Dokumen ini membahas tentang kesejahteraan sosial, studi kebijakan, dan naskah kebijakan. Dibahas mengenai istilah-istilah dalam studi kebijakan seperti research-based policy dan evidence-based policy. Juga ditinjau siklus kajian kebijakan dan output yang dihasilkan seperti policy paper dan policy recommendation. Selanjutnya dibahas mengenai format dan unsur-unsur penting dalam penyusunan naskah kebijakan. Diakh

1. Tri Widodo W. Utomo
Disampaikan untuk Puslitbang Kesejahteraan
Sosial, Kementerian Sosial
Jakarta, 21 September 2012

2. Contents
1 – Welfare State, Kessos & Kebijakan
2 – Studi Kebijakan: Istilah, Tipe, Output & Siklus
3 – Naskah Kebijakan
4 – Prospek Pengembangan Kebijakan
Kessos Berbasis Riset

3. Bagian 1
Welfare State, Kesejahteraan
Sosial, dan Kebijakan

5. Prolog: Welfare State, Kesejahteraan
Sosial, dan Kebijakan
 Perkembangan bentuk & fungsi negara: Political
State  Legal State  Welfare State.
 Lahirnya paradigma ‘Kesejahteraan Sosial’.
 Salus populi suprema lex (kesejahteraan dan
keselamatan rakyat adalah hukum yg tertinggi).
 Freies Ermessen sbg instrumen membangun
kesejahteraan.
 Freies Ermessen esensinya adalah Kebijakan.

6. Bagian 2
Kajian/Studi Kebijakan: Istilah,
Tipe, Output, dan Siklus

7. Istilah2 dalam Studi Kebijakan - 1
Research-based Policy:
 Formulasi dan implementasi kebijakan pembangunan
yg didasarkan pada sebuah analisa akademik yg
dapat dipertanggungjawabkan (kajian).
Policy-oriented Research:
 Kajian yg bertujuan untuk meningkatkan kualitas &
efektivitas kebijakan, baik dengan cara
mengevaluasi kebijakan yg telah ada maupun
mengkaji kebutuhan akan kebijakan
tertentu.

8. Istilah2 dalam Studi Kebijakan - 2
Policy-relevant Information: metode analisis
kebijakan dengan memperhatikan 5 pertanyaan sbb:
 Policy Problem (masalah apakah yg dihadapi?)
 Policy Outcomes (kebijakan apa yg telah ditempuh & apa
hasil yg telah dicapai?)
 Policy Performance (bagaimana nilai/kinerja dari hasil
kebijakan?)
 Policy Alternative / Policy Future (alternatif apa yg tersedia
untuk memecahkan masalah & apa kemungkinan untuk
masa depan?)
 Policy Action (alternatif mana / tindakan apa yg perlu
dilaksanakan untuk memecahkan masalah?)

9. Istilah2 dalam Studi Kebijakan - 3
Symbolic Policy v.s. Evidence-based Policy
 Symbolic Policy: Kebijakan yg melenceng dari
semangat awal serta menghasilkan keuntungan
kepada pihak tertentu secara tidak seimbang.
 Evidence-based Policy: kebijakan yg dirumuskan
dengan memperhatikan bukti-bukti nyata.
 Contoh: kebijakan pendidikan di Brazil vs.
Mongolia. Pemekaran di Indonesia: mengapa
kesenjangan & kemiskinan tetap eksis?

10. Apa itu Kajian Kebijakan?
 Research: systematic collection & presentation of
information.
 Policy Research: a special type of research that can
provide communities and decision-makers with
useful recommendations and possible actions for
resolving fundamental problems. It provides policy-
makers with pragmatic, action-oriented
recommendations for addressing an issue, question,
or problem. The primary focus of policy research is
linked to the public policy.
(Majchrzak, “Technical analysis”, in Methods For Policy
Research, Sage: Beverly Hills, 1984: 3).

11. Tipe2 Kajian Kebijakan

12. Output Kajian Kebijakan?
 Policy Paper, yakni naskah akademik berisi analisis thd
permasalahan & berbagai alternatif solusinya.
 Policy Recommendation, yakni hasil analisis yg telah
mempertimbangkan berbagai aspek (positif & negatif)
dan memberi pilihan / opsi kebijakan bagi policy
makers sesuai prioritasnya.
 Policy Actions, yakni agenda yg harus dijabarkan oleh
instansi/aparat pemerintah lengkap dengan kerangka
kerja implementasinya.
 Policy Draft / Legal Draft, yakni konsep pengaturan
dalam format tertentu sesuai jenis, tingkatan
maupun kepentingan.

13. Siklus Kajian (Analisis) Kebijakan - 1
Dunn, William N., 1995, Analisa Kebijakan Publik : Kerangka Analisa dan Prosedur
Perumusan Masalah, terjemahan Muhadjir Darwin, Yogyakarta : Hanindita.

14. Siklus Kajian (Analisis) Kebijakan - 1
Carl V. Patton and David S. Sawicki, Basic Methods of Policy Analysis and
Planning, Prentice Hall, 1 Feb 1993.

15. Bagian 3
Naskah Kebijakan

16. Naskah Kebijakan - 1
UU No. 12/2011  Naskah Akademik adalah:
• naskah hasil penelitian/pengkajian hukum & hasil
penelitian lainnya
• terhadap suatu masalah tertentu
• yg dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah
• mengenai pengaturan masalah tersebut dalam
suatu Rancangan kebijakan
• sebagai solusi terhadap permasalahan dan
kebutuhan hukum masyarakat.

17. Naskah Kebijakan - 2
(UU 12/2011 ttg Pembentukan Peraturan Per-UU-an)
Judul
Kata Pengantar
Daftar Isi
Bab I Pendahuluan
Bab II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris
Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan
Terkait
Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis
Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup
Materi Muatan Undang-Undang, Perda Provinsi,
atau Perda Kabupaten/Kota
Bab VI Penutup

18. Naskah Kebijakan - 3
(William Dunn)
Latar Belakang Masalah
I A. Deskripsi situasi masalah
B. Hasil sebelum upaya pemecahan masalah
Lingkup dan Ragam Masalah
II A. Penilaian Kinerja Kebijakan masa lalu
B. Pentingnya situasi masalah
C. Kebutuhan untuk analisis
Pernyataan Masalah
A. Definisi masalah
III B. Pelaku utama
C. Tujuan dan Sasaran
D. Ukuran Aktivitas
E. Solusi yang tersedia

19. Naskah Kebijakan - 4
(William Dunn)
Alternatif Kebijakan
A. Deskriptif Alternatif
IV B. Perbandingan konsekuensi kebijakan
C. Dampak ganda dan ekternalitas
D. Hambatan dan viabilitas politik
Rekomendasi Kebijakan
A. Kriteria Alternatif Rekomendasi
V B. Deskripsi Alternatif yg dipilih
C. Kerangka Strategi implementasi
D. Penyediaan pemantauan dan evaluasi
E. Keterbatasan dan konsekuensi yg terantisipasi

20. Penuangan Hasil Kajian dalam
Naskah Kebijakan
• Tetap dalam batas kewenangan (UU, PP,
Permen?);
• Memperhatikan keluasan/kedalaman
dampak yg diharapkan dari kebijakan tsb;
• Memperhatikan adanya delegasi dari per-UU-
an tertentu.

21. Bagian 4
Prospek Pengembangan
Kebijakan Kessos Berbasis
Riset

22. Prospek Pengembangan Kebijakan
Kessos Berbasis Riset - 1
 RPJM 2009-2014, Buku I hlm. 37:
”pembangunan kesejahteraan sosial juga dilakukan dengan
memberi perhatian yg lebih besar pada kelompok
masyarakat yg kurang beruntung, termasuk masyarakat
miskin & masyarakat yg tinggal di wilayah terpencil,
tertinggal & wilayah bencana.
… disempurnakan melalui penguatan lembaga jaminan sosial
yg didukung oleh peraturan perundang-undangan,
pendanaan, serta penerapan sistem nomor induk
kependudukan (NIK) tunggal. Pemberian jaminan sosial
dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya dan
kelembagaan yg sudah berakar di masyarakat.“

23. Prospek Pengembangan Kebijakan
Kessos Berbasis Riset - 2
 Peran apa yg harus dimainkan Kemensos
untuk dapat mengemban amanat tsb?
 Regulasi? (research-based policy)
 Pengembangan/inovasi?
 Consultancy; Service/Subsidy Provider?
 Training Center?