Sistem pemerintahan desa dan peranannya dalam pembangunan desa. Sistem pemerintahan desa terdiri dari kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa. Pemerintah desa memiliki peran dalam membina kehidupan masyarakat desa, memelihara ketentraman, dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa.

2. Tujuan Penulisan
Sesuai dengan amanat Undang-undang No.32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
bahwa dalam penyelenggaraan otonomi
daerah dipandang perlu untuk menekankan
pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik
(Good Governance) dan pemerintahan yang
bersih (Clean Governance) dalam
mewujudkan pembangunan daerah yang
desentralistik dan demokratis.
Rumusan Masalah
1. Apakah pengertian desa?
2. Seperti apa sistem pemerintahan desa?
3. Bagaimana membangun desa yang baik dan
sesuai dengan Undang-undang yang berlaku?
VISI
Dalam rangka pelaksanaan
otonomi daerah akan sangat
bergantung pada kesiapan
Pemerintah Daerah dalam menata
sistem pemerintahannya agar
tercipta pembangunan yang
efektif, efesien, transparansi, dan
akuntabel serta mendapat
partisipasi dari masyarakat dalam
penyelenggaraan
pemerintahannya.
MISI
Mewujudkan pemerintahan desa
yang bersih, bisa diandalkan dan
berperan aktif dallam masyarakat

3. Sistem
Pemerintahan
Desa
Sistem pemerintahan desa

4.  Sistem
Sistem adalah seperangkat unsur yang secara
teratur saling berkaitan sehingga membentuk
suatu totalitas
 Pemerintahan
pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang
dilakukan oleh badan-badan legislative, eksekutif,
dan yudikatif di suatu Negara dalam rangka
mencapai tujuan penyelenggaraan Negara.

6.  Desa
Desa merupakan daerah yang memiliki kepadatan
penduduk rendah, bermata pencaharian dibidang
agraris, memiliki bangunan tempat tinggal yang
terpencar-pencar, penduduk yang memiliki
hubungan social yang sang at tinge Serta bersifat
homogen.

7.  Sistem Pemerintahan Desa
Sistem pemerintahan desa adalah kesatuan wilayah
yang dihuni oleh sejumlah keluarga. Desa memiliki
batas-batas wilayah tertentu dan memiliki
kekuasaan hukum, serta dikepalai oleh seorang
kepala desa. Sistem pemerintahan desa terdiri dari
pemerintah desa dan badan permusyawarahan desa.
Pemerintahan adalah kepala desa dan perangkat
desa.

8. PEMERINTAHAN DESA
Dipimpin oleh seorang kepala desa
Kepala desa dipilih oleh masyarakat desa (melalui pilkades)
Kepala desa tidak bertanggungjawab kepada Camat, namun hanya
dikoordinasikan saja oleh Camat. Urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan desa mencakup:
a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa
b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
yang diserahkan pengaturan kepada desa
c. Tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan
atau pemerintah kabupaten/kota

9. 1. Nilai Kejujuran
Pejabat pemerintah desa maupun kecamatan harus memiliki
sikap kejujuran dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga
membentuk masyarakat yang baik pula.
2. Nilai Demokratis
Dalam pelaksanaan pemerintahan, nilai demokratis harus
diwujudkan. Misalnya dalam pemilihan kepala desa .
3. Nilai Tanggung Jawab
Pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya
harus bertanggungjawab tidak sewenang-wenang .

10. 1. Norma Agama
Pemerintah dalam menjalankan tugasnya tidak hanya bertanggungjawab
pada masyarakat tetapi juga dipertanggungjawabkan kepada Tuhan
Yang Maha Esa
2. Norma Susila
Tujuan norma kesusilaan, yaitu mewujudkan keharmonisan hubungan
antar manusia. Sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut,
sebagai pemerintah desa maupun kecamatan harus memelihara
ketentraman dan kedamaian di wilayahnya.
3. Norma Hukum
Tujuan norma hukum yaitu menciptakan ketertiban dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah
desa maupun kecamatan harus turut membina ketertiban di wilayahnya.

11. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang
mengemban amanat masyarakat dan
menjalankannya dengan baik, dengan itu
semua masyarakat akan menganut dengan
sistem pemerintahan yangb dijalankan

12. 1. Dengan adanya struktur desa dan pembagian tugasnya,
dapat memaksimalkan upaya pengembangan desa.
2. Pemerintah desa membina kehidupan masyarakat desa.
3. Pemerintah desa memiliki peran dalam memelihara
ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
4. Sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat
dalam pembangunan.
5. Pemilihan kepala desa secara umum melatih masyarakat
bersikap jujur, adil, serta demokratis.

13. 1. Penyalahgunaan kekuasaan pejabat pemerintah desa, misalnya
korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Rendahnya SDM pejabat pemerintah desa mengakibatkan
kurang maksimalnya pengembangan desa, misalnya pamong tani
desa tidak memberikan penyuluhan tentang panca usaha tani
dapat mengakibatkan hasil pertanian yang kurang berkualitas.
3. Kebijakan pemerintah desa yang tidak didukung masyarakat
desa akan menyulitkan pemerintah desa dalam mencapai tujuan
4. Ketidakmampuan pejabat pemerintah desa dalam menyelesaikan
perselisihan antar warga desa dapat mengancam ketrentaman
desa

14. Kepala Desa
Tujuan dan tanggung jawab kepala desa sebagai berikut:
Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa
Membina kehidupan masyarakat desa
Membina perekonomian desa
Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
Mendamaikan perselisihan masyarakat desa

15. Perangkat Desa
Pengkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya. Perangkat desa terdiri atas :
Sekretaris desa
Sekretaris desa diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota atas nama
bupati/walikota.
Unsur Kewilayahan
Unsur kewilayahan berkedudukan sebagai pembantu kepala desa dalam
melaksanakan tugas diwilayah dusun. Unsur kewilayahan dilaksanakan oleh kepala
dusun.
Pelaksanaan Teknis lapangan
Unsur pelaksanaan teknis lapangan dibentuk sesuai kondisi sosial budaya, kebutuhan
dan kemampuan desa. Misalnya : ulu-ulu atau pamong tani desa, mudin , jagabaya

16. Badan Permusyawaratan Desa
Badan permusyawaratan desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan
demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. BPD dapat dianggap
sebagai “parlemen”-nya desa.
Selain lembaga pemerintahan desa diatas, penyelengggaraan
pemerintahan desa juga didukung adanya beberapa lmbaga lain,
diantaranya :
Lembaga Kemasyarakatan
Lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan peraturan desa. Salah satu
fungsi lembaga kemasyarakatan adalah sebagai penampung dan penyalur
aspirasi masyarakat dalam pembangunan.

17. Rukun Warga
Rukun Warga (RW) adalah pembagian wilayah di Indonesia di bawah
dusun. Rukun warga tidak termasuk pembagian wilayah administrasi
pemerintahan. Sebuah RW terdiri atas sejumlah rukun tetangga (RT)
Rukun Tetangga
Rukun Tetangga (RT) adalah pembagian wilayah di Indonesia
dibawah rukun warga. Rukun tetangga bukanlah termasuk
pembagian administrasi pemerintahan. Sejumlah RT terdiri atas
sejumlah rumah (kepala keluarga)

18. JABATAN
WARGA KELAS
ATAS
WARGA KELAS
MENENGAH
WARGA MISKIN
Kepala Desa 55% 25% 18%
BPD 15% 52% 25%
RT 15% 13% 27%
RW 15% 10% 30%

19. Warga kelas atas
Warga kelas menengah
warga miskin
0%
20%
40%
60%
Kepala
Desa
BPD RT
RW
55%
15% 15% 15%
25%
52%
13%
10%
18% 25% 27% 30%
data2015
Kepala Desa BPD RT RW
Warga kelas atas 55% 15% 15% 15%
Warga kelas menengah 25% 52% 13% 10%
warga miskin 18% 25% 27% 30%
Hasil Survey 2015

21. Sumber pendapatan desa terdiri atas:
1. Pendapatan Asli Desa,
Antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa
(seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya
dan partisipasi, hasil gotong royong
2. Bagi hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota
Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
3.Bantuan keuangan dari Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam
rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
4.hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
5. Pinjaman desa

22.  S E L E S A I 