Tugas Akuntansi Pemerintahan

1. 1
ANALISIS KASUS PENYIMPANGAN KORUPSI ANGGOTA
DPR KOMISI V
(Untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Pemerintahan)
Disusun Oleh :
1. Sandi Perdana 0221 15 081
2. Maisaroh 0221 16 084
3. Erlynda Fajriani 0221 16 085
4. Fiqri Fadillah 0221 16 088
5. Fauziah Isfahani 0221 16 104
6. Nadya Siti Sabilla 0221 16 106
Kelas 5 C akuntansi
Dosen Pembimbing:
Sudjatmiko Wibowo., AK., M.M.
Universitas Pakuan Fakultas Ekonomi
Jl. Pakuan PO Box 452 Bogor 16143 Jawa Barat Indonesia
Telepon: 0251 - 8312206, 0251 - 8380137. Fax: 0251 – 8356927

2. 2
KATA PENGANTAR
Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat,
karunia serta taufik dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan paper tentang Akuntansi
Pemerintahan ini dengan baik meskipun banyak kekurangan didalamnya. Dan juga saya
berterima kasih kepada Sudjatmiko Wibowo., AK., M.M. selaku dosen Akuntansi
Pemerintahan yang telah memberikan tugas ini kepada saya. saya sangat berharap paper ini
dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita mengenai Akuntansi
Pemerintahan.
Semoga paper sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya.
Sekiranya laporan yang telah disusun ini dapat berguna bagi saya sendiri maupun orang yang
membacanya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang
berkenan dan saya memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.
Bogor, Oktober 2018
Penyusun

3. 3
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................................................. 2
DAFTAR ISI................................................................................................................................ 3
BAB I
PENDAHULUAN........................................................................................................................ 4
1.1 Latar Belakang................................................................................................................ 4
1.2 Rumusan Masalah ........................................................................................................... 4
1.3 Tujuan Analisis ............................................................................................................... 4
BAB II
PEMBAHASAN .......................................................................................................................... 5
2.1 Definisi Korupsi.............................................................................................................. 5
2.2 Penyebab Korupsi............................................................................................................ 5
2.3 Dampak yang terjadi akibat korupsi anggota DPR komisi V......................................6
2.4 Langkah – langkah pemberantasan korupsi.................................................................6
BAB III
PENUTUP................................................................................................................................... 7
3.1 Kesimpulan ..................................................................................................................... 7
Daftar Pustaka.............................................................................................................................. 8

4. 4
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.Latar belakang
Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilannya dalam
melaksanakan pembangunan. Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang
direncanakan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Efektifitas dan keberhasilan
pembangunan terutama ditentukan oleh dua faktor, yaitu sumber daya manusia, yakni (orang-
orang yang terlibat sejak dari perencanaan sampai pada pelaksanaan) dan pembiayaan.
Diantara dua faktor tersebut yang paling dominan adalah faktor manusianya. Indonesia
merupakan salah satu negara terkaya di Asia dilihat dari keanekaragaman kekayaan sumber
daya alamnya. Tetapi ironisnya, negara tercinta ini dibandingkan dengan negara lain di
kawasan Asia bukanlah merupakan sebuah negara yang kaya malahan termasuk negara yang
miskin. Mengapa demikian? Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kualitas sumber daya
manusianya. Kualitas tersebut bukan hanya dari segi pengetahuan atau intelektualnya tetapi
juga menyangkut kualitas moral dan kepribadiannya.
Rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari aparat penyelenggara negara
menyebabkan terjadinya korupsi. Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan patologi
social (penyakit social) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil
keuangan negara yang sangat besar. Namun yang lebih memprihatinkan lagi adalah terjadinya
perampasan dan pengurasan keuangan negara yang dilakukan secara kolektif oleh kalangan
anggota legislatif dengan dalih studi banding, THR, uang pesangon dan lain sebagainya di luar
batas kewajaran. Bentuk perampasan dan pengurasan keuangan negara demikian terjadi hampir
di seluruh wilayah tanah air. Hal itu merupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu,
sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan dan aji mumpung. Persoalannya adalah
dapatkah korupsi diberantas? Tidak ada jawaban lain kalau kita ingin maju, adalah korupsi
harus diberantas. Jika kita tidak berhasil memberantas korupsi, atau paling tidak mengurangi
sampai pada titik nadir yang paling rendah maka jangan harap Negara ini akan mampu
mengejar ketertinggalannya dibandingkan negara lain untuk menjadi sebuah negara yang maju.
Karena korupsi membawa dampak negatif yang cukup luas dan dapat membawa negara ke
jurang kehancuran.
1.2.Rumusan masalah
a. Apa pengertian dari korupsi?
b. Apa yang menyebabkan korupsi bisa terjadi?
c. Bagaimana akibat dan dampak yang ditimbulkan oleh korupsi anggota DPR?
d. Bagaimana langkah- langkah yang harus diambil untuk memberantas korupsi?
1.3.Tujuan Analisis
a. Mengetahui pengertian dari korupsi
b. Untuk mengetahui penyebab atau latar belakang korupsi
c. Untuk mengetahui dampak adanya korupsi
d. Untuk mengetahui langkah-langkah untuk memberantas korupsi

5. 5
BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Definisi Korupsi
Kata Korupsi berasal dari bahasa latin, Corruptio-Corrumpere yang artinya busuk,
rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Menurut Dr. Kartini Kartono, korupsi
adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk
keuntungan, dan merugikan kepentingan umum. Korupsi menurut Huntington (1968) adalah
perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat,
dan perilaku menyimpang ini ditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi. Maka
dapat disimpulkan korupsi merupakan perbuatan curang yang merugikan Negara dan
masyarakat luas dengan berbagai macam modus.
Banyak para ahli yang mencoba merumuskan korupsi, yang jka dilihat dari struktrur
bahasa dan cara penyampaiannya yang berbeda, tetapi pada hakekatnya mempunyai makna
yang sama. Kartono (1983) memberi batasan korupsi sebagai tingkah laku individu yang
menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan
kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari
kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara
dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan
hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.
Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang
dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi
atau keluarga, sanak saudara dan teman. Wertheim (dalam Lubis, 1970) menyatakan bahwa
seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang
yang bertujuan mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan
kepentingan si pemberi hadiah. Kadang-kadang orang yang menawarkan hadiah dalam bentuk
balas jasa juga termasuk dalam korupsi. Selanjutnya, Wertheim menambahkan bahwa balas
jasa dari pihak ketiga yang diterima atau diminta oleh seorang pejabat untuk diteruskan kepada
keluarganya atau partainya/ kelompoknya atau orang-orang yang mempunyai hubungan
pribadi dengannya, juga dapat dianggap sebagai korupsi. Dalam keadaan yang demikian, jelas
bahwa ciri yang paling menonjol di dalam korupsi adalah tingkah laku pejabat yang melanggar
asas pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, pemisahan
keuangan pribadi dengan masyarakat.
2.2. Penyebab korupsi
Tindak suap bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku suap menyuap menyangkut
berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-
pelaku suap, tetapi bisa juga bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang
untuk melakukan suap menyuap. Jadi, dimanapun, baik di negara maju atau negara
berkembang, kemungkinan orang untuk melakukan penyelewengan suap menyuap sangat
mungkin terjadi.

6. 6
Faktor penyebab seseorang berbuat suap menyuap antara lain:
Dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak dan sebagainya). Rangsangan
dari luar (dorongan teman-teman, adanya kesempatan, kurang kontrol dan sebagainya.
Dan penyebab dilakukannya korupsi oleh Musa Anggota DPR V Uang tersebut diberikan oleh
Direktur PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir dan Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, So
Kok Seng alias Aseng. Pemberian uang tersebut agar PT Cahaya Mas Perkasa ditunjuk sebagai
pelaksana proyek-proyek tersebut.
Menurut jaksa, penerimaan uang itu sebagai kompensasi karena Musa telah mengusulkan
proyek pembangunan Jalan Taniwel-Saleman senilai Rp 56 miliar, dan rekonstruksi Piru-
Waisala Provinsi Maluku senilai Rp 52 miliar.
2.3 Dampak yang terjadi akibat korupsi anggota DPR komisi V
Karena ada beberapa % dana yang di berikan untuk jatah suap kepada Musa maka dana yang
di butuhkan untuk membangun infrastruktur pun jadi lebih besar.
2.4. Langkah – langkah pemberantasan korupsi
Keberadaan produk regulasi yang diberikan Negara untuk menyelamatkan keuangan
Negara dari perilaku korupsi, sangatlah dituntut kepada para aparat penegak hukum lainnya
untuk semaksimal mungkin dapat memahami rumusan delik yang terkait dan menyebar di
setiap pasal yang ada agar tepat dalam menerapkan kepada para pelaku. Selain itu juga
diperlukan strategi pemberantasan korupsi yang sangat jitu dan tepat.
Penerapan sangsi normatif mengenai korupsi kepada para pelakunya tindakan
bermanfaat dan bernilai penyesalan bilamana tidak diikutkan juga beberapa strategi. Ada 3 hal
yang harus dilakukan guna mengurangi sifat dan perilaku masyarakat untuk korupsi, antara
lain;
(1) menaikkan gaji pegawai rendah dan menengah,
(2) menaikkan moral pegawai tinggi, serta
(3) legislasi pungutan liar menjadi pendapat resmi atau legal

7. 7
BAB III
PENUTUP
3.1. Kesimpulan
Korupsi adalah suatu tindak perdana yang memperkaya diri yang secara langsung
merugikan negara atau perekonomian negara. Jadi, unsur dalam perbuatan korupsi meliputi
dua aspek. Aspek yang memperkaya diri dengan menggunakan kedudukannya dan aspek
penggunaan uang Negara untuk kepentingannya.Adapun penyebabnya antara lain, ketiadaan
dan kelemahan pemimpin,kelemahan pengajaran dan etika, kolonialisme, penjajahan
rendahnya pendidikan, kemiskinan, tidak adanya hukuman yang keras, kelangkaan lingkungan
yang subur untuk perilaku korupsi, rendahnya sumber daya manusia, serta struktur ekonomi.

8. 8
DAFTAR PUSTAKA
http://makalainet.blogspot.com/2013/10/korupsi.html?m=1
https://nasional.tempo.co/read/891248/didakwa-terima-suap-7-m-anggota-dpr-musa-
zainuddin-eksepsi/full?view=ok