Corporate Culture: infact and implications

1. Nama : Nadiatur Rakhma
NIM : 55117110011
Dosen : Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali, Pre-MSc, MM,CMA
Mata Kuliah : Business Ethic and Good Governance
1. Banyak pakar yang menyatakan bahwa sangat sulit menerapkan Good
Governance (GCG & GGG) di Indonesia, karena beberapa fkctor
diantaranya adalah Negara yang sedang berkembang, multi etnis, multi
suku dan budaya, Negara kepulaun dan lain sebagaikam. Pendapat atas
statement ini dan bagaimanakah konsep yang efektif dan efisien untuk
hal ini.
Di era persaingan ekonomi global yang semakin meningkat beberapa dekade
terakhir setiap perusahaan atau organisasi mutlak dituntut untuk melakukan tata kelola
perusahaan yang efektif dan efesien. Hal ini tak terlepas agar visi dan misi perusahaan
yang telah dicanangkan sejak awal bisa terwujud dengan maksimal. Secara umum
konsep Good Corporate Governance dapat dijelaskan sebagai bentuk pelaksanaan
tanggung jawab antara perusahaan atau organisasi sebagai badan hukum, dewan direksi
dan komisaris sebagai pengurus dengan para pemegang saham.
Lebih singkatnya dibutuhkan konsep yang efektif dan efesien untuk mewujudkan tata
kelola perusahaan yang baik yaitu dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip Good
Corporate Governance dalam budaya perusahaan seperti transparancy (keterbukaan
informasi), independence (kemandirian), accountability (akuntabilitas),responsibility (pert
anggung jawaban), dan fairness (kesetaraan).
Dengan adanya penerapan ke lima prinsip diatas maka diharapkan akan terwujud tujuan-
tujuan perusahaan seperti memaksimalkan nilai perusahaan, terciptanya tata kelola
perusahaan yang baik, pengambilan keputusan oleh seluruh unit perusahaan yang
didasarkan pada nilai-nilai moral dan norma perundang-undangan yang berlaku,
terlaksananya tanggung jawab sosial terhadap para pemegang saham serta yang paling
penting adalah meningkatkan iklim investasi nasional yang kondusif.
MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE YANG EFEKTIF DAN EFISIEN
 Tujuan penerapan Good Corporate Governance
Dewasa ini dimana persaingan usaha semakin ketat maka setiap perusahaan
dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance agar
perusahaan-perusahaan tersebut tetap eksis dalam kancah persaingan global.
Masih teringat dalam benak kita mengenai krisis moneter tahun 1998 yang
menimpa Indonesia dan ASEAN pada umumnya dimana banyak perusahaan
harus gulung tikar dikarenakan pada waktu itu konsep Good Corporate
Governance bukan merupakan fokus utama perusahaan.
Dalam bukunya yang berjudul Good Corporate Governance – Tata Kelola
Perusahaan yang Sehat, Sutojo dan Aldridge (2008, h.5) memaparkan
bahwa Good Corporate Governance mempunyai lima tujuan strategis. Kelima
tujuan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota stakeholders non pemegang
saham.

2. 3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau Board of
Directors dan manajemen perusahaaan.
5. Meningkatkan mutu hubungan Board of Directors dengan manajemen senior
perusahaan.
Agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik dan semestinya maka perlu
adanya implementasi prinsip-prinsip dasar dari Good Corporate Governance di
semua lini perusahaan. Penerapan Good Corporate Governanceyang efektif
sekiranya dapat memperbaiki iklim ekonomi dan tentu saja untuk menghindari
terjadinya krisis moneter yang melanda perekonomian negeri ini dimasa silam.
 pendekatan Good Corporate Governance di Indonesia
Pendekatan dan penerapan Good Corporate Governance di Indonesia mulai di
lakukan sekitar tahun 1997 dimana saat itu krisis ekonomi sedang melanda dunia
termasuk Indonesia. Efek dari krisis tersebut berdampak pada perusahaan-
perusahaan yang harus menutup usahanya akibat ketidak mampuannya untuk
bertahan di tengah badai krisis saat itu. Disinyalir oleh para pakar bahwa buruknya
penerapan Good Corporate Governance yang menjadi biang keladi
permasalahan.
Menyadari akan keadaan yang semakin memburuk, pemerintah melalui
Kementerian Negara BUMN mulai memperkenalkan konsep Good Corporate
Governance kepada perusahaan-perusahaan BUMN. Melalui Surat Keputusan
Menteri BUMN No. Kep 117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2012 tentang
penerapan praktek Good Corporate Governance pada perusahaan-perusahaan
BUMN menjelaskan mengenai kewajiban bagi perusahaan-perusahaan plat
merah untuk menerapkan dengan menggunakan pendekatan prinsip-prinsip Good
Corporate Governance dalam menjalankan usahanya. Hal tersebut diharapkan
mampu untuk mewujudkan tujuan perusahaan yakni untuk meningkatkan
keberhasilan usahanya dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai
pemegang saham dengan tetap memperhatikan
kepentingan stakeholders lainnya yang berlandaskan pada norma hukum dan
perundangan yang berlaku.
Adapun mengenai praktek penerapan prinsip-prinsip Good Corporate
Governance yang sesuai dengan budaya Indonesia dijelaskan sebagai berikut:
1. Transparansi merupakan sebuah proses keterbukaan dalam pengambilan
keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan informasi yang relevan
mengenai perusahaan yang dibutuhkan oleh seluruh stakeholders. Proses
pengambilan keputusan ini haruslah benar-benar berlandaskan nilai kejujuran
yang sesuai dengan budaya Pancasila. Keterbukaan dalam mendapatkan
informasi bagi seluruh unit perusahaan sangatlah penting agar tidak terjadi
kesalah pahaman dan kerancuan di setiap unit, divisi, direksi dan pemegang
saham.
2. Prinsip kemandirian pada hakikatnya adalah sebuah keadaan dimana
perusahaan dikelola secara baik dan professional tanpa adanya benturan
kepentingan dan intimadasi ataupun paksaan dari pihak manapun yang sesuai
dengan norma Pancasila, undang-undang dan prinsip-prinsip korporasi yang
sehat.
3. Prinsip akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai suatu peraturan dimana fungsi,
pelaksanaan dan pertanggung jawaban manajemen di atur dan dijelaskan
secara terstruktur dan sistematis sehingga tata kelola perusahaan yang efektif

3. dan efisien dapat terlaksana. Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan unit
individu (sumber daya manusia) dapat diterapkan dengan memberikan
sistem reward dan punishment terhadap karyawan yang sesuai dengan
perundangan yang berlaku.
4. Prinsip pertanggung jawaban menitik beratkan pada kesesuaian didalam
proses tata kelola perusahaan terhadap peraturan perundangan, norma hokum
dan tentunya menganut nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan budaya
Indonesia. Prinsip ini pada dasarnya bertujuan agar perusahaan berhati-hati
dan taat hukum dalam menjalankan bidang usahanya sebagai wujud tanggung
jawab kepada masyarakat dan para pemegang saham.
5. Prinsip kesetaraan dan kewajaran adalah suatu prinsip dimana perusahaan
menjunjung tinggi asas keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak
para pemangku kepentingan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian dan
peraturan perundangan yang berlaku. Prinsip kesetaraan dan kewajaran perlu
diterapkan dengan penuh kewajaran, akurat dan tepat waktu dan tentunya
sesuai dengan aturan undang-undang. Dalam hal pengelolaan sumber daya
manusia perusahaan diwajibkan untuk memperlakukan setiap unit individu
dengan sebaik-baiknya, memelihara keamanan dan keselamatan kerja tanpa
adanya diskriminasi.
Jadi dapat disimpulkan bahwa, pada dasarnya Good Corporate
Governance adalah suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan
yang menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua pemegang saham
(stakeholder). Teori ini menyatakan dua hal yang paling prinsipil yakni yang
pertama dimana para pemegang saham berhak untuk mendapatkan informasi
yang akurat, tepat waktu dan transparan. Dan yang kedua, perusahaan
berkewajiban untuk memberikan informasi mengenai perusahaan secara jujur dan
terbuka kepada seluruh unit perusahaan yang bertujuan agar tata kelola
perusahaan menjadi baik dan efisien.
Inti dari penerapan Good Corporate Governance, khususnya di Indonesia ialah
agar berbagai pihak yang terlibat dalam tata kelola perusahaan dapat menjalankan
perannya, bertanggung jawab dan memahami wewenangnya sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku dan norma-norma Pancasila. Hal ini tak
terlepas agar implementasi dari visi dan misi perusahaan yang sudah di
canangkan sejak awal dapat tercapai secara efektif dan efisien.
2. Perbedaan antara Board of Director, Board Committes, Board Power dan
Board Composition. Bagaimanakah implmentasinya dalam kontek Good
Corporat Governance di Indonesia. Contoh kantor atau Perusahaan yang
di amati.
Board of Director Board
Board of Directors adalah istilah yang digunakan di Amerika Serikat untuk kelompok
pengawas dan pengelola perusahaan yang terdiri dari perwakilan pemegang saham
mayoritas, pendiri perusahaan, kreditor utama, dan orang-orang yang berjasa pada
perusahaan. Struktur perusahaan model Amerika. Model Amerika ini disebut one board
system. Dari Board of Directors, akan dipilih diantara mereka, paling tidak dua orang untuk
menjabat sebagai Chief Executive Officer (CEO) dan Chief Financial Officer (CFO), sering
juga ditambah satu orang lagi yang menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO)

4. Berbeda dengan model Amerika, model Eropa menganut two tiers system seperti yang
diterapkan di Indonesia. Dalam system dua tingkat (two tiers), Pemegang saham akan
menunjuk sekelompok pengelola operasi perusahaan (management) dan juga pengawas
dan penasihat manajemen yang disebut komisaris (Commissioners). Permasalahan
pengawasan perusahaan ini berkembang dari waktu ke waktu karena luasan dan
kepemilikan perusahaan.
Berkenaan dengan bentuk Dewan dalam sebuah perusahaan, terdapat dua sistem yang
berbeda yang berasal dari dua sistem hukum yang berbeda, yaitu Anglo Saxon dan dari
Kontinental Eropa. Sistem Hukum Anglo Saxon mempunyai Sistem Satu Tingkat atau One
Tier System. Di sini perusahaan hanya mempunyai satu Dewan Direksi yang pada
umumnya merupakan kombinasi antara manajer atau pengurus senior (Direktur
Eksekutif) dan Direktur Independen yang bekerja dangan prinsip paruh waktu (Non
Direktur Eksekutif). Pada dasarnya yang disebut belakangan ini diangkat karena
kebijakannya, pengalamannya dan relasinya. Negara-negara dengan One Tier System
misalnya Amerika Serikat dan Inggris.
Sistem Hukum Kontinental Eropa mempunyai Sistem Dua Tingkat atau Two Tiers System.
Di sini perusahaan mempunyai dua badan terpisah, yaitu Dewan Pengawas (Dewan
Komisaris) dan Dewan Manajemen (Dewan FCGI 3 General Meeting of the Shareholders
(GMoS) Board of Directors Executive Director Non Executive Director (senior
management) (part time independent members). Yang disebutkan terakhir, yaitu Dewan
Direksi, mengelola dan mewakili perusahaan di bawah pengarahan dan pengawasan
Dewan Komisaris. Dalam sistem ini, anggota Dewan Direksi diangkat dan setiap waktu
dapat diganti oleh badan pengawas (Dewan Komisaris). Dewan Direksi juga harus
memberikan informasi kepada Dewan Komisaris dan menjawab hal-hal yang diajukan
oleh Dewan Komisaris. Sehingga Dewan Komisaris terutama bertanggungjawab untuk
mengawasi tugas-tugas manajemen. Dalam hal ini Dewan Komisaris tidak boleh
melibatkan diri dalam tugas-tugas manajemen dan tidak boleh mewakili perusahaan
dalam transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan
diganti dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Negara-negara dengan Two Tiers
System adalah Denmark, Jerman, Belanda, dan Jepang. Karena sistem hukum Indonesia
berasal dari sistem hukum Belanda, maka hukum perusahaan Indonesia menganut Two
Tiers System untuk struktur dewan dalam perusahaan. Meskipun demikian dalam sistem
hukum dewasa ini terdapat pula perbedaan-perbedaan yang cukup penting termasuk di
dalamnya adalah hak dan kewajiban Dewan Komisaris dimana dalam keadaan yang
umum tidak termasuk kewenangan Dewan Komisaris untuk menunjuk dan
memberhentikan direksi.
Peranan Dewan Komisaris dalam Suatu Perusahaan.
Dewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama
dalam pelaksanaan Good Corporate Governance. Menurut Egon Zehnder, Dewan
Komisaris – merupakan inti dari Corporate Governance – yang ditugaskan untuk
menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola
perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Pada intinya, Dewan
Komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan
petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Mengingat manajemen yang
bertanggungjawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan –
sedangkan Dewan Komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi manajemen – maka
Dewan Komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan. Lebih lanjut
tugas-tugas utama Dewan Komisaris meliputi:

5. 1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja,
kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha; menetapkan
sasaran kerja; mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan; serta memonitor
penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset;
2. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian
anggota Dewan Direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota Dewan
Direksi yang transparan dan adil;
3. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen,
anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Komisaris, termasuk penyalahgunaan
aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan;
4. Memonitor pelaksanaan Governance, dan mengadakan perubahan di mana perlu;
5. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan.(OECD
Principles of Corporate Governance)
Board of commities
Telah diketahui secara umum bahwa untuk dapat bekerja secara tepat guna dalam suatu
lingkungan usaha yang kompleks Dewan Komisaris harus mendelegasikan beberapa
tugas mereka kepada komite-komite. Adanya komite-komite ini merupakan suatu sistem
yang bermanfaat untuk dapat melaksanakan pekerjaan Dewan Komisaris secara lebih
rinci dengan memusatkan perhatian Dewan Komisaris kepada bidang khusus perusahaan
atau cara pengelolaan yang baik (Governance) oleh manajemen. Komite-komite yang
pada umumnya dibentuk adalah Komite Kompensasi/Remunerasi untuk badan eksekutif
dalam perusahaan, Komite Nominasi, dan Komite Audit. Berdasarkan praktek yang umum
berlaku di dunia internasional disarankan bahwa anggota komite-komite tersebut diisi oleh
anggota Komisaris Independen. Walaupun komite-komite tersebut belum merupakan hal
yang umum terdapat di berbagai bagian dunia, namun kecendurangan akan menyebar
sejalan dengan perkembangan perusahaan, serta masalah yang lebih kompleks dan yang
lebih luas. Dewan Komisaris harus mempertimbangkan untuk mengangkat seorang
komisaris dan menetapkan suatu kebijakan tentang pergantian ketua komite-komite
tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap komisaris mendapat
kesempatan untuk ikut serta sesuai dengan caranya dan masing-masing untuk
memperoleh pandangan-pandangan baru. Dalam Corporate Governance terdapat tiga
komite yang memiliki peranan penting, yaitu:
1. Komite Kompensasi/Remunerasi (Compensation/Remuneration Committee)
Membuat rekomendasi terhadap keputusan-keputusan yang menyangkut
remunerasi/kompensasi untuk Dewan Direksi dan kebijakan- kebijakan kompensasi
lainnya, termasuk hubungan antara prestasi perusahaan dengan kompensasi bagi
eksekutif perusahaan dalam hal ini CEO.
2. Komite Nominasi (Nomination/Governance Committee) Mengawasi proses
pencalonan komisaris dan direksi, menyeleksi para kandidat yang akan dicalonkan,
dan mengusulkan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur tentang struktur dewan
dan proses nominasinya.
3. Komite Audit (Audit Committee) Memberikan suatu pandangan tentang masalah
akuntansi, laporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal serta
auditor independen.

6. Board Power dan Board Composition
Board Power dan Board Composition merupakan wewenang dan susunan dari dewan
komisaris dalam suatu perusahaan. Sumber power bagi board sangat tergantung pada:
pengetahuan boards dan kekompakan boards sebagai satu kesatuan. Board bekerja part
time dalam perusahaan, sedangkan manajemen adalah pekerja full time yang berkarir di
perusahaan. Dilihat dari jam kerjanya, tidak heran jika manajemen mempunyai
pengetahuan yang lebih tentang seluk beluk perusahaan, dibanding board. Dari perspektif
manajemen, pertemuan dengan boards sering dianggap sebagai alat bagi boards untuk
memperoleh informasi mengenai perusahaan dari manajemen. Board memang
memerlukan data perusahaan yang diperlukan, tetapi data tersebut harus diubah menjadi
informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Data keuangan dan data lainya
hanyalah bagian kecil dari cerita yang sesungguhnya.Kemampuan mengolah data
menjadi informasi dan pengetahuan yang berguna sangat tergantung pada pengetahuan
boards tentang bisnis perusahaan. Pengetahuan yang superior mengenai perusahaan
merupakan sumber power bagi board.
Berikut ini merupakan Komposisi, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewa
Komisaris :
a) Jumlah anggota Dewan Komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas
perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.
b) Dewan Komisaris dapat terdiri dari Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi
yang dikenal sebagai Komisaris Independen dan Komisaris yang terafiliasi. Yang
dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan
kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan
Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Mantan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris yang terafiliasi serta karyawan perusahaan, untuk jangka waktu
tertentu termasuk dalam kategori terafiliasi.
c) Jumlah Komisaris Independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan
berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu
dari Komisaris Independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau
keuangan.
d) Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses
yang transparan. Bagi Universitas Sumatera Utara perusahaan yang sahamnya
tercatat di bursa efek, badan usaha milik negara dan atau daerah, perusahaan yang
menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya
digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas
terhadap kelestarian lingkungan, proses penilaian calon anggota Dewan Komisaris
dilakukan sebelum dilaksanakan RUPS melalui Komite Nominasi dan Remunerasi.
Pemilihan Komisaris Independen harus memperhatikan pendapat pemegang saham
minoritas yang dapat disalurkan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi. (e)
Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS berdasarkan alasan
yang wajar dan setelah kepada anggota Dewan Komisaris diberi kesempatan untuk
membela diri.
Implementasinya dalam konteks GCG di Indonesia
Indonesia menganut sistem two-tier, yang membuat pemisahan pada dewan komisaris
dan dewan direksi, disatu sisi dewan direksi yang memiliki peran dalam melaksanakan
atau mengelola perusahaan dan disisi lain dewan komisaris yang berperan dalam
mengawasi dewan direksi dalam hal pengelolaan perusahaan. Indonesia memiliki
beberapa jenis perusahaan diantaranya perusahaan swasta dan juga perusahaan

7. BUMN. Kedua jenis perusahaan ini memiliki perbedaan yang mendasar dalam hal
pengangkatan dewan komisaris dan dewan direksi, dimana pada perusahaan swasta
cenderung mengangkat keluarga dari pemilik perusahaan dan digabungkan dengan
beberapa orang professional serta karyawan yang memiliki karir gemilang dan bisa masuk
dalam dewan komisaris dan direksi. Sedangkan dipihak BUMN, pengangkatan dewan
komisaris dan dewan direksi sangat dipengaruhi oleh pemerintah, dimana dalam hal ini
diwakilkan oleh menteri BUMN, jadi dalam hal ini menteri bisa mengangkat professional
dari luar perusahaan ataupun pejabat karir dari perusahaan itu sendiri.
Perusahaan yang saya amati adalah PT Selamat Sempurna Tbk
Penerapan Tata Kelola Perusahaan merupakan salah satu kunci utama dalam mencapai
Visi Perseroan untuk menjadi “Perusahaan Kelas Dunia” bagi mitra bisnis, investor,
pemegang saham, karyawan, serta masyarakat umum. Berkat penerapan Tata Kelola
Perusahaan dengan standar tertinggi, Perseroan dapat memperkuat daya saing dan

8. memperoleh kepercayaan dari berbagai pihak, antara lain pemegang saham, karyawan,
masyarakat dan pemerintah setempat, pemerintah pusat, bahkan mitra kerja asing.
Dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan, Perseroan senantiasa memastikan adanya
pengelolaan sumber daya manusia yang kompeten, pengelolaan risiko usaha,
pengelolaan keuangan yang berhati-hati, kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku, dan menghindari benturan kepentingan.
Selain menaati panduan yang disusun oleh Indonesian Code of Good Corporate
Governance (ICGCG) yang diterbitkan oleh National Committee on Governance pada
tahun 2006, tujuan mendasar adalah untuk memberikan suatu sistem yang membantu
memastikan pengelolaan perusahaan dan anak perusahaannya berjalan dengan baik,
dan membantu para investor serta pemangku kepentingan lain mendapatkan
kepercayaan atas keputusan manajemen yang dilakukan melalui penerapan lima prinsip
GCG:
1. Transparansi
Transparansi dan keterbukaan mengenai informasi material terkait operasi
perusahaan perlu dipertahankan, sebab informasi keuangan dan non keuangan yang
disampaikan perusahaan merupakan dasar pengambilan keputusan bagi para
investor. Perseroan menerapkan prinsip ini antara lain :
a. menyampaikan laporan tahunan
b. laporan keuangan berkala
c. Mengembangkan dan mengkomunikasikan rencana bisnis untuk umum
d. laporan lainnya yang wajib disampaikan Perseroan sebagai perusahaan publik.
2. Akuntabilitas
Adanya kejelasan fungsi tiap-tiap unit dalam perusahaan sangatlah penting karena
hal ini terkait dengan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang serta
pertanggungjawaban kinerja. Perseroan menerapkan prinsip ini dengan menetapkan
pembagian tugas yang jelas, misalnya dengan menentukan ruang lingkup kerja,
memerinci tugas dan wewenang tiap-tiap unit Perseroan serta ukuran kinerjanya.
3. Tanggung Jawab
Perseroan memahami pertanggungjawaban sebagai kesesuaian di dalam
pengelolaan Perseroan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Perseroan bertanggung jawab mematuhi hukum
dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang berhubungan
dengan ketenagakerjaan, perpajakan, persaingan usaha, kesehatan dan keselamatan
kerja. Perseroan menerapkan prinsip ini, antara lain dengan :
a) Mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan hukum yang berlaku sejalan dengan
kegiatan yang dilakukan Perseroan
b) Memenuhi kewajiban pajak dengan cara yang baik dan tepat waktu
c) Melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)
d) Program Pertemuan yang wajib diungkapkan sesuai dengan peraturan pasar
modal
4. Independensi
Perseroan harus menjaga independensi tiap-tiap unit dan antar karyawan dalam unit
tersebut untuk memelihara profesionalitas dalam pengelolaan perusahaan dan
hubungan kerja. Dengan demikian, benturan kepentingan dapat dihindarkan.
Perseroan menerapkan prinsip ini dengan menyampaikan keterbukaan informasi

9. terkait transaksi yang mengandung benturan kepentingan sesuai dengan peraturan
Pasar Modal. Di samping itu, Perseroan mengangkat pihak yang independen sebagai
Presiden Komisaris untuk menjaga independensi Dewan Komisaris Perseroan.
5. Kewajaran
Para pemangku kepentingan dalam Perseroan harus diperlakukan secara adil sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan menerapkan
prinsip ini, antara lain:
a. Para pemegang saham mempunyai hak untuk menghadiri dan pengambilan
keputusan pada meeting pemegang saham sesuai dengan peraturan yang
berlaku.
b. Perusahaan memperlakukan seluruh mitra bisnis secara rata dan tranparansi
c. Perusahaan menyediakan kondisi kerja yang baik dan terjamin untuk seluruh
karyawan yang sejalan dengan kemampuan Perusahaan dan peraturan yang
berlaku
Struktur Tata Kelola Perusahaan :
1. Rapat Umum Pemegang Saham sebagai forum keputusan tertinggi untuk para
pemegang saham
2. Dewan Komisaris sebagai Pengawas Perusahaan
3. Dewan Direksi sebagai Manajemen Perusahaan
4. Komite Audit yang membantu dewan komisaris dalam mengawasi kebijakan
keuangan
5. Sekretaris Perusahaan sebagai penanggung jawab untuk efektivitas penerapan
GCG
6. Internal Audit
Daftar Pustaka :
Heru Septian,2017.http://heruseptian84.blogspot.co.id/2017/03/konsep-yang-efektif-dan-
efisien-dalam.html, (18 september 2017, jam 12.25)
Fariza Adlan,2017.https://farizadlanblog.wordpress.com/2017/03/27/perbedaan-antara-
board-of-director-board-committes-board-power-dan-board-composition-dalam-
implmentasiko-konteks-good-corporat-governance-di-indonesia/.(22 September 2017,
jam 22.00)
https://www.smsm.co.idFachrozy Wulan,
2014.https://fachrozywulan.wordpress.com/2014/11/09/teori-organisasi-umum-studi-
kasus-pt-selamat-sempurna-tbk/.(22 September 2017, jam 22.00)