Dokumen tersebut membahas tentang penerapan Good Governance di Indonesia dan perbedaan antara Board of Director, Board Committees, Board Power, dan Board Composition dalam konteks Good Corporate Governance. Ringkasannya adalah: 1. Penerapan Good Governance di Indonesia mulai berkembang sejak reformasi tetapi belum sepenuhnya berhasil karena masih ditemukan kecurangan. 2. Perbedaan antara Board of Director, Board Committees, Board Power, dan Board Composition mempengaruhi penerapan Good Corporate Governance.

1. Nama :Febi Nofita Sari
NIM : 5117110128
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA
FORUM 3 BE & GG
Banyak pakar yang menyatakan bahwa sangat sulit menerapkan Good Governance (GCG &
GGG )di Indonesia, karena beberapa faktor diantaranya adalah Negara yang sedang berkembang,
multi etnis, multi suku dan budaya, Negara kepulauan dan lain sebagainya. Menurut saya akan
statement ini dan bagaimanakah konsep yang efektif dan efisien untuk hal ini adalah:
Jawab:
Good Governance diIndonesia sendiri mulai benar – benar dirintis dan diterapkan sejak
era Reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang
menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga Good Governance merupakan salah satu alat
Reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat dari
perkembangan Reformasi yang sudah berjalan selama 15 tahun ini, penerapan Good Governance
di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita – cita Reformasi
sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran
dan akuntansi yang merupakan dua produk utama Good Governance.
Akan tetapi, Hal tersebut tidak berarti gagal untuk diterapkan, banyak upaya yang
dilakukan pemerintah dalam menciptakan iklim Good Governance yang baik, diantaranya ialah
mulai diupayakannya transparansi informasi terhadap publik mengenai APBN sehingga
memudahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan kebijakan dan dalam proses
pengawasan pengelolaan APBN dan BUMN. Oleh karena itu, hal tersebut dapat terus menjadi
acuan terhadap akuntabilitas manajerial dari sektor publik tersebut agar kelak lebih baik dan
kredibel kedepannya. Undang-undang, peraturan dan lembaga – lembaga penunjang pelaksanaan
Good governance pun banyak yang dibentuk.
Diterapkannya Good Governance diIndonesia tidak hanya membawa dampak positif
dalam sistem pemerintahan saja akan tetapi hal tersebut mampu membawa dampak positif
terhadap badan usaha non-pemerintah yaitu dengan lahirnya Good Corporate Governance.
Dengan landasan yang kuat diharapkan akan membawa bangsa Indonesia kedalam suatu
pemerintahan yang bersih dan amanah.
Konsep yang efektif dan efisien untuk hal ini adalah:
1. Partisipasi Masyarakat dimana semua warga mempunyai suara dalam pengambilan keputusan
yang mewakili kepentingan mereka.
2. Tegaknya Supremasi Hukum yang adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk hukum
yang menyangkut hak asasi manusia.

2. 3. Transparansi untuk seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat
diakses oleh pihak berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat
dimengerti.
4. Peduli pada Stakeholder
5. Berorientasi pada Konsensus yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda
demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-
kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-
prosedur.
6. Kesetaraan bagi warga untuk kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan
mereka.
7. Efektifitas dan Efisiensi pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan
warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.
8. Akuntabilitas para pengambil keputusan di pemerintah.
9. Visi Strategis Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan
atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia.
http://www.banyumaskab.go.id/berita-378-pelaksanaan-good-governance--di-indonesia.html
http://khafidsociality.blogspot.com/2011/07/penerepan-prinsip-prinsip-good.html
http://www.inkindo-jateng.web.id/?feed=rss2&p=779
http://www.transparansi.or.id/tentang/good-governance/
http://hardiyansyah-ahmad.blogspot.com/2009/01/pelaksanaan-prinsip-prinsip-good.html

3. FORUM 3 BE & GG
Jelaskan perbedaan antara Board of Director, Board Committes, Board Power dan Board
Composition. Bagaimanakah implmentasinya dalam kontek Good Corporat Governance di
Indonesia
Jawab:
Board Of Director
Board of directors merupakan badan yang mewakili kepentingan para pemegang saham, dan
bertanggung jawab kepada mereka untuk serangkaian tugas tertentu, termasuk mendefinisikan
strategi perusahaan dan filosofi perusahaan, pengawasan eksekutif manajemen, dan pelaksanaan
pengendalian internal.
Board Committees
Board of committees mulai berkembang sejak beberapa tahun terakhir dan saat ini terus
mengalami peningkatan. Terdapat dua jenis umum dari Board of committees , tipe yang pertama
adalah Management Support atau Operating Committee yang bertugas untuk memberikan
masukan kepada manajemen mengenai keputusan. Tipe yang kedua adalah komite sebagai
monitoring yang bertugas untuk melindungi kepentingan pemegang saham dengan menyediakan
tujuan, tinjauan independen urusan perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan legalitas,
integritas, dan kualitas etis dari kegiatan perusahaan.
Sebagai Board of committees memiliki tanggung jawab komite, antara lain :
1. Meninjau dan menyetujui strategi dan kebijakan Grup dan pendekatan untuk digunakan
dalam Ulasan Kompensasi tahunan Grup remunerasi;
2. Memastikan bahwa dukungan kinerja terkait pengaturan kompensasi strategi bisnis dan
memberikan keseimbangan menantang yang sesuai antara risiko dan imbalan;
3. Mempertimbangkan undang-undang, peraturan, pedoman dan rekomendasi yang
berkaitan dengan remunerasi dan tata kelola perusahaan;
4. Pemantauan tingkat dan struktur remunerasi untuk manajemen senior, termasuk kinerja
individu terhadap tujuan dan merekomendasikan remunerasi masing-masing anggota
Dewan eksekutif, dan
5. Menyediakan laporan tahunan kepada Dewan dan pemegang saham dari kebijakan
remunerasi Perseroan.
Board Composition dan Board Power
Board composition dapat dibagi dalam tiga kategori, antara lain: Insider Director , Affiliated
outside director, dan Independent outside director . Board composition dapat dipengaruhi oleh
struktur kepemilikan perusahaan dan biasanya menyangkut isu-isu yang berkaitan dengan board
independence dan keragaman (perusahaan dan pengalaman industri, latar belakang fungsional,
dll) dari board members. Board independence mengacu pada dewan perusahaan yang memiliki
mayoritas outside directors independen. Dibandingkan dengan papan insider-didominasi, papan

4. luar yang didominasi diyakini morevigilant dalam memantau perilaku manajerial dan
pengambilan keputusan perusahaan. Sebuah papan yang terdiri dari direksi dengan beragam
rangkaian keahlian fungsional (marketing, teknik, keuangan, dll) industry experiences,
kualifikasi pendidikan, etnis dan jenis kelamin campuran mungkin lebih siap untuk menghadapi
berbagai masalah yang dihadapi perusahaan dan memberikan para eksekutif dengan saran dan
konsultasi dari berbagai perspektif.
Board power memiliki wewenang untuk memilih dan mengatur keadaan sebuah board didalam
perusahaan, selain itu Board power memiliki tanggung jawab penuh atas pengurusan dan hal-hal
terkait kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.
Implementasinya Dalam Kontek Good Corporate Governance Di Indonesia
Tentu dengan adanya pembagian-pembagian seperti Board of Director, Board Committes, Board
Power dan Board Composition akan sangat berpengaruh bagi penerapan GCG di perusahaan
maupun di Indonesia, hal ini dikarenakan dengan sistem kerja yang baik tentu akan lebih mudah
untuk melakukan pengaturan dan pengawasan.
Sistem pembagian struktur yang baik akan membantu dalam mewujudkan perusahaan yang jujur
dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Dengan adanya pembagian ini juga
akan membantu mengurangi praktek white collar crime yang hingga saat ini masih menjadi
musuh bersama dan tentu hal ini sangat bertentangan dengan prinsip GCG. Manfaat lain dari
penerapan sistem ini adalah dengan sistem kepengurusan yang baik akan meningkatkan
produktivitas perusahaan dan tentu hal ini dapat menarik modal investor dengan biaya yang lebih
rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditur domestik maupun internasional.
Di Indonesia walaupun masing-masing jenis perusahaan memiliki Board of Director, Board
Committes, Board Power dan Board Composition yang berbeda-beda tetapi menurut saya di
Indonesia yang terpenting adalah kejujuran dari setiap anggota board karena sistem
kepengurusan yang baik tidak akan memberi dampak yang baik jika tidak ada kejujuran dari
setiap anggota. Sistem kepengurusan di Indonesia saat ini masih ada yang belum menerapkan
kejujuran di masing-masing board sehingga banyak kasus perusahaan yang melibatkan anggota
board , keadaan seperti ini harus segera diperbaiki agar dapat mewujudkan perusahaan yang
berkembang dengan menerapkan prinsip GCG yaitu Transparansi, Kemandirian, Akuntabilitas,
Pertanggung Jawaban, Kewajaran dan Kesetaraan.
DAFTAR PUSTAKA
Dilek Demirbas, 2011. Independence of board of directors, employee relation and harmonisation
of corporate governance. Employee Relation Journal. Vol. 33, No. 4: 444-471
Eriza, 2013.https://erizanugrahvianti.wordpress.com/2013/05/27/good-corporate-governance
Harrison, 1987. The Strategic Use Of Corporate Board Committees. California Management
Review. Vol. 30, No. 1: 109-125

5. Sushil Tamang, 2017.
https://www.academia.edu/2636174/Board_Composition_and_Corporate_Governance