan Dasar Calon PNS
  • 66. Evaluasi Akademik 33. Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa, dan/atau pelayanan administratif untuk mencapai kepuasan pelanggan disebut juga dengan : Kebijakan publik Pelayanan publik Standar pelayanan Standar operasional prosedur Kembali Lanjut Soal ke 33 dari 50
  • 67. Sumber : PELAYANAN PUBLIK : Modul Pelatihan Dasar Calon PNS
  • 68. Evaluasi Akademik 34. Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas proporsionalitas, yaitu : Mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang- undangan Pengelolaan pegawai ASN didasarkan pada suatu sistem pengelolaan yang terpadu secara nasional Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun Mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai ASN Kembali Lanjut Soal ke 34 dari 50
  • 69. Sumber : UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara
  • 70. Evaluasi Akademik 35. Salah satu lembaga yang berwenang untuk menjamin keberlangsungan sistem merit adalah KASN. Secara lebih jelas, kewenangan KASN adalah : Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan atau pelaksanaan sistem merit pada instansi pemerintah Memberikan pertimbangan kepada Presiden dan penindakan pejabat yang berwenang dan pejabat Pembina kepegawaian atas penyimpangan sistem merit dalam pengelolaan ASN Menyusun program kepegawaian secara nasional dan sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Membina dan menyelenggarakan pelatihan pegawai ASN berbasis kompetensi Kembali Lanjut Soal ke 35 dari 50
  • 71. Sumber : UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara
  • 72. Evaluasi Akademik 36. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan : Analisis jabatan dan analisis kebijakan Analisis kebijakan dan analisis beban kerja Analisis jabatan dan analisis beban kerja Analisis kepegawaian dan analisis kebijakan Kembali Lanjut Soal ke 36 dari 50
  • 73. Sumber : UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara
  • 74. Evaluasi Akademik 37. Pendekatan WOG ini sudah dikenal dan lama berkembang terutama di negara-negara : Continental Persemakmuran Anglo saxon Federasi Kembali Lanjut Soal ke 37 dari 50
  • 75. Sumber : Modul Pelatihan Dasar Calon PNS : Whole of Goverment
  • 76. Evaluasi Akademik 38. Kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari skor integritas dengan karakteristik berikut ini, kecuali : Tidak adanya suap Tersedianya standar operating prosedur (SOP) Kemudahan masyarakat melakukan pengaduan Tersedianya Pagu anggaran Kembali Lanjut Soal ke 38 dari 50
  • 77. Sumber : PERPRES NO.81 TAHUN 2010 TTG GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010-2025
  • 78. Evaluasi Akademik 39. Pelayanan melalui kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat disebut dengan : Pelayanan yang bersifat administratif Pelayanan jasa Pelayanan barang Pelayanan regulatif Kembali Lanjut Soal ke 39 dari 50
  • 79. Sumber : Modul Pelatihan Dasar Calon PNS : Whole of Goverment
  • 80. Evaluasi Akademik 40. Australia, WOG dimotori oleh Australia publik service (APS) dalam laporannya berjudul : Connecting government Join up government Integrated government Good governance Kembali Lanjut Soal ke 40 dari 50
  • 81. Sumber : Modul Pelatihan Dasar Calon PNS : Whole of Goverment
  • 82. Kunci Jawaban 31. B 32. C 33. B 34. D 35. A 36. C 37. C 38. D 39. D 40. A
  • 83. SOAL EVALUASI AKADEMIK MOOC CPNS & PPPK 2022 NOMOR 41 - 50 PAKET 3
  • 84. Evaluasi Akademik 41. Kategori tingkat adaptasi negara-negara dalam mendukung WOG melalui penerapan teknologi informasi dapat dilihat dari ketersediaan hal-hal berikut ini, kecuali : Chief information officer (CIO) Interoperabilitas sektor publik Integrasi pelayanan online Portal masing-masing daerah Kembali Lanjut Soal ke 41 dari 50
  • 85. Sumber : Modul Pelatihan Dasar Calon PNS : Whole of Goverment
  • 86. Evaluasi Akademik 42. Pemerintah ditingkat pusat maupun sektor banyak menerbitkan aturan berupa regulasi dan kebijakan, bentuk regulasi paling banyak diterbitkan adalah : Peraturan pemerintah Peraturan Presiden Peraturan Menteri Peraturan pemerintah pengganti UU Kembali Lanjut Soal ke 42 dari 50
  • 87. Evaluasi Akademik 43. Apakah yang dimaksud dengan prinsip tender loving care : Memperlakukan orang lain/pelanggan sebagaimana ingin diperlakukan Memberikan pelayanan dengan cepat Memberikan pelayanan dengan ramah Memberikan pelayanan dengan tepat waktu Kembali Lanjut Soal ke 43 dari 50
  • 88. Sumber : Modul Pelatihan Dasar Calon PNS : Pelayanan Publik
  • 89. Evaluasi Akademik 44. Terdapat banyak sekali manfaat etiket bagi pegawai ASN, berikut adalah beberapa manfaat etiket, kecuali : Memudahkan berhubungan baik dengan setiap orang Pandai membaca situasi Mampu mencari bahan pembicaraan tanpa melukai perasaan pihak lain Membuat terlalu percaya diri Kembali Lanjut Soal ke 44 dari 50
  • 90. Sumber : Modul Pelatihan Dasar Calon PNS : Pelayanan Publik
  • 91. Evaluasi Akademik 45. Apakah istilah lain dari parkinsonian birokrasi : Patologi birokrasi Masalah birokrasi Penggelembungan birokrasi Red tape Kembali Lanjut Soal ke 45 dari 50
  • 92. Sumber : Modul Pelatihan Dasar Calon PNS : Pelayanan Publik
  • 93. Evaluasi Akademik 46. Disebut dengan Apakah problem yang menjerat birokrasi : Patologi birokrasi Masalah birokrasi Penggelembungan birokrasi Red tape Kembali Lanjut Soal ke 46 dari 50
  • 94. Sumber : Modul Pelatihan Dasar Calon PNS : Pelayanan Publik
  • 95. Evaluasi Akademik 47. Pendekatan analisis yang di gunakan dalam model pilihan publik salah satunya dengan menggunakan teori motivasi dengan pendekatan hierarki kebutuhan dari Maslow. Sebutkan salah satu hirarki kebutuhan manusia menurut Maslow : Fisiologi Epistemologi Kekayaan diri Motivasi Kembali Lanjut Soal ke 47 dari 50
  • 96. Evaluasi Akademik 48. Ketika birokrasi Sebagai penyelenggara pelayanan publik Memiliki keterbatasan dalam proses penyelenggaraan, Siapakah aktor lain yang dapat berperan untuk menggantikan : Korporasi LSM Masyarakat umum Universitas Kembali Lanjut Soal ke 48 dari 50
  • 97. Sumber : Modul Pelatihan Dasar Calon PNS : Pelayanan Publik
  • 98. Evaluasi Akademik 49. Berikut adalah ciri-ciri penting yang membedakan antara sektor publik dan sektor swasta, kecuali : Sektor publik lebih ketat dalam menjaga standar komitmen dan legalitas Sektor publik memanfaatkan lebih banyak orang yang memiliki motivasi yang sangat beragam Sektor publik harus beroperasi demi kepentingan publik Sektor publik kurang mempunyai peluang yang lebih besar untuk merespon isu keadilan dan kejujuran Kembali Lanjut Soal ke 49 dari 50
  • 99. Evaluasi Akademik 50. Sesuatu yang berkaitan dengan hasil kerja yang akan diterima oleh pelanggan disebut : Input Output Proses Outcome Kembali Lanjut Soal ke 50 dari 50
  • 100. Kunci Jawaban 41. D 42. C 43. A 44. D 45. C 46. A 47. A 48. A 49. B 50. D