Serafinus Octavia Puspitasari, Universitas Mercu Buana Jakarta, 2017

1. TUGAS INDIVIDU - KELAS BUSSINESS ETHIC & GOOD GOVERMENT
DOSEN: PROF. DR. Ir. H. HAPZI ALI, Pre-MSc, MM, CMA
TUGAS UTS :
“PENERAPAN ETIKA BISNIS (NILAI ETIKA) PT. DWI ROMEO PERKASA”
PENULIS :
SERAFINUS OCTAVIA PUSPITASARI
NIM 55117110074
SEKOLAH PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS MERCU BUANA – JAKARTA
2017

2. 2
PENERAPAN ETIKA BISNIS (NILAI ETIKA) PADA PT. DWI ROMEO PERKASA
Author
Serafinus Octavia Puspitasari
55117110074
Abstract
Artikel ini adalah membahas masalah penerapan etika bisnis (nilai etika) di dalam PT.
Dwi Romeo Perkasa. PT. Dwi Romeo Perkasa adalah sebuah perusahaan keluarga yang
bergerak dibidang percetakan dan baran promosi. Pembahasan mengenai nilai etika pada
perusahaan kelaurga dirasa perlu karena masih kentalnya penguasaan akan hal-hal yang
berkaitan dengan keorganisasian oleh owner atau pemilik yang secara langsung juga menjadi
dewan direksi dalam susunan kepengurusan perusahaan. Secara khusus artikel ini membahas
masalah pengambilan keputusan dan kebijakan-kebijak strategis lainnya yang diambil secara
langsung oleh jajaran direksi yang mana itu adalah pemilik atau owner dari perusahaan itu
sendiri. Pengambilan keputusan dari owner sering kali tanpa melewati susunan kepengurusan
manajemen yang tertera dari kepengurusan organisasi, sehingga kepengurusan manajer dalam
pengambilan keputusan yang bersifat strategis sering terabaikan karena para staf langsung ke
jajaran direksi atau mendapatkan perintah langsung dari jajaran direksi (dalam hal ini direktur
utama sebagai pemilik perusahaan).
Kata Kunci: Etika Bisnis, Nilai Etika

3. 3
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Menurut data Indonesian Institute for Corporate and Directorship (IICD, 2010), lebih
dari 95 persen bisnis di Indonesia merupakan perusahaan yang dimiliki maupun dikendalikan
oleh keluarga. Itu berarti bahwa kegiatan bisnis keluarga telah lama memberi sumbangsih
terbesar terhadap pembangunan ekonomi nasional. Bahkan, di saat krisis ekonomi ditahun
1997/1998 dan 2008, bisnis keluarga terus menunjukkan eksistensinya sebagai penopang
sekaligus sebagai modal kekuatan dalam pemulihan ekonomi nasional.
Sebagai bisnis yang dimiliki dan dikendalikan oleh keluarga maka manajemen
maupun kinerja perusahaan, baik yang berskala kecil maupun besar, banyak dipengaruhi oleh
visi maupun misi keluarga. Namun, bisnis keluarga tentu tidak luput dari ragam persoalan
yang kadang-kadang sulit dipecahkan. Misalnya; adanya distrust atau ketidakpercayaan
diantara sesama anggota keluarga, konflik dalam suksesi kepemimpinan, konflik dalam
pengambilan keputusan, isu putra mahkota (penerus tahta di perusahaan), perbedaan pola
pikir manajerial antara generasi pertama dan generasi berikutnya, dan sebagainya. Akibatnya,
tidak jarang bisnis keluarga mengalami kemerosotan, bahkan terpaksa tutup, akibat konflik
yang berkepanjangan di internal keluarga.
Jadi, tiga isu utama yang sering muncul dalam bisnis keluarga ialah kepemimpinan
(leadership), kepemilikan (ownership), dan prinsip pengelolaan (manajemen), baik pada
generasi pertama maupun generasi berikutnya. Isu ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan
isu bisnis pada umumnya yang keanggotaannya tidak ada hubungan keluarga (non family
business). Sehingga tiga isu tersebut telah diatasi atau diantisipasi oleh pembuat undang-
undang dengan membuat penggolongan tiga jenis badan usaha utama yang bisa dipakai para
pebisnis, yaitu: firma (Fa), Commanditaire Vennootshap (CV), dan Perseroan Terbatas (PT).
Ketiga badan usaha ini memiliki prinsip-prinsip yang berbeda sebagaimana diatur dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
Banyak keluarga di Indonesia yang memilih PT sebagai badan usaha dalam
menjalankan bisnis, karena PT merupakan asosiasi modal dan badan hukum yang mandiri
dengan tanggungjawab terbatas pada harta kekayaan perusahaan itu sendiri. Sehingga, apabila
suatu waktu terdapat hutang yang tidak mampu dibayar oleh perusahaan maka si pemilik
perusahaan dan direksi tidak ikut bertanggungjawab sampai harta kekayaan pribadinya.
Kemandirian PT ini tentu membawa konsekuensi terhadap pola manajemen, yakni

4. 4
pengelolaannya perusahaan wajib tunduk pada hukum tersendiri sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT).
Dengan demikian, bisnis keluarga yang menggunakan PT sebagai badan usaha, selain
tanggung jawab yang terbatas pada aset perusahaan, manajemen perusahaan juga mengalami
pengaturan dan pembatasan menurut undang-undang. Artinya, keluarga yang merupakan
pemilik bisnis tidak sepenuhnya lagi mengendalikan perusahaan berdasarkan sistem
manajemen bisnis keluarga (family business management).
Seiring dengan perkembangan zaman yang mempengaruhi semua aspek kehidupan,
baik dari teknologi, lingkungan serta manusia itu sendiri, kini sebuah Etika kembali di
bicarakan untuk menunjukan nilai norma dan moral, tidak lain dalam Etika Bisnis. Etika
bisnis dalam perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu
perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan
menciptakan nilai (value-creation) yang tinggi. Dalam kegiatan berbisnis, mengejar
keuntungan adalah hal yang wajar, asalkan dalam mencapai keuntungan tersebut tidak
merugikan banyak pihak. Jadi, dalam mencapai tujuan dalam kegiatan berbisnis ada batasnya.
Perilaku etis dalam kegiatan berbisnis adalah sesuatu yang penting demi kelangsungan
hidup bisnis itu sendiri. Bisnis yang tidak etis akan merugikan bisnis itu sendiri terutama jika
dilihat dari perspektif jangka panjang. Bisnis yang baik bukan saja bisnis yang
menguntungkan, tetapi bisnis yang baik adalah selain bisnis tersebut menguntungkan juga
bisnis yang baik secara moral. Perilaku yang baik, juga dalam konteks bisnis, merupakan
perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral.
Bisnis juga terikat dengan hukum. Dalam praktek hukum, banyak masalah timbul
dalam hubungan dengan bisnis, baik pada taraf nasional maupun taraf internasional. Tanpa
disadari, kita sebenarnya menyaksikan banyak pelanggaran etika bisnis dalam kegiatan
berbisnis di Indonesia. Banyak hal yang berhubungan dengan pelanggaran etika bisnis yang
sering dilakukan oleh para pebisnis yang tidak bertanggung jawab di Indonesia. Berbagai hal
tersebut merupakan bentuk dari persaingan yang tidak sehat oleh para pebisnis yang ingin
menguasai pasar. Selain untuk menguasai pasar, terdapat faktor lain yang juga mempengaruhi
para pebisnis untuk melakukan pelanggaran etika bisnis, antara lain untuk memperluas pangsa
pasar, serta mendapatkan banyak keuntungan. Ketiga faktor tersebut merupakan alasan yang
umum untuk para pebisnis melakukan pelanggaran etika dengan berbagai cara.

5. 5
Dalam perusahaan keluarga sendiri yang mana jajaran direksi masih diisi oleh owner,
penerapan Good Corporate Governance (GCG) masih dari kata jauh untuk diterapkan
padahal Good Corporate Governance (GCG) adalah assest perusahaan yang sangat
bermanfaat untuk meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan itu sendiri untuk bersaing
dalam dunia bisnis dan juga untuk menciptakan citra perusahaan dimata masyarakat serta
klien.
Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dirasa penting untuk diterapkan dalam
perusahaan di Indonesia baik itu perusahaan keluarga atau bukan karena walau bagaimanapun
tantangan dan kompetisi kedapan dalam menghadapi MEA sangat menentukan akan
keberlangsungan dari perusahaan disamping juga penerapan teknologi yang sudah tidak bisa
ditawar lagi.
B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan pada latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas, maka
masalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimanakah penerapan etika bisnis dalam
PT Dwi Romeo Perkasa?
C. TUJUAN PENULISAN ARTIKEL
Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk melihat sejauh mana penerapan dari
etika bisnis atau Good Corporate Governance (GCG) dalam PT. Dwi Romeo Perkasa yaitu
pada perusahaan keluarga yang bergerak dalam bidang percetakan dan barang promosi.
D. MANFAAT PENELITIAN
a) Manfaat Teoritis
Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur untuk perkembangan
ilmu manajemen terutama perihal etika bisnis.
b) Manfaat Praktis
Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian
mengenai etika bisnis.

6. 6
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. ETIKA BISNIS
1. Arti Etika Bisnis
Kata etika berasal dari bahasa Yunani, “Ethos”, atau ”Taetha” yang berarti
tempattinggal, padang rumput, karakter , watak kesusilaan atau adat kebiasaan (custom).Oleh
filsuf Yunani, Aristoteles, etika digunakan untuk menunjukkan filsafat moralyang
menjelaskan fakta moral tentang nilai dan norma moral, perintah, tindakankebajikan dan suara
hati (Yuli, Unknow). Menurut Sim (2003) Etika adalah istilah filosofis yang berasal dari
"etos," kata Yunani yang berarti karakter atau kustom. Definisi erat dengan kepemimpinan
yang efektif dalam organisasi, dalam hal ini berkonotasi kode organisasi menyampaikan
integritas moral dan nilai-nilai yang konsisten dalam pelayanan kepada masyarakat. Etika
dapat diartikan sebagai pegangan atau orientasi dalam menjalani hidup. Ini berarti tindakan
manusia selalu mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapainya, Ada sasaran dan arah dari
tindakan (Videlya, 2011). Sedangkan Menurut Agus Arijanto (2011) (dalam Rahmah, 2013)
etika bisnis adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan bisnis yang
dilakukan oleh para pelaku-pelaku bisnis. Masalah etika dan ketaatan pada hukum yang
berlaku merupakan dasar yang kokoh yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis dan akan
menentukan tindakan apa dan perilaku bagaimana yang akan dilakukan dalam bisnisnya. Arti
etika dapat dibedakan dari sisi praktis dan refleksi. Etika sebagai praktis yaitu sejauh mana
nilai-nilaj dan norma-normal moral diterapkan dan dilaksanakan dalam berbagai aktivitas dan
kegiatan sehari-hari. atau dapat jugfa diartikan sebagai apa yang dilakukan sesuai dengan nilai
dan moral. (Hapzi, 2017).
Menurut Von der Embse dan R.A. Wagley dalam artikelnya di Advance Managemen
Jouurnal (1988) yang berjudul Managerial Ethics Hard Decisions on Soft Criteria, terdapat
tiga pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika kita (Rahmah, 2013), yaitu :
a. Utilitarian Approach : setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Oleh karena
itu, dalam bertindak seseorang seharusnya mengikuti cara-cara yang dapat memberi
manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, dengan cara yang tidak membahayakan dan
dengan biaya serendah-rendahnya.

7. 7
b. Individual Rights Approach : setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak
dasar yang harus dihormati. Namun tindakan ataupun tingkah laku tersebut harus
dihindari apabila diperkirakan akan menyebabkan terjadi benturan dengan hak orang lain.
c. Justice Approach : para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama, dan
bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan baik secara perseorangan
ataupun secara kelompok.
Menurut Brown dan Petrello (1976) Bisnis adalah suatu lembaga yang menghasilkan
barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apabila kebutuhan masyarakat meningkat,
maka lembaga bisnis pun akan meningkat pula perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan
tersebut, sambil memperoleh. Dalam prakteknya, diperlukan etika dalam berbisnis.
Masyarakat khususnya di Indonesia masih banyak yang belum menyadari arti penting dari
etika dalam berbisnis sehingga banyak anggapan bahwa tidak perlu adanya etika dalam
berbisnis, etika hanya berada dalam tatanan tradisional kesukuan sehingga norma-norma
hanya berlaku dalam tatanan kehidupan bertetangga. Padahal peranan etika dalam berbisnis
sangat diperlukan untuk mencapai suatu tatakelola perusahan yang baik. Menurut Velasques
(2002), etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah.
Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi
dan perilaku bisnis.
Hill dan Jones (1998), menyatakan bahwa etika bisnis merupakan suatu ajaran untuk
membedakan antara salah dan benar guna memberikan pembekalan kepada setiap
pemimpinperusahaan ketika mempertimbangkan untuk mengambil keputusan strategis yang
terkait dengan masalah moral yang kompleks. Lebih jauh ia mengatakan Sebagian besar dari
kita sudah memiliki rasa yang baik dari apa yang benar dan apa yang salah, kita sudah tahu
bahwa salah satu untuk mengambil tindakan yang menempatkan resiko kehidupan yang
lain.”). Menurut Steade et al (1984 : 701), dalam bukunya ”Business, Its Natura and
Environment An Introduction” Etika bisnis adalah standar etika yangberkaitan dengan tujuan
dan cara membuat keputusan bisnis.”. Secara sederhana yang dimaksud dengan etika bisnis
adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang
berkaitan dengan individu, perusahaan, industri dan juga masyarakat. Kesemuanya ini
mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil , sesuai dengan hukum yang berlaku
tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat (Videlya, 2011).

8. 8
Setelah melihat penting dan relevansinya etika bisnis ada baiknya kita tinjau lebih
lanjut apa saja sasaran dan lingkup etika bisnis itu. Ada tiga sasaran dan lingkup pokok etika
bisnis (Fabian, 2017), yaitu:
1. Etika bisnis sebagai etika profesi membahas berbagai prinsip, kondisi dan masalah yang
terkait dengan praktek bisnis yang baik dan etis. Dengan kata lain, etika bisnis yang
pertama bertujuan untuk menghimbau para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnisnya
secara baik dan etis. Karena lingkup etika bisnis yang pertama ini lebih sering ditujukan
kepada para manajer dan pelaku bisnis, dan lebih sering berbicara mengenai bagaimana
perilaku bisnis yang baik dan etis.
2. Etika bisnis untuk menyadarkan masyarakat, khususnya konsumen, buruh atau karyawan,
dan masyarakat luas pemilik aset umum semacam lingkungan hidup, akan hak dan
kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis siapa pun juga. Pada
tingkat inietika bisnis berfungsi untuk menggungah masyarakat untuk bertindak menuntut
para pelaku bisnis untuk berbisnis secara baik demi terjaminnya hak dan kepentingan
masyarakat tersebut. Etika bisnis juga berbicara mengenai system ekonomi yang sangat
menentukan etis tidaknya suatu praktek bisnis dalam hal ini etika bisnis lebih bersifat
makro, yang karena itu barangkali lebih tepat disebut sebagai etika ekonomi.
Etika di dalam bisnis sudah tentu harus disepakati oleh orang-orang yang berada
dalam kelompok bisnis serta kelompok yang terkait lainnya. Dalam menciptakan etika bisnis,
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, (Videlya, 2011) antara lain :
a. Pengendalian diri./ kejujuran.
b. Social Responsibility
c. Memiliki prinsip / mempertahankan jati diri.
d. Menciptakan persaingan yang sehat.
e. Menerapkan konsep yang berksinambungan.
Dalam menciptakan etika bisnis, Dalimunthe (2004) menganjurkan untuk
memperhatikan beberapa hal sebagai berikut (Vita, 2013):
a. Pengendalian Diri
pelaku-pelaku bisnis mampu mengendalikan diri mereka masing-masing untuk tidak
memperoleh apapun dari siapapun dan dalam bentuk apapun dengan jalan main curang
atau memakan pihak lain dengan menggunakan keuntungan tersebut.
b. Pengembangan Tanggung Jawab Sosial (Social Responsibility).

9. 9
Pelaku bisnis disini dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya
dalam bentuk “uang” dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks
lagi.
c. Mempertahankan Jati Diri
Mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya
perkembangan informasi dan teknologi adalah salah satu usaha menciptakan etika bisnis.
d. Menciptakan Persaingan yang Sehat.
Persaingan dalam dunia bisnis perlu untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas, tetapi
persaingan tersebut tidak mematikan yang lemah dan sebaliknya.
e. Menerapkan Konsep “Pembangunan Berkelanjutan”
Dunia bisnis seharusnya tidak memikirkan keuntungan hanya pada saat sekarang, tetapi
perlu memikirkan bagaimana dengan keadaan dimasa datang.
f. Menghindari Sifat 5K (Katabelece, Kongkalikong, Koneksi, Kolusi dan Komisi)
Jika pelaku bisnis sudah mampu menghindari sikap seperti ini, kita yakin tidak akan
terjadi lagi apa yang dinamakan dengan korupsi, manipulasi dan segala bentuk
permainan curang dalam dunia bisnis
g. Mampu Menyatakan yang Benar itu Benar
Kalau pelaku bisnis itu memang tidak wajar untuk menerima kredit (sebagai contoh)
karena persyaratan tidak bisa dipenuhi dan jangan memaksa diri untuk mengadakan
“kolusi” serta memberikan “komisi” kepada pihak yang terkait.
h. Menumbuhkan Sikap Saling Percaya antar Golongan Pengusaha.
Untuk menciptakan kondisi bisnis yang “kondusif” harus ada sikap saling percaya (trust)
antara golongan pengusaha.
i. Konsekuen dan Konsisten dengan Aturan main Bersama
Semua konsep etika bisnis yang telah ditentukan tidak akan dapat terlaksana apabila
setiap orang tidak mau konsekuen dan konsisten dengan etika tersebut.
j. Memelihara Kesepakatan
Memelihara kesepakatan atau menumbuhkembangkan Kesadaran dan rasa Memiliki
terhadap apa yang telah disepakati adalah salah satu usaha menciptakan etika bisnis.
k. Menuangkan ke dalam Hukum Positif
Perlunya sebagian etika bisnis dituangkan dalam suatu hukum positif yang menjadi
Peraturan Perundang-Undangan dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dari
etika bisnis tersebut, seperti “proteksi” terhadap pengusaha lemah.

10. 10
2. Indikator Pengukuran Etika Bisnis
Dengan adanya interaksi antara karyawan maupun pegawai dalam proses bisnis dalam
kehidupan sehari-hari di dunia pekerjaan, konfilk seringkali tidak bisa dihindari dalam dunia
bisnis dan pekerjaan. Etika bisnis berperan untuk menengahi agar hal seperti itu tidak terjadi
atau paling tidak meminimalisir hal-hal yang tidak diinginakn sehingga berdampak pada
kinerja perusahaan secara keseluruhan. Penerapan etika bisnis dalam perusahan harus
danperlu dikontrol dan diatur sehingga manajemen bisa melihat sejauhmana keberhasilan dari
etika bisnis dalam meningkatkan produtivitas karyawan maupun dalam menciptakan
lingkungan kerja yang kondusif. Diperlukan adanya indikator-indikator untuk mengukur
dalam praktek etika bisnis.
Dari berbagai pandangan etika bisnis, beberapa indikator yang dapat dipakai untuk
menyatakan bahwa seseorang atau perusahaan telah mengimplementasikan etika bisnis antara
lain adalah (Ramadhan, 2016):
a. Indikator Etika Bisnis menurut ekonomi adalah apabila perusahaan ataun pebisnis telah
melakukan pengelolaan sumber daya bisnis dan sumber daya alam secara efisien tanpa
merugikan masyarakat lain.
b. Indikator Etika Bisnis menurut peraturan khusus yang berlaku. Berdasarkan indikator ini
seseorang pelaku bisnis dikatakan beretika dalam bisnisnya apabila masing-masing
pelaku bisnis mematuhi aturan-aturan khusus yang telah disepakati sebelumnya.
c. Indikator Etika Bisnis menurut hukum. Berdasarkan indikator hukum seseorang atau
suatu perusahaan dikatakan telah melaksanakan etika bisnis apabila seseorang pelaku
bisnis atau suatu perusahaan telah mematuhi segala norma hukum yang berlaku dalam
menjalankan kegiatan bisnisnya.
d. Indikator Etika Bisnis berdasarkan ajaran agama. Pelaku bisnis dianggap beretika
bilamana dalam pelaksanaan bisnisnya senantiasa merujuk kepada nilai-nilai ajaran
agama yang dianutnya.
e. Indikator Etika Bisnis berdasarkan nilai budaya. Setiap pelaku bisnis baik secara individu
maupun kelembagaan telah menyelenggarakan bisnisnya dengan mengakomodasi nilai-
nilai budaya dan adat istiadat yang ada disekitar operasi suatu perusahaan, daerah dan
suatu bangsa.
f. Indikator Etika Bisnis menurut masing-masing individu adalah apabila masing-masing
pelaku bisnis bertindak jujur dan tidak mengorbankan integritas pribadinya.

11. 11
3. Tujuan Good Corporate Goverment (GCG)
Ada banyak tujuan dalam penerapan GCG di perusahaan, dan terkadang beberapa
perusahaan mempunya tujuan yang berbeda-beda. Namun secara umum Maksud dan tujuan
penerapan Good Corporate Governance di Perusahaan adalah sebagai berikut (Ramadhan,
2016):
a. Memaksimalkan nilai Perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan,
akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar Perusahaan memiliki
daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
b. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan dan efisien, serta
memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian.
c. Mendorong agar manajemen Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan
tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan
terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaa.
d. Meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional
e. Meningkatkan nilai investasi dan kekayaan Perusahaan.
4. Pelanggaran Etika Bisnis
Dalam prakteknya di Indonesia seringkali para pelaku bisnis menghalalkan segala cara
agar tujuan dari usaha yang sedang dijalankan mencapai hasil dan tujuan seperti yang
diharapkan tanpa mempedulikan aspek moral. Pelanggaran etika yang terjadi di Indonesia
tidak hanya terjadi karena faktor kesengajaan saja tapi juga karena minimnya informasi yang
berkaitan dengan GCG sehingga banyak yang masih menggunakan cara tradisional yang
terkadang berlawanan atau melangar etika bisnis.
Faktor penyebab perusahaan atau produsen melakukan pelanggaran (Ramadhan, 2016), antara
lain:
a. Mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi (Personal Gain and Selfish Interest)
Adanya sikap serakah. Dimana para pekerja ini akan menempatkan kepentingannya
untuk memperoleh kekayaan melebihi kepentingan lainnya meski pun dalam melakukan
akumulasi kekayaan tersebut dia merugikan pekerja lainnya, perusahaan, dan
masyarakat.

12. 12
b. Tekanan Persaingan terhadap Laba Perusahaan (Competitive Pressure on profits) Ketika
perusahaan berada dalam situasi persaingan yang sangat keras, perusahaan sering kali
terlibat dalam berbagai aktivitas bisnis yang tidak etis untuk melindungi tingkat
proftabilitas mereka.
c. Pertentangan antara Nilai-Nilai Perusahaan dengan Perorangan (Business Goals versus
Personal Values) Masalah etika dapat pula muncul pada saat perusahaan hendak
mencapaim tujuan-tujuan tertentu atau menggunakan metode-metode baru yang tidak
dapat diterima oleh para pekerjanya.
d. Perusahaan ingin menguasai pangsa pasar.
e. Lemahnya kedudukan lembaga yang melindungi konsumen. Lembaga perlindungan
konsumen kurang mengawasi para pengusaha atau produsen sehingga pelanggaran sangat
mungkin terus terjadi.
f. Rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan serta informasi masyarakat mengenai bahan
dan material berbahaya. Kurangnya pemahaman tentang prinsip etika bisnis Dengan
bertujuan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya perusahaan atau produsen terkadang
tidak memahami betul prinsip etika bisnis yang harus diterapkan dengan benar sehingga
pelanggaran dapat terjadi.
5. Cara Mengatasi Pelanggaran Etika Bisnis
Berikut adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi pelanggaran
dalam Etika Bisnis (Ramadhan, 2016),:
a. Adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga yang terkait terhadap
perusahaan.
b. Pemerintah dan lembaga yang terkait berperan aktif dalam mensosialisasikan informasi
terhadap masyarakat awam. Perusahaan atau pelaku bisnis hendaknya benar-benar
memahami betul prinsip etika dalam berbisnis agar tidak merugikan konsumen. Adanya
sanksi atau tidak tegas yang diberikan pemerintah terhadap pelaku bisnis atau perusahaan
yang melakukan pelanggaran etika bisnis.
B. BISNIS KELUARGA
1. Konsep Bisnis Keluarga (Family Business)
Dalam hukum perdata (private law), bisnis keluarga tidak didefenisikan secara khusus.
Tetapi, pengertian bisnis keluarga bisa dirunut dari pengertian keluarga (family) dan

13. 13
hubungan kekeluargaan atau pertalian darah menurut hukum. Menurut Stefan S. Handoyo
(2010), family is a community of persons headed by a man and women, united in marriage
and their offsprings as well as relatives to the third or fourth degree of consanguinity. Dengan
begitu, bisnis keluarga atau family business merupakan bisnis yang dimiliki dan/atau dikelola
oleh sejumlah orang yang memiliki hubungan kekeluargaan, baik suami-istri maupun
keturunannya, termasuk hubungan persaudaraan. Defenisi ini diperlengkapi lagi dengan
defenisi dari Dictionary of Law (2000) sebagai berikut: company where most of the shares are
owned by members of the same family.
Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (BW),
persaudaran dalam keluarga ada empat golongan. Golongan pertama ialah keluarga dalam
garis lurus ke bawah (anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami/isteri. Golongan
kedua, terdiri atas keluarga dalam garis lurus ke atas (orang tua dan saudara, baik laki – laki
maupun perempuan, serta keturunan mereka). Golongan ketiga terdiri atas kakek, nenek, dan
leluhur selanjutnya ke atas. Golongan keempat terdiri dari anggota keluarga dalam garis ke
samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam. Penggolongan semacam ini
lazimnya terkait dengan urutan keutamaan dalam pewarisan.
Bisnis keluarga berbentuk badan usaha PT dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi
kepemilikan saham (pemegang saham mayoritas) dan segi pengendalian perusahaan (decision
maker). Keluarga yang memiliki mayoritas jumlah saham sebuah PT sudah tentu dapat
berposisi sebagai pengendali perusahaan (decision maker) lewat Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS). Contoh family business: Group Bakrie, PT Maspion, PT Indofood, Wings
Group, dan lain-lain.
Namun, dalam realitas bisnis, pemegang saham minoritas pun bisa dikategorikan
sebagai bisnis keluarga ketika keluarga tersebut memberi pengaruh (influence) yang besar
terhadap pengendalian perusahaan lewat manajemen. Misalnya, PT HM Sampoerna yang
meskipun mayoritas sahamnya telah dijual ke pihak asing (Phillip Morris), keluarga
Sampoerna yang hanya menguasai 5 persen saham masih dominan dalam manajemen
perusahaan.
2. Prinsip-Prinsip Manajemen dalam Bisnis Keluarga
Prinsip (principle) atau basic point merupakan kaidah-kaidah atau nilai-nilai dasar
yang diyakini setiap orang sebagai suatu kebenaran mutlak dan berlaku universal. Misalnya,
kejujuran, transparansi, dan keadilan merupakan prinsip-prinsip dalam bisnis keluarga (family

14. 14
business) yang menggunakan Perseroan Terbatas (PT) sebagai bentuk badan usaha. Prinsip
menurut Dictionary of law (2000) disebut sebagai general rule atau the correct way to act.
Berdasarkan pemikiran deontologis (etika tentang kewajiban moral), setiap pelaku bisnis
wajib taat pada prinsip atau aturan yang dinilai benar. Berbeda dengan pemikiran teleologis
(utilitarian), hasil atau manfaat merupakan tujuan utama meskipun kadang - kadang harus
melanggar prinsip maupun aturan berbisnis.
Seorang pemilik dan pengelola bisnis keluarga berusaha untuk meraih kesuksesan,
terutama dari segi profit, namun ia mengalami kegagalan. Bagi pemikiran utilitarian, tindakan
si pebisnis ini tergolong tidak baik karena tanpa hasil (utility) yang baik. Tetapi, bagi
pemikiran deontologis, kegagalan dalam memulai bisnis tetap dinilai baik karena di balik
kegagalan itu terdapat hikmah atau pelajaran hidup yang diraih. Dalam pemikiran
deontologis, ketaatan pada prinsip dan aturan yang benar akan membawa kemanfaatan yang
jauh lebih besar (kesejahteraan maupun profit) daripada sekedar profit atau hasil yang diraih
dengan melanggar aturan atau tanpa prinsip. Demikian pula dalam bisnis keluarga. Keluarga
yang sejahtera bisa diraih melalui kegiatan bisnis yang selalu memperhatikan prinsip dan
aturan. Profit yang diraih dengan melanggar aturan perpajakan bisa membawa kekawatiran
dan kecemasan dalam hidup.
Pertama, prinsip kejujuran. Lewis Smedes (1983) dalam buku tulisan Alexander Hill
berjudul: Just Business (Christian Ethics for The Market Place), berpendapat bahwa kejujuran
(dalam bisnis) penting untuk tiga alasan, yaitu membangun kepercayaan, mengembangkan
masyarakat, dan melindungi martabat penontonnya. Tanpa komunikasi yang jujur dalam
menjalankan bisnis keluarga, kepercayaan itu tidak mungkin ada. Jujur itu berlaku terhadap
siapa saja, baik di dalam internal maupun eksternal keluarga. Kejujuran di dalam internal
keluarga menjadi pondasi yang kokoh dalam membangun bisnis keluarga.
Kejujuran internal itu pula yang tergambarkan di lingkungan eksternal keluarga yang
meliputi: kejujuran terhadap negara (terutama soal pajak), relasi bisnis, dan kostumer.
Bahkan, menurut J. Brooke Hamilton dan David Strutton (1994), kepercayaan yang pada
tempatnya akan menghasilkan keuntungan. Para akuntan bisnis dapat menghitung nilai
kepercayaan itu pada lembaran pembukuan perusahaan sebagai bagian “perbuatan baiknya.”
Selain itu, para pekerja yang percaya pada pimpinannya adalah para pekerja keras. Jika
kepercayaan itu dilanggar maka produktivitas pekerja akan menurun. Problem
ketenagakerjaan sering muncul ketika pengusaha tidak berlaku jujur kepada pekerjanya.

15. 15
Kedua, prinsip keadilan. Seorang direksi, atau staf, atau karyawan perusahaan yang
tiba-tiba diberhentikan (dipecat) oleh pemilik perusahaan (owner) tanpa penjelasan yang jelas
dari pihak manajemen, dan tanpa diberi kesempatan untuk membela diri, merupakan tindakan
yang tidak adil. Pemecatan yang dilakukan tanpa alasan yang jelas merupakan bentuk
perampasan hak sosial dan ekonomi pekerja. Demikian pula perlakuan diskriminatif
manajemen perusahaan terhadap para pekerjanya, baik dalam hal karir maupun upah.
Jika negara telah berlaku adil terhadap pengusaha dan pekerja dalam bentuk kebijakan
dan hukum ketenagakerjaan maka pengusaha pun wajib mengimplementasikan prinsip
keadilan itu kepada para pekerjanya. Misalnya, Upah Minimum Kota (UMK) merupakan
standar minimum dari pemerintah, namun perusahaan sudah sepatutnya memberi upah dengan
standar optimum dengan tetap memperhitungkan produktivitas pekerja. Prinsip inilah yang
disampaikan Paulus dengan berkata: Hai tuan-tuan, berlakulah adil & jujur terhadap
hambamu; ingatlah, kamu juga mempunyai tuan di sorga (Kolose 4:1).
Karena itu, Alexander Hill mengungkapkan bahwa para pemilik perusahaan sering
sangat bergantung pada konsep hak kepemilikan dalam menyatakan posisi hukum dan moral
mereka. Karena perusahaan adalah milik mereka maka mereka bebas untuk mengangkat atau
memberhentikan, atau menilai kompensasi, serta menentukan keadaan lingkungan kerja.
Ketiga, prinsip kelestarian lingkungan hidup.Alexander Hill juga menggarisbawahi
pentingnya tanggung jawab pebisnis terhadap masyarakat dan lingkungan hidup. Pemilik
perusahaan tidak seharusnya berpikiran bahwa selama kegiatan bisnis mereka tidak memberi
ancaman kepada masyarakat, pemilik bisnis bebas menggunakan tanah dengan semaunya.
Jika terjadi perusakan atau pencemaran lingkungan maka, demi keadilan, perusahaan yang
menyebabkannya membayar kompensasi atau ganti rugi yang wajar, termasuk kepada
masyarakat yang terkena dampaknya. Intinya, para pengusaha tidak patut mengambil
keuntungan dari derita atau kerugian pihak lain.
Keempat, prinsip keselamatan konsumen. Perusahaan yang menghasilkan produk-
produk yang merusak kesehatan wajib pula memberikan penggantian yang wajar kepada
konsumen yang memakainya. Konsep menggunakan sumber daya sekecil-kecilnya untuk
memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya (efisiensi) tidak boleh sampai mengorbankan
keselamatan konsumen.

16. 16
3. Manajemen Bisnis Keluarga dan Kemandirian PT
Ketika sebuah keluarga memutuskan untuk menjadikan Perseroan Terbatas (PT)
sebagai bentuk badan usaha dalam menjalankan bisnis maka keluarga tersebut wajib
memahami konsekuensi manajemen bisnis yang akan dijalankan perusahaan. PT didirikan
oleh dua orang atau lebih yang tidak memiliki kesatuan harta (seperti suami-istri). PT
merupakan badan usaha berbadan hukum mandiri. Artinya, setiap transaksi atau perjanjian
bisnis yang melibatkan PT, meskipun diwakili oleh direksi, harus dipandang sebagai
perbuatan atau tindakan PT. Kemandirian PT ini terwujud dalam manajemennya yang
terpisah dari manajemen bisnis keluarga si pemilik. Sebab, badan hukum identik dengan
manusia buatan (artificial person), namun secara hukum dapat berfungsi seperti manusia biasa
(natural person). Karena itu, menurut I.G. Rai Widjaya (2006), PT bisa menggugat maupun
digugat, bisa membuat keputusan, bisa mempunyai hak dan kewajiban, utang-piutang, dan
mempunyai harta kekayaan tersendiri.
Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT mendefenisikan PT sebagai
badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan
pelaksanaannya. Siapa saja boleh mendirikan PT asal tidak terdapat kesatuan harta di antara
mereka (seperti harta bersama suami-istri), sebab lahirnya PT didasarkan pada perjanjian para
pihak tersebut. Sedangkan pasal 1 Angka 2 UU PT menyebutkan bahwa organ PT terdiri dari
RUPS, direksi, dan dewan komisaris (pengawas). Dengan demikian, menurut I.G. Rai
Widjaya, karakteristik PT adalah sebagai berikut:
a. Merupakan asosiasi modal;
b. Kekayaan dan utang perseroan terpisah dari kekayaan dan utang pemilik (pemegang
saham);
c. Tanggung jawab pemegang saham terbatas pada modal yang disetorkan;
d. Pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat
atas nama perseroan;
e. Pemegang saham tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi nilai
saham yang telah diambilnya, dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya;
f. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus/direksi;
g. Mempunyai komisaris yang berfungsi sebagai pengawas.
h. Kekuasaan tertinggi ada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

17. 17
Kemandirian PT yang dijamin oleh undangundang tersebut bukan lagi dijalankan para
pemilik atau pemegang saham perusahaan, melainkan dijalankan oleh direksi. Karena itu,
pasal 1 Angka 5 menyatakan bahwa direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan
bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai
dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar
pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
Prinsip yang perlu digarisbawahi di sini ialah direksi mengurusi PT untuk kepentingan
PT, bukan untuk kepentingan pemegang saham atau pemilik perusahaan. Dengan demikian,
kemandirian PT perlu diimplementasikan dalam kemandirian direksi dalam mengambil
keputusan operasional perusahaan, termasuk dalam mewakili perseroan dalam hubungannya
dengan pihak ketiga atau di pengadilan. Jadi, apabila sebuah PT merupakan sarana dalam
bisnis keluarga (family business) maka manajemen bisnis keluarga tidak boleh masuk ke
dalam tugas, wewenang, dan tanggung jawab direksi dalam pengurusan PT.
Namun, motivasi keluarga yang masuk ke dalam struktur pemegang saham maupun
pengendali utama PT untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya acapkali
meniadakan atau menghapus batas-batas manajemen bisnis keluarga di dalam PT tersebut.
Akibatnya, menurut Stefan S. Handoyo, orientasi keluarga yang yeng terlalu banyak
membawa perusahaan pada praktek bisnis yang tidak profesional, apalagi untuk menghindari
konflik keluarga. Selain itu, pengaburan atau peniadaan batasbatas manajemen bisnis keluarga
dengan PT bisa mengakibatkan ketidakjelasan antara kepemilikan dan manajemen. Intervensi
manajemen bisnis keluarga ke dalam PT bisa menimbulkan kepailitan perusahaan atau
kegagalan dalam management strategic.
Intervensi manajemen bisnis keluarga yang paling berbahaya terhadap PT ialah
pengendalian secara tidak langsung (upaya ketidakjujuran) pemegang saham yang mendorong
PT melakukan pelanggaran prinsip berbisnis dan hukum. Tidak jarang perbuatan PT yang
melanggar prinsip dan aturan merupakan cetusan (manifestasi) dari aspirasi atau tekanan dari
owner atau oknum-oknum berpengaruh di antara pemegang saham. Tekanan ke direksi bisa
muncul karena target atau sasaran PT yang harus dicapai sesuai dengan tujuan-tujuan owner.
Ambisi dari pemilik atau pemegang saham perusahaan serta faktor moral yang labil dari
direksi akan termanisvestasi ke dalam kegiatan PT yang cenderung menyalahi prinsip
berbisnis dan hukum bisnis dalam meraih keuntungan terbesar. Keadaan direksi yang tidak
mandiri ini muncul dalam perilaku bisnis PT yang tidak menghiraukan moralitas (immorality)
dan tidak mempunyai rasa tanggung jawab (irresponsibility) terhadap akibat yang

18. 18
ditumbulkan oleh perilaku PT.Mengacu pada teori Joseph F. Sheley (1987) tentang kejahatan
korporasi, ada beberapa ragam bentuk penyimpangan moral dan hukum yang bisa dilakukan
PT akibat intervensi owner atau pemegang saham terhadap direksi, antara lain:
a. defrauding the public (membohongi publik), yaitu menipu masyarakat, misalnya, dengan
persekongkolan dalam penentuan harga (fixing price), atau mengiklankan produk dengan
cara menyesatkan konsumen (misrepresentation product).
b. defrauding the government (membohongi pemerintah), yaitu menipu pemerintah dengan
menghindari atau memperkecil pembayaran pajak (manipulasi data dalam pembukuan).
c. endangering the public welfare (membahayakankesejahteraan publik) melalui kegiatan
produksi (industri) yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.
d. endangering the employee (membahayakan pekerja), yaitu kegiatan bisnis yang di
dalamnya terjadi pola perbudakan atau perusahaan tidak mempedulikan keselamatan kerja
pekerja.
e. Illegal intervention in the political process, berupa intervensi secara tidak sah dalam
proses politik. Misalnya; memberikan sumbangan kampanye politik secara illegal.
f. defrauding the government melalui tindakan transfer pricing yang terjadi antar korporasi
(perusahaan) yang memiliki hubungan istimewa, dengan maksud untuk memperkecil
jumlah pajak yang harus dibayar maka harga jual antar sesama dalam kelompok diatur
sedemikian rupa sehingga keuntungan korporasi yang untungnya besar akan dipindahkan
ke korporasi yang merugi, sehingga jumlah yang dibayar secara keseluruhan dapat
dikurangi.
g. defrauding the government melalui tindakan under invoicing. Hal ini terjadi pada
transaksi impor atau ekspor. Pada transaksi impor, korporasi (perusahaan) bisa meminta
rekanannya di luar negeri untuk menerbitkan dua invoice (faktur). Satu invoice untuk
harga yang sebenarnya, satu lagi (dengan harga yang lebih rendah) untuk keperluan
pabean (pembayaran bea masuk, PPh, dan PPn). Biasanya, antar korporasi di dalam negeri
dengan di luar negeri ada hubungan istimewa. Misalnya; beberapa perusahaan keluarga
berbentuk PT yang tergabung dalam satu induk (holding company).
h. defrauding the government melalui tindakan over invoicing. Di sini, PT memanipulasi
harga untuk mendapatkan keuntungan bagi pihak-pihak pelaksana transaksi. Kejahatan ini
dilakukan melalui kerjasama dengan penjual. Misalnya; pengadaan barang/inventaris
negara. Dalam laporan pembelian barang harga dibuat tinggi atau jauh melampaui harga
yang seharusnya (mark up).

19. 19
Selain itu, berbagai bentuk persaingan usaha yang tidak sehat bisa dilakukan PT yang
telah diintervensi secara illegal dan tidak etis oleh owner/stakeholder. Misalnya; monopoli,
monopsoni, oligopoli, oligopsoni, cartel, dan lain-lain. Intinya, karakter bisnis yang tidak baik
dalam bisnis keluarga bisa terbawa ke dalam manajemen PT. Karena itu, UU PT telah
membatasi intervesi tersebut.
C. PT. DWI ROMEO PERKASA
PT. Dwi Romeo Perkasa adalah perusahaan yang dibangun oleh Lodewijk Hendrick
Hinze pada tahun 1990. Berawal dari sebuah perusahaan yang bergerak dibidang percetakan
offset. Saat ini perusahaan tersebut telah berkembang menjadi perusahaan percetakan offset,
digital serta barang promosi. Customer yang dimiliki antara lain Brother International Sales
Singapore, Ltd., PT. Brother International Sales Indonesia, Departemen Pertanian, PT.
Syngenta Indonesia, PT. Bina Guna Kimia (FMC Corp), PT. Sanova, PT. BASF, PT Duppont
Indonesia, PT. Royal Agro Indonesia (Adama Group), PT. Ariston, PT. Agro Sejahtera
Indonesia, dll. Sejak kedua anaknya lulus S2, kedua anak tersebut bergabung dalam
perusahaan. Anak tertua bertindak sebagai Manager Marketing dan Anak bungsu bertindak
sebagai Manager Finance. Saat ini karyawan berjumlah 235 orang tersebar di berbagai
workshop di Cipondoh, Ciledug dan Cikande.

20. 20
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
Untuk mendapatkan data serta informasi berkaitan dengan tugas ini, penulis
melakukan sesi wawancara tatap muka selama proses penumpulan data dan informasi
berkaitan dengan penerapan Etika Bisnis pada PT. Dwi Romeo Perkasa yang masih bersifat
perusahaan keluarga. Wawancara dilakukan kepada beberapa divisi, yaitu design, marketing,
produksi, staf gudang dan logistik. Total orang yang diwawancara adalah 8 orang.
Disamping itu, untuk melengkapi data tentang Etika bisnis penulis menggunakan
moteode searching melalui internet dan bacaan dari modul pembelajaran yang berkaitan
dengan Etika Bisnis dari dosen pengampuh dalam mencari dan melengkapi referensi-referensi
yang berkaitan dengan tugas ini. Penulis juga mendapatkan data dari informasi dan
pengetahuan penulis sendiri yang didapatkan dengan menonton berita-berita berkaitan dengan
pembahasan yang ada baik itu media televisi maupun video online yang kebetulan membahas
masalah tersebut pada beberapa waktu yang lalu.
Penulis mengambil salah satu perusahaan Swasta sebagai objek penelitian ini,
perusahaan tersebut adalah tempat penulis bekerja selama kurang lebih 11 tahun. Dalam
kurang lebih 4 minggu penulis juga berkomunikasi dengan informan untuk melengkapi data-
data dan informasi khususnya yang dikira masih perlu dalam proses penulisan dan
kelengkapan informasi.
Dari semua informasi yang penulis dapatkan, lalu dilakukan analisa deskritif dengan
menyatukan informasi yang ada dari berbagai sumber menjadi sebuah tulisan yang tertuang
dalam tulisan ini.

21. 21
BAB IV
HASIL & DISKUSI
Mengacu kepada teori dipembahasan sebelumnya berkaitan dengan etika bisnis dan
hasil wawancara dan pengumpulan informasi dari berbagai sumber yang ada, dilihat dari 3
sasaran dan lingkup pokok etika bisnis maka didapatkan hasil sebagai berikut (Fabian, 2017):
1. Himbauan palaku etika bisnis dalam menjalakna bisnisnya secara baik dan etis telah
dilakukan oleh manager dari perusahaan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari beberapa
Indikator yang ada salah satunya yaitu Indokator Hukum yang mana dalam praktek
menjalankan roda perusahaan, manajer telah memenuhi semua aspek legalitas yang ada
baik dari segi legalitas hukum tentang pendirian perusahaan yang lengkap (Akte
Pendirian, SK Menkumham, Kewajiban Pajak, SIUP yang sesuai dengan yang tertera
serta TDP) maupun dalam aspek jasa yang diberikan sesuai dengan permintaan klien yang
merupakan indikator peraturan khusus yang berlaku antara pihak perusahaan dan
manajemen dalam mentaati perjanjian kerjasama sesuai kesepakatan.
2. Dalam Etika bisnis untuk karyawan akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh
dilanggar oleh praktek bisnis siapa pun juga, perusahaan telah menjalankan dengan baik
dengan memberikan semua hal yang berkaitan dengan hak karyawan seperti gaji,
tunjangan kesehatan berupan BPJS, bonus sesuai perjanjian maupun tunjangan hari raya.
Hal ini dibenarkan oleh 8 informan, untuk libur memiliki sedikit perbedaan dari beberapa
perusahaan pada umumnya yang mana pada perusahaan ini, tidak ada jatah cuti. Jika
karyawan hendak melakukan cuti, diajukan ke pimpinan dan poton aji.
3. Dalam menjalankan praktek agama juga tanpa ada larangan dari pihak manajemen
sehingga merupakan Indikator Etika Bisnis berdasarkan ajaran agama. Pelaku bisnis
dianggap beretika bilamana dalam pelaksanaan bisnisnya senantiasa merujuk kepada nilai-
nilai ajaran agama yang dianutnya. Saat karyawan hendak melakukan ibadah pun tidak
ada larangan.
Dalam praktek etika bisnis berkaitan dengan aspek pelanggaran masih ada beberapa
hal yang masih dilanggar khususnya dalam penambilan keputusan. Karena Bapak dan Kedua
Anaknya menduduki posisi penting di perusahaan, jadi permasalahan yang sering muncul
adalah menyatukan pendapat 3 orang tersebut. Terkadan, karyawan pun dibuat bingung
lantaran harus mengikuti perintah atau keputusan yang mana.

22. 22
Salah satu tujuan dari pengadaan GCG adalah Mendorong pengelolaan Perusahaan
secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan
kemandirian. Namun, dalam masalah keuangan tidak ada transparansi karena semua proses
keuangan masih diatur dan dikelola sendiri secara langsung owner, dalam hal ini bertindak
selaku direktur utama dan juga dibantu oleh anak owner. Keuangan dalam perusahaan ini
menjadi hal yang sakral yang hanya bisa dikelola dan diakses oleh owner, untuk urusan pajak
biasanya owner menyewa orang luar sehingga staf yang ada di dalam manajemen tidak
terlibat sama sekali.

23. 23
BAB IV
KESIMPULAN & SARAN
Dari beberapa informasi yang didapat serta mengacu kepada teori yang ada maka
dalam penulisan artikel ini didapat beberapa kesimpulan, antara lain:
a. Berdasarkan beberapa indikator maka perusahaan ini telah melakukan etika bisnis
yang baik seperti indikator hukum, agama dan perseorangan.
b. Berdasarkan tujuan dari etika bisnis berkaitan dengan transparansi maka khususnya
transparansi keuangan belum berjalan secara maksimal
c. Dalam praktek bisnis khususnya pengambilan keputusan, masih sering ada
pelanggaran
d. Dalam penerapan etika bisnis untuk hak karyawan sudah berjalan dengan baik
Beberapa saran yang bisa diajukan adalah:
a. Perlunya ada perubahan manajemen dengan tidak memasukan owner kedalam jajaran
direksi.
b. Transparansi keuangan untuk pengelolaan yang baik sehingga jika kedepan
perusahaan berkembang dengan pesat sudah ada catatan keuangan yang rapi.
c. Perlunya mengembalikan peran fungsi manajer secara maksimal tanpa campur tangan
owner sehingga leluasa dalam mengambil keputusan.
d. Jika owner hendak dimasukkan dalam jajaran direksi, hendaknya ada kesepakatan
bahwa keputusan mutlak ditangan direktur utama. Karena jika dalam 1 perusahaan ada
banyak nahkoda, perusahaan tersebut tidak akan bisa maksimal.

24. 24
DAFTAR PUSTAKA
Argumentasi Hukum, Gajah Mada University Press.
Bungin, Burhan, 2009. Penelitian Kualitatif (komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan
ilmu sosial lainnya), Kencana, Jakarta.
Collin, P.H., 2002. Dictionary of Law, Third edition, Peter Collin Publishing.
Fuady, Munir, 1994. Hukum Bisnis, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
Ginting, Jamin, 2007. Hukum Perseroan Terbatas, ulasan tentang Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007, Citra Aditya, Bandung.
Hadjon M, Philipus dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005.
Handoyo, S. Stefan, Agustus 2010. A Conceptual View of a Family-Owned Corporation,
Makalah dalam Pelatihan yang diselenggarakan oleh Indonesia Institute for Corporate
Directorship (IICD), Jakarta.
Hill, Alexander, 2001. Just Business (Christian Ethics for The Market Place), diterjemahkan
oleh Henry Lantang, Yayasan Kalam Hidup.
Makalah dalam Pelatihan yang diselenggarakan oleh Indonesia Institute for Corporate
Directorship (IICD), Jakarta.
Marzuki, Peter Mahmud, 2005. Penelitian Hukum, Kencana.
Setiono, H., 2004. Kejahatan Korporasi, Bayumedia Publishing, Malang.
Simanjuntak, Djisman, Agustus 2010. Good Corporate Governance Relevance, Mechanism,
Role Models, Makalah dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh Indonesia Institute
for Corporate Directorship (IICD), Jakarta.
Soerjonodibroto, Tjhajono, Agustus 2010. Practice of Directorship in Family Firms, Makalah
dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh Indonesia Institute for Corporate
Directorship IICD), Jakarta.
Widjaya, IG Rai, 2006. Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Kesaint Blanc