SlideShare a Scribd company logo
1 of 30
Download to read offline
Tinjauan Prosedur Pembebasan
Hog Cholera di Indonesia
Drh. Tri Satya Putri Naipospos, MPhil, PhD
Workshop Penyakit Hog Cholera Tahun 2018 - Balai Veteriner Bukittinggi
Pekanbaru, 14 Februari 2018
Klasifikasi wilayah Hog Cholera
Bebas (#1) Tidak diketahui
statusnya (#15)
Tertular (#17)
Sumbar (1995) Aceh
Sumsel
Babel
DIY
NTB
Kalteng
Kalsel
Kaltara
Sultra
Sulteng
Sulbar
Maluku
Malut
Papua Barat
Sumut (1995)
Riau (1995)
Jambi (1995)
Kepri
Bengkulu
Lampung
Banten
DKI (1995)
Jateng (1995)
Jabar
Jatim
Bali (1995)
Kabar (1995)
Kaltim
Sulut (1995)
Sulsel (1995)
NTT (1995)
Papua
Persyaratan bebas Hog Cholera
(Artikel 15.2.3.)
1. Telah dilaksanakan surveilans sesuai ketentuan OIE;
2. Tidak ada kejadian wabah minimal 12 bulan terakhir;
3. Tidak ada bukti infeksi minimal 12 bulan terakhir;
4. Tidak dilakukan vaksinasi selama minimal 12 bulan
terakhir, kecuali bila hasil vaksinasi dapat dibedakan
dari kejadian infeksi (DIVA);
5. Importasi ternak babi dan produk babi dilaksanakan
sesuai ketentuan OIE.
Definisi ‘infeksi’ virus CSF
(Artikel 15.2.1.)
1) strain virus CSF (tidak termasuk strain vaksin) yang diisolasi
dari sampel seekor babi; ATAU
2) antigen (tidak termasuk strain vaksin) yang berhasil
diidentifikasi, atau asam ribonukleik (RNA) yang spesifik
terhadap strain virus CSF, yang dibuktikan dalam sampel
dari satu atau lebih babi yang secara epidemiologik terkait
dengan suatu wabah CSF, ATAU
3) antibodi spesifik terhadap virus CSF yang bukan
merupakan konsekuensi dari vaksinasi atau infeksi dengan
pestivirus lainnya, yang berhasil diidentifikasi pada sampel
dari satu atau lebih babi dalam satu kelompok yang
menunjukkan gejala klinis konsisten dengan CSF, atau
secara epidemiologik terkait dengan suatu wabah CSF.
Surveilans CSF (Artikel 15.2.26.)
▪ Surveilans harus dalam bentuk suatu program
berkelanjutan yang dirancang untuk:
◆ mendeklarasikan populasi babi di suatu negara, zona
atau kompartemen bebas dari infeksi virus CSF; atau
◆ mendeteksi introduksi virus CSF ke dalam suatu
populasi yang telah dinyatakan bebas.
Karakteristik spesifik epidemiologi
CSF (Artikel 15.2.26.)
▪ Peran pemberian pakan kepada babi (swill feeding),
dampak sistim produksi yang berbeda dan peran babi
liar (wild pigs) dan babi berkeliaran (feral pigs) terhadap
penyebaran penyakit;
▪ Peran semen dalam penularan virus CSF;
▪ Kurang terlihat adanya gross lesi dan gejala-gejala klinis
yang patognomonis;
▪ Frekuensi infeksi klinis yang tidak terlihat jelas;
▪ Kejadian infeksi yang persisten dan kronis;
▪ Keragaman genotipe, antigenik, dan virulensi yang
diperlihatkan oleh strain-strain CSF yang berbeda.
Strategi surveilans untuk deklarasi
bebas CSF (Artikel 15.2.28.)
▪ Strategi surveilans untuk mendemonstrasikan bebas
CSF dengan suatu tingkat kepercayaan yang dapat
diterima harus diadaptasikan pada situasi lokal.
▪ Pendekatan surveilans harus memperhatikan
keberadaan babi-babi liar ataupun babi-babi tidak
berpemilik yang berpotensi menjadi ‘reservoir’
infeksi, atau apabila CSF ada di negara/zona yang
berdekatan.
▪ Metoda surveilans harus memeriksa epidemiologi
CSF di wilayah yang akan dibebaskan dan
adaptasinya terhadap faktor-faktor risiko spesifik.
Tiga tipe surveilans CSF (Artikel 15.2.28.)
1) Surveilans serologik;
2) Surveilans klinis;
3) Surveilans virulogik.
Surveilans serologik (Artikel 15.2.28.)
▪ Tujuan: mendeteksi antibodi terhadap virus CSF.
▪ Uji antibodi positif terhadap virus CSF dapat
disebabkan oleh lima kemungkinan penyebab:
a) infeksi alam;
b) vaksinasi;
c) antibodi maternal;
d) reaksi silang dengan pestivirus lainnya;
e) reaktor non-spesifik.
Surveilans virulogik (Artikel 15.2.28.)
▪ Tujuan:
a) memonitor populasi ‘at risk’;
b) menginvestigasi dugaan kasus-kasus klinis;
c) menindaklanjuti hasil serologik positif;
d) menginvestigasi kenaikan jumlah kematian babi.
▪ Metoda deteksi molekuler (PCR) dapat
diaplikasikan untuk skrining skala besar
terhadap keberadaan virus dalam populasi.
Surveilans klinis (Artikel 15.2.28.)
▪ Surveilans klinis harus dibarengi dengan surveilans
serologik dan virulogik.
▪ Setiap kali ditemukan gejala-gejala klinis dan
temuan patologik yang menciri terhadap CSF,
terutama pada kasus dimana angka kesakitan atau
kematian yang tinggi, maka harus dilakukan
penyidikan/surveilans klinis untuk deteksi dini.
▪ Pada infeksi dengan strain virus CSF yang
virulensinya rendah, kematian yang tinggi dapat
terlihat pada babi-babi muda tetapi tidak terlihat
gejala klinis pada babi-babi dewasa.
Surveilans serologik
▪ Menggunakan teknik ELISA, sangat berguna dalam
program eradikasi penyakit, karena membantu skrining
masal dan efektif sebagai diagnosis awal pada kejadian
wabah.
▪ Alat surveilans yang baik untuk membuktikan adanya
kelompok babi yang negatif CSF dalam suatu negara
dimana diterapkan program monitoring.
Prevalensi antigen
▪ Prevalensi berdasarkan keberadaan antigen dalam
sampel umumnya digunakan memperkirakan insidensi
penyakit dan apabila suatu kelompok babi yang tidak
divaksinasi menunjukkan hasil positif terhadap antibodi
spesifik terhadap CSF, sehingga dapat dianggap
sebagai suatu indikasi adanya wabah CSF.
Populasi Babi di Provinsi SUMBAR (2017)
KABUPATEN/KOTA POPULASI
SISTEM
BUDIDAYA
1. Kab. Padang Pariaman 341 Tradisional
2. Kab. Pasaman 110 Tradisional
3. Kab. Kep. Mentawai 31.168 Tradisional
Jumlah 31.619
Sumber: Term of References (TOR) Kegiatan Monitoring dan Diagnosa Hog Cholera di
Wilayah Regional II Tahun Anggaran 2018
Seroprevalensi di Provinsi SUMBAR
KABUPATEN/KOTA 2013 2014 2015 2016 2017
1. Kab. Padang Pariaman
0/42
(0,0%)
0/56
(0,0%)
1/148
(0.7%)
- -
2. Kab. Pasaman
0/40
(0,0%)
0/49
(0,0%)
0/26
(0,0%)
0/6
(0,0%)
-
3. Kab. Kep. Mentawai
0/139
(0,0%)
0/35
(0,0%)
0/100
(0,0%)
- -
Jumlah
0/221
(0,0%)
0/140
(0,0%)
1/274
(0.4%)
0/6
(0,0%)
-
Sumber: Laporan Kegiatan Pemberantasan Hog Cholera di Wilayah Kerja Balai Veteriner Bukittinggi
Tahun 2016.
Prevalensi antigen di Provinsi SUMBAR
KABUPATEN/KOTA 2013 2014 2015 2016 2017
1. Kab. Padang Pariaman - -
0/1
(0,0%)
- -
2. Kab. Pasaman - - - - -
3. Kab. Kep. Mentawai -
0/9
(0,0%)
- - -
Jumlah -
0/9
(0,0%)
0/1
(0,0%)
- -
Status: DAERAH BEBAS (penetapan resmi
melalui Kepmentan)
Sumber: Laporan Kegiatan Pemberantasan Hog Cholera di Wilayah Kerja Balai Veteriner Bukittinggi
Tahun 2016.
Populasi Babi di Provinsi JAMBI (2017)
KABUPATEN/KOTA POPULASI
SISTEM
BUDIDAYA
1. Kab. Muaro Jambi 5.440 Tradisional, Modern
2. Kota Jambi 1.000 Tradisional
3. Kab. Batanghari 50 Tradisional
4. Kab. Bungo 100 Tradisional
5. Kab. Tanjung Jabung Barat 15 Tradisional
Jumlah 2.665
2018: Jumlah sampel yang dibutuhkan dengan tingkat
prevalensi yang diharapkan10%, tingkat konfidensi 95%,
dan galat (random error) 5% = 138 ekor.
Sumber: Term of References (TOR) Kegiatan Monitoring dan Diagnosa Hog Cholera di
Wilayah Regional II Tahun Anggaran 2018
Seroprevalensi CSF di Provinsi JAMBI
KABUPATEN/KOTA 2013 2014 2015 2016 2017
1. Kab. Muaro Jambi
5/43
(11,6%)
21/55
(38,2%)
7/30
(23,3%)
-
41/79
(51,9%)
2. Kota Jambi
2/15
(13,3%)
0/17
(0,0%)
5/16
(31,3%)
4/22
(18,2%)
-
3. Kab. Batanghari
0/18
(0,0%)
0/7
(0,0%)
-
0/23
(0,0%)
4/50
(8,0%)
4. Kab. Bungo - - -
6/12
(50,0%)
19/31
(61,3%)
5. Kab. Tanjung Jabung Barat - - - - -
Rata-rata prevalensi
7/76
(9,2%)
21/79
(26,6%)
12/46
(26,1%)
10/57
(17,5%)
64/160
(40,0%)
Sumber: Laporan Kegiatan Pemberantasan Hog Cholera di Wilayah Kerja Balai Veteriner Bukittinggi
Tahun 2016.
Prevalensi antigen CSF di Provinsi JAMBI
KABUPATEN/KOTA 2013 2014 2015 2016 2017
1. Kab. Muaro Jambi
0/14
(0,0%)
0/2
(0,0%)
3/3
(100%)
- -
2. Kota Jambi
0/15
(0,0%)
-
4/5
(80,0%)
4/4
(100%)
-
3. Kab. Batanghari
0/20
(0,0%)
- - -
3/3
(100%)
4. Kab. Bungo - - -
5/5
(100%)
14/14
(100%)
5. Kab. Tanjung Jabung Barat - - - - -
Rata-rata prevalensi
0/49
(0,0%)
0/2
(0,0%)
7/8
(87,5%)
9/9
(100%)
17/17
(100%)
Status: DAERAH TERTULAR
Sumber: Laporan Kegiatan Pemberantasan Hog Cholera di Wilayah Kerja Balai Veteriner Bukittinggi
Tahun 2016.
Populasi Babi di Provinsi RIAU (2017)
KABUPATEN/KOTA POPULASI SISTIM BUDIDAYA
1. Kota Pekanbaru 13.692 Tradisional, Modern
2. Kota Dumai 6.882 Tradisional, Modern
3. Kab. Kampar 2.291 Tradisional
4. Kab. Pelalawan 893 Tradisional
5. Kab. Bengkalis 5.238 Tradisional
6. Kab. Rokan Hilir 8.595 Tradisional
7. Kab. Rokan Hulu 5.013 Tradisional
8. Kab. Siak 2.294 Tradisional
9. Indragiri Hulu 2.518 Tradisional
10. Kep. Meranti 2.457 Tradisional
Jumlah 49.873
2018: Jumlah
sampel yang
dibutuhkan
dengan tingkat
prevalensi yang
diharapkan 5%,
tingkat
konfidensi 95%,
dan galat
(random error)
5% = 586 ekor.
Sumber: Term of References (TOR) Kegiatan Monitoring dan Diagnosa Hog Cholera di
Wilayah Regional II Tahun Anggaran 2018
Seroprevalensi CSF di Provinsi RIAU
KABUPATEN/KOTA 2013 2014 2015 2016 2017
1. Kota Pekanbaru
69/182
(37,9%)
28/106
(26,4%)
7/114 (6,1%)
37/198
(18,7%)
0/238 (0,0%)
2. Kota Dumai 2/64 (3,1%) 0/56 (0,0%) 0/100 (0,0%) 0/96 (0,0%) 2/51 (3,9%)
3. Kab. Kampar 2/41 (4,9%) 2/40 (5,0%) 1/52 (1,9%)
10/14
(71,4%)
9/71 (12,7%)
4. Kab. Pelalawan - 1/26 (3,8%) 0/26 (0,0%) 8/52 (15,4%)
13/64
(20,3%)
5. Kab. Bengkalis 1/82 (1,2%) - 0/59 (0,0%) -
11/80
(13,8%)
6. Kab. Rokan Hilir 7/46 (15,2%)
16/70
(22,9%)
8/54 (14,8%) - 2/90 (2,2%)
7. Kab. Rokan Hulu 0/49 (0,0%) 0/35 (0,0%) 0/61 (0,0%) 0/100 (0,0%) 0/64 (0,0%)
8. Kab. Siak - 1/30 (3,3%) 0/32 (0,0%)
14/41
(34,1%)
0/46 (0,0%)
9. Indragiri Hulu - 3/15 (20,0%)5/38 (13,2%)7/42 (16,7%) 0/33 (0,0%)
10. Kep. Meranti 7/10 (70,0%)2/16 (12,5%) 0/20 (0,0%) 0/37 (0,0%) 0/31 (0,0%)
Rata-rata prevalensi
88/475
(18,5%)
53/394
(13,5%)
21/556
(3,8%)
76/580
(13,1%)
37/768
(4,8%)
Prevalensi antigen CSF di Provinsi RIAU
KABUPATEN/KOTA 2013 2014 2015 2016 2017
1. Kota Pekanbaru 0/92 (0,0%) 0/25 (0,0%) 7/7 (100%) 5/15 (33,3%) 5/8 (62,5%)
2. Kota Dumai 0/20 (0,0%) - - - 0/2 (0,0%)
3. Kab. Kampar - 1/1 (100%) 1/3 (33,3%)
10/10
(100%)
3/8 (37,5%)
4. Kab. Pelalawan - - - 9/9 (100%) 7/7 (100%)
5. Kab. Bengkalis 0/50 (0,0%) - - - 9/9 (100%)
6. Kab. Rokan Hilir 0/24 (0,0%) - 0/5 (0,0%) - -
7. Kab. Rokan Hulu 0/23 (0,0%) - - - -
8. Kab. Siak 0/12 (0,0%) 0/5 (0,0%) -
10/10
(100%)
-
9. Indragiri Hulu - 3/3 (100%) 0/4 (0,0%) - -
10. Kep. Meranti 0/10 (0,0%) 0/1 (0,0%) - - -
Rata-rata prevalensi 0/231 (0,0%) 4/35 (11,4%) 8/19 (42,1%)
34/44
(77,3%)
24/34
(70,6%)
Status: DAERAH TERTULAR
Seroprevalensi dan prevalensi
antigen di Provinsi RIAU (2013-2017)
Sumber: Laporan Kegiatan Pemberantasan Hog Cholera di
Wilayah Kerja Balai Veteriner Bukittinggi Tahun 2016.
Populasi Babi di Provinsi KEPRI (2017)
KABUPATEN/KOTA POPULASI
SISTEM
BUDIDAYA
1. Kab. Bintan 1.602 Tradisional
2. Kab. Karimun 2.126 Tradisional
3. Kab. Lingga 356 Tradisional
4. Kota Tanjung Pinang 750 Tradisional
Jumlah 4.834
2018: Jumlah sampel yang dibutuhkan dengan tingkat
prevalensi yang diharapkan 2% dan tingkat konfidensi 95%
= 163
Sumber: Term of References (TOR) Kegiatan Monitoring dan Diagnosa Hog Cholera di
Wilayah Regional II Tahun Anggaran 2018
Seroprevalensi CSF di Provinsi KEPRI
KABUPATEN/KOTA 2013 2014 2015 2016 2017
1. Kota Batam -
97/110
(88,2%)
-
17/30
(56,7%)
-
2. Kab. Bintan
28/29
(96,6%)
1/25
(4,0%)
0/28
(0,0%)
-
0/67
(0,0%)
3. Kab. Karimun
111/130
(85,4%)
-
8/22
(36,4%)
37/44
(84,1%)
-
4. Kab. Lingga
27/27
(100%)
-
0/22
(0,0%)
0/30
(0,0%)
0/10
(0,0%)
5. Kota Tanjung Pinang
20/20
(100%)
-
0/15
(0,0%)
-
0/20
(0,0%)
Rata-rata prevalensi
186/206
(90,3%)
98/135
(72,6%)
8/87
(9,2%)
54/104
(51,9%)
0/97
(0,0%)
Seropositif di Kota Batam dan Kab. Karimun harus dibuktikan lebih
lanjut dengan PCR.
Prevalensi antigen CSF di Provinsi KEPRI
KABUPATEN/KOTA 2013 2014 2015 2016 2017
1. Kota Batam - - - - -
2. Kab. Bintan -
0/25
(0,0%)
- - -
3. Kab. Karimun
0/40
(0,0%)
-
1/8
(12,5%)
- -
4. Kab. Lingga
0/17
(0,0%)
-
0/10
(0,0%)
- -
5. Kota Tanjung Pinang
0/15
(0,0%)
- - - -
Rata-rata prevalensi
0/72
(0,0%)
0/25
(0,0%)
1/18
(5,6%)
- -
Status: DAERAH TERSANGKA
Sumber: Laporan Kegiatan Pemberantasan Hog Cholera di Wilayah Kerja
Balai Veteriner Bukittinggi Tahun 2016.
Contoh surveilans Bulgaria untuk
mendapatkan status bebas OIE (2016)
Tahun #Peternak # babi Uji serologik* Uji virulogik* Pemeriksaan
klinis**
2009 60.649 627.310 37.996 415 96.160
2010 50.045 583.999 20.925 887 76.668
2011 43.370 573.322 13.783 78 72.896
2012 40.701 531.952 16.257 159 73.897
2013 26.904 517.741 11.059 2 24.136
2014 22.409 501.610 7.227 3 38.393
2015 16.262 588.507 5.970 5 16.571
* Seluruh uji serologik dan virulogik menunjukkan hasil negatif CSF.
** Pemeriksaan klinis Bersama dengan uji serologik dan virulogik menunjukkan
tingkat kepercayaan yang tinggi bebas CSF dengan probabilitas >99%.
Sumber: Dossier of Republic of Bulgaria for the recognition as a CSF free country,
under Chapter 15.2. of the TAHC (September 2016)
Catatan surveilans BVet Bukittinggi
▪ Perlu dilakukan surveilans klinis oleh Dinas untuk
membuktikan tidak ada kejadian wabah minimal 12
bulan terakhir.
▪ Seluruh sampel yang menunjukkan hasil serologi
positif ELISA harus dikonfirmasi dengan uji PCR
untuk membuktikan tidak ada infeksi minimal 12 bulan
terakhir.
▪ Data tentang apakah individu babi/kelompok babi telah
divaksinasi atau tidak divaksinasi harus tersedia
untuk membuktikan apakah hasil uji serologi positif
merupakan akibat dari vaksinasi atau infeksi alam.
Rekomendasi dan Saran
▪ Surveilans perlu dilakukan dengan mengklasifikasi
ternak babi menjadi tradisional, komersial (skala kecil,
menengah dan besar) dan industri (PT Indotirta Suaka di
Provinsi KEPRI).
▪ Populasi babi di keempat provinsi harus benar-benar
terdata dengan baik, untuk secara akurat menghitung
jumlah sampel yang dibutuhkan.
PROVINSI 2015 2016
SUMBAR 33.871 34.887
JAMBI 26.071 24.889
RIAU 48.003 49.954
KEPRI 305.739 331.574
Sumber: BPS
https://www.bps.go.id/linkTa
bleDinamis/view/id/1026
RIAU HOG CHOLERA

More Related Content

What's hot

Surveilans dan Monitoring Vaksinasi Untuk Pengendalian PMK - RAKOR BVet Bukit...
Surveilans dan Monitoring Vaksinasi Untuk Pengendalian PMK - RAKOR BVet Bukit...Surveilans dan Monitoring Vaksinasi Untuk Pengendalian PMK - RAKOR BVet Bukit...
Surveilans dan Monitoring Vaksinasi Untuk Pengendalian PMK - RAKOR BVet Bukit...Tata Naipospos
 
Rencana Kontinjensi LSD di Indonesia - Ditjen PKH & AIHSP - 6 Agustus 2021
Rencana Kontinjensi LSD di Indonesia - Ditjen PKH & AIHSP - 6 Agustus 2021Rencana Kontinjensi LSD di Indonesia - Ditjen PKH & AIHSP - 6 Agustus 2021
Rencana Kontinjensi LSD di Indonesia - Ditjen PKH & AIHSP - 6 Agustus 2021Tata Naipospos
 
Dampak dan Antisipasi Masuknya PMK ke Indonesia Bagi Peternakan Babi - ASOSIA...
Dampak dan Antisipasi Masuknya PMK ke Indonesia Bagi Peternakan Babi - ASOSIA...Dampak dan Antisipasi Masuknya PMK ke Indonesia Bagi Peternakan Babi - ASOSIA...
Dampak dan Antisipasi Masuknya PMK ke Indonesia Bagi Peternakan Babi - ASOSIA...Tata Naipospos
 
Kompartemen Bebas African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan, Jakarta, 16-17 Maret...
Kompartemen Bebas African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan, Jakarta, 16-17 Maret...Kompartemen Bebas African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan, Jakarta, 16-17 Maret...
Kompartemen Bebas African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan, Jakarta, 16-17 Maret...Tata Naipospos
 
Kesiapsiagaan Penyakit Mulut dan Kuku - Rapat Koordinasi Balai Besar Veterine...
Kesiapsiagaan Penyakit Mulut dan Kuku - Rapat Koordinasi Balai Besar Veterine...Kesiapsiagaan Penyakit Mulut dan Kuku - Rapat Koordinasi Balai Besar Veterine...
Kesiapsiagaan Penyakit Mulut dan Kuku - Rapat Koordinasi Balai Besar Veterine...Tata Naipospos
 
Situasi, Epidemiologi dan Mitigasi Lumpy Skin Disease (LSD) - Daring Pusat KH...
Situasi, Epidemiologi dan Mitigasi Lumpy Skin Disease (LSD) - Daring Pusat KH...Situasi, Epidemiologi dan Mitigasi Lumpy Skin Disease (LSD) - Daring Pusat KH...
Situasi, Epidemiologi dan Mitigasi Lumpy Skin Disease (LSD) - Daring Pusat KH...Tata Naipospos
 
Manajemen Kedaruratan PMK - MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA (MLA) - 2 Juni 2022
Manajemen Kedaruratan PMK - MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA (MLA) - 2 Juni 2022Manajemen Kedaruratan PMK - MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA (MLA) - 2 Juni 2022
Manajemen Kedaruratan PMK - MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA (MLA) - 2 Juni 2022Tata Naipospos
 
Risiko Masuknya Virus PMK Melalui Importasi Ternak Ruminansia Besar Dari Braz...
Risiko Masuknya Virus PMK Melalui Importasi Ternak Ruminansia Besar Dari Braz...Risiko Masuknya Virus PMK Melalui Importasi Ternak Ruminansia Besar Dari Braz...
Risiko Masuknya Virus PMK Melalui Importasi Ternak Ruminansia Besar Dari Braz...Tata Naipospos
 
Tindak Lanjut PP No. 3/2107 tentang Otoritas Veteriner - Ditkeswan, 16 Maret ...
Tindak Lanjut PP No. 3/2107 tentang Otoritas Veteriner - Ditkeswan, 16 Maret ...Tindak Lanjut PP No. 3/2107 tentang Otoritas Veteriner - Ditkeswan, 16 Maret ...
Tindak Lanjut PP No. 3/2107 tentang Otoritas Veteriner - Ditkeswan, 16 Maret ...Tata Naipospos
 
Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...
Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...
Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...Tata Naipospos
 
Mempertahankan Indonesia Bebas PMK Sesuai Kaidah OIE TAHC - Ditkeswan, Denpas...
Mempertahankan Indonesia Bebas PMK Sesuai Kaidah OIE TAHC - Ditkeswan, Denpas...Mempertahankan Indonesia Bebas PMK Sesuai Kaidah OIE TAHC - Ditkeswan, Denpas...
Mempertahankan Indonesia Bebas PMK Sesuai Kaidah OIE TAHC - Ditkeswan, Denpas...Tata Naipospos
 
Kesiagaan dan Respons Darurat Wabah Penyakit Mulut dan Kuku - Dr. B The Vet S...
Kesiagaan dan Respons Darurat Wabah Penyakit Mulut dan Kuku - Dr. B The Vet S...Kesiagaan dan Respons Darurat Wabah Penyakit Mulut dan Kuku - Dr. B The Vet S...
Kesiagaan dan Respons Darurat Wabah Penyakit Mulut dan Kuku - Dr. B The Vet S...Tata Naipospos
 
Epidemiologi dan Dampak Ekonomi Lumpy Skin Disease - PDHI, Hotel Grand Swiz, ...
Epidemiologi dan Dampak Ekonomi Lumpy Skin Disease - PDHI, Hotel Grand Swiz, ...Epidemiologi dan Dampak Ekonomi Lumpy Skin Disease - PDHI, Hotel Grand Swiz, ...
Epidemiologi dan Dampak Ekonomi Lumpy Skin Disease - PDHI, Hotel Grand Swiz, ...Tata Naipospos
 
Vaksinasi Darurat Untuk Lumpy Skin Disease - Direktorat Kesehatan Hewan, 11 A...
Vaksinasi Darurat Untuk Lumpy Skin Disease - Direktorat Kesehatan Hewan, 11 A...Vaksinasi Darurat Untuk Lumpy Skin Disease - Direktorat Kesehatan Hewan, 11 A...
Vaksinasi Darurat Untuk Lumpy Skin Disease - Direktorat Kesehatan Hewan, 11 A...Tata Naipospos
 
FGD Risiko Penyakit Zoonosis Terhadap Kesehatan Masyarakat - Badan Pemeriksa ...
FGD Risiko Penyakit Zoonosis Terhadap Kesehatan Masyarakat - Badan Pemeriksa ...FGD Risiko Penyakit Zoonosis Terhadap Kesehatan Masyarakat - Badan Pemeriksa ...
FGD Risiko Penyakit Zoonosis Terhadap Kesehatan Masyarakat - Badan Pemeriksa ...Tata Naipospos
 
Persyaratan Negara atau Zona Bebas PMK Menurut WOAH - Ditkeswan-AIHSP, Bogor,...
Persyaratan Negara atau Zona Bebas PMK Menurut WOAH - Ditkeswan-AIHSP, Bogor,...Persyaratan Negara atau Zona Bebas PMK Menurut WOAH - Ditkeswan-AIHSP, Bogor,...
Persyaratan Negara atau Zona Bebas PMK Menurut WOAH - Ditkeswan-AIHSP, Bogor,...Tata Naipospos
 
Tantangan Peternakan dan Strategi Pengendalian Pasca Masuknya LSD - BVet Meda...
Tantangan Peternakan dan Strategi Pengendalian Pasca Masuknya LSD - BVet Meda...Tantangan Peternakan dan Strategi Pengendalian Pasca Masuknya LSD - BVet Meda...
Tantangan Peternakan dan Strategi Pengendalian Pasca Masuknya LSD - BVet Meda...Tata Naipospos
 
Kesmavet 2022.pptx
Kesmavet 2022.pptxKesmavet 2022.pptx
Kesmavet 2022.pptxCitrasari23
 
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...Tata Naipospos
 
Analisa Risiko Penyakit Hewan - BUTTMKP, 11 Februari 2019
Analisa Risiko Penyakit Hewan - BUTTMKP, 11 Februari 2019Analisa Risiko Penyakit Hewan - BUTTMKP, 11 Februari 2019
Analisa Risiko Penyakit Hewan - BUTTMKP, 11 Februari 2019Tata Naipospos
 

What's hot (20)

Surveilans dan Monitoring Vaksinasi Untuk Pengendalian PMK - RAKOR BVet Bukit...
Surveilans dan Monitoring Vaksinasi Untuk Pengendalian PMK - RAKOR BVet Bukit...Surveilans dan Monitoring Vaksinasi Untuk Pengendalian PMK - RAKOR BVet Bukit...
Surveilans dan Monitoring Vaksinasi Untuk Pengendalian PMK - RAKOR BVet Bukit...
 
Rencana Kontinjensi LSD di Indonesia - Ditjen PKH & AIHSP - 6 Agustus 2021
Rencana Kontinjensi LSD di Indonesia - Ditjen PKH & AIHSP - 6 Agustus 2021Rencana Kontinjensi LSD di Indonesia - Ditjen PKH & AIHSP - 6 Agustus 2021
Rencana Kontinjensi LSD di Indonesia - Ditjen PKH & AIHSP - 6 Agustus 2021
 
Dampak dan Antisipasi Masuknya PMK ke Indonesia Bagi Peternakan Babi - ASOSIA...
Dampak dan Antisipasi Masuknya PMK ke Indonesia Bagi Peternakan Babi - ASOSIA...Dampak dan Antisipasi Masuknya PMK ke Indonesia Bagi Peternakan Babi - ASOSIA...
Dampak dan Antisipasi Masuknya PMK ke Indonesia Bagi Peternakan Babi - ASOSIA...
 
Kompartemen Bebas African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan, Jakarta, 16-17 Maret...
Kompartemen Bebas African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan, Jakarta, 16-17 Maret...Kompartemen Bebas African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan, Jakarta, 16-17 Maret...
Kompartemen Bebas African Swine Fever (ASF) - Ditkeswan, Jakarta, 16-17 Maret...
 
Kesiapsiagaan Penyakit Mulut dan Kuku - Rapat Koordinasi Balai Besar Veterine...
Kesiapsiagaan Penyakit Mulut dan Kuku - Rapat Koordinasi Balai Besar Veterine...Kesiapsiagaan Penyakit Mulut dan Kuku - Rapat Koordinasi Balai Besar Veterine...
Kesiapsiagaan Penyakit Mulut dan Kuku - Rapat Koordinasi Balai Besar Veterine...
 
Situasi, Epidemiologi dan Mitigasi Lumpy Skin Disease (LSD) - Daring Pusat KH...
Situasi, Epidemiologi dan Mitigasi Lumpy Skin Disease (LSD) - Daring Pusat KH...Situasi, Epidemiologi dan Mitigasi Lumpy Skin Disease (LSD) - Daring Pusat KH...
Situasi, Epidemiologi dan Mitigasi Lumpy Skin Disease (LSD) - Daring Pusat KH...
 
Manajemen Kedaruratan PMK - MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA (MLA) - 2 Juni 2022
Manajemen Kedaruratan PMK - MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA (MLA) - 2 Juni 2022Manajemen Kedaruratan PMK - MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA (MLA) - 2 Juni 2022
Manajemen Kedaruratan PMK - MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA (MLA) - 2 Juni 2022
 
Risiko Masuknya Virus PMK Melalui Importasi Ternak Ruminansia Besar Dari Braz...
Risiko Masuknya Virus PMK Melalui Importasi Ternak Ruminansia Besar Dari Braz...Risiko Masuknya Virus PMK Melalui Importasi Ternak Ruminansia Besar Dari Braz...
Risiko Masuknya Virus PMK Melalui Importasi Ternak Ruminansia Besar Dari Braz...
 
Tindak Lanjut PP No. 3/2107 tentang Otoritas Veteriner - Ditkeswan, 16 Maret ...
Tindak Lanjut PP No. 3/2107 tentang Otoritas Veteriner - Ditkeswan, 16 Maret ...Tindak Lanjut PP No. 3/2107 tentang Otoritas Veteriner - Ditkeswan, 16 Maret ...
Tindak Lanjut PP No. 3/2107 tentang Otoritas Veteriner - Ditkeswan, 16 Maret ...
 
Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...
Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...
Komunikasi Risiko Pemasukan Ternak & Produk Hewan dari Negara Belum Bebas PMK...
 
Mempertahankan Indonesia Bebas PMK Sesuai Kaidah OIE TAHC - Ditkeswan, Denpas...
Mempertahankan Indonesia Bebas PMK Sesuai Kaidah OIE TAHC - Ditkeswan, Denpas...Mempertahankan Indonesia Bebas PMK Sesuai Kaidah OIE TAHC - Ditkeswan, Denpas...
Mempertahankan Indonesia Bebas PMK Sesuai Kaidah OIE TAHC - Ditkeswan, Denpas...
 
Kesiagaan dan Respons Darurat Wabah Penyakit Mulut dan Kuku - Dr. B The Vet S...
Kesiagaan dan Respons Darurat Wabah Penyakit Mulut dan Kuku - Dr. B The Vet S...Kesiagaan dan Respons Darurat Wabah Penyakit Mulut dan Kuku - Dr. B The Vet S...
Kesiagaan dan Respons Darurat Wabah Penyakit Mulut dan Kuku - Dr. B The Vet S...
 
Epidemiologi dan Dampak Ekonomi Lumpy Skin Disease - PDHI, Hotel Grand Swiz, ...
Epidemiologi dan Dampak Ekonomi Lumpy Skin Disease - PDHI, Hotel Grand Swiz, ...Epidemiologi dan Dampak Ekonomi Lumpy Skin Disease - PDHI, Hotel Grand Swiz, ...
Epidemiologi dan Dampak Ekonomi Lumpy Skin Disease - PDHI, Hotel Grand Swiz, ...
 
Vaksinasi Darurat Untuk Lumpy Skin Disease - Direktorat Kesehatan Hewan, 11 A...
Vaksinasi Darurat Untuk Lumpy Skin Disease - Direktorat Kesehatan Hewan, 11 A...Vaksinasi Darurat Untuk Lumpy Skin Disease - Direktorat Kesehatan Hewan, 11 A...
Vaksinasi Darurat Untuk Lumpy Skin Disease - Direktorat Kesehatan Hewan, 11 A...
 
FGD Risiko Penyakit Zoonosis Terhadap Kesehatan Masyarakat - Badan Pemeriksa ...
FGD Risiko Penyakit Zoonosis Terhadap Kesehatan Masyarakat - Badan Pemeriksa ...FGD Risiko Penyakit Zoonosis Terhadap Kesehatan Masyarakat - Badan Pemeriksa ...
FGD Risiko Penyakit Zoonosis Terhadap Kesehatan Masyarakat - Badan Pemeriksa ...
 
Persyaratan Negara atau Zona Bebas PMK Menurut WOAH - Ditkeswan-AIHSP, Bogor,...
Persyaratan Negara atau Zona Bebas PMK Menurut WOAH - Ditkeswan-AIHSP, Bogor,...Persyaratan Negara atau Zona Bebas PMK Menurut WOAH - Ditkeswan-AIHSP, Bogor,...
Persyaratan Negara atau Zona Bebas PMK Menurut WOAH - Ditkeswan-AIHSP, Bogor,...
 
Tantangan Peternakan dan Strategi Pengendalian Pasca Masuknya LSD - BVet Meda...
Tantangan Peternakan dan Strategi Pengendalian Pasca Masuknya LSD - BVet Meda...Tantangan Peternakan dan Strategi Pengendalian Pasca Masuknya LSD - BVet Meda...
Tantangan Peternakan dan Strategi Pengendalian Pasca Masuknya LSD - BVet Meda...
 
Kesmavet 2022.pptx
Kesmavet 2022.pptxKesmavet 2022.pptx
Kesmavet 2022.pptx
 
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ASF, LSD, PMK, dan AI pada Burung Liar -...
 
Analisa Risiko Penyakit Hewan - BUTTMKP, 11 Februari 2019
Analisa Risiko Penyakit Hewan - BUTTMKP, 11 Februari 2019Analisa Risiko Penyakit Hewan - BUTTMKP, 11 Februari 2019
Analisa Risiko Penyakit Hewan - BUTTMKP, 11 Februari 2019
 

Similar to RIAU HOG CHOLERA

Tinjauan Prosedur Pembebasan Avian Influenza - BVet Bukittinggi, Batam, 19 Ma...
Tinjauan Prosedur Pembebasan Avian Influenza - BVet Bukittinggi, Batam, 19 Ma...Tinjauan Prosedur Pembebasan Avian Influenza - BVet Bukittinggi, Batam, 19 Ma...
Tinjauan Prosedur Pembebasan Avian Influenza - BVet Bukittinggi, Batam, 19 Ma...Tata Naipospos
 
Bahan Penyusunan Masterplan Pengendalian & Pemberantasan Classical Swine Feve...
Bahan Penyusunan Masterplan Pengendalian & Pemberantasan Classical Swine Feve...Bahan Penyusunan Masterplan Pengendalian & Pemberantasan Classical Swine Feve...
Bahan Penyusunan Masterplan Pengendalian & Pemberantasan Classical Swine Feve...Tata Naipospos
 
Workshop Pembebasan Hog Cholera - Direktorat Kesehatan Hewan, Batam, 26-27 Ag...
Workshop Pembebasan Hog Cholera - Direktorat Kesehatan Hewan, Batam, 26-27 Ag...Workshop Pembebasan Hog Cholera - Direktorat Kesehatan Hewan, Batam, 26-27 Ag...
Workshop Pembebasan Hog Cholera - Direktorat Kesehatan Hewan, Batam, 26-27 Ag...Tata Naipospos
 
Potensi dampak ekonomi apabila terjadi wabah penyakit mulut-dan-kuku di Indon...
Potensi dampak ekonomi apabila terjadi wabah penyakit mulut-dan-kuku di Indon...Potensi dampak ekonomi apabila terjadi wabah penyakit mulut-dan-kuku di Indon...
Potensi dampak ekonomi apabila terjadi wabah penyakit mulut-dan-kuku di Indon...Tata Naipospos
 
Surveilans nusantara sehat 141019
Surveilans nusantara sehat  141019Surveilans nusantara sehat  141019
Surveilans nusantara sehat 141019Yusneri Ahs
 
dr. Irma, Sp.A(K) Update Tatalaksana Tuberkulosis Anak & Remaja.pdf
dr. Irma, Sp.A(K) Update Tatalaksana Tuberkulosis Anak & Remaja.pdfdr. Irma, Sp.A(K) Update Tatalaksana Tuberkulosis Anak & Remaja.pdf
dr. Irma, Sp.A(K) Update Tatalaksana Tuberkulosis Anak & Remaja.pdfMeboix
 
FGD Surveillans PMK - Pusvetma, Surabaya, 18 Januari 2021
FGD Surveillans PMK - Pusvetma, Surabaya, 18 Januari 2021FGD Surveillans PMK - Pusvetma, Surabaya, 18 Januari 2021
FGD Surveillans PMK - Pusvetma, Surabaya, 18 Januari 2021Tata Naipospos
 
Asistensi Penyusunan Program Pengendalian Brucellosis - AIPEID, Pare-Pare, 29...
Asistensi Penyusunan Program Pengendalian Brucellosis - AIPEID, Pare-Pare, 29...Asistensi Penyusunan Program Pengendalian Brucellosis - AIPEID, Pare-Pare, 29...
Asistensi Penyusunan Program Pengendalian Brucellosis - AIPEID, Pare-Pare, 29...Tata Naipospos
 
Opsi Pengendalian dan Manajemen Risiko African Swine Fever - Ditkeswan, Denpa...
Opsi Pengendalian dan Manajemen Risiko African Swine Fever - Ditkeswan, Denpa...Opsi Pengendalian dan Manajemen Risiko African Swine Fever - Ditkeswan, Denpa...
Opsi Pengendalian dan Manajemen Risiko African Swine Fever - Ditkeswan, Denpa...Tata Naipospos
 
Brucellosis adalah penyakit reproduksi menular ruminansia yang disebabkan ole...
Brucellosis adalah penyakit reproduksi menular ruminansia yang disebabkan ole...Brucellosis adalah penyakit reproduksi menular ruminansia yang disebabkan ole...
Brucellosis adalah penyakit reproduksi menular ruminansia yang disebabkan ole...Maulida Ratri
 
Workshop Penyusunan Masterplan Pemberantasan Hog Cholera - Ditkeswan-AIPEID, ...
Workshop Penyusunan Masterplan Pemberantasan Hog Cholera - Ditkeswan-AIPEID, ...Workshop Penyusunan Masterplan Pemberantasan Hog Cholera - Ditkeswan-AIPEID, ...
Workshop Penyusunan Masterplan Pemberantasan Hog Cholera - Ditkeswan-AIPEID, ...Tata Naipospos
 
KEBIJAKAN SURVEILANS MALARIA.pptx
KEBIJAKAN SURVEILANS MALARIA.pptxKEBIJAKAN SURVEILANS MALARIA.pptx
KEBIJAKAN SURVEILANS MALARIA.pptxYusindrawati
 
Avian Influenza Pada Unggas dan Dampak Ekonomi - Seminar Kamajaya, Jakarta, 2...
Avian Influenza Pada Unggas dan Dampak Ekonomi - Seminar Kamajaya, Jakarta, 2...Avian Influenza Pada Unggas dan Dampak Ekonomi - Seminar Kamajaya, Jakarta, 2...
Avian Influenza Pada Unggas dan Dampak Ekonomi - Seminar Kamajaya, Jakarta, 2...Tata Naipospos
 
materi pd3i provinsi.pdf
materi pd3i provinsi.pdfmateri pd3i provinsi.pdf
materi pd3i provinsi.pdfMeridaLarissa1
 
Upaya Mempertahankan Daerah Bebas Rabies - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pang...
Upaya Mempertahankan Daerah Bebas Rabies - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pang...Upaya Mempertahankan Daerah Bebas Rabies - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pang...
Upaya Mempertahankan Daerah Bebas Rabies - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pang...Tata Naipospos
 
Materi Kebijakan Penurunan AKI AKB_Sosialisasi Prognas.pdf
Materi Kebijakan Penurunan AKI AKB_Sosialisasi Prognas.pdfMateri Kebijakan Penurunan AKI AKB_Sosialisasi Prognas.pdf
Materi Kebijakan Penurunan AKI AKB_Sosialisasi Prognas.pdfHabbieTelonOil
 
Penyusunan Master Plan Pemberantasan Brucellosis - AIPEID, Makasar, 2 Juli 2013
Penyusunan Master Plan Pemberantasan Brucellosis - AIPEID, Makasar, 2 Juli 2013Penyusunan Master Plan Pemberantasan Brucellosis - AIPEID, Makasar, 2 Juli 2013
Penyusunan Master Plan Pemberantasan Brucellosis - AIPEID, Makasar, 2 Juli 2013Tata Naipospos
 
Buku pedoman teknis pemeriksaan parasit malaria
Buku pedoman teknis pemeriksaan parasit malariaBuku pedoman teknis pemeriksaan parasit malaria
Buku pedoman teknis pemeriksaan parasit malariahersu12345
 
03 MI 1 PB-3 Surveilans Epidemiologi- fundamental Epidemiologi (1).ppt
03 MI 1 PB-3  Surveilans Epidemiologi- fundamental Epidemiologi (1).ppt03 MI 1 PB-3  Surveilans Epidemiologi- fundamental Epidemiologi (1).ppt
03 MI 1 PB-3 Surveilans Epidemiologi- fundamental Epidemiologi (1).pptribe20101
 

Similar to RIAU HOG CHOLERA (20)

Tinjauan Prosedur Pembebasan Avian Influenza - BVet Bukittinggi, Batam, 19 Ma...
Tinjauan Prosedur Pembebasan Avian Influenza - BVet Bukittinggi, Batam, 19 Ma...Tinjauan Prosedur Pembebasan Avian Influenza - BVet Bukittinggi, Batam, 19 Ma...
Tinjauan Prosedur Pembebasan Avian Influenza - BVet Bukittinggi, Batam, 19 Ma...
 
Bahan Penyusunan Masterplan Pengendalian & Pemberantasan Classical Swine Feve...
Bahan Penyusunan Masterplan Pengendalian & Pemberantasan Classical Swine Feve...Bahan Penyusunan Masterplan Pengendalian & Pemberantasan Classical Swine Feve...
Bahan Penyusunan Masterplan Pengendalian & Pemberantasan Classical Swine Feve...
 
Workshop Pembebasan Hog Cholera - Direktorat Kesehatan Hewan, Batam, 26-27 Ag...
Workshop Pembebasan Hog Cholera - Direktorat Kesehatan Hewan, Batam, 26-27 Ag...Workshop Pembebasan Hog Cholera - Direktorat Kesehatan Hewan, Batam, 26-27 Ag...
Workshop Pembebasan Hog Cholera - Direktorat Kesehatan Hewan, Batam, 26-27 Ag...
 
Potensi dampak ekonomi apabila terjadi wabah penyakit mulut-dan-kuku di Indon...
Potensi dampak ekonomi apabila terjadi wabah penyakit mulut-dan-kuku di Indon...Potensi dampak ekonomi apabila terjadi wabah penyakit mulut-dan-kuku di Indon...
Potensi dampak ekonomi apabila terjadi wabah penyakit mulut-dan-kuku di Indon...
 
Surveilans nusantara sehat 141019
Surveilans nusantara sehat  141019Surveilans nusantara sehat  141019
Surveilans nusantara sehat 141019
 
dr. Irma, Sp.A(K) Update Tatalaksana Tuberkulosis Anak & Remaja.pdf
dr. Irma, Sp.A(K) Update Tatalaksana Tuberkulosis Anak & Remaja.pdfdr. Irma, Sp.A(K) Update Tatalaksana Tuberkulosis Anak & Remaja.pdf
dr. Irma, Sp.A(K) Update Tatalaksana Tuberkulosis Anak & Remaja.pdf
 
FGD Surveillans PMK - Pusvetma, Surabaya, 18 Januari 2021
FGD Surveillans PMK - Pusvetma, Surabaya, 18 Januari 2021FGD Surveillans PMK - Pusvetma, Surabaya, 18 Januari 2021
FGD Surveillans PMK - Pusvetma, Surabaya, 18 Januari 2021
 
Asistensi Penyusunan Program Pengendalian Brucellosis - AIPEID, Pare-Pare, 29...
Asistensi Penyusunan Program Pengendalian Brucellosis - AIPEID, Pare-Pare, 29...Asistensi Penyusunan Program Pengendalian Brucellosis - AIPEID, Pare-Pare, 29...
Asistensi Penyusunan Program Pengendalian Brucellosis - AIPEID, Pare-Pare, 29...
 
Opsi Pengendalian dan Manajemen Risiko African Swine Fever - Ditkeswan, Denpa...
Opsi Pengendalian dan Manajemen Risiko African Swine Fever - Ditkeswan, Denpa...Opsi Pengendalian dan Manajemen Risiko African Swine Fever - Ditkeswan, Denpa...
Opsi Pengendalian dan Manajemen Risiko African Swine Fever - Ditkeswan, Denpa...
 
Brucellosis adalah penyakit reproduksi menular ruminansia yang disebabkan ole...
Brucellosis adalah penyakit reproduksi menular ruminansia yang disebabkan ole...Brucellosis adalah penyakit reproduksi menular ruminansia yang disebabkan ole...
Brucellosis adalah penyakit reproduksi menular ruminansia yang disebabkan ole...
 
Workshop Penyusunan Masterplan Pemberantasan Hog Cholera - Ditkeswan-AIPEID, ...
Workshop Penyusunan Masterplan Pemberantasan Hog Cholera - Ditkeswan-AIPEID, ...Workshop Penyusunan Masterplan Pemberantasan Hog Cholera - Ditkeswan-AIPEID, ...
Workshop Penyusunan Masterplan Pemberantasan Hog Cholera - Ditkeswan-AIPEID, ...
 
KEBIJAKAN SURVEILANS MALARIA.pptx
KEBIJAKAN SURVEILANS MALARIA.pptxKEBIJAKAN SURVEILANS MALARIA.pptx
KEBIJAKAN SURVEILANS MALARIA.pptx
 
Avian Influenza Pada Unggas dan Dampak Ekonomi - Seminar Kamajaya, Jakarta, 2...
Avian Influenza Pada Unggas dan Dampak Ekonomi - Seminar Kamajaya, Jakarta, 2...Avian Influenza Pada Unggas dan Dampak Ekonomi - Seminar Kamajaya, Jakarta, 2...
Avian Influenza Pada Unggas dan Dampak Ekonomi - Seminar Kamajaya, Jakarta, 2...
 
materi pd3i provinsi.pdf
materi pd3i provinsi.pdfmateri pd3i provinsi.pdf
materi pd3i provinsi.pdf
 
Upaya Mempertahankan Daerah Bebas Rabies - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pang...
Upaya Mempertahankan Daerah Bebas Rabies - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pang...Upaya Mempertahankan Daerah Bebas Rabies - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pang...
Upaya Mempertahankan Daerah Bebas Rabies - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pang...
 
Materi Kebijakan Penurunan AKI AKB_Sosialisasi Prognas.pdf
Materi Kebijakan Penurunan AKI AKB_Sosialisasi Prognas.pdfMateri Kebijakan Penurunan AKI AKB_Sosialisasi Prognas.pdf
Materi Kebijakan Penurunan AKI AKB_Sosialisasi Prognas.pdf
 
Penyusunan Master Plan Pemberantasan Brucellosis - AIPEID, Makasar, 2 Juli 2013
Penyusunan Master Plan Pemberantasan Brucellosis - AIPEID, Makasar, 2 Juli 2013Penyusunan Master Plan Pemberantasan Brucellosis - AIPEID, Makasar, 2 Juli 2013
Penyusunan Master Plan Pemberantasan Brucellosis - AIPEID, Makasar, 2 Juli 2013
 
Buku pedoman teknis pemeriksaan parasit malaria
Buku pedoman teknis pemeriksaan parasit malariaBuku pedoman teknis pemeriksaan parasit malaria
Buku pedoman teknis pemeriksaan parasit malaria
 
epidemiologi surveilance
epidemiologi surveilanceepidemiologi surveilance
epidemiologi surveilance
 
03 MI 1 PB-3 Surveilans Epidemiologi- fundamental Epidemiologi (1).ppt
03 MI 1 PB-3  Surveilans Epidemiologi- fundamental Epidemiologi (1).ppt03 MI 1 PB-3  Surveilans Epidemiologi- fundamental Epidemiologi (1).ppt
03 MI 1 PB-3 Surveilans Epidemiologi- fundamental Epidemiologi (1).ppt
 

More from Tata Naipospos

Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024Tata Naipospos
 
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...Tata Naipospos
 
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024Tata Naipospos
 
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023Tata Naipospos
 
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023Tata Naipospos
 
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...Tata Naipospos
 
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...Tata Naipospos
 
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...Tata Naipospos
 
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...Tata Naipospos
 
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...Tata Naipospos
 
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi  Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi  Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...Tata Naipospos
 
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...Tata Naipospos
 
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...Tata Naipospos
 
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023Tata Naipospos
 
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...Tata Naipospos
 
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023Tata Naipospos
 
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...Tata Naipospos
 
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...Tata Naipospos
 
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...Tata Naipospos
 
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...Tata Naipospos
 

More from Tata Naipospos (20)

Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
Usulan Konsepsi SISKESWANNAS - Ditkeswan dan AIHSP - 15 Maret 2024
 
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
Vaksinasi PMK dan Masa Kadaluwarsa Vaksin - Ditkeswan dan AIHSP - 29-30 Janua...
 
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
Bahan diskusi: Kondisi Peternakan Indonesia - CIVAS - 20 Januari 2024
 
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
Analisis Risiko PMK - Pangkal Pinang, Kepulauan Riau, 4-5 Desember 2023
 
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
Preparation PVS Evaluation Follow-up INDONESIA 2023
 
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
Update situasi epidemiologi Avian Influenza di Indonesia, CEVA Scientific Mee...
 
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
Keterlibatan WOAH dalam Peningkatan Kesadaran dan Pengetahun AMR di Indonesia...
 
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku dan Lumpy Skin Disease serta Kewaspadaan...
 
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
Keterkaitan UU Pendidikan Kedokteran Hewan, Konsil Kedokteran Hewan dan Kuali...
 
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
Dampak Penerapan Kesejahteraan Hewan Terhadap Perdagangan Internasional dan S...
 
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi  Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi  Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
Pengantar: Penilaian Bersama Implementasi Penatagunaan AMU Pada Peternakan U...
 
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
Kaitan antara Progressive Control Pathways (PCP) untuk PMK dan Performance of...
 
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
Pentingnya Veterinary Statutory Body bagi Peningkatan Kualitas Profesi Kedokt...
 
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
Kewaspadaan Dini Terhadap Peste des Petits Ruminants - IDHSI, zoom 15 April 2023
 
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
Rencana Kontinjensi Pada Unit Kompartemen Bebas Penyakit - Ditkeswan - Bogor,...
 
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
A - Z Lumpy Skin Disease - Perspektif Global - Dr. B. Show - 25 Maret 2023
 
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
Kompartementalisasi Unit Peternakan Ruminansia Pada Situasi Wabah PMK dan LSD...
 
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
Resiliensi SISKESWANNAS Menghadapi Tantangan Wabah Penyakit Yang Berpotensi M...
 
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
Pengendalian Lalu Lintas dan Vaksinasi Khususnya di Daerah Bebas PMK - Rakor ...
 
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
Kewaspadaan dan Antisipasi Peste des Petits Ruminants - Rakor Balai Veteriner...
 

Recently uploaded

TEMA 9 SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1 KELAS 6.pptx
TEMA 9 SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1 KELAS 6.pptxTEMA 9 SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1 KELAS 6.pptx
TEMA 9 SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1 KELAS 6.pptxSyabilAfandi
 
Power Point materi Mekanisme Seleksi Alam.pptx
Power Point materi Mekanisme Seleksi Alam.pptxPower Point materi Mekanisme Seleksi Alam.pptx
Power Point materi Mekanisme Seleksi Alam.pptxSitiRukmanah5
 
Dampak Bioteknologi di Bidang Pertanian.pdf
Dampak Bioteknologi di Bidang Pertanian.pdfDampak Bioteknologi di Bidang Pertanian.pdf
Dampak Bioteknologi di Bidang Pertanian.pdfssuser4743df
 
CASE REPORT ACUTE DECOMPENSATED HEART FAILURE 31 Desember 23.pptx
CASE REPORT ACUTE DECOMPENSATED HEART FAILURE 31 Desember 23.pptxCASE REPORT ACUTE DECOMPENSATED HEART FAILURE 31 Desember 23.pptx
CASE REPORT ACUTE DECOMPENSATED HEART FAILURE 31 Desember 23.pptxresidentcardio13usk
 
Materi Makna alinea pembukaaan UUD .pptx
Materi Makna alinea pembukaaan UUD .pptxMateri Makna alinea pembukaaan UUD .pptx
Materi Makna alinea pembukaaan UUD .pptxIKLASSENJAYA
 
Modul ajar IPAS Kls 4 materi wujud benda dan perubahannya
Modul ajar IPAS Kls 4 materi wujud benda dan perubahannyaModul ajar IPAS Kls 4 materi wujud benda dan perubahannya
Modul ajar IPAS Kls 4 materi wujud benda dan perubahannyaAnggrianiTulle
 
hormon Asam Jasmonat dan Lainnya, pengatur tumbuh tanaman
hormon Asam Jasmonat dan Lainnya, pengatur tumbuh tanamanhormon Asam Jasmonat dan Lainnya, pengatur tumbuh tanaman
hormon Asam Jasmonat dan Lainnya, pengatur tumbuh tanamanAprissiliaTaifany1
 
Konsep Agribisnis adalah suatu kesatuan kegiatan meliputi salah satu atau ...
Konsep	Agribisnis	adalah	suatu	kesatuan	kegiatan  meliputi		salah	satu	atau		...Konsep	Agribisnis	adalah	suatu	kesatuan	kegiatan  meliputi		salah	satu	atau		...
Konsep Agribisnis adalah suatu kesatuan kegiatan meliputi salah satu atau ...laila16682
 
materi+kuliah-ko2-senyawa+aldehid+dan+keton.pdf
materi+kuliah-ko2-senyawa+aldehid+dan+keton.pdfmateri+kuliah-ko2-senyawa+aldehid+dan+keton.pdf
materi+kuliah-ko2-senyawa+aldehid+dan+keton.pdfkaramitha
 
PPT Kelompok 7 Pembelajaran IPA Modul 7.pptx
PPT Kelompok 7 Pembelajaran IPA Modul 7.pptxPPT Kelompok 7 Pembelajaran IPA Modul 7.pptx
PPT Kelompok 7 Pembelajaran IPA Modul 7.pptxSDN1Wayhalom
 

Recently uploaded (10)

TEMA 9 SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1 KELAS 6.pptx
TEMA 9 SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1 KELAS 6.pptxTEMA 9 SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1 KELAS 6.pptx
TEMA 9 SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1 KELAS 6.pptx
 
Power Point materi Mekanisme Seleksi Alam.pptx
Power Point materi Mekanisme Seleksi Alam.pptxPower Point materi Mekanisme Seleksi Alam.pptx
Power Point materi Mekanisme Seleksi Alam.pptx
 
Dampak Bioteknologi di Bidang Pertanian.pdf
Dampak Bioteknologi di Bidang Pertanian.pdfDampak Bioteknologi di Bidang Pertanian.pdf
Dampak Bioteknologi di Bidang Pertanian.pdf
 
CASE REPORT ACUTE DECOMPENSATED HEART FAILURE 31 Desember 23.pptx
CASE REPORT ACUTE DECOMPENSATED HEART FAILURE 31 Desember 23.pptxCASE REPORT ACUTE DECOMPENSATED HEART FAILURE 31 Desember 23.pptx
CASE REPORT ACUTE DECOMPENSATED HEART FAILURE 31 Desember 23.pptx
 
Materi Makna alinea pembukaaan UUD .pptx
Materi Makna alinea pembukaaan UUD .pptxMateri Makna alinea pembukaaan UUD .pptx
Materi Makna alinea pembukaaan UUD .pptx
 
Modul ajar IPAS Kls 4 materi wujud benda dan perubahannya
Modul ajar IPAS Kls 4 materi wujud benda dan perubahannyaModul ajar IPAS Kls 4 materi wujud benda dan perubahannya
Modul ajar IPAS Kls 4 materi wujud benda dan perubahannya
 
hormon Asam Jasmonat dan Lainnya, pengatur tumbuh tanaman
hormon Asam Jasmonat dan Lainnya, pengatur tumbuh tanamanhormon Asam Jasmonat dan Lainnya, pengatur tumbuh tanaman
hormon Asam Jasmonat dan Lainnya, pengatur tumbuh tanaman
 
Konsep Agribisnis adalah suatu kesatuan kegiatan meliputi salah satu atau ...
Konsep	Agribisnis	adalah	suatu	kesatuan	kegiatan  meliputi		salah	satu	atau		...Konsep	Agribisnis	adalah	suatu	kesatuan	kegiatan  meliputi		salah	satu	atau		...
Konsep Agribisnis adalah suatu kesatuan kegiatan meliputi salah satu atau ...
 
materi+kuliah-ko2-senyawa+aldehid+dan+keton.pdf
materi+kuliah-ko2-senyawa+aldehid+dan+keton.pdfmateri+kuliah-ko2-senyawa+aldehid+dan+keton.pdf
materi+kuliah-ko2-senyawa+aldehid+dan+keton.pdf
 
PPT Kelompok 7 Pembelajaran IPA Modul 7.pptx
PPT Kelompok 7 Pembelajaran IPA Modul 7.pptxPPT Kelompok 7 Pembelajaran IPA Modul 7.pptx
PPT Kelompok 7 Pembelajaran IPA Modul 7.pptx
 

RIAU HOG CHOLERA

  • 1. Tinjauan Prosedur Pembebasan Hog Cholera di Indonesia Drh. Tri Satya Putri Naipospos, MPhil, PhD Workshop Penyakit Hog Cholera Tahun 2018 - Balai Veteriner Bukittinggi Pekanbaru, 14 Februari 2018
  • 2. Klasifikasi wilayah Hog Cholera Bebas (#1) Tidak diketahui statusnya (#15) Tertular (#17) Sumbar (1995) Aceh Sumsel Babel DIY NTB Kalteng Kalsel Kaltara Sultra Sulteng Sulbar Maluku Malut Papua Barat Sumut (1995) Riau (1995) Jambi (1995) Kepri Bengkulu Lampung Banten DKI (1995) Jateng (1995) Jabar Jatim Bali (1995) Kabar (1995) Kaltim Sulut (1995) Sulsel (1995) NTT (1995) Papua
  • 3. Persyaratan bebas Hog Cholera (Artikel 15.2.3.) 1. Telah dilaksanakan surveilans sesuai ketentuan OIE; 2. Tidak ada kejadian wabah minimal 12 bulan terakhir; 3. Tidak ada bukti infeksi minimal 12 bulan terakhir; 4. Tidak dilakukan vaksinasi selama minimal 12 bulan terakhir, kecuali bila hasil vaksinasi dapat dibedakan dari kejadian infeksi (DIVA); 5. Importasi ternak babi dan produk babi dilaksanakan sesuai ketentuan OIE.
  • 4. Definisi ‘infeksi’ virus CSF (Artikel 15.2.1.) 1) strain virus CSF (tidak termasuk strain vaksin) yang diisolasi dari sampel seekor babi; ATAU 2) antigen (tidak termasuk strain vaksin) yang berhasil diidentifikasi, atau asam ribonukleik (RNA) yang spesifik terhadap strain virus CSF, yang dibuktikan dalam sampel dari satu atau lebih babi yang secara epidemiologik terkait dengan suatu wabah CSF, ATAU 3) antibodi spesifik terhadap virus CSF yang bukan merupakan konsekuensi dari vaksinasi atau infeksi dengan pestivirus lainnya, yang berhasil diidentifikasi pada sampel dari satu atau lebih babi dalam satu kelompok yang menunjukkan gejala klinis konsisten dengan CSF, atau secara epidemiologik terkait dengan suatu wabah CSF.
  • 5. Surveilans CSF (Artikel 15.2.26.) ▪ Surveilans harus dalam bentuk suatu program berkelanjutan yang dirancang untuk: ◆ mendeklarasikan populasi babi di suatu negara, zona atau kompartemen bebas dari infeksi virus CSF; atau ◆ mendeteksi introduksi virus CSF ke dalam suatu populasi yang telah dinyatakan bebas.
  • 6. Karakteristik spesifik epidemiologi CSF (Artikel 15.2.26.) ▪ Peran pemberian pakan kepada babi (swill feeding), dampak sistim produksi yang berbeda dan peran babi liar (wild pigs) dan babi berkeliaran (feral pigs) terhadap penyebaran penyakit; ▪ Peran semen dalam penularan virus CSF; ▪ Kurang terlihat adanya gross lesi dan gejala-gejala klinis yang patognomonis; ▪ Frekuensi infeksi klinis yang tidak terlihat jelas; ▪ Kejadian infeksi yang persisten dan kronis; ▪ Keragaman genotipe, antigenik, dan virulensi yang diperlihatkan oleh strain-strain CSF yang berbeda.
  • 7. Strategi surveilans untuk deklarasi bebas CSF (Artikel 15.2.28.) ▪ Strategi surveilans untuk mendemonstrasikan bebas CSF dengan suatu tingkat kepercayaan yang dapat diterima harus diadaptasikan pada situasi lokal. ▪ Pendekatan surveilans harus memperhatikan keberadaan babi-babi liar ataupun babi-babi tidak berpemilik yang berpotensi menjadi ‘reservoir’ infeksi, atau apabila CSF ada di negara/zona yang berdekatan. ▪ Metoda surveilans harus memeriksa epidemiologi CSF di wilayah yang akan dibebaskan dan adaptasinya terhadap faktor-faktor risiko spesifik.
  • 8. Tiga tipe surveilans CSF (Artikel 15.2.28.) 1) Surveilans serologik; 2) Surveilans klinis; 3) Surveilans virulogik.
  • 9. Surveilans serologik (Artikel 15.2.28.) ▪ Tujuan: mendeteksi antibodi terhadap virus CSF. ▪ Uji antibodi positif terhadap virus CSF dapat disebabkan oleh lima kemungkinan penyebab: a) infeksi alam; b) vaksinasi; c) antibodi maternal; d) reaksi silang dengan pestivirus lainnya; e) reaktor non-spesifik.
  • 10. Surveilans virulogik (Artikel 15.2.28.) ▪ Tujuan: a) memonitor populasi ‘at risk’; b) menginvestigasi dugaan kasus-kasus klinis; c) menindaklanjuti hasil serologik positif; d) menginvestigasi kenaikan jumlah kematian babi. ▪ Metoda deteksi molekuler (PCR) dapat diaplikasikan untuk skrining skala besar terhadap keberadaan virus dalam populasi.
  • 11. Surveilans klinis (Artikel 15.2.28.) ▪ Surveilans klinis harus dibarengi dengan surveilans serologik dan virulogik. ▪ Setiap kali ditemukan gejala-gejala klinis dan temuan patologik yang menciri terhadap CSF, terutama pada kasus dimana angka kesakitan atau kematian yang tinggi, maka harus dilakukan penyidikan/surveilans klinis untuk deteksi dini. ▪ Pada infeksi dengan strain virus CSF yang virulensinya rendah, kematian yang tinggi dapat terlihat pada babi-babi muda tetapi tidak terlihat gejala klinis pada babi-babi dewasa.
  • 12. Surveilans serologik ▪ Menggunakan teknik ELISA, sangat berguna dalam program eradikasi penyakit, karena membantu skrining masal dan efektif sebagai diagnosis awal pada kejadian wabah. ▪ Alat surveilans yang baik untuk membuktikan adanya kelompok babi yang negatif CSF dalam suatu negara dimana diterapkan program monitoring.
  • 13. Prevalensi antigen ▪ Prevalensi berdasarkan keberadaan antigen dalam sampel umumnya digunakan memperkirakan insidensi penyakit dan apabila suatu kelompok babi yang tidak divaksinasi menunjukkan hasil positif terhadap antibodi spesifik terhadap CSF, sehingga dapat dianggap sebagai suatu indikasi adanya wabah CSF.
  • 14. Populasi Babi di Provinsi SUMBAR (2017) KABUPATEN/KOTA POPULASI SISTEM BUDIDAYA 1. Kab. Padang Pariaman 341 Tradisional 2. Kab. Pasaman 110 Tradisional 3. Kab. Kep. Mentawai 31.168 Tradisional Jumlah 31.619 Sumber: Term of References (TOR) Kegiatan Monitoring dan Diagnosa Hog Cholera di Wilayah Regional II Tahun Anggaran 2018
  • 15. Seroprevalensi di Provinsi SUMBAR KABUPATEN/KOTA 2013 2014 2015 2016 2017 1. Kab. Padang Pariaman 0/42 (0,0%) 0/56 (0,0%) 1/148 (0.7%) - - 2. Kab. Pasaman 0/40 (0,0%) 0/49 (0,0%) 0/26 (0,0%) 0/6 (0,0%) - 3. Kab. Kep. Mentawai 0/139 (0,0%) 0/35 (0,0%) 0/100 (0,0%) - - Jumlah 0/221 (0,0%) 0/140 (0,0%) 1/274 (0.4%) 0/6 (0,0%) - Sumber: Laporan Kegiatan Pemberantasan Hog Cholera di Wilayah Kerja Balai Veteriner Bukittinggi Tahun 2016.
  • 16. Prevalensi antigen di Provinsi SUMBAR KABUPATEN/KOTA 2013 2014 2015 2016 2017 1. Kab. Padang Pariaman - - 0/1 (0,0%) - - 2. Kab. Pasaman - - - - - 3. Kab. Kep. Mentawai - 0/9 (0,0%) - - - Jumlah - 0/9 (0,0%) 0/1 (0,0%) - - Status: DAERAH BEBAS (penetapan resmi melalui Kepmentan) Sumber: Laporan Kegiatan Pemberantasan Hog Cholera di Wilayah Kerja Balai Veteriner Bukittinggi Tahun 2016.
  • 17. Populasi Babi di Provinsi JAMBI (2017) KABUPATEN/KOTA POPULASI SISTEM BUDIDAYA 1. Kab. Muaro Jambi 5.440 Tradisional, Modern 2. Kota Jambi 1.000 Tradisional 3. Kab. Batanghari 50 Tradisional 4. Kab. Bungo 100 Tradisional 5. Kab. Tanjung Jabung Barat 15 Tradisional Jumlah 2.665 2018: Jumlah sampel yang dibutuhkan dengan tingkat prevalensi yang diharapkan10%, tingkat konfidensi 95%, dan galat (random error) 5% = 138 ekor. Sumber: Term of References (TOR) Kegiatan Monitoring dan Diagnosa Hog Cholera di Wilayah Regional II Tahun Anggaran 2018
  • 18. Seroprevalensi CSF di Provinsi JAMBI KABUPATEN/KOTA 2013 2014 2015 2016 2017 1. Kab. Muaro Jambi 5/43 (11,6%) 21/55 (38,2%) 7/30 (23,3%) - 41/79 (51,9%) 2. Kota Jambi 2/15 (13,3%) 0/17 (0,0%) 5/16 (31,3%) 4/22 (18,2%) - 3. Kab. Batanghari 0/18 (0,0%) 0/7 (0,0%) - 0/23 (0,0%) 4/50 (8,0%) 4. Kab. Bungo - - - 6/12 (50,0%) 19/31 (61,3%) 5. Kab. Tanjung Jabung Barat - - - - - Rata-rata prevalensi 7/76 (9,2%) 21/79 (26,6%) 12/46 (26,1%) 10/57 (17,5%) 64/160 (40,0%) Sumber: Laporan Kegiatan Pemberantasan Hog Cholera di Wilayah Kerja Balai Veteriner Bukittinggi Tahun 2016.
  • 19. Prevalensi antigen CSF di Provinsi JAMBI KABUPATEN/KOTA 2013 2014 2015 2016 2017 1. Kab. Muaro Jambi 0/14 (0,0%) 0/2 (0,0%) 3/3 (100%) - - 2. Kota Jambi 0/15 (0,0%) - 4/5 (80,0%) 4/4 (100%) - 3. Kab. Batanghari 0/20 (0,0%) - - - 3/3 (100%) 4. Kab. Bungo - - - 5/5 (100%) 14/14 (100%) 5. Kab. Tanjung Jabung Barat - - - - - Rata-rata prevalensi 0/49 (0,0%) 0/2 (0,0%) 7/8 (87,5%) 9/9 (100%) 17/17 (100%) Status: DAERAH TERTULAR Sumber: Laporan Kegiatan Pemberantasan Hog Cholera di Wilayah Kerja Balai Veteriner Bukittinggi Tahun 2016.
  • 20. Populasi Babi di Provinsi RIAU (2017) KABUPATEN/KOTA POPULASI SISTIM BUDIDAYA 1. Kota Pekanbaru 13.692 Tradisional, Modern 2. Kota Dumai 6.882 Tradisional, Modern 3. Kab. Kampar 2.291 Tradisional 4. Kab. Pelalawan 893 Tradisional 5. Kab. Bengkalis 5.238 Tradisional 6. Kab. Rokan Hilir 8.595 Tradisional 7. Kab. Rokan Hulu 5.013 Tradisional 8. Kab. Siak 2.294 Tradisional 9. Indragiri Hulu 2.518 Tradisional 10. Kep. Meranti 2.457 Tradisional Jumlah 49.873 2018: Jumlah sampel yang dibutuhkan dengan tingkat prevalensi yang diharapkan 5%, tingkat konfidensi 95%, dan galat (random error) 5% = 586 ekor. Sumber: Term of References (TOR) Kegiatan Monitoring dan Diagnosa Hog Cholera di Wilayah Regional II Tahun Anggaran 2018
  • 21. Seroprevalensi CSF di Provinsi RIAU KABUPATEN/KOTA 2013 2014 2015 2016 2017 1. Kota Pekanbaru 69/182 (37,9%) 28/106 (26,4%) 7/114 (6,1%) 37/198 (18,7%) 0/238 (0,0%) 2. Kota Dumai 2/64 (3,1%) 0/56 (0,0%) 0/100 (0,0%) 0/96 (0,0%) 2/51 (3,9%) 3. Kab. Kampar 2/41 (4,9%) 2/40 (5,0%) 1/52 (1,9%) 10/14 (71,4%) 9/71 (12,7%) 4. Kab. Pelalawan - 1/26 (3,8%) 0/26 (0,0%) 8/52 (15,4%) 13/64 (20,3%) 5. Kab. Bengkalis 1/82 (1,2%) - 0/59 (0,0%) - 11/80 (13,8%) 6. Kab. Rokan Hilir 7/46 (15,2%) 16/70 (22,9%) 8/54 (14,8%) - 2/90 (2,2%) 7. Kab. Rokan Hulu 0/49 (0,0%) 0/35 (0,0%) 0/61 (0,0%) 0/100 (0,0%) 0/64 (0,0%) 8. Kab. Siak - 1/30 (3,3%) 0/32 (0,0%) 14/41 (34,1%) 0/46 (0,0%) 9. Indragiri Hulu - 3/15 (20,0%)5/38 (13,2%)7/42 (16,7%) 0/33 (0,0%) 10. Kep. Meranti 7/10 (70,0%)2/16 (12,5%) 0/20 (0,0%) 0/37 (0,0%) 0/31 (0,0%) Rata-rata prevalensi 88/475 (18,5%) 53/394 (13,5%) 21/556 (3,8%) 76/580 (13,1%) 37/768 (4,8%)
  • 22. Prevalensi antigen CSF di Provinsi RIAU KABUPATEN/KOTA 2013 2014 2015 2016 2017 1. Kota Pekanbaru 0/92 (0,0%) 0/25 (0,0%) 7/7 (100%) 5/15 (33,3%) 5/8 (62,5%) 2. Kota Dumai 0/20 (0,0%) - - - 0/2 (0,0%) 3. Kab. Kampar - 1/1 (100%) 1/3 (33,3%) 10/10 (100%) 3/8 (37,5%) 4. Kab. Pelalawan - - - 9/9 (100%) 7/7 (100%) 5. Kab. Bengkalis 0/50 (0,0%) - - - 9/9 (100%) 6. Kab. Rokan Hilir 0/24 (0,0%) - 0/5 (0,0%) - - 7. Kab. Rokan Hulu 0/23 (0,0%) - - - - 8. Kab. Siak 0/12 (0,0%) 0/5 (0,0%) - 10/10 (100%) - 9. Indragiri Hulu - 3/3 (100%) 0/4 (0,0%) - - 10. Kep. Meranti 0/10 (0,0%) 0/1 (0,0%) - - - Rata-rata prevalensi 0/231 (0,0%) 4/35 (11,4%) 8/19 (42,1%) 34/44 (77,3%) 24/34 (70,6%) Status: DAERAH TERTULAR
  • 23. Seroprevalensi dan prevalensi antigen di Provinsi RIAU (2013-2017) Sumber: Laporan Kegiatan Pemberantasan Hog Cholera di Wilayah Kerja Balai Veteriner Bukittinggi Tahun 2016.
  • 24. Populasi Babi di Provinsi KEPRI (2017) KABUPATEN/KOTA POPULASI SISTEM BUDIDAYA 1. Kab. Bintan 1.602 Tradisional 2. Kab. Karimun 2.126 Tradisional 3. Kab. Lingga 356 Tradisional 4. Kota Tanjung Pinang 750 Tradisional Jumlah 4.834 2018: Jumlah sampel yang dibutuhkan dengan tingkat prevalensi yang diharapkan 2% dan tingkat konfidensi 95% = 163 Sumber: Term of References (TOR) Kegiatan Monitoring dan Diagnosa Hog Cholera di Wilayah Regional II Tahun Anggaran 2018
  • 25. Seroprevalensi CSF di Provinsi KEPRI KABUPATEN/KOTA 2013 2014 2015 2016 2017 1. Kota Batam - 97/110 (88,2%) - 17/30 (56,7%) - 2. Kab. Bintan 28/29 (96,6%) 1/25 (4,0%) 0/28 (0,0%) - 0/67 (0,0%) 3. Kab. Karimun 111/130 (85,4%) - 8/22 (36,4%) 37/44 (84,1%) - 4. Kab. Lingga 27/27 (100%) - 0/22 (0,0%) 0/30 (0,0%) 0/10 (0,0%) 5. Kota Tanjung Pinang 20/20 (100%) - 0/15 (0,0%) - 0/20 (0,0%) Rata-rata prevalensi 186/206 (90,3%) 98/135 (72,6%) 8/87 (9,2%) 54/104 (51,9%) 0/97 (0,0%) Seropositif di Kota Batam dan Kab. Karimun harus dibuktikan lebih lanjut dengan PCR.
  • 26. Prevalensi antigen CSF di Provinsi KEPRI KABUPATEN/KOTA 2013 2014 2015 2016 2017 1. Kota Batam - - - - - 2. Kab. Bintan - 0/25 (0,0%) - - - 3. Kab. Karimun 0/40 (0,0%) - 1/8 (12,5%) - - 4. Kab. Lingga 0/17 (0,0%) - 0/10 (0,0%) - - 5. Kota Tanjung Pinang 0/15 (0,0%) - - - - Rata-rata prevalensi 0/72 (0,0%) 0/25 (0,0%) 1/18 (5,6%) - - Status: DAERAH TERSANGKA Sumber: Laporan Kegiatan Pemberantasan Hog Cholera di Wilayah Kerja Balai Veteriner Bukittinggi Tahun 2016.
  • 27. Contoh surveilans Bulgaria untuk mendapatkan status bebas OIE (2016) Tahun #Peternak # babi Uji serologik* Uji virulogik* Pemeriksaan klinis** 2009 60.649 627.310 37.996 415 96.160 2010 50.045 583.999 20.925 887 76.668 2011 43.370 573.322 13.783 78 72.896 2012 40.701 531.952 16.257 159 73.897 2013 26.904 517.741 11.059 2 24.136 2014 22.409 501.610 7.227 3 38.393 2015 16.262 588.507 5.970 5 16.571 * Seluruh uji serologik dan virulogik menunjukkan hasil negatif CSF. ** Pemeriksaan klinis Bersama dengan uji serologik dan virulogik menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi bebas CSF dengan probabilitas >99%. Sumber: Dossier of Republic of Bulgaria for the recognition as a CSF free country, under Chapter 15.2. of the TAHC (September 2016)
  • 28. Catatan surveilans BVet Bukittinggi ▪ Perlu dilakukan surveilans klinis oleh Dinas untuk membuktikan tidak ada kejadian wabah minimal 12 bulan terakhir. ▪ Seluruh sampel yang menunjukkan hasil serologi positif ELISA harus dikonfirmasi dengan uji PCR untuk membuktikan tidak ada infeksi minimal 12 bulan terakhir. ▪ Data tentang apakah individu babi/kelompok babi telah divaksinasi atau tidak divaksinasi harus tersedia untuk membuktikan apakah hasil uji serologi positif merupakan akibat dari vaksinasi atau infeksi alam.
  • 29. Rekomendasi dan Saran ▪ Surveilans perlu dilakukan dengan mengklasifikasi ternak babi menjadi tradisional, komersial (skala kecil, menengah dan besar) dan industri (PT Indotirta Suaka di Provinsi KEPRI). ▪ Populasi babi di keempat provinsi harus benar-benar terdata dengan baik, untuk secara akurat menghitung jumlah sampel yang dibutuhkan. PROVINSI 2015 2016 SUMBAR 33.871 34.887 JAMBI 26.071 24.889 RIAU 48.003 49.954 KEPRI 305.739 331.574 Sumber: BPS https://www.bps.go.id/linkTa bleDinamis/view/id/1026