Recommended
More Related Content
Similar to paparan hari anti korupsi
Similar to paparan hari anti korupsi (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
paparan hari anti korupsi
- 2. 10/22/15 Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu Memahami Anti Korupsi dalam melakukan kegiatan di instansinya Tujuan Pembelajaran Umum
- 3. 10/22/15 Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta dapat menjelaskan: 1. Konsep Korupsi; 2.Anti Korupsi; 3.Gratifikasi 4.UpayaPencegahandanPemberantasan Korupsi Tujuan Pembelajaran Khusus
- 5. KENYATAAN….
- 8. KORUPSI Perilaku atau perbuatan yang tidak jujur yangdidalamnya termasuk bentuk kebusukan, keburukan, kejahatan penggelapan, serta bentuk tindakan amoralis Pengertian
- 10. Film ttg anti korupsi
- 12. Melawan hukum melakukan perbuatan memperkayadiri sendiri/orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau saranayang ada Merugikan Keuangan Negara
- 15. 15 Pemerasan PNS/penyelenggaranegaradgmaksudmenguntungkandiri sendiri/org lain secaramelawanhukumatau dgkekuasaannya memaksaseseorangmemberikan sesuatu,membayaratau menerima pembayarandgpotonganutk dirinya sendiri
- 16. 16 Kecurangan Pemborong,ahli bangunanyangpadawaktu membuat bangunan,atau penjualbahanbangunanyangpadawaktu menyerahkanbahanbangunan,melakukanperbuatan curang yangdapat membahayakan keamananorangatau barang,atau keselamatannegaradalam keadaan perang
- 17. 17 Benturan kepentinga n dalam pengadaan Barang-Jasa Pegawainegeriatau penyelenggaranegarabaik langsung maupuntidak langsungdengansengajaturut serta dalam pemborongan, pengadaanatau persewaanyang padasaatdilakukanperbuatan, untuk seluruh atau
- 19. 19 “GRATIFIKASI” Uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga perjalanan wisata, tiket perjalanan dinas, fasilitas penginapan, pengobatan cumacuma, dan fasilitaslainnya yang diterima di dalam negeri maupun di luarnegeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronikatau tanpa saranaelektronik”
- 21. Nilai- nilai Anti Korupsi
- 25. 25 Peraturanperundanganyang berlaku, Memperbaiki cara (birokrasi) menjadi kerja pemerintahan simpel dan efisien. Reformasi birokrasi. • Memisahkansecarategaskepemilikan negaradankepemilikan pribadi, • Menegakkanetikaprofesidantatatertib lembagadenganpemberiansanksisecara tegas. • Penerapanprinsip-prinsipGood Governance. • Mengoptimalkanpemanfaatanteknologi, memperkecilterjadinyahumanerror. P E R B A I K A N S I S T E M
- 26. 26 Maukah kita menggunakan KEKUA T AN yang kita miliki untuk memberantaskorupsi ?
- 28. •SekedarUcapan “Terimakasih” •Lumrah dan wajar •Memuliakan Tamu •“Adat ketimuran” •Uangpulsa, sekedar makan •Membina hubungan baik •dll 28 HAL-HAL YANG MENJADI PEMBENARAN
- 29. APAITU SUAP? Demokrasi dan suap.flv
- 30. GRATIFIKASI MENJADISUAP Berhubungan dg JABATAN dan BERTENTANGAN dengan TUGAS& KEWAJIBANNYA 30
- 31. GRATIFIKASI DAN KONFLIK KEPENTINGAN GRATIFIKASI Kepentingan Pribadi Konflik Kepentingan Korupsi Terkait Gratifikasi Hub.Afiliasi 1.Kekerabatan 2.Kedinasan 3.Danlain-lain Untuk memutus Hubungan Pribadi WAJIB LAPOR Penyelewengan Wewenang 31
- 32. 32 KONFLIK KEPENTINGAN DALAM GRATIFIKASI Adanya gratifikasi berpotensi menimbulkan konflik pengambilan keputusan Penyebab timbulnya konflik kepentingan yang berpotensi terjadinya tindak pidanakorupsi kepentingan mendorong Konflik kepentingan adalah situasi dimana seorang pengambil keputusan yang memiliki kekuasaan dan kewenangan mempunyai atau di duga mempunyai kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya
- 33. 33 KONFLIK KEPENTINGAN DALAM GRATIFIKASI Gratifikasi dpt membawa kepentingan terselubung (vested interest) dan kewajiban timbal balik atas sebuah pemberian sehingga independensi penyelenggara negara dapat terganggu Gratifikasi dpt mempengaruhi obyektifitas dan penilaian profesional penyelenggara negara Gratifikasi dapat digunakan sedemikian rupa untuk mengaburkan terjadinya tindak pidana korupsi danlain-lain.
- 34. 34 ALAT UKUR GRATIFIKASI No Kriteria Penjelasan 1 Motif Apakah pemberian tersebut untuk mempengaruhi keputusan PNS/Pejabat untukmelaksanakan/tidak melaksanakan tupoksinya? 2 Kesetaraan Apakah pemberi dan penerima mempunyai hub yang “setara?”, jk tidak =gratifikasi =laporkan 3 Relasikekuasaan Apakah terdapat kaitan berkenaan dengan/ menyangkut akses ke aset- aset dan kontrol atas aset-aset sumberdaya strategis ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang Anda seperti Panitia PBJ,PPK, dll 4 Conflic k ofinterst Apakah pemberian tersebut dapat menjadi benturan kepentingan di masamendatang (gaenak…karena sudahkenal danmembantu) 5 Cara memberi Apakah pemberian dilakukansecara“terbuka” 6 Kewajaran Apakah pemberian tersebut dalam jumlah dan frekuensi yang wajar secaraukuran masy.Umum?
- 35. 35 HADIAH LEGAL VS ILLEGAL Karakteristik LEGAL ILEGAL Motif Membina hub baiksecara“sosial” Membina hub baik secara“JabatanPNS” Kesetaraan Setara Timpang Relasi Tidak ada relasikekuasaan Ada RelasiKekuasaan Conflick ofinterst Tidak ada konflik Ada/Potensikonflik Cara memberi Terbuka Tertutup Resiprositas Saling memberi dg jumlah, cara dan ukuran yangsama Searah, dari satu ke yang lain, ukuran & caraberbeda Sifat hubungan Aliansi sosial, jangka panjang dan ikatan emosionalsaudara Patternalistik, jangka pendek dan “transaksional” Akuntabilitas Accountable Un Accountable Nilai pemberian Interaksi sosial ,biasa, umum Lebih kepada “nilaimoneter”
- 36. 36 PENGENDALIAN INDIVIDU Berupa self assessment sederhana yang dapat digunakan oleh masing- masing pegawai negeri dan penyelenggara negara dalam menghadapi penerimaan gratifikasi. Dengan melakukan assessment “AMATI” diharapkan PNS dan Penyelenggara Negara dapat mengambil sikap yang tepat pada saat dihadapkan pada pemberian gratifikasi, apakah harus segera menolak, atau dapat menerimanya untuk kemudian dilaporkan kepadaKPK.
- 37. GRATIFIKASI 37 BUKAN MELARANGSESEORANG MEMBERIHADIAH YANG DILARANG JIKAPEMBERIANSESUATUKEPADAPNS/PEJABAT NEGARAPATUT DIDUGAMEMPENGARUHIPEJABAT UNTUK MELAKUKANATAU TIDAK MELAKUKAN TUGAS DAN FUNGSI, SEKARANGDANDIKEMUDIAN HARI
- 38. 38 BATASAN GRATIFIKASI (UU no.20/2001 Pasal 12 B ayat 1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dgn kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut : a.Yang nilainya Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bhw gratifikasi tsb bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi b.Yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifkasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- 39. 39
- 40. ANCAMAN UNTUK “PENERIMA” 4 –20tahun 40 20 jt– 1m
- 41. 41
- 42. 42 KETENTUAN PELAPORAN GRATIFIKASI Penerimaan gratifikasi wajib dilaporkan kepada KPK langsung atau melalui UPG SELAMBAT-LAMBATNY A 30 HARIKERJA terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebutditerima.
- 45. 45 Konsekuensi Hukum dari tidak melaporkan gratifikasi yang diterima Adanya menyatakan ancaman sanksi pidana yaitu penjara dan denda yang bahwa penerimaan (dan/atau pemberian) gratifikasi merupakan hal yang sangat serius sebagai salah satu bentuk tindak pidana yang persis sama dengan tindak pidana suap lainnya dalam Undang- Undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 46. 46 PENGELOLAAN GRATIFIKASI DI KEMENTERIAN KESEHATAN Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Kesehatan yang telah dibentuk melalui SK Inspektur Jenderal No. 01.T.PS.17.04.215.10.3445 tanggal 30 Juli 2010 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tugas: 1. Melakukan sosialisasidan desiminasi tentang pengendaliangratifikasi. 2. Memfasilitasi pelaporan Gratifikasi PNSdi lingkungan KemkeskepadaKPK. 3. Membuat pelaporan penerimaan dan pemberian gratifikasi dilingkungan instansi.
- 47. 47 SISTEM PENGENDALIAN GRATIFIKASI • Sekumpulan perangkat & mekanisme pengendalian praktik gratifikasi yang dibangun & dikembangkan oleh instansi secara berkesinambungan guna menjaga integritas pegawainya dari praktik penerimaan dan pemberian gratifikasi yang dianggapsuap • Terdiri dari perangkat ketentuan, perangkat SDM dan organisasi, mekanisme penyebarluasan pemahaman, dan mekanisme pemrosesan pelaporan penerimaan dan pemberian gratifikasi di lingkunganinstansi.
- 48. 48 TATA CARA PELAPORAN GRATIFIKASI DISAMPAIKAN SECARA TERTULIS DGN MENGISI FORMULIR SEBAGAIMANA DITETAPKAN OLEH KPK DGN MELAMPIRKAN DOKUMEN YANG BERKAITAN DENGANGRATIFIKASI. FORMULIRPELAPORANMEMUAT: 1.NAMADANALAMATLENGKAPPENERIMADANPEMBERIGRATIFIKASI; 2.JABATANPEGAWAINEGERIATAUPENYELENGGARANEGARA; 3.TEMPATDANWAKTUPENERIMAGRATIFIKASI; 4.URAIANJENISGRATIFIKASIYGDITERIMA; 5.NILAIGRATIFIKASIYANGDITERIMA.
- 49. Pemberianpinjamanbarangdarirekanankepada pejabat/PNS secara cuma-cuma Pertanyaan Jawaban Apakah termasukGratifikasi? Ya Mengapa termasuk Gratifikasi? KarenarekanantersebutadahubdgTupoksi pejabat/PNS. Rekanantsbadalahsalahsatusupliyerdi TempattugasPNS/Pejabatybs.Pemberiantsbdpt mengurangiindependensiPejabat/PNS dalam melaksanakan tupoksinya. S tsb? 1. Menolakdengancarayang baik Apayangharus dilakukan oleh Pejabat/PN 2. Jikaterpaksamenerima(misaldiantarkerumah tanpa 49 sepengetahuananda,segeralaporkeKPKpaling lambat30harisetelahditerimaatauPPG diunitanda kerja
- 50. PemberianTiketnontonboladarirekanankepada pejabat/PNS secara cuma-cuma Pertanyaan Jawaban S Apakahtermasuk Gratifikasi? Ya Mengapa termasuk Gratifikasi? Kar pej Te me me l enarekanantersebutadahubdgTupoksi abat/PNS. Rekanantsbadalahsalahsatusupliyerdi mpattugasPNS/Pejabatybs.Pemberiantsbdpt ngurangiindependensiPejabat/PNS dalam aksanakantupoksinya. Apa yang harus dilakukan oleh Pejabat/ PN tsb? 1.M 2.J s l k enolakdengancarayangbaik ikaterpaksamenerima(misaldiantarkerumahtanpa epengetahuananda,segeralaporkeKPKpaling ambat30harisetelahditerimaatauPPG diunitanda erja 50
- 51. ApakahtermasukGratifikasi? Tidak Mengapa tidak dikategorikanGratifikasi? KarenaBukantermasukdalamPejabat/PNS,pemberian tersebuttidakadakaitannyadgntupoksipenyelenggara Negara. Apayangharusdiperhatikandlmkontek tersebut? 1. Adapotensibahayajikapemberiantsbdpt mempengaruhipersainganusaha. 2. BelumtermasukgratifikasidalamUUNo.31jikatidak terkaitdenganPBJdilingkunganPemerintahan. 51 PemberianInsentifolehBUMNkpdpihakSwasta karenatargetpenjualantercapai Pertanyaan Jawaban
- 52. 52 PenerimaanHonorsbgNaraSumberolehPNS/ Pejabatdalamsuatu acara Pertanyaan Jawaban Apakahtermasuk Gratifikasi? Tidak,jikatidakdilarangdalamkodeetikinternal instansipenyelenggara Apayangharusdiperhatikandlmkontek tersebut? 1. Jika diatur dalamkodeetikdilarang, maka penerimaantersebutdapattermasukgratifikasi danmerupakanbagiandaritupoksinya.Jika dalamkondisitdkdptmenolak,laporke KPK 2. Catatan:KPKsudahpunyakodeetikjika termasuktransport,akomodasikecualitidak dapatdijangkauolehmasyarakatdalamkeadaan normal
- 53. 53 PemberianSouvenir,makanan,oleh-olehdarikawan lamaatau tetangga Pertanyaan Jawaban ApakahtermasukGratifikasi? Tidak,karenahubsosial/kekerabatan Mengapa tidak dikategorikanGratifikasi? Karena“orangbersih”tidakharusjadimakhlukasing dalamlingkungannya. Apayangharusdiperhatikandlmkontek tersebut? Jikapemberianitumengandungmotifkamuflaseyang bertujuansuatus a a tmintabantuandankemudahanyang terkaitpekerjaan,makaharusditolak.
- 54. 54 Pemberian oleh rekanan kepada pihak ketiga (Istri/Anak) PNS/Pejabat Pertanyaan Jawaban Apakahtermasuk Gratifikasi? Ya Mengapatermasuk gratifikasi? Pemberiantersebutpatutdidugahanyakamufflase, adamaksudtertentudikemudianhari Apayangharus dilakukan Melaporke KPK paling lambat30 hari sejak pemberiantersebut diterima
- 55. 55 Pemberianhadiahsbgucapanterimakasihatas pelayanan,suratizin &konsultasi Pertanyaan Jawaban Apakahtermasuk Gratifikasi? Ya Mengapatermasuk gratifikasi? Walaupun diberikan secara sukarela, tulus, karena berhubungan dengan tugas, tanpa pemberian pun seharusnya masy. Tetap terlayani dan surat izin tetapharusdiprosessesuaiSOP yag berlaku. Apayangharus dilakukan 1. Menolakdengancarayangbaik 2. Melapor ke KPK paling lambat 30 hari sejak pemberiantersebut diterima 3. Dapat memicu lahirnya “pelicin”dan“syarat”jika maucepatselesai.
- 56. 56 Bagaimana dengan ini….. Pemberian parsel dari bawahan kepadaatasan Hadiah atau sumbangan saat perkawinan anakpejabat Pemberian paket wisata oleh rekanan kepada keluargapejabat Pemberian potongan harga kepada pejabat , keluarga dari rekanan tempat kantor biasa belanja barang seperti, ATK, komputer,dll. Pemberian ongkos/hadiah umroh kepadaPNS Pemberian hadiah Ultah?
- 57. 57 PemberianhadiahKarenaprestasiPNS Pertanyaan Jawaban Apakahtermasuk Gratifikasi? Tidak,jikaberlakuuntuksemuaPNS, Ya,jikakhususuntukPNS tertentu Mengapatermasuk gratifikasi? Karena untuk meningkatkan kinerja dan berlaku padasemua pegawai Apayangharus diperhatikan? 1. Ada dasar pemberian, ketentuan yang transparandanberlakuuntuk seluruh pegawai. 2. Adabatasyangwajardadiaturdalamperaturan internal.
- 58. 58 DARIMANA HARUS MULAI PENCEGAHAN KORUPSI? Video aku peduli