Teks tersebut membahas konsep untuk mengurangi korupsi dan penipuan di berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Ia menjelaskan pengertian korupsi dan penipuan serta jenis-jenisnya menurut beberapa sumber, termasuk contoh-contoh kasusnya. Korupsi dijelaskan sebagai tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan negara, sementara penipuan adalah

1. P a g e 1 | 16
Judul :KONSEP UNTUK MENGURANGI TINDAK
KORUPSI (CORRUPTION) DAN PENIPUAN
(FRAUD) UNTUK BANGSA DAN NEGARA
INDONESIA DI BERBAGAI ASPEK
KEHIDUPAN
Tugas :Forum 13 BE & GG
Nama Mahasiswa :Rachmad Hidayat
Nomor Induk Mahasiswa :55117110127
Dosen Pengampu :Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA
===========================================================
Konsep yang bisa disampaikan untuk Bangsa dan Negara Indonesia agar
dapat mengurangi tindak korupsi (corruption) dan penipuan (fraud) di berbagai
aspek kehidupan dapat disampaikan dengan terlebih dahulu mengetahui
makna dari korupsi dan penipuan tersebut.
A. Pengertian Korupsi (Corruption) dan Jenisnya
Berikut ini disampaikan pengertian korupsi yang disadur dari beberapa
referensi:
Korupsi adalah praktik yang menawarkan, memberi, menerima atau meminta,
secara langsung atau tidak langsung, sesuatu yang berharga untuk
mempengaruhi tindakan pihak lain secara tidak benar. (World Bank, 2017)
Korupsi berdasarkan pemahaman pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Korupsi merupakan tindakan
melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan atau
sebuah korporasi) , yang secara langusng maupun tidak langsung merugikan
keuangan atau prekonomian negara, yang dari segi materiil perbuatan itu
dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan
masyarakat.
Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang
bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah
tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain
yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal
menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk
mendapatkan keuntungan sepihak. (Wikipedia)
Sedangkan pengertian korupsi menurut beberapa ahli:
1. Pengertian korupsi menurut Mubyarto adalah suatu masalah politik lebih
dari pada ekonomi yang menyentuh keabsahan atau legitimasi pemerintah
di mata generasi muda, kaum elite terdidik dan para pegawa pada
umumnya. Akibat yang akan ditimbulkan dari korupsi ini yakni berkurangnya
dukungan pada pemerintah dari kelompok elite di tingkat provinsi dan
kabupaten.

2. P a g e 2 | 16
2. Pengertian tindak pidana korupsi menurut Suyatno, tindak pidana Korupsi
dapat didefiniskan ke dalam 4 jenis yaitu :
a. Discritionery corruption adalah korupsi yang dilakukan karena
adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun
nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat
diterima oleh para anggota organisasi.
b. illegal corruption merupakan jenis tindakan yang bermaksud
mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan
regulasi tertentu.
c. Mercenry corruption adalah jenis tindak pidana korupsi yang
dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui
penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
d. Ideological corruption yaitu suatu jenis korupsi illegal maupun
discretionery yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.
3. Pengertian korupsi menurut Huntington adalah perilaku pejabat publik
yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat, dan
perilaku menyimpang ini ditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan
pribadi.
Contoh tindakan korupsi dapat digambarkan oleh World Bank sebagai berikut:
Pemasok setuju untuk membayar "suap" kepada pejabat senior pemerintah
melalui agen yang dipekerjakannya sebagai subconsultant untuk melakukan
layanan "pengembangan bisnis dan pemasaran" namun tanpa kiriman apapun.
Agen ini terhubung dengan pejabat pemerintah senior yang menuntut "komisi"
dari setiap penawar karena pejabat tersebut memiliki pengaruh terhadap
komite evaluasi penawaran dan dapat mengajukan penghargaan kontrak
kepada setiap penawar yang bersedia membayar. Pemasok ini membangun
jumlah pengembalian sebagai persentase dari nilai kontrak, dan membayarnya
dari dana yang diterimanya dari proyek yang didanai Bank Dunia. Biaya
pembiayaan proyek secara artifisial meningkat dengan praktik ini, dan
pemasok memulihkan biaya dengan menyediakan barang dengan kualitas
lebih murah dan lebih rendah.
Tindak pidana korupsi dalam berbagai bentuk mencakup pemerasan,
penyuapan dan gratifikasi pada dasarnya telah terjadi sejak lama dengan
pelaku mulai dari pejabat negara sampai pegawai yang paling rendah. Korupsi
yang terjadi di Indonesia saat ini, terutama yang dilakukan oleh aparatur
pemerintah sudah mulai dilakukan secara sistematis baik oleh perorangan
maupun berkelompok, serta semakin meluas dan semakin canggih dalam
proses pelaksanaannya. Korupsi ini semakin memprihatinkan bila terjadi dalam
aspek pelayanan yang berkaitan dengan sektor publik, mengingat tugas dan
kewajiban utama dari aparat pemerintah adalah memberikan pelayanan
kepada publik atau masyarakat. Korupsi pada hakekatnya berawal dari suatu
kebiasaan yang tidak disadari oleh setiap aparat, mulai dari kebiasaan
menerima upeti, hadiah, suap, pemberian fasilitas tertentu ataupun yang lain

3. P a g e 3 | 16
dan pada akhirnya kebiasaan tersebut lama-lama akan menjadi bibit korupsi
yang nyata dan dapat merugikan keuangan negara.
Menurut Aditjandra dari definisi yang disebutkan dalam Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dihasilkan
tiga macam model korupsi (2002: 22-23) yaitu :
1. Model korupsi lapis pertama. Berada dalam bentuk suap (bribery), yakni
dimana prakarsa datang dari pengusaha atau warga yang membutuhkan
jasa dari birokrat atau petugas pelayanan publik atau pembatalan kewajiban
membayar denda ke kas negara, pemerasan (extortion) dimana prakarsa
untuk meminta balas jasa datang dari birokrat atau petugas pelayan publik
lainnya.
2. Model korupsi lapis kedua. Jarring-jaring korupsi (cabal) antar birokrat,
politisi, aparat penegakan hukum, dan perusahaan yang mendapatkan
kedudukan istimewa. Menurut Aditjandra, pada korupsi dalam bentuk ini
biasanya terdapat ikatan-ikatan yang nepotis antara beberapa anggota
jaring-jaring korupsi, dan lingkupnya bisa mencapai level nasional.
3. Model korupsi lapis ketiga. Korupsi dalam model ini berlangsung dalam
lingkup internasional dimana kedudukan aparat penegak hukum dalam
model korupsi lapis kedua digantikan oleh lembaga-lembaga internasional
yang mempunyai otoritas di bidang usaha maskapai-maskapai
mancanegara yang produknya terlebih oleh pimpinan rezim yang menjadi
anggota jarring-jaring korupsi internasional korupsi tersebut.
Jenis korupsi yang lebih operasional juga diklasifikasikan oleh tokoh reformasi,
M. Amien Rais yang menyatakan sedikitnya ada empat jenis korupsi, yaitu
(Anwar, 2006:18):
1. Korupsi ekstortif, yakni berupa sogokan atau suap yang dilakukan
pengusaha kepada penguasa.
2. Korupsi manipulatif, seperti permintaan seseorang yang memiliki
kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat
peraturan atau UU yang menguntungkan bagi usaha ekonominya.
3. Korupsi nepotistik, yaitu terjadinya korupsi karena ada ikatan
kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya.
4. Korupsi subversif, yakni mereka yang merampok kekayaan negara
secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah
keuntungan pribadi.
B. Pengertian Penipuan (Fraud) dan Jenisnya
Penipuan adalah tindakan atau kelalaian apapun, termasuk keliru, yang
sengaja menyesatkan, atau mencoba menyesatkan, pihak yang mendapatkan
keuntungan finansial atau lainnya atau untuk menghindari suatu kewajiban.
(World Bank, 2017)

4. P a g e 4 | 16
Menurut Surat Edaran Bank Indonesia no 13/28/DPNP tanggal 09
Desember 2011, fraud (kecurangan) adalah tindakan penyimpangan atau
pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu atau
memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank
dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah,
atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku fraud (kecurangan)
memperoleh keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung.
Penipuan adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi
tetapi merugikan orang lain, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam,
detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. (Wikipedia).
Sedangkan pengertian korupsi menurut beberapa ahli:
1. Menurut Hall (2011:113) dalam bukunya “Principles of Accounting
Information Systems” menyatakan bahwa “Fraud denotes a false
representation of material fact made by one party to another party with the
intent to deceive and induce the other party to justifiably rely on the fact to
his or her detriment”. Pengertian penipuan (fraud) diatas adalah penipuan
menunjukkan representasi palsu dari fakta material yang dibuat oleh satu
pihak ke pihak lain dengan maksud untuk menipu dan mendorong pihak lain
untuk benar-benar mengandalkan fakta tersebut untuk merugikannya.
2. Menurut Tunggal (2012:189) diartikan sebagai “Penipuan di bidang
keuangan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil aset atau
hak orang maupun pihak lain”.
3. Menurut Albrecht et al. (2012:6) pengertian kecurangan (fraud) dalam
bukunya Fraud Examination adalah “Fraud is a generic term, and embraces
all the multifarious means which human ingenuity can devise, which are
resorted to by one individual, to get an advantage over another by false
representations”. Pengertian kecurangan (fraud) di atas adalah istilah
umum, dan mencakup bermacam-macam arti dimana kecerdikan manusia
dapat menjadi alat yang dipilih seseorang untuk mendapatkan keuntungan
dari orang lain dengan representasi yang salah.
Contoh tindakan penipuan dapat digambarkan sebagai berikut:
Dalam beberapa tahun sejak berdirinya, sebuah perusahaan konsultan
mendapatkan banyak kontrak yang didanai Bank Dunia yang berjumlah jutaan
dolar. Proposal yang diajukan oleh perusahaan konsultan tersebut berisi
banyak pengalaman dan referensi proyek masa lalu yang berkontribusi
terhadap keberhasilan dan kelayakannya. Namun, tinjauan atas pengalaman
proyek masa lalu perusahaan konsultan tersebut mengungkapkan bahwa
perusahaan telah mengklaim pengalaman masing-masing konsultan sebagai
konsultannya sendiri, dan juga melebih-lebihkan nilai proyek yang telah
dilakukannya. Tidak hanya perusahaan konsultan yang salah mengartikan
kualifikasi dan kapasitasnya, namun juga mengurangi kontrak

5. P a g e 5 | 16
subkonsultasinya setengahnya, namun mengklaim jumlah penuh tagihannya
kepada klien. Kualitas kiriman dari perusahaan konsultan ini sangat
dipertanyakan, yang mempengaruhi keseluruhan tujuan pengembangan
proyek.
Di dunia bisnis fraud (kecurangan) mempunyai makna yang lebih spesifik, yaitu
penipuan dengan niat, penyalahgunaan aset perusahaan, atau manipulasi data
keuangan untuk kepentingan pelaku. Pada literatur akuntansi, fraud
(kecurangan) juga disebut kejahatan tingkat atas (white-collar crime),
penyalahgunaan kepercayaan, penggelapan, dan penyimpangan. Karena
perbedaan implikasi fraud (kecurangan) terhadap auditor, maka auditor
menggolongkan fraud (kecurangan) menjadi dua tingkatan yaitu
1. Fraud oleh karyawan (employee fraud). Fraud yang dilakukan oleh
karyawan non manajemen dengan tujuan langsung mengubah kas atau
aset lain demi keuntungan karyawan pribadi. Dengan memanfaatkan celah
yang ada pada sistem pengendalian internal demi keuntungan pribadi.
Biasanya tahapan yang dilakukan adalah (1) Mencuri aset yang mempunyai
nilai, (2) Mengubah aset menjadi bentuk yang mudah ditukarkan dan (3)
menutupi kejahatan dimana langkah ketiga merupakan langkah yang paling
sulit.
2. Fraud oleh manajemen (management fraud). Fraud yang dilakukan oleh
manajemen terkadang tidak melibatkan pencurian aset secara langsung.
Fraud oleh manajemen puncak dengan cara melakukan kegiatan yang
bertujuan untuk meningkatkan harga saham perusahaan di pasar demi
memenuhi permintaan para pemegang saham atau mengambil keuntungan
dari kepemilikan saham untuk memperolah bonus lebih dengan cara
menggembungkan pendapatan atau menunda kebangkrutan atau
menunda pengakuan penurunan pendapatan. Fraud oleh manajemen
tingkat bawah aktivitas dengan melakukan kekeliruan penyajian data
keuangan atau data internal untuk memperoleh kompensasi, melancarkan
promosi jabatan, atau menghindari penalti atas performa yang kurang.
Fraud yang dilakukan manajemen biasanya melibatkan tiga hal berikut: (1)
Manajemen yang mempunyai struktur pengendalian internal sama atau
mirip, (2) Melibatkan penggunaan pelaporan keuangan untuk menciptakan
ilusi bahwa perusahaan lebih sehat dan mempunyai potensi lebih
dibandingkan faktanya dan (3) Menyamarkan melalui aktivitas atau
transaksi bisnis yang kompleks, dan terkadang melibatkan pihak ketiga.
Secara umum aktivitas fraud (kecurangan) mencakup lima kondisi berikut:
1. Penyajian yang keliru (false representation), pasti ada penyajian yang
keliru atau kurang lengkap dalam pengungkapan
2. Fakta material (material fact), fakta merupakan hal yang substansial yang
mendorong seseorang untuk berbuat

6. P a g e 6 | 16
3. Niat (intent), selalu ada niat untuk mengarahkan ke hal yang keliru
(deceive)
4. Pengkhianatan kepercayaan (justifiable reliance), penyajian yang salah
terhadap faktor substansial yang diandalkan oleh pihak yang dirugikan
5. Kerugian (injury or loss), penipuan yang telah dilakukan mengakibatkan
kerugian pada korban
Menurut The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) (Asosiasi
Pemeriksa Kecurangan Bersertifikat, merupakan organisasi profesional
bergerak di bidang pemeriksaan atas kecurangan yang berkedudukan di
Amerika Serikat dan mempunyai tujuan untuk memberantas kecurangan,
mengklasifikasikan fraud) klasifikasi fraud yang diistilahkan dengan “Fraud
Tree” yaitu:
1. Penyimpangan atas asset (Asset Misappropriation). Asset
misappropriation meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau harta
perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk fraud yang paling mudah
dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat diukur/dihitung (defined
value).
2. Pernyataan palsu atau salah pernyataan (Fraudulent Statement).
Fraudulent statement meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau
eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi
kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan
(financial engineering) dalam penyajian laporan keuangannya untuk
memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah
window dressing.
3. Korupsi (Corruption). Jenis fraud ini yang paling sulit dideteksi karena
menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di
mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara
berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang
kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga factor integritasnya masih
dipertanyakan.
C. Faktor-Faktor Penyebab Korupsi (Corruption)
Menurut Ermansjah Djaja dalam buku Memberantas korupsi Bersama KPK
menyebutkan terdapat berbagai faktor seseorang melakukan korupsi. Berikut
adalah beberapa penyebab korupsi:
1. Sistem Penyelenggaraan Negara yang Keliru. Sebagai negara yang
berkembang seharusnya pemerintah memperioritaskan pembangunan di
bidang pendidikan. Tetapi selama puluhan tahun mulai dari Orde Lama,
Orde Baru sampai dengan era Reformasi, pembangunan difokuskan di
bidang ekonomi. Padahal setiap negara berkembang memiliki keterbatasan

7. P a g e 7 | 16
jumlah SDM, uang, manajemen dan tekhnologi. konsekuensinya, semua
diimpor dari luar negeri.
2. Kompensasi PNS yang Rendah. Karena gaji yang rendah, banyak
anggota PNS yang melakukan tindakan korupsi. Rendahnya gaji tidak
diimbangi dengan pola hidup yang sederhana, karena sebagian besar
pegawai memiliki gaya hidup yang konsumtif.
3. Pejabat yang Serakah. Karena memiliki pola hidup yang konsumtif, timbul
keinginan dalam diri pejabat untuk memperkaya diri secara instan.
Kemudian lahirlah sikap serakah dimana pejabat menyalahgunakan
wewenang dan jabatannya dan menjadi penyebab terciptanya masyarakat
majemuk dan multikultural.
4. Law Enforcement Tidak Berjalan. Penegakkan hukum di Indonesia
sangatlah bobrok. penegakkan hukum tidak berjalan hampir di seluruh lini
kehidupan, baik di instasi pemerintahan maupun di lembaga
kemasyarakatan karena segala sesuatu diukur dengan uang.
5. Hukuman yang Ringan Terhadap Koruptor. Karena para koruptor
mendapat hukuman yang ringan, maka tidak menimbulkan efek jera bagi
mereka yang melakukan korupsi. Bahkan tidak menimbulkan rasa takut
dalam masyarakat, sehingga para pejabat tetap melakukan KKN.
6. Tidak Ada Keteladanan Pemimpin. Minimnya pemimpin yang dapat
dijadikan teladan, menyebabkan Indonesia sulit untuk terbebas dari jerat
korupsi. Hal ini menyebabkan kehidupan berbangsa dan bernegara
mendekati jurang kehancurannya.
7. Pengawasan yang Tidak Efektif
8. Budaya Masyarakat yang Kondusif KKN. Dalam Negara agraris seperti
Indonesia, masyarakatnya cenderung peternalistik. Dengan demikian,
mereka turut melakukan KKN dalam urusan sehari-hari. Misal mengurus
KTP, SIM, PBB dan masih banyak lagi. Hal tersebut mereka lakukan karena
meniru apa yang dilakukan oleh pejabat, elit politik, tokoh masyarakat,
pemuka agama, yang oleh masyarakat diyakini sebagai tindakan yang
wajar.
D. Faktor-Faktor Penyebab Penipuan (Fraud)
Beberapa faktor yang berkontribusi pada terjadinya fraud yang dikenal dengan
istilah Segitiga Fraud (Fraud Triangle) yang dilakukan oleh manajemen atau
yang dilakukan oleh karyawan, yaitu:
1. Tekanan situasi (situational pressure), termasuk individu ataupun yang
berhubungan dengan pekerjaan sehingga memaksa individu bertindak tidak
jujur.
2. Kesempatan (opportunity), termasuk akses langsung terhadap aset dan
atau akses terhadap informasi yang mengendalikan aset

8. P a g e 8 | 16
3. Etika (ethics), berkaitan dengan karakter dan tingkat moral seseorang yang
menekan tindakan tidak jujur atau merugikan.
Pemikir Jack Bologne mengatakan sifat manusia yang terdiri dari Greed,
Opportunity, Need, Exposes yang mendorong pada terjadinya fraud. Keempat
hal tersebut disederhanakan menjadi GONE theory.
1. Greed (Kesarakahan). Terkait keserakahan dan kerakusan para pelaku.
2. Opportunity (Kesempatan). Terkait dengan sistem yang memberi lubang
terjadinya fraud.
3. Need (Kebutuhan). Berhubungan dengan sikap mental yang tidak pernah
cukup, penuh sikap konsumerisme, dan selalu sarat kebutuhan yang tak
pernah usai.
4. Exposes (Pengungkapan). Berkaitan dengan hukuman pada pelaku yang
rendah sehingga hukuman yang tidak membuat jera sang pelaku maupun
orang lain.
Faktor Greed dan Need adalah faktor yang berhubungan dengan individu
pelaku kecurangan, disebut faktor individual. Sedangkan faktor Opportunity
dan Exposure merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai
korban perbuatan kecurangan disebut juga faktor generic.
1. Faktor individu. Terkait dengan faktor ini berikut hal-hal yang
mempengaruhinya, yaitu
a. Moral. Faktor ini berhubungan dengan keserakahan (greed).
b. Motivasi. Faktor ini berhubungan dengan kebutuhan (need), yang
lebih cenderung berhubungan dengan pandangan/pikiran dan
keperluan pegawai/pejabat yang terkait dengan aset yang dimiliki
perusahaan/instansi/organisasi tempat ia bekerja. Selain itu tekanan
(pressure) yang dihadapi dalam bekerja dapat menyebabkan orang
yang jujur mempunyai motif untuk melakukan kecurangan.
2. Faktor generic. Terkait dengan faktor ini berikut hal-hal yang
mempengaruhinya, yaitu
a. Kesempatan. Untuk melakukan fraud tergantung pada kedudukan
pelaku terhadap objek kecurangan. Kesempatan untuk melakukan
kecurangan selalu ada pada setiap kedudukan. Namun, ada yang
mempunyai kesempatan besar dan ada yang kecil. Secara umum
manajemen suatu organisasi/perusahaan mempunyai kesempatan
yang lebih besar untuk melakukan kecurangan daripada karyawan.
b. Pengungkapan. Suatu kecurangan belum menjamin tidak
terulangnya kecurangan tersebut baik oleh pelaku yang sama
maupun oleh pelaku yang lain. Oleh karena itu, setiap pelaku
kecurangan seharusnya dikenakan sanksi apabila perbuatannya
terungkap.

9. P a g e 9 | 16
E. Langkah-langkah Pencegahan Korupsi dan Penipuan
Berbagai hal bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi dan
penipuan, antara lain dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa
dan bernegara, yaitu antara lain:
1. Dalam bidang agama. Bahwa dalam agama manapun melarang untuk
melakukan tindakan korupsi dan penipuan karena dapat merugikan orang
lain demi keuntungan pribadi, kiranya seluruh aspek masyarakat dan
pemerintah dapat menanamkan ilmu agama lebih intens lagi kepada anak-
anak sebagai penerus bangsa, dan untuk selanjutnya saat ini menjadi
contoh serta suri tauladan yang baik bagi para penerus bangsa.
 Setiap rohaniwan selalu menyelipkan topik korupsi dan penipuan
dikaitkan dengan ajaran agama ketika setiap proses pengajaran
ketika hari-hari besar keagamaan.
2. Dalam bidang pendidikan. Bahwa dalam dunia pendidikan, pemerintah
serta masyarakat dan orangtua bekerja sama dalam memberikan pelajaran
dan pendidikan tentang berperilaku jujur, adil serta bertanggung jawab
dalam kehidupan bermasyarakat kelak setelah masa pendidikan selesai.
 Memasukkan topik korupsi dan penipuan dalam kurikulum pindidikan
yang dikaitkan dalam bidang pendidikan yang diajarkan sehingga
setiap peserta didik mengerti bahwa tindakan korupsi dan penipuan
adalah tindakan yang benar-benar harus dihindari.
3. Dalam bidang hukum. Bahwa khususnya di Indonesia penerapan hukum
harus lebih tegas dan keras terhadap para pelanggar tindak pidana korupsi
dan penipuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya dan bisa
menjadi pertimbangan preventif bagi yang akan melakukannya.
 Penerapan hukuman yang maksimal atas semua tindakan korupsi
dan penipuan.
 Penerapan kerja sosial pada negara sebagai bagian dari penyadaran
dan memberikan efek jera.
4. Dalam bidang politk. Bahwa para politisi di Indonesia seharusnya tidak
perlu ikut campur dalam hal-hal yang menjadi kewenangan dan tanggung
jawab para lembaga-lembaga pemberantas korupsi dan fraud, agar
menjadikan lembaga-lembaga tersebut independen, bukan karena campur
tangan orang lain yang memiliki berbagai kepentingan.
 Sebagai legislator seharusnya membuat code of conduct yang
mengatur cara bekerja yang mampu menghindarkan dari perbuatan
korupsi dan penipuan.
5. Dalam bidang sosial budaya. Bahwa diketahui bersama bahwa norma-
norma yang ada didalam masyarakat sejak dulu hingga saat ini sudah
terkandung yang secara singkat adalah melarang melakukan perbuatan
yang merugikan orang-orang lain seperti tindakan korupsi dan penipuan.
Sehingga pelakunya pun mendapatkan hukuman sosial dari masyarakat.

10. P a g e 10 | 16
 Menerapkan pengucilan kepada koruptor agar menjadi contoh
perbuatan buruk bagi masyarakat sehingga tidak ada seorang pun
akan mencoba-coba untuk melakukannya.
6. Dalam bidang pertahanan keamanan. Bahwa dengan kecanggihan
teknologi yang ada saat ini, sehingga memudahkan pertukaran informasi
yang terkait dengan terjadinya tindakan korupsi dan penipuan. Maka perlu
juga dilakukan pengawasan terhadap hal-hal tersebut.
 Membentuk team cyber yang mengamati setiap perkembangan yang
terkait dengan bentuk-bentuk pertukaran informasi yang membuat
tindakan-tindakan korupsi dan penipuan yang semakin canggih dan
mencegah penyebarannya.
7. Dalam bidang ekonomi. Bahwa dengan terus berkembangnya ekonomi,
maka bidang ini adalah bidang sentral dimana korupsi dan penipuan dapat
terjadi. Maka diperlukan pengaturan yang semakin jelas hubungan antar
lembaga yang berbasis pada kepentingan ekonomi. Khususnya lembaga-
lembaga ekonomi dan lembaga-lembaga pemerintahan.
 Membuat sistem yang bersifat online sehingga menghindarkan
pertemuan langsung antara regulator (pengambil keputusan) dengan
pelaku ekonomi sehingga menekan terjadinya berbagai bentuk
tindakan korupsi dan penipuan.
F. Langkah-langkah Pemberantasan Korupsi dan Penipuan
Berbagai hal bisa dilakukan untuk memberantas tindakan korupsi dan
penipuan yang bertujuan untuk memberikan efek jera. Karena tanpa efek
tersebut maka pemberantasan tidak ada manfaatnya, seperti kata pepatah,
patah satu tumbuh seribu. Agar pemberantasan berdampak efektif maka
langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain:
1. Represif
a. Memperkuat posisi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai
lembaga pemerintah yang bertugas untuk menghilangkan korupsi
dan penipuan dari bumi Indonesia baik secara internal (dalam
internal aktivitas tidak dimungkinkan terjadinya tindakan korupsi dan
penipuan) maupun secara eksternal (dalam eksternal aktivitas
semuanya dibawah lindungan undang-undang sehingga siapapun
dapat ditangkap karena telah melakukan tindakan korupsi)
b. Menyeret para pelaku ke meja hijau dengan hukuman selain
menjalani hukuman dengan hukuman maksimal di lembaga
pemasyarakatan, pelaku harus mengembalikan semua harta
kekayaan yang sudah diambilkan bahwa bisa sampai dimiskinkan.
2. Perbaikan sistem
a. Semua sistem yang terkait dengan uang/harta harus dilakukan
secara terbuka (baca: online) dan terintegrasi sehingga stakeholder

11. P a g e 11 | 16
bisa melihat dan mengawasi penggunaan uang/harta milik negara
sesuai peruntukannya.
b. Semua pejabat negara juga harus melaporkan semua harta
kekayaannya yang diperoleh selama menjabat serta pergerakan
hartanya dibawah pengawasan PPATK.
c. Penerapan sanksi yang berat bagi pemberi dan penerima gratifikasi
sehingga siapa pun yang berniat akan berfikir ribuan kali.
3. Edukasi dan Kampanye
a. Menyiarkan melalui berbagai media massa perkembangan kasus
korupsi sehingga paradigma masyarakat semakin kuat bahwa
tindakan korupsi dan penipuan adalah tindakan yang harus dijauhi
bahkan untuk dipikirkan sedikitpun tidak.
b. Setiap tindakan korupsi dan penipuan disosialisasikan secara terus
menerus bersama dengan berbagai akibat yang akan diterima jika
hal tersebut bisa dibuktikan di dalam pengadilan.
DAFTAR PUSTAKA
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi
Anonymous. 2017. Korupsi. Diakses pada tanggal 10 Desember 2017 pukul
07:11. https://id. wikipedia.org/wiki/Korupsi
Anonymous. 2017. Fraud. Diakses pada tanggal 10 Desember 2017 pukul
07:13. https://id. wikipedia.org/wiki/Penipuan
Anonymous. 2017. Pengertian Kecurangan (Fraud). Diakses pada tanggal 10
Desember 2017 pukul 09:16. http://www.suduthukum.com/2017/02/penger-
tian-kecurangan-fraud.html.
Anonymous. 2015. Jenis-jenis Fraud. Diposting pada tanggal 16 September
2015. Diakses pada tanggal 10 Desember 2017 pukul 09:41.
https://accounting.binus.ac.id/2015/09/16/ jenis-jenis-fraud/
Dedi Rainer. 2017. 30 Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli, Bentuk, Faktor
Penyebab, Ciri-Ciri, Dampak, Cara Mengatasi Korupsi Terlengkap. Diposting
pada tanggal 5 Juli 2017. Diakses pada tanggal 10 Desember 2017.
http://www.spengetahuan.com/2017/07/30-pengertian-korupsi-menurut-para-
ahli-bentuk-faktor-penyebab-ciri-ciri-dampak-cara-mengatasi-korupsi.html.
Irfan. 2010. Korupsi dan Pengertiannya. Diposting pada tanggal 11 Januari
2010. Diakses pada tanggal 10 Desember 2017 pukul 09:23. http://soloraya.
net/korupsi-dan-pengertiannya/

12. P a g e 12 | 16
Muchlisin Riadi. 2013. Pengertian, Model, Bentuk dan Jenis-Jenis Korupsi.
Diposting pada tanggal 31 Agustus 2013. Diakses pada tanggal 10 Desember
2017 pukul 09:28. http://www.kajianpustaka.com/2013/08/pengertian-model-
bentuk-jenis-korupsi.html
Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA. 2017. Modul Perkuliahan Business Ethics & Good
Governance Corruption and Fraud. 2017. Universitas Mercu Buana.
Roeshanny. 2009. GONE Theory. Diposting pada tanggal 4 Februari 2009.
Diakses pada tanggal 10 Desember 2017 pukul 10:20. https://roeshanny.word
press.com/2009/02/04/gone-theory/
Utsman Ali. 2015. Pengertian Tindak Pidana Korupsi. Diposting pada tanggal
27 Maret 2015 01:00. Diakses pada tanggal 10 Desember 2017 pukul 07:44.
http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertian-tindak-pidana-korupsi.
html
World Bank. 2017. What is Fraud and Corruption? Diakses pada tanggal 10
Desember 2017 pukul 06:57. http://www.worldbank.org/en/about/unit/integrity-
vice-presidency/what-is-fraud-and-corruption.

13. P a g e 13 | 16
Judul :TENTANG CORRUPTION DAN FRAUD DAN
CARA MENGATASINYA AGAR TIDAK
TERJADI TINDAKAN CORRUPTION DAN
FRAUD DI LINGKUNGAN KERJA PT
AUTOCOMP SYSTEMS INDONESIA
Tugas :Quiz 13 BE & GG
Nama Mahasiswa :Rachmad Hidayat
Nomor Induk Mahasiswa :55117110127
Dosen Pengampu :Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA
===========================================================
1) Hal-hal yang terkait dengan corruption dan fraud
Corruption berdasarkan pemahaman pasal 2 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Corruption (korupsi)
merupakan tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri/orang lain
(perseorangan atau sebuah korporasi) , yang secara langusng maupun tidak
langsung merugikan keuangan atau prekonomian negara, yang dari segi
materiil perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan
nilai-nilai keadilan masyarakat.
Sehingga jenis korupsi menurut pengertian diatas:
1. Korupsi yang terkait dengan merugikan keuangan Negara
2. Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap
3. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan
4. Korupsi yang terkait dengan pemerasan
5. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang
6. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi
Fraud menurut Surat Edaran Bank Indonesia no 13/28/DPNP tanggal 09
Desember 2011, fraud (penipuan) adalah tindakan penyimpangan atau
pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu atau
memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank
dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah,
atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku fraud (kecurangan)
memperoleh keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung.
Menurut The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) klasifikasi fraud
diistilahkan dengan “Fraud Tree” yaitu:
1. Penyimpangan atas asset (Asset Misappropriation). Asset misappropriation
meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak
lain. Ini merupakan bentuk fraud yang paling mudah dideteksi karena
sifatnya yang tangible atau dapat diukur/dihitung (defined value).

14. P a g e 14 | 16
2. Pernyataan palsu atau salah pernyataan (Fraudulent Statement).
Fraudulent statement meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau
eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi
kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan
(financial engineering) dalam penyajian laporan keuangannya untuk
memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah
window dressing.
3. Korupsi (Corruption). Jenis fraud ini yang paling sulit dideteksi karena
menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di
mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara
berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang
kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga factor integritasnya masih
dipertanyakan.
2) Kondisi kerja di lingkungan kerja saya terkait indikasi korupsi dan penipuan.
Saya bekerja di perusahaan Jepang yang berbasis di Jepang. Nama
perusahaan saya adalah PT Autocomp Systems Indonesia. Perusahaan
tersebut bergerak di bidang automotive component yang mempunyai
pelanggan dan pemasok di dalam negeri maupun di luar negeri. Hingga saat
ini, di perusahaan tersebut, tidak ada indikasi terjadinya kasus korupsi dan
penipuan. Hal ini didasarkan pada beberapa indikator yang menjadi tolok ukur
antara lain:
A. Terkait Sumber Daya Manusia
Perihal lingkungan kerja, PT Autocomp Systems Indonesia memberikan
peluang yang sama bagi setiap karyawan. Perusahaan kami berkomitmen
untuk mengembangkan sumber daya manusia yang beragam dengan latar
belakang yang berbeda-beda serta menyediakan lingkungan kerja di mana
orang diperlakukan secara adil.
Rekrutmen dan promosi karyawan dilakukan berdasarkan prestasi dan
kinerja. Perlakuan adil dengan tidak membedakan antara ras, etnis, gender
atau atribut fisik lainnya. Langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk
meningkatkan sumber daya manusia dengan tujuan agar bisa menghindarkan
dari prilaku korupsi dan penipuan, antara lain:
1. Perekrutan Sumber Daya Manusia
Setelah kriteria kuantitas dan kualitas terpenuhi, sourcing untuk personil
kunci dilakukan secara internal dari dalam perusahaan untuk tujuan
efisiensi, sebelum perekrutan eksternal dilakukan dengan prosedur
ketat untuk mencapai produktivitas kerja yang optimal.
2. Pemetaan Sumber Daya Manusia

15. P a g e 15 | 16
Sebuah pemetaan SDM yang komprehensif dilakukan karyawan
perusahaan untuk memperoleh data yang akurat pada kemampuan dan
potensi masing-masing karyawan, sehingga penilaian personil dapat
dilakukan secara terorganisir dan akurat.
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengembangan sumber daya manusia, terutama mereka dengan
potensi untuk tumbuh dan berkembang. Pengembangan ini dilakukan
melalui sarana pendidikan dan pelatihan, penugasan kerja, peningkatan
tanggung jawab pekerjaan, rotasi pekerjaan dan bimbingan dari atasan
langsung.
4. Mempertahankan Bakat
Dalam upaya untuk mempertahankan tenaga kerja berbakat dengan
merumuskan skala upah dan kompensasi yang menarik berdasarkan
benchmarking terhadap perusahaan sejenis di Indonesia.
5. Hubungan Industrial
Perusahaan menjunjung tinggi hukum perburuhan dari Indonesia dan
menganggap karyawannya sebagai aset Perusahaan. Administrasi
yang sesuai dari keterangan karyawan adalah penting dalam
membangun kepercayaan antara karyawan dan antara karyawan dan
Perusahaan. Melindungi hak-hak karyawan dan memberikan layanan
kepada karyawan dalam bentuk pelayanan kesejahteraan, kesehatan
dan keselamatan kerja.
Beberapa langkah strategis tersebut diatas, menunjukkan upaya dari
pihak manajemen PT Autocomp Systems Indonesia untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia mampu mencegah terjadinya tindakan korupsi
dan fraud (penipuan) yang mungkin terjadi di lingkungan perusahaan.
B. Terkait Regulasi Perusahaan
Agar sumber daya manusia yang sudah baik tetap bisa bekerja dengan baik
tentunya harus ada regulasi yang tetap menjaga agar potensi terjadinya
tindakan korupsi dan fraud (penipuan) dapat dihindarkan dan dicegah.
Beberapa regulasi yang dibuat oleh perusahaan yang juga terintegrasi
dengan parent company yang berada di Jepang adalah:
1. Code of Conduct
Sebuah aturan yang diangkap semacam “Kitab Suci” yang mengatur
tingkah laku setiap stakeholder yang memberikan petunjuk untuk
menghindarkan dari hal-hal yang melanggar regulasi pemerintah dan
norma yang berlaku.
2. Internal Auditor
Tentunya setiap pekerjaan walaupun telah memiliki berbagai aturan
yang berlaku seperti code of conduct, job description, regulasi dan

16. P a g e 16 | 16
sebagainya, tetap perlu dilakukan pengecekan apakah semua langkah
yang diambil dan hasil yang diperoleh sudah sesuai dengan semua
aturan diatas. Jika terdapat temuan atau opportunity perbaikan dapat
menjadi langkah awal untuk perbaikan dari regulasi yang ada.
3. Compliance Regulation
Regulasi ini adalah regulasi yang khusus untuk mencegah berbagai
pelanggaran yang sudah umum saat ini atau mungkin terjadi termasuk
juga korupsi didalamnya. Adapun hal-hal yang mendapat perhatian
khusus antara lain:
a. Hal-hal yang terkait dengan perusahaan dan perizinan (corporate
matters and license)
b. Karyawan dan hak-hak asasi manusia (labor and human rights)
c. Hak kekayaan intelektual (intellectual property)
d. Perdagangan yang setara (hukum persaingan usaha, anti korupsi)
(fair trading (competition law, anti-corruption))
e. Manajemen eksport dan import (export/import management)
f. Akuntansi (accounting)
g. Lingkungan (environment)
h. Keselamatan dan Kesehatan (safety and health)
Beberapa regulasi strategis tersebut diatas, menunjukkan upaya dari
pihak manajemen PT Autocomp Systems Indonesia untuk memastikan bahwa
segala daya dan upaya dari sumber daya manusia untuk mampu mencegah
terjadinya tindakan korupsi dan fraud (penipuan) yang mungkin terjadi di
lingkungan perusahaan.
Daftar Pustaka
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.
Compliance organizational structure PT Autocomp Systems Indonesia. 2014.
Anonymous. 2015. Jenis-jenis Fraud. Diposting pada tanggal 16 September
2015. Diakses pada tanggal 10 Desember 2017 pukul 09:41.
https://accounting.binus.ac.id/ 2015/09/16/ jenis-jenis-fraud/
Irfan. 2010. Korupsi dan Pengertiannya. Diposting pada tanggal 11 Januari
2010. Diakses pada tanggal 10 Desember 2017 pukul 09:23.
http://soloraya.net/korupsi-dan-pengertiannya/