Issue of Good Corporate Governance becomes interesting discussion over the last several years. Along with the increased business competition at the global level, principles of Good Corporate Governance have to be applied by each business entity with the hope that the company's strategic objectives can be achieved effectively and efficiently. There are two things of great urgency emphasized in this concept: First, shareholders deserve to receive accurate, punctual and transparent information. And second, company is obliged to honestly and openly provide information regarding the company to all units of the company with aim to achieve good and efficient corporate governance.

1. 1
BUSINESS ETHIC & GOOD GOVERNANCE
KONSEP YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Dosen pengampu :
Prof. Dr. Ir. Hapzi Ali, MM, CMA.
Nama : Heru Eko Septian
Nim : 55116120219
SEKOLAH PASCASARJANA – MAGISTER MANAJEMEN
PROGRAM KELAS KARYAWAN
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA 2017

2. 2
ABSTRAK
Isu mengenai Good Corporate Governance menjadi bahasan menarik beberapa tahun
belakangan ini. Seiring dengan semakin ketatnya persaingan usaha dikancah global
mengharuskan setiap badan usaha untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip Good Corporate
Governance dengan harapan agar tujuan-tujuan strategis perusahaan bisa terwujud dengan efektif
dan efisien. Ada dua hal paling urgensi yang di titik beratkan pada konsep ini yakni yang
pertama dimana para pemegang saham berhak untuk mendapatkan informasi yang akurat, tepat
waktu dan transparan. Dan yang kedua, perusahaan berkewajiban untuk memberikan informasi
mengenai perusahaan secara jujur dan terbuka kepada seluruh unit perusahaan yang bertujuan
agar tata kelola perusahaan menjadi baik dan efisien.
Kata kunci: Good Corporate Governance, prinsip-prinsip Good Corporate Governance.
ABSTRACT
Issue of Good Corporate Governance becomes interesting discussion over the last several
years. Along with the increased business competition at the global level, principles of Good
Corporate Governance have to be applied by each business entity with the hope that the
company's strategic objectives can be achieved effectively and efficiently. There are two things of
great urgency emphasized in this concept: First, shareholders deserve to receive accurate,
punctual and transparent information. And second, company is obliged to honestly and openly
provide information regarding the company to all units of the company with aim to achieve good
and efficient corporate governance.
Keywords: Good Corporate Governance, principles of Good Corporate Governance.

3. 3
1. PENDAHULUAN
Di era persaingan ekonomi global yang semakin meningkat beberapa dekade terakhir setiap
perusahaan atau organisasi mutlak dituntut untuk melakukan tata kelola perusahaan yang efektif
dan efesien. Hal ini tak terlepas agar visi dan misi perusahaan yang telah dicanangkan sejak awal
bisa terwujud dengan maksimal. Secara umum konsep Good Corporate Governance dapat
dijelaskan sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab antara perusahaan atau organisasi
sebagai badan hukum, dewan direksi dan komisaris sebagai pengurus dengan para pemegang
saham.
Lebih singkatnya dibutuhkan konsep yang efektif dan efesien untuk mewujudkan tata kelola
perusahaan yang baik yaitu dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate
Governance dalam budaya perusahaan seperti transparancy (keterbukaan informasi),
independence (kemandirian), accountability (akuntabilitas), responsibility (pertanggung
jawaban), dan fairness (kesetaraan).
Dengan adanya penerapan ke lima prinsip diatas maka diharapkan akan terwujud tujuan-
tujuan perusahaan seperti memaksimalkan nilai perusahaan, terciptanya tata kelola perusahaan
yang baik, pengambilan keputusan oleh seluruh unit perusahaan yang didasarkan pada nilai-nilai
moral dan norma perundang-undangan yang berlaku, terlaksananya tanggung jawab sosial
terhadap para pemegang saham serta yang paling penting adalah meningkatkan iklim investasi
nasional yang kondusif.
2. KAJIAN KEPUSTAKAAN
2.1 Good Corporate Governance
Terdapat dua teori utama yang bersinggungan dengan masalah Good Corporate Governance,
yang pertama adalah stewardship theory dan selanjutnya agency theory (Chinn,2000;
Shaw,2003). Definisi mengenai stewardship theory pada hakikatnya menjelaskan mengenai
manusia yang memiliki sifat dasar yakni dapat dipercaya, memiliki integritas yang tinggi serta
mampu bertanggung jawab dengan pihak lain. Jadi pada intinya teori ini memandang manajemen
sebagai sebagai sesuatu yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi
kepentingan publik dan para pemegang saham.

4. 4
Bahasan yang kedua adalah mengenai agency theory, teori ini dikembang oleh Michael
Johnsson dan mendefinisikan bahwa manajemen adalah suatu agents bagi para pemegang saham
dan akan bertindak dengan arif, adil dan bijaksana terhadap para pemegang saham. Agency
theory terus berkembang dan direspon dengan sangat baik dengan antusiasme yang sangat tinggi.
Berbagai pemikiran mengenai penerapan Good Corporate Governance banyak mengacu pada
teori ini dimana tata kelola perusahaan yang baik dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan
kepatuhan terhadap hukum dan perundangan yang berlaku. Dalam bukunya, Corporate
Governance, Robert A.G. Monks mendisinisikan dengan gamblang mengenai Good Corporate
Governance, yakni suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang
menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder (Monks,2003).
2.2 Prinsip Good Corporate Governance
Secara umum terdapat lima prinsip yang menjadi landasan dasar bagi penerapan Good
Corporate Governance, diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Transparancy, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan
dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai
perusahaan.
2. Accountability, yaitu kejelasan fungsi, struktur dan sistem mengenai pelaksanaan dan
pertanggung jawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara
efektif.
3. Independency, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa
benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai
dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi
yang sehat.
4. Responsibility, yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap
prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
5. Fairness, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang
timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. 5
3. MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE YANG EFEKTIF DAN
EFISIEN
3.1 Tujuan penerapan Good Corporate Governance
Dewasa ini dimana persaingan usaha semakin ketat maka setiap perusahaan dituntut untuk
menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance agar perusahaan-perusahaan tersebut
tetap eksis dalam kancah persaingan global. Masih teringat dalam benak kita mengenai krisis
moneter tahun 1998 yang menimpa Indonesia dan ASEAN pada umumnya dimana banyak
perusahaan harus gulung tikar dikarenakan pada waktu itu konsep Good Corporate Governance
bukan merupakan fokus utama perusahaan.
Dalam bukunya yang berjudul Good Corporate Governance – Tata Kelola Perusahaan yang
Sehat, Sutojo dan Aldridge (2008, h.5) memaparkan bahwa Good Corporate Governance
mempunyai lima tujuan strategis. Kelima tujuan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota stakeholders non pemegang saham.
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau Board of Directors dan
manajemen perusahaaan.
5. Meningkatkan mutu hubungan Board of Directors dengan manajemen senior perusahaan.
Agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik dan semestinya maka perlu adanya
implementasi prinsip-prinsip dasar dari Good Corporate Governance di semua lini perusahaan.
Penerapan Good Corporate Governance yang efektif sekiranya dapat memperbaiki iklim
ekonomi dan tentu saja untuk menghindari terjadinya krisis moneter yang melanda
perekonomian negeri ini dimasa silam.
3.2 pendekatan Good Corporate Governance di Indonesia
Pendekatan dan penerapan Good Corporate Governance di Indonesia mulai di lakukan
sekitar tahun 1997 dimana saat itu krisis ekonomi sedang melanda dunia termasuk Indonesia.
Efek dari krisis tersebut berdampak pada perusahaan-perusahaan yang harus menutup usahanya
akibat ketidak mampuannya untuk bertahan di tengah badai krisis saat itu. Disinyalir oleh para

6. 6
pakar bahwa buruknya penerapan Good Corporate Governance yang menjadi biang keladi
permasalahan.
Menyadari akan keadaan yang semakin memburuk, pemerintah melalui Kementerian Negara
BUMN mulai memperkenalkan konsep Good Corporate Governance kepada perusahaan-
perusahaan BUMN. Melalui Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep 117/M-MBU/2002
tanggal 1 Agustus 2012 tentang penerapan praktek Good Corporate Governance pada
perusahaan-perusahaan BUMN menjelaskan mengenai kewajiban bagi perusahaan-perusahaan
plat merah untuk menerapkan dengan menggunakan pendekatan prinsip-prinsip Good Corporate
Governance dalam menjalankan usahanya. Hal tersebut diharapkan mampu untuk mewujudkan
tujuan perusahaan yakni untuk meningkatkan keberhasilan usahanya dan akuntabilitas
perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dengan tetap memperhatikan kepentingan
stakeholders lainnya yang berlandaskan pada norma hukum dan perundangan yang berlaku.
Adapun mengenai praktek penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang
sesuai dengan budaya Indonesia dijelaskan sebagai berikut:
1. Transparansi merupakan sebuah proses keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan
keterbukaan dalam pengungkapan informasi yang relevan mengenai perusahaan yang
dibutuhkan oleh seluruh stakeholders. Proses pengambilan keputusan ini haruslah benar-
benar berlandaskan nilai kejujuran yang sesuai dengan budaya Pancasila. Keterbukaan dalam
mendapatkan informasi bagi seluruh unit perusahaan sangatlah penting agar tidak terjadi
kesalah pahaman dan kerancuan di setiap unit, divisi, direksi dan pemegang saham.
2. Prinsip kemandirian pada hakikatnya adalah sebuah keadaan dimana perusahaan dikelola
secara baik dan professional tanpa adanya benturan kepentingan dan intimadasi ataupun
paksaan dari pihak manapun yang sesuai dengan norma Pancasila, undang-undang dan
prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
3. Prinsip akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai suatu peraturan dimana fungsi, pelaksanaan
dan pertanggung jawaban manajemen di atur dan dijelaskan secara terstruktur dan sistematis
sehingga tata kelola perusahaan yang efektif dan efisien dapat terlaksana. Prinsip
akuntabilitas dalam pengelolaan unit individu (sumber daya manusia) dapat diterapkan
dengan memberikan sistem reward dan punishment terhadap karyawan yang sesuai dengan
perundangan yang berlaku.

7. 7
4. Prinsip pertanggung jawaban menitik beratkan pada kesesuaian didalam proses tata kelola
perusahaan terhadap peraturan perundangan, norma hokum dan tentunya menganut nilai-
nilai Pancasila yang sesuai dengan budaya Indonesia. Prinsip ini pada dasarnya bertujuan
agar perusahaan berhati-hati dan taat hukum dalam menjalankan bidang usahanya sebagai
wujud tanggung jawab kepada masyarakat dan para pemegang saham.
5. Prinsip kesetaraan dan kewajaran adalah suatu prinsip dimana perusahaan menjunjung tinggi
asas keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan yang
timbul sebagai akibat dari perjanjian dan peraturan perundangan yang berlaku. Prinsip
kesetaraan dan kewajaran perlu diterapkan dengan penuh kewajaran, akurat dan tepat waktu
dan tentunya sesuai dengan aturan undang-undang. Dalam hal pengelolaan sumber daya
manusia perusahaan diwajibkan untuk memperlakukan setiap unit individu dengan sebaik-
baiknya, memelihara keamanan dan keselamatan kerja tanpa adanya diskriminasi.
4. KESIMPULAN
Pada dasarnya Good Corporate Governance adalah suatu sistem yang mengatur dan
mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua
pemegang saham (stakeholder). Teori ini menyatakan dua hal yang paling prinsipil yakni
yang pertama dimana para pemegang saham berhak untuk mendapatkan informasi yang
akurat, tepat waktu dan transparan. Dan yang kedua, perusahaan berkewajiban untuk
memberikan informasi mengenai perusahaan secara jujur dan terbuka kepada seluruh unit
perusahaan yang bertujuan agar tata kelola perusahaan menjadi baik dan efisien.
Inti dari penerapan Good Corporate Governance, khususnya di Indonesia ialah agar
berbagai pihak yang terlibat dalam tata kelola perusahaan dapat menjalankan perannya,
bertanggung jawab dan memahami wewenangnya sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku dan norma-norma Pancasila. Hal ini tak terlepas agar implementasi dari visi dan misi
perusahaan yang sudah di canangkan sejak awal dapat tercapai secara efektif dan efisien.

8. 8
DAFTAR PUSTAKA
Chinn, Richard. (2000). Corporate Governance Handbook. Gee Publishing Ltd. London.
Monks, Robert A.G, dan Minow, N. (2003). Corporate Governance 3rd Edition. Blackwell
Publishing.
Shaw, John. C. (2003). Corporate Governance and Risk: A System Approach. John Wiley &
Sons, Inc, New Jersey.
Sutojo dan Altridge, E. J. (2008) Good Corporate Governance : Tata Kelola Perusahaan yang
Sehat. Jakarta, Damar Mulia Pustaka.