1. Manajemen keuangan dalam dokumen ini berkaitan dengan penganggaran dan anggaran sebagai rencana keuangan suatu lembaga untuk mencapai target tertentu. 2. Dokumen ini membahas masalah etika dalam keuangan seperti suap, pemaksaan, penipuan, pencurian dan diskriminasi serta langkah penanggulangan penipuan bank seperti kasus Bank Century. 3. Kasus Bank Century menyebabkan kerugian besar bagi nasabah akibat pen

1. BUSINESS ETHIC AND GOOD GOVERNANCE
“ETHICAL ISSUES IN FINANCIAL MANAGEMENT”
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA
DISUSUN OLEH :
NOVITA HERLISSHA (55117120067)
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
2018

2. 2
ETHICAL ISSUES IN FINANCIAL MANAGEMENT
QUIZ
Manajemen keuangan adalah manajemen yang mengaitkan pemerolehan (acquisition),
pembiayaan/pembelanjaan (financing), dan manajemen aktiva dengan tujuan secara
menyeluruh dari suatu perusahaan. Sehingga dapat diartikan bahwa Manajemen
keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan,
pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau
perusahaan. Tujuan Manajemen Keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai
perusahaan. Dengan demikian apabila suatu saat perusahaan „Bertanggung jawab
terhadap tiga keputusan pokok manajemen keuangan pemerolehan (acquisition),
pembiayaan/pembelanjaan (financing), dan manajemen aktiva secara efisien.
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.
Menghadapi tantangan dalam mengelola aktiva secara efisien dalam perubahan yang
terjadi pada : persaingan antar perusahaan; perekonomian dunia yang tidak menentu;
perubahan teknologi; dan tingkat inflasi dan bunga yang berfluktuasi. Ada pun kriteria
standar etika untuk manajemen keuangan dalam (Ali, Hapzi, 2018) yaitu :
1) Competance
Praktisi akuntansi manajemen dan manajemen keuangan memiliki tanggung jawab
untuk mempertahankan tingkat sesuai kompetensi profesional dengan pengembangan
pengetahuan dan keterampilan, melakukan tugas profesional mereka sesuai dengan
hukum, peraturan dan standar teknis, menyiapkan laporan lengkap dan jelas untuk
memperoleh informasi yang relevan dan dapat dipercaya.
2) Confidentiality
Praktisi akuntansi manajemen dan manajemen keuangan memiliki tanggung jawab
untuk menahan diri dari mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dalam
pekerjaan mereka kecuali bila diizinkan, atau keperluan hukum untuk melakukannya.,
menginformasikan pada bawahan, mengenai kerahasiaan informasi yang diperoleh
dalam pekerjaan mereka dan memantau kegiatan mereka untuk menjamin
pemeliharaan kerahasiaan, menahan diri dari untuk menggunakan informasi rahasia

3. 3
yang diperoleh dalam pekerjaan mereka untuk keuntungan tidak etis atau ilegal baik
secara pribadi atau melalui pihak ketiga.
3) Integritas Adalah perlindungan terhadap dalam sistem dari perubahan yang tidak
terotorisasi, baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Integritas
mengharuskan untuk menghindari “conflicts of interest”, menghindari kegiatan yang
dapat menimbulkan prasangka terhadap kemampuan mereka dalam menjunjung etika.
Mereka juga harus menolak pemberian dan hadiah yang dapat mempengaruhi
tindakan mereka. Mereka juga tidak boleh menjatuhkan legitimasi perusahaan, tetapi
harus mengakui keterbatasan profesionalisme mereka, mengkomunikasikan informasi
yang menguntungkan atau merugikan, dan menjauhi diri dari prilaku yang dapat
mendiskreditkan profesi mereka.
4) Objektivitas
Praktisi akuntansi manajemen dan manajemen keuangan memiliki tanggung jawab
untuk Mengkomunikasikan informasi secara adil dan obyektif dan mengungkapkan
penuh semua informasi relevan yang dapat diharapkan untuk mempengaruhi
pemahaman pengguna dimaksudkan dari laporan, komentar, dan rekomendasi yang
disampaikan.
5) Resolusi Konflik Etis
Dalam menerapkan standar etika, praktisi manajemen akuntansi dan manajemen
keuangan mungkin mengalami masalah dalam mengidentifikasi perilaku tidak etis
atau dalam menyelesaikan konflik etis. Ketika dihadapkan dengan isu-isu etis yang
signifikan praktisi manajemen akuntansi dan manajemen keuangan harus mengikuti
kebijakan yang ditetapkan dari bantalan organisasi pada resolusi konflik tersebut. Jika
kebijakan ini tidak menyelesaikan konflik etika.
1. Manajemen Keuangan
Manajemen keuangan dalam konteks pembahasan ini adalah berhubungan dengan
penganggaran. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang
meliputi seluruh kegiatan bank yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter yang
berlaku untuk jangka waktu tertentu di masa mendatang. Anggaran berkaitan dengan
manajemen keuangan yang berkaitan dengan waktu realisasi, maka biasanya disebut

4. 4
dengan rencana keuangan (budgetting). Rencana keuangan adalah rencana keuangan
lembaga bisnis yang merupakan terjemahan program kerja lembaga bisnis ke dalam
sasaran-sasaran (target) keuangan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu.
Penganggaran budgetting merupakan proses yang mencakup : Penyusunan rencana kerja
lengkap untuk setiap jenis tingkat kegiatan dan setiap jenis tingkat kegiatan yang ada
pada suatu lembaga. Penentuan rencana kerja dalam bentuk mata uang dan kesatuan
kuantitatif lainnya, dilakukan melalui sistematika dan logika yang dapat
dipertanggungjawabkan. Anggaran merupakan alat koordinasi yang ampuh bagi Top
Manajer dalam mengelola bank, dalam rangka mencapai rencana yang telah ditetapkan.
Anggaran merupakan alat pengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja,
sekaligus dipakai sebagai alat evaluasi dan penetapan tindak lanjut. Anggaran merupakan
alat pengawas dan pengendalian jalannya bisnis. (Ali, Hapzi, 2018)
2. Masalah Etis dalam Keuangan
Kasus pelanggaran etika bisnis merupakan hal yang biasa dan wajar pada masa kini.
Secara tidak sadar, kita sebenarnya menyaksikan banyak pelanggaran etika bisnis dalam
kegiatan berbisnis di Indonesia. Banyak hal yang berhubungan dengan pelanggaran etika
bisnis yang sering dilakukan oleh para pebisnis yang tidak bertanggung jawab di
Indonesia. Berbagai hal tersebut merupakan bentuk dari persaingan yang tidak sehat oleh
para pebisnis yang ingin menguasai pasar. Selain untuk menguasai pasar, terdapat faktor
lain yang juga mempengaruhi para pebisnis untuk melakukan pelanggaran etika bisnis,
antara lain untuk memperluas pangsa pasar, serta mendapatkan banyak keuntungan.
Secara umum masalah-masalah yang sering di jumpai dalam pelanggaran etika bisnis
dapat diklasifikasikan dalam lima kategori. Klasifikasi masalah dalam (Ali, Hapzi, 2018)
tersebut yaitu:
a. Suap (Bribery) Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui
atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan
supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang
berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan
umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3

5. 5
(tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah)
(Pasal 3 UU 3/1980).
b. Paksaaan (Coercion) Pemaksaan adalah praktek memaksa pihak lain untuk
berperilaku dengan cara spontan (baik melalui tindakan atau tidak bertindak) dengan
menggunakan ancaman, intimidasi, penipuan, atau bentuk lain dari tekanan atau
kekuatan. Tindakan seperti itu digunakan sebagai leverage, untuk memaksa korban
untuk bertindak dengan cara yang dikehendaki. Pemaksaan mungkin melibatkan
hukuman fisik yang sebenarnya sakit / cedera atau kerusakan psikologis dalam rangka
untuk meningkatkan kredibilitas dari sebuah ancaman. Ancaman bahaya lebih lanjut
dapat menyebabkan kerjasama atau ketaatan orang yang dipaksa. Penyiksaan adalah
salah satu contoh yang paling ekstrem yaitu pemaksaan sakit parah yang diderita
korban untuk mengekstrak informasi yang dikehendaki dari partai disiksa.
c. Penipuan (Deception) Pasal 378 KUHP di atas, maka R. Sugandhi (1980 : 396-397)
mengemukakan pengertian penipuan bahwa : Penipuan adalah tindakan seseorang
dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan
maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah
susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita
sesuatu yang seakan-akan benar.
d. Pencurian (Theft) Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur – unsurnya
dirumuskan dalam pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk
pokoknya yang berbunyi : “Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya
atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau
denda paling banyak Rp. 900,00”.
e. Diskrimi-nasi tidak jelas (Unfair Discrimination) Adalah perlakuan tidak adil atau
penolakan terhadap orang-orang tertentu yang disebabkan oleh ras, jenis kelamin,
kewarganegaraan, atau agama.
3. Langkah-Langkah Terhadap Penipuan Bank
Krisis yang dialami Bank Century bukan disebabkan karena adanya krisis global, tetapi
karena disebakan permasalahan internal bank tersebut. Permasalahan internal tersebut

6. 6
adalah adanya penipuan yang dilakukan oleh pihak manajemen bank terhadap nasabah
menyangkut penyelewengan dana nasabah hingga Rp 2,8 Trilliun (nasabah Bank Century
sebesar Rp 1,4 Triliun dan nasabah Antaboga Deltas Sekuritas Indonesia sebesar Rp 1,4
Triliiun). Penjualan reksa dana fiktif produk Antaboga Deltas Sekuritas Indonesia.
Dimana produk tersebut tidak memiliki izin BI dan Bappepam LK. Kedua permasalahan
tersebut menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi nasabah Bank Century. Dimana
mereka tidak dapat melakukan transaksi perbankan dan uang mereka pun untuk
sementara tidak dapat dicairkan. Kasus Bank Century sangat merugikan nasabahnya
dimana setelah Bank Century melakukan kalah kliring, nasabah Bank Century tidak dapat
melakukan transaksi perbankan baik transaksi tunai maupun transaksi nontunai. „Setelah
kalah kliring, pada hari yang sama, nasabah Bank Century tidak dapat menarik uang kas
dari ATM Bank Century maupun dari ATM bersama. Kemudian para nasabah
mendatangi kantor Bank Century untuk meminta klarifikasi kepada petugas Bank.
Namun, petugas bank tidak dapat memberikan jaminan bahwa besok uang dapat ditarik
melalui ATM atau tidak. Sehingga penarikan dana hanya bisa dilakukan melalui teller
dengan jumlah dibatasi hingga Rp 1 juta. Hal ini menimbulkan kekhawatiran nasabah
terhadap nasib dananya di Bank Century. Setelah tanggal 13 November 2008, nasabah
Bank Century mengakui transksi dalam bentuk valas tidak dapat diambil, kliring pun
tidak bisa, bahkan transfer pun juga tidak bisa. Pihak bank hanya mengijinkan
pemindahan dana deposito ke tabungan dolar. Sehingga uang tidak dapat keluar dari
bank. Hal ini terjadi pada semua nasabah Bank Century. Nasabah bank merasa tertipu
dan dirugikan dikarenakan banyak uang nasabah yang tersimpan di bank namun sekarang
tidak dapat dicairkan. Para nasabah menganggap bahwa Bank Century telah
memperjualbelikan produk investasi ilegal. Pasalnya, produk investasi Antaboga yang
dipasarkan Bank Century tidak terdaftar di Bapepam-LK. Dan sudah sepatutnya pihak
manajemen Bank Century mengetahui bahwa produk tersebut adalah illegal. Hal ini
menimbulkan banyak aksi protes yang dilakukan oleh nasabah. Para nasabah melakukan
aksi protes dengan melakukan unjuk rasa hingga menduduki kantor cabang Bank
Century. Bahkan para nasabah pun melaporkan aksi penipuan tersebut ke Mabes Polri
hingga DPR untuk segera menyelesaikan kasus tersebut, dan meminta uang deposito
mereka dikembalikan. Selain itu, para nasabah pun mengusut kinerja Bapepam-LK dan

7. 7
BI yang dinilai tidak bekerja dengan baik. Dikarenakan BI dan Bapepam tidak tegas dan
menutup mata dalam mengusut investasi fiktif Bank Century yang telah dilakukan sejak
tahun 2000 silam. Kasus tersebut pun dapat berimbas kepada bank-bank lain, dimana
masyarakat tidak akan percaya lagi terhadap sistem perbankan nasional. Sehingga kasus
Bank Century ini dapat merugikan dunia perbankan Indonesia. Solusi Pemecahan
Masalah Pelanggaran Etika Bisnis, dari sisi manager Bank Century menghadapi dilema
dalam etika dan bisnis. Hal tersebut dikarenakan manager memberikan keputusan
pemegang saham Bank Century kepada Robert Tantular, padahal keputusan tersebut
merugikan nasabah Bank Century. Tetapi disisi lain, manager memiliki dilema dimana
pemegang saham mengancam atau menekan karyawan dan manager untuk menjual
reksadana fiktif tersebut kepada nasabah. Manajer Bank Century harus memilih dua
pilihan antara mengikuti perintah pemegang saham atau tidak mengikuti perintah tersebut
tetapi dengan kemungkinan dia berserta karyawan yang lain terkena PHK. Dan pada
akhirnya manager tersebut memilih untuk mengikuti perintah pemegang saham
dikarenakan manager beranggapan dengan memilih option tersebut maka perusahaan
akan tetap sustain serta melindungi karyawan lain agar tidak terkena PHK dan sanksi
lainnya. Walaupun sebenarnya tindakan manager bertentangan dengan hukum dan etika
bisnis. Solusi dari masalah ini sebaiknya manager lebih mengutamakan kepentingan
konsumen yaitu nasabah Bank Century. Karena salah satu kewajiban perusahaan adalah
memberikan jaminan produk yang aman. Dari sisi pemegang saham yaitu Robert
Tantular, terdapat beberapa pelanggaran etika bisnis, yaitu memaksa manajer dan
karyawan Bank Century untuk menjual produk reksadana dari Antaboga dengan cara
mengancam akan mem-PHK atau tidak memberi promosi dan kenaikan gaji kepada
karyawan dan manajer yang tidak mau menjual reksadana tersebut kepada nasabah.
Pelanggaran yang terakhir adalah, pemegang saham mengalihkan dana nasabah ke
rekening pribadi. Sehingga dapat dikatakan pemegang saham hanya mementingkan
kepentingan pribadi dibanding kepentingan perusahaan, karyawan, dan nasabahnya
(konsumen). Solusi untuk pemegang saham sebaiknya pemegang saham mendaftarkan
terlebih dahulu produk reksadana ke BAPPEPAM untuk mendapat izin penjualan
reksadana secara sah. Kemudian, seharusnya pemegang saham memberlakukan dana
sabah sesuai dengan fungsinya (reliability), yaitu tidak menyalah gunakan dana yang

8. 8
sudah dipercayakan nasabah untuk kepentingan pribadi. Dalam kasus Bank Century ini
nasabah menjadi pihak yang sangat dirugikan. Dimana Bank Century sudah merugikan
para nasabahnya kurang lebih sebesar 2,3 trilyun. Hal ini menyebabkan Bank Century
kehilangan kepercayaan dari nasabah. Selain itu karena dana nasabah telah
disalahgunakan maka menyebabkan nasabah menjadi tidak sustain, dalam artian ada
nasabah tidak dapat melanjutkan usahanya, bahkan ada nasabah yang bunuh diri
dikarenakan hal ini. Solusi untuk nasabah sebaiknya dalam memilih investasi atau
reksadana nasabah diharapkan untuk lebih berhati-hati dan kritis terhadap produk yang
akan dibelinya. Jika produk tersebut adalah berupa investasi atau reksadana, nasabah
dapat memeriksa kevalidan produk tersebut dengan menghubungi pihak BAPPEPAM.
Dikarenakan kasus ini kinerja BI dan BAPPEPAM sebagai pengawas tertinggi dari
bankbank nasional menjadi diragukan, karena BI dan BAPPEPAM tidak tegas dan lalai
dalam memproses kasus yang menimpa Bank Century. Dimana sebenarnya BI dan
BAPPEPAM telah mengetahui keberadaan reksadana fiktif ini sejak tahun 2005. Untuk
Bank-bank nasional lainnya pengaruh kasus Bank Century mengakibatkan hampir
terjadinya efek domino dikarenakan masyarakat menjadi kurang percaya dan takut bila
bank-bank nasional lainnya memiliki “penyakit” yang sama dengan Bank Century
dikarenakan krisis global, dengan kata lain merusak nama baik bank secara umum. Solusi
untuk BI dan BAPPEPAM sebaiknya harus lebih tegas dalam menangani dan mengawasi
pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh bank-bank yang diawasinya. Selain itu
sebaiknya mereka lebih sigap dan tidak saling melempar tanggung jawab satu sama lain.
Dan saran untuk Bank Nasional lainnya, sebaiknya bank-bank tersebut harus lebih
memperhatikan kepentingan konsumen atau nasabah agar tidak terjadi kasus yang sama.
(Ali, Hapzi, 2018)
4. Masalah Etika Yang Timbul Dari Kegiatan Pemain Professional
Profesionalisme merupakan komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan
kemampuannya secara terus menerus.“Profesionalisme” adalah sebutan yang mengacu
kepada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk
senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Alam bekerja, setiap
manusia dituntut untuk bisa memiliki profesionalisme karena di dalam profesionalisme

9. 9
tersebut terkandung kepiawaian atau keahlian dalam mengoptimalkan ilmu pengetahuan,
skill, waktu, tenaga, sember daya, serta sebuah strategi pencapaian yang bisa memuaskan
semua bagian/elemen. Profesionalisme juga bisa merupakan perpaduan antara
kompetensi dan karakter yang menunjukkan adanya tanggung jawab moral. Kode etik
profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi, yang
mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat
dan sekaligus menjamin mutu profesi itu dimata masyarakat. Pelanggaran kode etik
profesi adalah penyelewengan/ penyimpangan terhadap norma yang ditetapkan dan
diterima oleh sekelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada
anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu
dimata masyarakat. Beberapa faktor mengenai penyebab pelanggaran kode etik : Tidak
berjalannya kontrol dan pengawasan dri masyarakat, Organisasi profesi tidak di lengkapi
dengan sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan
Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik profesi, karena
buruknya pelayanan sosialisasi dari pihak profesi sendiri Belum terbentuknya kultur dan
kesadaran dari para pengemban profesi untuk menjaga martabat luhur profesinya Tidak
adanya kesadaran etis da moralitas diantara para pengemban profesi untuk menjaga
martabat luhur profesinya. Adapun upaya yang diharapkan untuk menghindari
pelanggaran kode etik salah satunya bagi para pengguna internet adalah : Menghindari
dan tidak mempublikasi informasi yang secara langsung berkaitan dengan masalah
pornografi dan nudisme dalam segala bentuk. Menghindari dan tidak mempublikasi
informasi yang memiliki tendensi menyinggung secara langsung dan negative masalah
suku, agama dan ras(SARA), termasuk di dalamnya usaha penghinaan, pelecehan,
pendiskreditan, penyiksaan serta segala bentuk pelanggaran hak atas perseorangan,
kelompok/ lembaga/ institusi lain. Menghindari dan tidak mempublikasikan informasi
yang berisi Instruksi untuk melakukan perbuatan melawan hokum (illegal) positif di
Indonesia dan ketentuan internasional umumnya. Tidak menampilkan segala bentuk
eksploitasi terhadap anak-anak dibawah umur. Tidak mempergunakan, mempublikasikan
dan atau saling bertukar materi dan informasi yang memiliki korelasi terhadap kegiatan
pirating, hacking dan cracking. Bila mempergunakan script, program, tulisan, gambar/
foto, animasi, suara atau bentuk materi dan informasi lainnya yang bukan hasil karya

10. 10
sendiri harus mencantumkan identitas sumber dan pemilik hak cipta bila ada dan bersedia
untuk melakukan pencabutan bila ada yang mengajukan keberatan serta bertanggung
jawab atas segala konsekuensi yang mungkin timbul karenanya. (Ali, Hapzi, 2018)
FORUM
Setiap profesi memiliki etika yang berbeda-beda. Namun, setiap etika harus dipatuhi
karena etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara dan aturan dalam menjalankan setiap
pekerjaannya. Di dalam keuangan juga memiliki etika yang harus dipatuhi oleh setiap
anggotanya. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan
aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di
lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia
pendidikan dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya. Namun, pada praktiknya
pelanggaran kode etika profesi keuangan masih saja terjadi di Indonesia. (Elsha, Aren,
Riyadi, 2017)
Sebagai contoh Dalam kasus rekayasa laporan keuangan PT Dutasari Citra Laras
Direktur Utama PT Dutasari Citra Laras, Machfud Suroso, telah merekayasa audit
laporan keuangan perusahaan yang dipimpinnya. Dalam rekayasa tersebut, proses audit
yang dilakukan oleh auditor Irfan Nur Andri sengaja dibuat untuk merugi sebesar Rp40
miliar, hal ini dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak. Dalam hasil audit
sebenarnya, PT Dutasari Citra Laras meraup untung sebesar Rp28 miliar. Saksi
menyebut, audit keuangan PT Dutasari Citra Laras menemukan kerugian proyek
mekanikal elektrik pada pembangunan lanjutan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah
Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, sebesar Rp 40 miliar. Irfan dengan
posisinya sebagai auditor keuangan PT Dutasari Citra Laras, dapat mengetahui alur
keluar masuk dana perusahaan tersebut. Termasuk, dana-dana proyek mekanikal
elektronik untuk pekerjaan P3SON. Keterlibatan irfan mengaudit rekening perusahaan
itu, diawali permintaan staf operasional PT Dutasari Citra Laras, Yahya Novanto. Ia
mengaku tidak ingat persis kapan permintaan tersebut disampaikan. Tetapi yang jelas,
perintah mengaudit rekening perusahaan dijalankan secara serius. Saat memulai proses

11. 11
audit, Irfan Nur Andri mengaku menemukan kejanggalan. Kejanggalan itu terletak pada
tidak adanya data pendukung transaksi keuangan perusahaan. Artinya, data-data
keuangan yang diterimanya hanyalah data yang berasal dari perusahaan. Dia
menambahkan, saat itu sama sekali belum terpikir akan menemukan adanya kerugian.
Namun setelah diperiksa KPK, Irfan disodori data oleh penyidik. Data itu menyebutkan
ada pemasukan dana ke perusahaan sebesar Rp 28 miliar. Data itu berbeda dengan hasil
penghitungan menggunakan data transaksi PT Dutasari Citra Laras. Hasil audit keuangan
PT Dutasari Citra Laras, menyimpulkan adanya temuan dana masuk perusahaan yang
kurang dari angka yang semestinya. Irfan Nur Andri mengatakan bahwa total dana yang
masuk ke PT Dutasati Citra Laras semestinya Rp 162 miliar. Namun dalam pemeriksaan
dokumen transaksi keuangan PT Dutasari Citra Laras, dia menemukan bahwa dana yang
masuk hanya Rp 122 miliar. Pada mulanya Irfan hanya memeriksa pendapatan dan biaya
biaya proyek Hambalang tahun 2011, Ia menyatakan bahwa hasil audit ditemukan adanya
minus Rp 40 miliar. Dan Irfan menyimpulkan bahwa hal tersebut merupakan kerugian
yang dialami perusahaan. Namun, ketika dicecar pertanyaan, kemana dana Rp 40 miliar
tersebut, Irfan Nur Andri mengaku tidak tahu. Ia pun menjelaskan, tidak tahu perbedaan
hasil audit itu dilatari oleh hal apa. Irfan mengatakan, bukti-bukti kuitansi yang diaudit
seluruhnya berasal dari PT Dutasari Citra Laras. Saksi lainnya Yahya Novanto
menerangkan, teknis audit rekening PT Dutasari Citra Laras berawal dari permintaan
Direktur Operasional PT Dutasari Citra Laras Ronny Wijaya untuk mencari auditor. Atas
permintaan tersebut, Yahya lantas mengontak Irfan Nur Andri untuk mengaudit rekening
perusahaan PT Dutasari Citra Laras ini. Namun, saksi mengaku sempat diminta oleh
Ronny Wijaya untuk mencari faktur fiktif. Hanya saja, dia menyatakan, tak pernah
mendapat perintah untuk membuat hasil audit perusahaan menjadi rugi. Hal senada
disampaikan saksi Irfan. Pada keterangannya, dia menegaskan, tidak pernah mendapat
order atau perintah untuk membuat hasil audit perusahaan rugi. (Elsha, Aren, Riyadi,
2017)
Kasus pelanggaran etika profesi pada PT. DCL disebabkan karena rekayasa laporan
keuangan PT. DCL. Pada kasus ini terjadi manipulasi faktur pembelian fiktif yang
merugikan negara. Seharusnya PT. DCL dan pihak yang terlibat harus bertindak
profesional dan jujur sesuai pada asas- asas etika profesi sebagai berikut ini:

12. 12
1. Tanggung jawab profesi Dimana seorang akuntan dan auditor harus bertanggung
jawab secara professional terhadap semua kegiatan yang dilakukannya. Auditor PT.
DCL kurang bertanggung jawab karena dia tidak menelusuri bukti-bukti audit yang
ada. Auditor tersebut hanya melihat dari bukti-bukti yang diberikan oleh perusahaan
dan tidak mengetahui adanya faktur pembelian fiktif
2. Kepemimpinan Publik
Dimana akuntan harus bekerja demi kepentingan publik atau mereka yang
berhubungan dengan perusahaan seperti kreditur, investor, dan lain-lain. Dalam
kasus ini direktur utama PT. DCL diduga tidak bekerja demi kepentingan publik
karena dengan sengaja merekayasa laporan keuangan sehingga PT. DCL yang
seharusnya mendapat keuntungan namun dalam laporan keuangan dicatat mengalami
kerugian. Hal ini tentu saja sangat merugikan negara karena tujuan rekayasa laporan
keuangan adalah agar perusahaan tidak perlu membayar pajak.
3. Integritas
Dimana akuntan harus bekerja dengan profesionalisme yang tinggi. Dalam kasus ini
direktur utama dan pihak yang terlibat dalam kasus PT. DCL tidak menjaga
integritasnya, karena diduga telah melakukan manipulasi laporan keuangan.
4. Objektifitas
Dimana akuntan harus bertindak obyektif dan bersikap independen atau tidak
memihak siapapun. Dalam kasus ini direktur utama PT. KAI diduga tidak obyektif
karena telah merekayasa laporan keuangan sehingga hanya menguntungkan pihak-
pihak tertentu yang berada dan terkait dengan PT. DCL.
5. Kompetensi dan kehati-hatian professional Akuntan dituntut harus melaksanakan
jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta
mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan
profesionalnya pada tingkat yang diperlukan. Dalam kasus ini, auditor PT. DCL
tidak melaksanakan kehati-hatian profesional sehingga tidak mengetahui terjadinya
rekayasa pencatatan yang mengakibatkan PT. DCL yang seharusnya mendapat
keuntungan namun laporan keuangan mengalami kerugian.

13. 13
6. Perilaku professional
Akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten selaras
dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat
mendiskreditkan profesinya. Dalam kasus ini direktur utama PT DCL diduga tidak
berperilaku profesional karena dengan sengaja melakukan rekayasa dalam
melaporkan laporan keuangan, dan hal ini dapat mendiskreditkan (mencoreng nama
baik) profesinya.
7. Standar teknis
Akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya harus mengacu dan mematuhi
standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan
dengan berhati-hati, akuntan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan
dari penerima jasa selama penugasan tersebut. Rekayasa Laporan Keuangan PT
DCL dalam kasus ini terdeteksi adanya manipulasi dalam penyajian laporan
keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat merugikan negara dan
stakeholder lainnya. Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik
profesi akuntansi.
DAFTAR PUSTAKA
Ali, Hapzi, 2018. Modul BE & GG, Univeristas Mercu Buana.
Elsha, Aren, Riyadi, 2017.
https://jurnal.unej.ac.id/index.php/prosiding/article/download/6699/4856/, (20 Oktober
2018, Jam 11.00)