Ppt Memahami sistem pemerintah desa dan pemerintahan kecamatan

15,430 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
12 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
15,430
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
584
Comments
1
Likes
12
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ppt Memahami sistem pemerintah desa dan pemerintahan kecamatan

  1. 1. MATA KULIAH : Materi Pembelajaran PKN SD kelas lanjut DOSEN : Rarasaning S., S.E, M.Pd. TUGAS : Analisis Standar Kompetensi SK.1 Mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan KELOMPOK : 12 kelas 4 semester 1 ANGGOTA KELOMPOK : 1. Intan Nurul A. (118000090) 2. Ayu Rizqi Yusro (118000092) 3. Rischa Alvionita (118000105) 4. Sirajuddin Azhar (118000217)
  2. 2. Sistem Pemerintahan Desa Kecamatan Sistem pemerintahan desa Sistem pemerintahan kecamatan
  3. 3.  Sistem Sistem adalah seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas  Pemerintahan pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislative, eksekutif, dan yudikatif di suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan Negara.
  4. 4.  Desa Desa merupakan daerah yang memiliki kepadatan penduduk rendah, bermata pencaharian dibidang agraris, memiliki bangunan tempat tinggal yang terpencar-pencar, penduduk yang memiliki hubungan sosial yang sangat tinggi serta bersifat homogen.
  5. 5.  Sistem Pemerintahan Desa Sistem pemerintahan desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga. Desa memiliki batas-batas wilayah tertentu dan memiliki kekuasaan hukum, serta dikepalai oleh seorang kepala desa. Sistem pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawarahan desa. Pemerintahan adalah kepala desa dan perangkat desa.
  6. 6. PEMERINTAHAN DESA Dipimpin oleh seorang kepala desa Kepala desa dipilih oleh masyarakat desa (melalui pilkades) Kepala desa tidak bertanggungjawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh Camat. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup: a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturan kepada desa c. Tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan atau pemerintah kabupaten/kota
  7. 7. 1. Nilai Kejujuran Pejabat pemerintah desa maupun kecamatan harus memiliki sikap kejujuran dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga membentuk masyarakat yang baik pula. 2. Nilai Demokratis Dalam pelaksanaan pemerintahan, nilai demokratis harus diwujudkan. Misalnya dalam pemilihan kepala desa . 3. Nilai Tanggung Jawab Pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus bertanggungjawab tidak sewenang-wenang .
  8. 8. 1. Norma Agama Pemerintah dalam menjalankan tugasnya tidak hanya bertanggungjawab pada masyarakat tetapi juga dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa 2. Norma Susila Tujuan norma kesusilaan, yaitu mewujudkan keharmonisan hubungan antar manusia. Sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut, sebagai pemerintah desa maupun kecamatan harus memelihara ketentraman dan kedamaian di wilayahnya. 3. Norma Hukum Tujuan norma hukum yaitu menciptakan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah desa maupun kecamatan harus turut membina ketertiban di wilayahnya.
  9. 9. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mengemban amanat masyarakat dan menjalankannya dengan baik, dengan itu semua masyarakat akan menganut dengan sistem pemerintahan yangb dijalankan
  10. 10. 1. Dengan adanya struktur desa dan pembagian tugasnya, dapat memaksimalkan upaya pengembangan desa. 2. Pemerintah desa membina kehidupan masyarakat desa. 3. Pemerintah desa memiliki peran dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. 4. Sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan. 5. Pemilihan kepala desa secara umum melatih masyarakat bersikap jujur, adil, serta demokratis.
  11. 11. 1. Penyalahgunaan kekuasaan pejabat pemerintah desa, misalnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Rendahnya SDM pejabat pemerintah desa mengakibatkan kurang maksimalnya pengembangan desa, misalnya pamong tani desa tidak memberikan penyuluhan tentang panca usaha tani dapat mengakibatkan hasil pertanian yang kurang berkualitas. 3. Kebijakan pemerintah desa yang tidak didukung masyarakat desa akan menyulitkan pemerintah desa dalam mencapai tujuan 4. Ketidakmampuan pejabat pemerintah desa dalam menyelesaikan perselisihan antar warga desa dapat mengancam ketrentaman desa
  12. 12. Kepala Desa Tujuan dan tanggung jawab kepala desa sebagai berikut: Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa Membina kehidupan masyarakat desa Membina perekonomian desa Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa Mendamaikan perselisihan masyarakat desa
  13. 13. Perangkat Desa Pengkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa terdiri atas : Sekretaris desa Sekretaris desa diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota atas nama bupati/walikota. Unsur Kewilayahan Unsur kewilayahan berkedudukan sebagai pembantu kepala desa dalam melaksanakan tugas diwilayah dusun. Unsur kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun. Pelaksanaan Teknis lapangan Unsur pelaksanaan teknis lapangan dibentuk sesuai kondisi sosial budaya, kebutuhan dan kemampuan desa. Misalnya : ulu-ulu atau pamong tani desa, mudin , jagabaya
  14. 14. Badan Permusyawaratan Desa Badan permusyawaratan desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. BPD dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya desa. Selain lembaga pemerintahan desa diatas, penyelengggaraan pemerintahan desa juga didukung adanya beberapa lmbaga lain, diantaranya : Lembaga Kemasyarakatan Lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan peraturan desa. Salah satu fungsi lembaga kemasyarakatan adalah sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
  15. 15. Rukun Warga Rukun Warga (RW) adalah pembagian wilayah di Indonesia di bawah dusun. Rukun warga tidak termasuk pembagian wilayah administrasi pemerintahan. Sebuah RW terdiri atas sejumlah rukun tetangga (RT) Rukun Tetangga Rukun Tetangga (RT) adalah pembagian wilayah di Indonesia dibawah rukun warga. Rukun tetangga bukanlah termasuk pembagian administrasi pemerintahan. Sejumlah RT terdiri atas sejumlah rumah (kepala keluarga)
  16. 16. Sumber pendapatan desa terdiri atas: 1. Pendapatan Asli Desa, Antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong 2. Bagi hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 3.Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan; 4.hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. 5. Pinjaman desa
  17. 17. Kecamatan Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota. Sistem Pemerintahan Kecamatan Sistem pemerintahan kecamatan adalah wilayah bagian dari kabupaten/ kota yang membawahi kelurahan/desa. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat, sebagai tugasnya camat memperoleh pelimpahan sebagai wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
  18. 18. PEMERINTAHAN KECAMATAN Dipimpin oleh seorang camat Dipilih oleh pemerintah daerah/kabupaten Dalam pelaksanaan tugas camat memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau wali kota untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah
  19. 19. 1.Dengan adanya struktur pemerintah kecamatan dan pembagian tugasnya, dapat memaksimalkan upaya pengembangan di wilayah kecamatan. 2. Membina ketentraman dan ketertiban wilayah. 3. Adanya pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan 4.Dapat mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat 5. Tersedia pelayanan yang baik dari pemerintah kecamatan kepada masyarakat
  20. 20. 1. Pemerintah kecamatan tidak bersikap adil pada masyarakat. Misalnya, membedakan antara masyarakat kurang mampu dan masyarakat mampu. 2. Tidak meratanya pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan karena terlalu luas wilayah 3. Penyalahgunaan kekuasaan pejabat pemerintah kecamatan, misalnya korupsi, kolusi, dan nepotisme.
  21. 21. Camat Merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota Tugas dan fungsi camat adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau walkota atau walikota madya sesuai karakteristik wilayah kebutuhan daerah dan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan
  22. 22. Sekretaris Kecamatan Mempunyai tugas melaksakan urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, tata laksana, perencanaan progam, dan pengawasan. Seksi seksi Memiliki kedudukan dibawah sekretaris kecamatan seksi terebut meliputi : seksi pemerintahan, seksi ketentraman dan ketertiban umum, dan seksi lainnya sesuai karakteristik kecamatan
  23. 23. 1. Kepolisian Sektor (Polsek) Polsek dipimpin oleh Kapolsek (Kepala Kepolisian Sektor). Tugas polsek memelihara keamanan di seluruh wilayah kecamatan. 2. Komando Rayon Militer (Koramil) Koramil dipimpin oleh danramil (komandan rayon militer). Tugas koramil adalah menyelenggarakan pembinaan teritorial yang meliputi pembinaan geografis, demografis, dan kondisi sosial. 3.Kantor Urusan Agama (KUA) KUA dipimpin oleh kepala urusan agama. Tugas KUA mengurus masalah keagamaan penduduk wilayah kecamatan.
  24. 24. 1.Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kantor cabang dinas pendidikan dan kebudayaan dipimpin oleh kepala cabang dinas pendidikan dan kebudayaan. Tugasnya mengurus penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan mengembangkan kebudayaan di wilayah kecamatan. 2.Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Puskesmas dipimpin oleh kepala puskesmas. Di puskesmas terdapat beberapa orang dokter dan tenaga medis lainnya. Mereka bertugas memberikan pelayanan kesehatan penduduk kecamatan. 3.Kantor Pos Pembantu Kantor pos pembantu melayani pengiriman surat-surat dan uang. Selain itu juga bertanggung jawab untuk melaksanakan pembayaran uang pensiun para pensiunan yang tinggal di wilayah kecamatan.
  25. 25. Software Pendukung Microsoft PowerPoint-Office 2007 Terima Kasih Kepada: Rarasa ning S., S.E, M.Pd.Sahabat Angkatan 2011  S E L E S A I 

×