Kebijakan surveilans malaria memberikan panduan tentang penyelenggaraan sistem surveilans yang efektif untuk mendukung eliminasi malaria di Indonesia. Surveilans yang akurat dan berkelanjutan diperlukan untuk mengidentifikasi kelompok berisiko, mendeteksi kasus dengan cepat, serta menilai kemajuan program eliminasi malaria. Semua layanan kesehatan harus terlibat dalam pelaporan kasus secara rutin untuk memfasilitasi analisis data dan pengambilan
2. Milestone EliminasiMalaria di Indonesia
Semua
provinsi
mencapai
eliminasi
Indonesia
mencapai
eliminasi
300 kab/kota
mencapai
eliminasi
Semua
kab/kota
mencapai
eliminasi 2030
2027
2025
285 kab/kota
mencapai
eliminasi 2019
2018
2017
2020 :tidakadalagi
kab/kota endemis
tinggi
2016
266 kab/kota
mencapai eliminasi
265 kab/kota
mencapai
eliminasi
4. Strategi Spesifik Eliminasi Malaria
Strategi Tujuan Sasaran Kegiatan utama
Akselerasi Menurunkan jumlah
kasus secepat
mungkin
Kab/kota
endemis tinggi
- Kampanye kelambu massal
- IRS di desa dg API > 20 dan pengendalian vektor lain sesuai bukti lokal
- Perluasan diagnosis dini dan pengobatan
tepat - Promosi dengan pemberdayaan
masyarakat
- Skrining malaria pada semua Bumil pada
K1 - MTBS - semua balita sakit diperiksa
malaria
Intensifikasi Menghilangkan daerah
fokus
Kab/kota endemis
sedang
- Pembagian kelambu untuk populasi berisiko/fokus
- IRS pada situasi peningkatan kasus dan pengendalian vektor lain sesuai bukti
lokal
- Penemuan kasus aktif
- Promosi dengan pemberdayaan masyarakat
Eliminasi Menghentikan penularan Kab/kota endemis - PE dan respons 1-2-5 pada setiap kasus positif
(Pembebasan) setempat/kasus
indigenus
rendah - Penemuan dini dan pengobatan tepat serta jejaringnya
- Pengamatan daerah reseptif dan pengendalian vektor sesuai bukti lokal
- Penemuan kasus aktif
Pemeliharaan Mencegah munculnya Kab/kota endemis - Surveilans migrasi
penularan malaria
kembali
yang sudah eliminasi - PE1-2-5
- Penguatan jejaring tatalaksana kasus
- Pengamatan daerah reseptif dan pengendalian vektor sesuai bukti lokal
5. Capaian Target Indikator RPJMN, Renstra & KSP terkait Malaria secara
Nasional Tahun 2015- 2019
Indikator Kinerja Program (IKP) Baseline data 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(T/C) (T/C) (T/C) (T) (T)
Jumlah Kabupaten yang mencapai
Eliminasi Malaria 213 225/232 245/247 265/266 285 300
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Baseline data 2013
2015
(T/C)
2016
(T/C)
2017
(T/C)
2018
(T) 2019
(T)
Peningkatan Kabupaten dengan API
<1 per 1000 penduduk pada tahun
2019
337 340/379 360/400 375/415 390 400
Indikator KSP Baseline data 2013
2015
(T/C)
2016
(T/C)
2017
(T/C)
2018
(T)
2019
(T)
% kasus susp. Malaria yg
dikonfirmasi Lab
95 / 98 95 / 97 95 / 97
% Kasus malaria diobati dg ACT 85 / 91 85 / 94 90 / 96
7. SurveilansSebagaiIntervensi Utama
MenujuEliminasi
Surveilans yang efektif dapat memberikan
gambaran tentang:
1. Target daerah serta kelompok penduduk berisiko,
sehingga dapat dilakukan intervensi dan advokasi yang
efektif
1. Menilai dampak tindakan intervensi dan kemajuan
dalam pengendalianmalaria serta membantu
memutuskan apakah penyesuaian atau kombinasi
intervensi diperlukan untuk mengurangi penularan
1. Merespon dan mendeteksi kasus secara cepat
8. KebijakanTeknisSurveilansMalaria
1. Surveilans dan sistem informasi malaria merupakan bagian integral dari sistem surveilans epidemiologi
nasional untuk mendukung tersedianya data dan informasi yang cepat dan akurat
1. Penyelenggaraan surveilans dan sistem informasi malaria sesuai dengan tahapan eliminasi masing-masing
wilayah
1. Seluruh suspek malaria harus diperiksa secara laboratorium dengan menggunakan mikroskop atau Rapid
diagnostic Test (RDT). Penemuan kasus dilakukan secara pasif maupun aktif untuk menjamin cakupan
penemuan yang tinggi sehingga data yang didapatkan menggambarkan keadaan yang sesungguhnya
1. Surveilans kasus malaria berdasarkan kepada hasil diagnostik yang akurat dengan memantau kualitas mutu
diagnostik secara mikroskopis maupun Rapid diagnostic Test (RDT).
1. Seluruh layanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta yang melakukan pemeriksaan malaria harus
melaporkan secara rutin kepada dinas kesehatan setempat.
1. Kemenkes dan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota/Puskesmas melakukan analisis data secara rutin
untuk menghasilkan informasi strategis malaria, antara lain mengenai endemisitas, distribusi kasus, fokus,
faktor risiko termasuk pemetaannya; analisis tren dan kewaspadaan KLB di wilayah kerja masing-masing.
1. Setiap daerah yang telah masuk tahap pembebasan (API < 1 per 1000 penduduk) harus melakukan
penyelidikan epidemiologi untuk setiap kasus dan fokus.
9. 1. Surveilans dan sisteminformasi malaria merupakan bagian
integraldarisistemsurveilansepidemiologinasionaluntuk
mendukungtersedianyadatadaninformasiyangcepat
danakuratsebagaidasarpengambilankeputusandalam
rangkaperencanaan,pelaksanaan,monitoringdan
evaluasiprogrampengendalianmalaria,termasukSKD-
KLB
10. 2.Penyelenggaraan surveilans dan sistem informasi malaria
sesuai dengan tahapan eliminasi masing-masing wilayah
API>5 API 1-5 API < 1 Pemeliharaan
Tujuan
Menemukan sebanyak mungkin
kasus malaria
Mengidentifikasi kelompok yang
berisiko, fokus penularan, faktor
risiko penularan malaria
Mendeteksi kasus dengan cepat
agar dapat dilakukan respon
penanggulangan sebelum terjadi
penularan
Mencegah munculnya kembali
kasus penularan setempat.
Definisi Suspek
Seseorang dengan keluhan utama malaria demam, menggigil,
berkeringat dan dapat disertai sakit kepala, mual, muntah, diare dan
nyeri otot atau pegal-pegaldan gejala khas di masing-masing daerah.
Selain gejala utama ditanyakan juga riwayat berkunjung ke daerah
endemik malaria dan mendapat transfusi darah
Periode Pelaporan Bulanan Mingguan
Immediate Case Notification
(< 24 jam )
Immediate Case Notification
(< 24 jam )
Penyelidikan Epidemiologi
kasus dan fokus Peningkatan Kasus Peningkatan Kasus Setiap kasus Setiap kasus
Indikator Utama API, PR, ABER
% Kasus yang di PE, Jumlah Fokus
Aktif
% Kasus yang di PE
Kriteria KLB Peningkatan Kasus
Peningkatan Kasus Peningkatan Kasus
Indigenous Satu kasus indigenous
11. 3. Seluruh suspek malaria harus diperiksa secara
laboratorium dengan menggunakan mikroskop
atau Rappid diagnostic Test (RDT). Penemuan
kasus dilakukan secara pasif maupun aktif
untuk menjamin cakupan penemuan yang
tinggi sehingga data yang didapatkan
menggambarkan keadaan yang sesungguhnya
1. Surveilans kasus malaria berdasarkan kepada
hasil diagnostik yang akurat dengan memantau
kualitas mutu diagnostik secara mikroskopis
maupun Rappid diagnostic Test (RDT).
12. 5.Seluruh layanan kesehatan
baik pemerintah maupun
swasta yang melakukan
pemeriksaan malaria harus
melaporkan secara rutin
kepada dinas kesehatan
setempat.
13. 6. Pusat dan Dinas Kesehatan
Provinsi/Kabupaten/Kota/Puskesmas
melakukan analisis data secara rutin
untuk menghasilkan informasi
strategis malaria, antara lain
mengenai endemisitas, kasus, fokus,
faktor risiko termasuk pemetaannya;
analisis tren dan kewaspadaan KLB di
wilayah kerja masing-masing.
15. 7.Setiap daerah yang telah
masuk tahap
pembebasan harus
melakukan penyelidikan
epidemiologi untuk
setiap kasus dan fokus.
16. Sebaran Kasus impor dan indigenus di daerah endemis rendah
Tahun 2017
Kondisi: belum semua daerah yang
memasuki fase eliminasi (API < 1) melakukan
dan melaporkan klasifikasi kasus, dari 175
kab/kota baru 61 yang melaporkan klasifikasi
kasus (35%)
Syarat Suatu kab/kota dinyatakan eliminasi
jika tidak ada kasus indigenus 3 tahun
berturut-turut
HARUS dilakukan klasifikasi kasus di
kab/kota dengan API < 1 dan dilaporkan
